Pembangunan jaringan pipa sepanjang 361 km yang menghubungkan blok rokan dengan kilang minyak milik PT Pertamina (persero) di Riau dimulai. Proyek ini untuk mendukung alih kelola blok rokan dari PT Chevron Pasific Indonesia ke Pertamina mulai 2021.

Blok rokan dikelola Chevron sejak 1971 dan kontraknya berakhir pada 8 agustus 2021. Sampai dengan 2019 secara akumulasi, minyak mentah yang diproduksi blok tersebut mencapai 12 miliar barel.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tidak menggelar lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi pada tahun ini. Dengan begitu, volume impor migas berpotensi meningkat. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengungkapkan, penundaan pelaksanaan lelang wilayah kerja migas di Indonesia berpotensi menghambat upaya penemuan cadangan migas baru.

Menurut Komaidi, penundaan temuan cadangan baru juga bakal punya dampak lanjutan terhadap volume impor migas. “Cadangan dan produksi berpotensi menurun dan dampak akhirnya impor migas akan semakin meningkat”, ungkap dia, Minggu (6/9).

Proyeksi produksi migas dalam negeri terus mengalami penyusutan. Pada tahun ini saja, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) merevisi target produksi dari sebelumnya 1,946 juta barel per hari (bph) menjadi 1,697 juta bph. Adapun target dalam RAPBN tahun 2021, untuk produksi migas nasional hanya mencapai 1,712 juta bph. Perinciannya, minyak sebesar 705.000 barel per hari dan gas 1,007 juta bph.

Kementerian ESDM berencana melaksanakan lelang sebanyak 12 wilayah kerja migas pada tahun 2020. Namun, karena alasan pandemi Covid-19, Kementerian ESDM mengklaim animo kontraktor atas lelang blok migas menjadi berkurang. Adapun 12 WK migas tersebut adalah dua WK migas merupakan laut dalam dan lima WK lelang reguler yakni WK Merangin III (onshore), WK Sekayu (onshore), WK North Kangean (offshore), WK Cendrawasih VIII (offshore), WK Mamberamo (onshore dan offshore). Sementara lima WK penawaran langsung yakni WK West Palmerah (Onshore), WK Rangkas (Onshore), WK Liman (Onshore), WK Bose (Onshore dan Offshore) dan WK Maratua (Onshore dan Offshore).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebutkan, lelang yang sedianya bergulir pada semester II 2020 bakal ditunda menyusul permintaan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai melakukan uji coba pembangunan jaringan gas kota (jargas) dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Penerapan skema itu dilakukan dengan studi pendahuluan yang akan berlangsung pada tahun depan.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Ego Syahrial mengatakan, program tersebut menjadi bagian dari belanja infrastruktur untuk publik yang didanai dari APBN tahun anggaran 2021. “Studi pendahuluan pembangunan jargas dengan skema KPBU di 10 lokasi dengan anggaran Rp 8 miliar”, kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI, Kamis (3/9).

Dalam paparannya, ke-10 lokasi studi pendahuluan jargas dengan KPBU itu adalah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Semarang, Kota Pekanbaru, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Balikpapan dan Kota Jambi. Implementasi skema KPBU ini untuk mendorong tercapainya target jargas sebanyak 4 juta sambungan rumah (SR) pada tahun 2024. Pemerintah menargetkan skema KPBU bisa berjalan mulai 2022.

 Ego menggambarkan, pada tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan jargas sebanyak 266.070 SR. Lantaran sebagian dananya dialihkan untuk penanganan pandemi korona, maka jargas yang akan dibangun hanya 127.864 SR di 23 kabupaten/kota dengan dana Rp 1,4 triliun. “Dengan situasi ini, tentu perlu dilakukan perubahan-perubahan untuk mencapai target 4 juta SR pada tahun 2024. Antara lain melalui skema KPBU”, papar dia.

Hingga Agustus 2020, Ego Syahrial bilang, rata-rata realisasi fisik pembangunan jargas untuk rumah tangga di 23 kabupaten/kota mencapai 70,66% dengan realisasi keuangan sebesar 40,04%. Hingga 31 Agustus 2020, penyerapan anggaran Ditjen Migas memang masih mini. Ego memaparkan, sampai Agustus realisasi penggunaan anggaran Ditjen Migas masih sebesar 32,76%.

