Pemerintah menargetkan bisa memangkas 373 jenis izin menjadi 176 di sektor hulu migas pada tahun ini. Menurut Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, tak sedikit proyek di sektor hulu migas tertunda karena banyaknya perizinan yang tumpang tindih. Proses izin yang memerlukan waktu hingga 14 hari akan dipangkas menjadi 3 hari. Enam bulan ke depan percepatan perizinan akan disempurkan. 

Presiden meminta para menteri mengalkulasi penurunan harga gas industri yang dinilai masih tinggi. Pemerintah menyiapkan 3 opsi yang akan diputuskan tiga bulan ke depan. 

• opsi pertama, penurunan atau penghapusan opsi pemerintah dari bagi hasil kegiatan kontraktor kontrak kerjasama yang senilai 2,2 dollar AS per MMBTU
• opsi kedua, kewajiban badan usaha pemegang kontrak kerja sama untuk menyerahkan sebagian gas kepada negara (DMO) diberlakukan sehingga bisa diberikan kepada industri
• opsi ketiga, pemberian keleluasaan impor gas industri

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai penurunan harga gas akan mengurangi penerimaan negara, namun disisi lain produktivitas meningkat sehingga berdampak ganda lebih besar terutama dari sisi perpajakan bagi negara. Pihaknya sudah melakukan simulasi dibantu LPEM UI dengan menggunakan cost-benefit. Dalam simulasi tersebut menggunakan 3 skenario harga gas. Dengan harga gas 4 dollar AS per MMBTU misalnya, penerimaan negara akan turun Rp 53,86 triliun tetapi ada manfaat Rp 85,84 triliun melalui penambahan pajak dari pelaku industri, perorangan ataupun bea masuk.

Asosiasi perminyakan Indonesia menyambut positif rencana pemerintah melonggarkan penetapan skema bagi hasil minyak dan gas bumi. Pelonggaran itu diharapkan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor hulu migas Indonesia.

Saat ini ada 2 skema bagi hasil migas di Indonesia yaitu berdasarkan gross split dan cost recovery. Gross split dikenakan untuk kontrak baru pada wilyah kerja. Adapun untuk perpanjangan kontrak, KKKS (kotraktor kontrak kerjasama) diberi 2 pilihan skema bagi hasil yakni gross split atau cost recovery. 

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto masih optimistis mampu mencapai target lifting minyak dan gas sebanyak 2 juta barel setara dengan minyak per hari (BOEPD). Target itu terdiri atas lifting minyak 775 ribu barel per hari dan 1,3 juta BOEPD.

Capaian itu salah satunya didongkrak produksi lapangan Kedung Keris di Blok Cepu. Lapangan yang ditemukan pada 2011 itu memiliki cadangan sebanyak 20 juta barel. Saat ini minyak yang diproduksi berkisar 3.800-5.000 barel per hari. Menurut Dwi, jumlahnya bisa bertambah maksimal hingga 10 ribu barel per hari. Vice President Relations PHE Ifki Sukarya menyatakan pihaknya baru menyumbang lifting minyak sebanyak 28.741 BOPD atau 89 persen dari target di APBN hingga kuartal III 2019. Sementara lifting gas sebanyak 81,6 MMSCFD atau 82 persen dari target. Selain mengandalkahn produksi sejumlah proyek, SKK Migas menyiapkan strategi lain. Salah satunya menguras stok minyak yang belum terangkat hingga 1 juta barel tahun ini. Hingga kuartal III ada 500 ribu stok yang berhasil diangkat. SKK Migas juga gencar mengkampanyekan enhanced oil recovery (EOR) di sumur-sumur tua. Tahun ini ada 11 pengujian lapangan dan 10 struktur yang menggunakan EOR. SKK Migas mendorong perusahaan melakukan eksplorasi menggunakan dana komitmen kerja pasti (KKP). PHE merupakan salah satu yang telah bergerak. Perusahaan melakukan survei seismik laut regional dua dimensi (2D) untuk mencari cadangan minyak. Survei ini merupakan yang terbesar di Asia-Pasifik da Australia dalam 10 tahun terakhir. Perseroan menyiapkan dana investasi dari KKP di Blok Jambi Merang pada 2019 senilai US$ 20,46 juta.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memberikan izin kepada PT Pertamina (Persero) untuk melakukan restorasi di Tuban, Jawa Timur. Reklamasi mungkin dilakukan hingga 200 Hektar, untuk keperluan proyek Kilang Grass Root Refinery (GRR) Tuban yang terintegrasi dengan pelabuhan. Lahan reklamasi jika berkaitan dengan pelabuhan, izinnya dikeluarkan oleh Kemenhub. Pembangunan kilang minyak tersebut akan menyerap 20 ribu orang pekerja yang saat ini baru 2500 yang direkrut. Pembangunan Kilang Pertamina GRR Tuban ditargetkan selesai 2026. Proyek ini termasuk dalam salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo. Kilang tersebut diharapkan nantinya akan menghasilkan avtur sebanyak 4 juta liter perhari dari kapasitas kilang sebesar 300 ribu barel per hari. Selain itu diharapkan juga menghasilkan 30 juta liter BBM per hari untuk gasoline dan diesel, serta 4,25 juta ton petro kimia per tahun. Kilang tersebut juga memiliki standar produksi terbaik yakni Euro 5.

