Produksi minyak dan gas pada kuartal III 2019 mengalami sejumlah gangguan. Menurut Kepala SKK Migas, Dwi Sutjipto, salah satu gangguan tersebut adalah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau. Beberapa proses produksi di lapangan harus diberhentikan mempertimbangkan aspek keselamatan. Dwi mengatakan pemberhentian operasi di area Chevron Indonesia berlangsung selama sekitar satu bulan. Dia memperkirakan pada November produksi dapat kembali berlangsung lantaran sudah memasuki musim hujan.

Hambatan lain ialah kebocoran pengeboran sumur YYA-1 di Blok Offshore North West Java milik Pertamina Hulu Energi. Dwi mengatakan produksi gas juga terhambat lantaran anjloknya harga gas. Produksi di kilang LNG Bontang Tangguh dan Donggi Senoro terpaksa dikurangi untuk menghindari kerugian. Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas, Arief Setiawan Handoko, menyatakan penyerapan LNG terus turun hingga mencapai US$ 4 per juta metrik British thermal unit (MMBTU) pada kuartal III. Menurut dia, produksi kilang Bontang untuk ekspor mencapai 52,2 standar kargo sepanjang periode itu, turun dari kuartal sebelumnya yang mencapai 57,2 standar kargo. Deputi Perencanaan SKK Migas menyatakan untuk mencapai target lifting digunakan strategi pengurasan stok minyak yang belum terangkat hingga 1 juta barel tahun ini. Sejauh ini 500 ribu stok berhasil diangkat. Penambahan produksi juga akan mengandalkan beberapa proyek yang ditargetkan beroperasi pada akhir tahun ini.

Data from SKK Migas shows that foreign and domestic investment in oil and gas exploration in Indonesia has been generally declining over the past five years. The main issue is limited funding. Finance Ministry and Energy and Mineral Resources Ministry have implemented several new policies to encourage exploration.Finance Ministry has introducing tax incentives through Finance Ministerial Regulation no. 122/2019 that exempts oil and gas company from paying taxes on luxury goods (PPnBM) and value-added taxes (PPN) for exploration-related products. Meanwhile,  Energy and Mineral Resources Ministry has reduced 104 permits were required in the downstream industry and only two applied to the upstream industry.

Defisit neraca perdagangan selama 9 bulan pertama tahun ini yang terkikis hingga 50% (yoy) membawa optimisme terhadap neraca transaksi berjalan kuartal III/2019 yang diyakini juga akan membaik. Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai penurunan defisit perdagangan periode Januari-September tahun ini didorong oleh perbaikan defisit neraca migas menjadi US$6,4 miliar. Hal ini disebabkan oleh tren penurunan harga minyak mentah di pasar internasional dan penurunan volume impor migas. Menurut data BPS, ekspor sepanjang Januari-September 2019 mencapai US$124,17 miliar. Sementara itu,impor pada periode yang sama mencapai US$126,11 miliar.

Khusus untuk September, defisit neraca dagang tercatat sebesar US$160,5 juta. Hal ini disebabkan oleh tekanan pada volume ekspor sampai 8,53% ditambah dengan penurunan harga rata-rata komoditas ekspor sekitar 13,15% secara tahunan. Namun Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro meyakini defisit pada September ini masih bisa menambal pelebaran defisit transaksi berjalan menjadi kisaran 2,6% dari PDB pada kuartal III/2019.

Meledaknya kilang milik Saudi Aramco dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan pasokan minyak dunia yang akan memicu kenaikan harga. "Saya kira ini akan berdampak terhadap minyak dunia, mengingat saat ini produksi minyak Aramco pasti terganggu karena kejadian ini dan demikian supply tersebut, dampak dari kejadian in saya kira akan mengerek harga minyak dunia lebih tinggi dibandingkan sebelum kejadian ini," kata pengamat migas dari Energy Watch Mamit Setiwan saat dihubungi Investor Daily (15/9). Namun kata dia, diharapkan tidak menimbulkan dampak yang signifikan. Pasalnya, kata Mamit, jika itu terjadi dan bertahan cukup lama maka akan mengakibatkan kenaikan harga BBM di dalam negeri. Adapun kenaikan harga yang akan terjadi diperkirakan maksimal berada di angka US$ 70 per barrel. Seperti dilansir AFP, Sabtu (14/9) serangan drone mengenai fasilitas minyak di Abqaiq dan Khurais, dua fasilitas utama Aramco yang terletak di wilayah Saudi bagian timur pada Sabtu (14/9) dini hari waktu setempat. Menurut Kementerian Dalam Negeri Saudi yang dikutip dalam Saudi Press Agency (SPA), tim keamanan industri dari Aramco mulai mengatasi kebakaran pada dua fasilitas di Abqaiq dan Khurais.