Menurut Ego, serapan anggaran Ditjen Migas akan menanjak pada Kuartal IV 2020. Sebab, penggunaan anggaran masih dihitung dari peralatan yang sudah terpasang dan teruji. “Tipikal pembayaran pada awal triwulan IV hingga bulan November”, sebut dia.

Adapun untuk pendanaan tahun 2021, menurut Ego, sebesar 87,18% anggaran Ditjen Migas akan dialokasikan pada belanja fisik publik untuk masyarakat. Kegiatan infrastruktur publik di tahun 2021 tersebut berupa pembangunan jargas rumah tangga sebanyak 120.776 SR yang tersebur di 21 lokasi dengan anggaran mencapai Rp 1,22 triliun.

PT Pertamina (persero) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kerugian lebih besar. Salah satunya menegosiasi ulang kontrak yang menggunakan mata uang asing untuk diganti dengan mata uang rupiah.

Sepanjang semester I-2020, Pertamina mencatat rugi 767,9 juta dollar AS atau setara Rp 11,2 triliun. Menurut Direktur Utama Peramina Nicke Widyawati, kerugian Pertamina disebabkan 3 faktor. Selain nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dollar AS, faktor lain adalah kejatuhan harga minyak mentah dunia dan permintaan BBM yang merosot tajam selama pandemi Covid-19. Terdapat penurunan 26% pada periode Januari-Juli 2020 dibandingkan dengan periode serupa tahun lalu.

PT Pertamina menyiapkan agenda akuisisi blok migas di luar negeri yang sudah berproduksi dengan nilai US$ 4,5 miliar. Mengutip Bloomberg, blok migas yang menjadi sasaran adalah aset migas Occidental di Ghana dan Uni Emirat Arab. Pertamina disebut-sebut sedang menjajaki akuisisi beberapa aset Occidential di Aljazair dan Oman. Kendati demikian, rencana akuisisi ini disebutkan bakal terpisah dengan diskusi akuisisi aset di Ghana dan Uni Emirat Arab.

Vice President Corporate Communications PT Pertamina Fajriah Usman bilang, rencana akuisisi terus berjalan pada tahun ini. “Untuk menambah source migas yang dapat dibawa ke Indonesia, sehingga meningkatkan ketahanan source migas,” ujar dia kepada KONTAN, Jumat (7/8) pekan lalu. Namun Fajriyah masih belum bisa membeberkan detail rencana akuisisi blok migas di luar negeri. Dia juga belum bisa mengonfirmasi kabar adanya diskusi dengan Occidential Petroleum Corps atas sejumlah aset minyak dan gas bumi di Afrika dan Timur Tengah dengan nilai sekitar US$ 4,5 miliar. “Memang saat ini Pertamina melakukan penjajakan untuk corporate action. Namun untuk lebih detailnya belum dapat disampaikan. Upaya dan penjajakan tetap dilakukan. Kami harapkan waktunya juga tepat,” terang Fajriyah.  

Berdasarkan informasi yang diperoleh KONTAN, rencana akuisisi blok migas di luar negeri akan menambah produksi minyak Pertamina sebesar 60% dari yang saat ini sekitar 420.000 barel per hari. Akuisisi tersebut juga untuk menekan defisit neraca perdagangan akibat impor BBM yang masih tinggi.

Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati membenarkan, “Kami sedang dalam proses akuisisi blok migas di luar negeri untuk meningkatkan reserve to production (RTP) dan meningkatkan produksi yang bisa dibawa ke dalam negeri,” ungkap dia. Di sisi lain, Nicke bilang, dengan aset saat ini, besaran cadangan alias RTP Pertamina hanya berumur tujuh tahun. Jika tidak ada temuan cadangan migas baru maupun akuisisi, maka sulit bagi Pertamina untuk meningkatkan jumlah cadangan.

Pengamat migas Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto menilai, khusus Timur Tengah secara teknis umumnya memiliki prospek yang lebih baik dari sisi potensi cadangan, produksi, maupun tingkat risiko. “Lebih manageable dan tingkat pengembangan investasi yang lebih menjanjikan,” kata Pri.Lanjutnya Pri bilang, tren harga minyak yang rendah merupakan momentum tepat untuk bisa mendapatkan aset migas dengan harga yang lebih murah. “Akuisisi blok migas di luar negeri memang diperlukan oleh Pertamina untuk tumbuh,” kata Pri.