Kementerian Perhubungan kembali menggulirkan wacana penjualan avtur oleh pihak swasta jika harga bahan bakar pesawat tersebut masih mahal. Pasalnya, banyak maskapai yang menutup rute penerbangan demi menghemat biaya avtur yang dianggap terlalu tinggi. Mengenai peluang swasta masuk ke bisnis avtur, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Muhammad Ibnu Fajar mengatakan, pihaknya siap mendukung agenda yang berkaitan dengan upaya efisiensi.  BPH Migas akan mendukung dari sisi regulasi. Nantinya setiap perusahaan swasta wajib memperoleh lisensi Izin Niaga Umum (INU) sesuai ketentuan yang berlaku.

Menanggapi kembali bergulirnya rencana tersebut, PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) menyatakan kesiapannya memasok bahan bakar pesawat di Tanah Air. Direktur PT AKR Corporindo Tbk, Suresh Vembu, menyatakan PT Dirgantara Petroindo Raya, yang merupakan perusahaan joint venture antara AKR Corporindo dan British Petroleum (BP), siap mendukung program pemerintah tersebut. Suresh mengklaim AKRA telah memiliki infrastruktur di beberapa pelabuhan di Indonesia yang bisa mendukung rantai distribusi pasokan bahan bakar minyak (BBM), termasuk avtur. Adapun kesiapan infrastruktur tersebut akan menekan biaya logistik. Selain itu, Suresh memastikan Dirgantara Petroindo Raya telah memperoleh lisensi INU. Di sisi lain, PT Pertamina mengaku tidak masalah dan siap bersaing apabila pihak swasta turut serta dalam penyediaan avtur di bisnis penerbangan tanah air. 

Demi memaksimalkan pengembangan sejumlah lapangan minyak dan gas (migas), PT Pertamina tidak berniat mencari mitra bisnis untuk mendukung proyek tersebut. Apalagi Pertamina mulai mengelola blok migas yang cukup strategis, seperti Blok Mahakam sejak awal 2018 lalu. Dengan mengelola Blok Mahakam, Pertamina membutuhkan pendanaan jumbo. Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati, menyatakan Pertamina sedang mencari mitra untuk Blok Mahakam.  Kendati demikian, Nicke memastikan semuanya berlangsung secara internal. Ia pun enggan membeberkan lebih jauh mengenai proses pencarian mitra strategis ini. Pertamina memang perlu membangun kongsi bisnis. Sebab, hingga kini Pertamina baru menggandeng mitra bisnis di 30% blok migas yang mereka kelola. Sementara, rata-rata perusahaan migas global menjalin kemitraan untuk 80% blok migas yang dikelola. Cuma, manajemen Pertamina belum memasang target berapa persentase peningkatan investasi pihak ketiga tersebut.

Saat ini, Pertamina mengelola 99 aset migas di dalam dan luar negeri melalui sejumlah anak usaha. Nicke bilang, mitra yang mereka incar adalah perusahaan yang sudah berpengalaman dalam mengimplementasikan teknologi yang sudah terbukti. Selain itu, Pertamina turut menjadikan aspek finansial calon mitra sebagai bahan pertimbangan.

Di sisi lain, Pertamina belajar dari apa yang terjadi di Blok Mahakam. Sejak mengelola Blok Mahakam pada 2018, produksi blok tersebut cenderung menurun hingga kini. "Tahun 2017 pengeboran hanya empat sumur, sehingga ketika Pertamina masuk, kami melakukan eksplorasi secara masif," tutur Nicke. Lewat upaya eksplorasi, laju penurunan yang semula mencapai 57% berhasil ditekan hingga 25%. Belajar dari pengalaman itu, Nicke memastikan Pertamina terus berdiskusi agar bisa terlibat lebih awal dalam masa transisi pengelolaan blok migas.