Terkait pemindahan ibu kota, BPH Migas sedang memetakan wilayah jaringan distribusi/wilayah niaga tertentu (WJD/WNT) dan fokus ke beberapa wilayah. Daerah yang diminati perusahaan adalah Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Balikpapan dan Samarinda. Sementara untuk pasokan gas di WJD/WNT, BPH Migas merencanakan memanfaatkan pasokan LNG dari Kilang Badak di Bontang. Bahkan, jika permintaan gas kian bertumbuh, BPH Migas membuka peluang untuk kembali membangun jaringan pipa transmisi. Yang pasti, pembangunan pipa transmisi tidak akan melalui ruas ibu kota baru.

KPK mendalami pendanaan dalam pengembangan kilang gas alam cair (LNG) Blok Masela yang menggunakan skema trustee borrowing scheme (TBS). Skema pinjaman dengan jaminan hasil proyek tersebut dinilai bisa menggelembungkan bunga pada kontrak cost recovery. KPK melihat, beban bunga pinjaman masuk dalam cost recovery dan akan mengurangi bagian negara.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) akan mendorong kontraktor kerja sama (KKKS) atau perusahaan migas untuk lebih aktif melaksanakan kegiatan eksplorasi. Hal ini menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang memberikan insentif perpajakan untuk eksplorasi migas. PMK yang dimaksud adalah PMK No 122/PMK.03/2019 yang diundangkan pada 27 Agustus 2019. Beleid ini merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 berisi ketentuan perpajakan dan daftar insentif bagi perusahaan migas yang menggunakan skema kontrak kerja sama (production sharing contract/PSC) biaya invenstasi yang dapat dikembalikan (cost recovery). Mengacu pada beleid tersebut, KKKS berhak memeroleh fasilitas perpajakan berupa PPN dan PPn BM tidak dipungut, serta pengurangan PBB atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Selain itu ada beberapa insentif lain berupa pengecualian dari pemotongan PPh atas biaya operasi fasilitas bersama.

Pemerintah kembali memberikan keringanan fiskal untuk aktivitas eksplorasi dan eksploitasi kontraktor kontrak bagi hasil minyak dan gas melalui penerbitan PMK No.122/PMK.03/2019. Pemerintah membagi fasilitas fiskal itu dalam bentuk dua tahapan produksi. Pertama, barang kena pajak (BKP) tertentu, jasa kena pajak (JKP) tertentu, maupun BKP tak berwujud yang terkait dengan operasi perminyakan di tahap eksplorasi tak dipungut PPN dan PPnBM. Pemerintah juga mengurangi hingga 100% Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari PBB Migas terutang yang tercantum dalam SPT terutang. Kedua, fasilitas fiskal berupa pembebasan PPN dan PPnBM serta pengurangan PBB migas hingga 100% yang berlaku pada tahap eksplorasi tersebut juga masih dapat dinikmati dalam tahap eksploitasi. Selain pembebasan PPN dan PPnBM serta pengurangan PBB migas hingga 100%, aturan itu juga menyatakan bahwa pembebanan biaya operasi fasilitas bersama (cost sharing) oleh kontraktor dalam rangka pemanfaatan barang milik negara di bidang hulu migas dikecualikan dari pemotongan PPh. Sedangkan atas penyerahan JKP yang timbul tidak dikenakan PPN.

Indonesia terancam defisit gas pada tahun 2035 lantaran kebutuhan gas yang meningkat tak dibarengi dengan peningkatan cadangan gas baru. Pertamina berupaya mencari cadangan gas baru. Selain itu, Pertamina juga menyiapkan sejumlah infrastruktur baru seperti gudang gas atau Floating Storage Regasification Unit (FSRU).