Komitmen PT Chevron Pacific Indonesia di nilai tidak jelas dalam pengembangan proyek Blok IDD Tahap II Lapangan Gendalo-Gehem dengan investasi US$ 12 miliar. Menyikapi hal tersebut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melayangkan surat resmi dan mempertanyakan komitmen Chevron.

Sebelumnya, Chevron mengirim isyarat untuk tidak melanjutkan pengembangan tahap II Blok IDD, lantaran pengembangan tersebut tidak masuk dalam portofolio global perusahaan migas asal AS tersebut. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Susana Kurniasih mengaku hingga kini Chevron belum pernah menyampaikan secara resmi rencana hengkang dari proyek tahap II Blok IDD kepada SKK Migas. “Minggu lalu SKK Migas sudah menulis surat kepada mereka (Chevron) untuk menanyakan kelanjutan kegiatan operasi,” kata Susana, Selasa (4/8).

Dalam proyek IDD, Chevron bertindak sebagai operator dan menguasai 63% hak partisipasi atau participating interest. Chevron menggarap proyek migas di laut dalam bersama beberapa mitra seperti Eni, Tip Top, PT Pertamina Hulu Energi, dan para mitra Muara Bakau.

Pemerintah merilis Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM No.08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Pada Pasal 2 disebutkan, selain kontrak bagi hasil gross split, pemerintah membuka opsi kontrak bagi hasil dengan mekanisme pengembalian biaya operasi (cost recovery). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Susana Kurniasih, mengungkapkan sejauh ini memang belum pernah ada peralihan kontrak di tengah masa kontrak. “Namun dari peraturannya bisa,” tutur dia, Minggu (2/8).

Bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang hendak mengalihkan kontrak tersebut harus mengajukan permohonan kepada SKK Migas. Proses evaluasi akan dilakukan meliputi beberapa hal termasuk penerimaan negara, nilai investasi, dan poin lainnya. “Evaluasi SKK Migas menjadi pertimbangan Menteri ESDM untuk memutuskan permohonan KKS” ungkap Susana. Dia bilang, proses evaluasi secara menyeluruh menjadi syarat mutlak. Pasalnya, sektor Migas tak lagi dipandang sebatas sumber pendapatan, melainkan sebagai agen pertumbuhan perekonomian nasional. Per Febuari 2019, tercatat ada 40 wilayah kerja (WK) migas yang menggunakan kontrak gross split. Sebanyak 14 wilayah kerja (WK) merupakan hasil lelang 2017 dan 2018.

Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), Hilmi Panigoro, menyambut baik terbitnya aturan itu. “Investor jelas lebih tertarik dengan fleksibilitas ini.” ungkapnya, Minggu (2/8). Dengan aturan itu, MEDC sedang mengkaji untuk mengalihkan blok migas yang memakai skema gross split menjadi cost recovery. “Ya nanti kami akan review,” ujar dia. Selain itu, hal senada juga disambut baik oleh VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengungkapkan pihak nya tengah mengkaji seputar beleid tersebut. “Internal Pertamina sendang review peraturan ini berikut opsi-opsinya,” ungkap dia kepada KONTAN, kemarin. Kendati demikian, Fajriyah belum memerinci mana saja yang bakal mengadopsi skema kontrak terbaru.

Masalah Proyek LNG Blok Masela dikepulauan Tanimbar, Maluku berlanjut ke babak berikutnya setelah SHELL hengkang. Mengacu pada catatan CKK Migas lahan baru tersedia sebagian. Urusan lahan ini berpotensi makin pelik. Sebab kabarnya, Grup Sinar Mas telah membeli sebagian lahan di Desa lermatang, Tanimbar Selatan, Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Padahal Gubernur Maluku, Murad Ismail pada awal Juni tahun ini telah menyerahkan Surat Keputusan Gubernur, kepada Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dengan lokasi yang di tetapkan seluas 27 hektar (ha).

Kepala Perwakilan SKK Migas Pamalu, Rinto Pudyantoro mengkonfirmasi laporan tersebut meski enggan menyebutkan secara lebih detail. Di lain pihak, Managing Director Group Sinarmas Gandi Sulistyanto membantah hal tersebut. Pit Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Susana kurniasih menyatakan, Grup Sinar Mas tidak berkordinasi dengan SKK Migas. Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto juga menegaskan, proyek kilang LNG darat tak boleh terganggu. Dan hal ini juga turut menjadi acuan manajemen Inpex Corporation, sebagaimana dikatakan MN Kurniawan selaku Act Corporate Communication Manager Inpex Masela.

Masa depan investasi energi di Tanah Air terancam meredup. Satu per satu investor asing mengirim sinyal bakal hengkang dari proyek migas jumbo di Indonesia. Kabar terbaru, PT Chevron Pacific Indonesia kemungkinan tidak akan melanjutkan pengembangan proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) Tahap II di Cekungan Kutai Kalimantan Timur. Perusahaan migas asal Amerika Serikat ini mengaku tak punya modal cukup untuk mengembangkan proyek IDD Tahap II. Hal tersebut lantaran proyek IDD bukan prioritas dan tidak masuk dalam portofolio global Grup Chevron. Manager Corporate Communication PT Chevron Pacific Indonesia Sonitha Poernomo mengungkapkan, proyek IDD Tahap II tidak dapat bersaing untuk mendapatkan permodalan dalam portofolio global Chevron. Oleh karena itu, Chevron siap keluar dari proyek senilai US$ 5 miliar tersebut.

IDD adalah proyek gas laut dalam yang dikembangkan Chevron Indonesia Company (Cico) melalui empat production sharing contract, yaitu PSC Ganal, Rapak, Makassar Strait dan Muara Bakau. Ada lima lapangan gas yang siap dikembangkan, yaitu Lapangan Bangka, Gehem, Gendalo, Maha dan Gandang. Niat Chevron meninggalkan proyek energi menambah daftar investor asing yang punya rencana hengkang. Belum lama ini, Royal Dutch Shell (Shell) berencana menjual hak partisipasi atau  participating interest (PI) sebesar 35% di Blok Masela. Nilai investasi blok gas ini berkisar US$ 19,8 miliar. Investor asing lain yang hendak hengkang adalah Mitsui Corp Jepang. Mereka berencana keluar dari proyek PLTU Paiton, Jawa Tengah. Mitsui menguasai 45,5% saham di pembangkit yang berkapasitas 2.045 MW itu.

Kabar tak sedap menyembul dari sektor energi Indonesia. Di tengah pandemi korona (Covid-19), dua investor asing di bidang migas dan kelistrikan, Shell dan Mitsui, berencana hengkang dari proyek mereka di Indonesia sebagaimana dikonfirmasi SKK Migas. International Energy Agency (IEA) memproyeksikan, total investasi energi global tahun ini turun US$ 400 miliar atau turun 20% year-on-year (yoy). Awal tahun ini, investasi energi sempat tumbuh 2%.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, alasan investor ingin keluar dari Indonesia lantaran melihat regulasi yang belum sepenuhnya bersahabat dan kerap berubah-ubah. Indeks daya saing Indonesia dalam IMD World Competitiveness Ranking 2020 merosot dari peringkat 32 menjadi 40.

Pada Juli tahun lalu, pemerintah menyetujui proposal Inpex Corporation, pengelola yang menguasai 65% hak partisipasi Blok Masela. Nilai investasi blok tersebut berkisar US$ 19,8 miliar. Hingga kini belum ada calon pembeli liquefied natural gas (LNG) yang kelak akan menyembur dari Blok Masela. Di sisi lain, pengembangan kilang yang berada di darat (onshore) belum berjalan. Shell ingin melepas 35% hak partisipasinya di blok tersebut.

Direktur Eksekutif Indonesia Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong menilai harga minyak yang tertekan turut menjadi penyebab merosotnya investasi. Praktisi dan Pengamat Migas Tumbur Parlindungan berharap pemerintah bergerak cepat memperbaiki iklim investasi migas Tanah Air agar tidak dijauhi investor pasca pandemi Covid-19.

Di sektor kelistrikan, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa berpendapat, rencana Mitsui untuk keluar dari PLTU Paiton memberi sinyal bahwa investasi di pembangkit berbahan bakar energi fosil sudah tidak lagi menarik. Niat Mitsui mundur bisa menjadi preseden di sektor kelistrikan. Oleh karena itu, Fabby meminta pemerintah all out mendorong investasi energi bersih dan efisiensi energi.