PT Pertamina (Persero) akan menggunakan valuasi Kilang Cilacap sebagai acuan dalam kerjasama pengembangan kilang minyak bersama perusahaan migas Arab Saudi, Saudi Aramco. Namun apabila nilai valuasi dari penilai independen tidak kunjung disepakati, Pertamina menawarkan Aramco untuk membangun kilang baru di Cilacap. Opsi tersebut merupakan opsi lanjutan yang ditawarkan agar kerja sama dengan Aramco tetap dapat dilanjutkan jika valuasi tidak disepakati. Potensi kerja sama hulu dengan perusahaan mitra lainnya akan tetap dibuka. Langkah kemitraan sudah dilakukan Pertamina di beberapa wilayah kerja, yang terbaru pertamina sedang mencari mitra untuk pengelolaan Blok Rokan. Pemerintah mendorong Pertamina untuk menggaet mitra atau bekerja sama dengan perusahaan migas ataupun bekerja sama dengan perusahaan migas multinasional lain, untuk memaksimalkan produksi minyak dan gas nasional. Dua strategi diterapkan, jangka pendek adalah memperkuat kapasitas keuangan dan teknis, Pemerintah mengizinkan Pertamina untuk menggandeng mitra guna meningkatkan aliran modal ke dalam negeri, sedangkan jangka panjang dengan mempertahankan tingkat produksi yang ada, mengubah sumber daya alam menjadi cadangan, melaksanakan EOR, dan meningkatkan eksplorasi.

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) berpotensi menambah produksi minyak dan gas dari Lapangan YY di Blok Offshore North West Java (ONWJ). Direktur Utama PHE, Meidawati, menyatakan sumur sumbatan atau relief well di lapangan tersebut bisa berproduksi. Relie Well  yang dimaksud dibor pada Agustus lalu untuk menyumbat sumur YYA-1 yang bocor. Relief Well digali dengan kedalaman 9.000 kaki untuk bisa menembus sumur YYA-1. Melalui sumur sumbatan itu dialirkan lumpur untuk menghentikan kebocoran migas.

Relief well di lapangan YY itu bisa menambah capaian produksi siap jual atau lifting migas nasional. Hingga kuartal III, lifting migas baru mencapai 89 persen dari target 2 juta barel setara minyak per hari (BOEPD) yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019. Rinciannya, lifting minyak sebesar 745 ribu BOEPD dan lifting gas 1,05 juta BOEPD. Vice President Relations PHE, Ifki Sukarya, menyatakan bahwa lifting  minyak belum mencapai target karena ada beberapa pekerjaan yang belum terlaksana, baik pengeboran, perbaikan fasilitas, maupun beberapa hasil pengeboran yang masih di bawah target.

Defisit neraca dagang sektor minyak dan gas masih mengancam perekonomian Indonesia. Hal ini pula yang menyebabkan current account defisit (CAD) Indonesia semakin melebar. PT Pertamina menyatakan akan menempuh sejumlah strategi untuk membantu mengurangi defisit neraca migas.

Vice President Corporate Comunication PT Pertamina, mengatakan pihaknya sudah berusaha untuk mengoptimalkan penyerapan minyak mentah dalam negeri dari Kontraktor Sama (KKKS) domestik. Sebenarnya Pertamina bisa memanfaatkan kilang mereka untuk menyerap dan mengolah hasil produksi minyak mentah dari kontraktor migas. Pertamina juga telah menyalurkan bahan bakar dengan implementasi biodesel 20% atau B20. Namun, untuk mengurangi defisit neraca migas tidak cukup sampai di situ. Kendati Impor migas Indonesia periode Januari-September 2019 turun menjadi US$ 15,86 Miliar, ekspor migasnya hanya mencapai US$ 9,42 Miliar. Inilah yang menyebabkan neraca migas Indonesia masih tetap defisit sebesar US$ 6,44 Miliar. Atas dasar itu, Pertamina akan menggeber sejumlah program untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dimasa mendatang. Salah satunya melalui program Refinery Development Master Plan (RDMP) yang merupakan pengembangan dan modernisasi kilang-kilang Pertamina yang sudah ada. Adapun kilang yang dimaksud meliputi Refinery Unit (RU) V Balikpapan, RU IV Cilacap, RU VI Balongan, dan RU II Dumai. Sedangkan program lainnya adalah Grass Root Refinery (GRR) atau pembangunan kilang minyak dan petrokimia baru di Bontang Tuban.

Keberadaan proyek tersebut disebutkan oleh Vice President Corporate Comunication PT Pertamina, lantaran Pertamina masih memiliki keterbatasan memenuhi kebutuhan energi didalam negeri. Saat ini keempat proyek RDMP dan dua proyek GRR dalam proses pembangunan. Selain itu mordenisasi dan penambahan kilang minyak dapat meningkatkan kemampuan pengolahan minyak mentah pertamina dari Sweet Crude menjadi sour crude dengan kandungan sulfur 2%. Bukan hanya itu, disebutkan juga proyek RDMP dan GRR juga dapat meningkatkan yield of valueable menjadi 95% dari sebelumnya 75% sekaligus menghasilkan BBM dengan kualitas Euro V dan menghasilkan produk petrokimia berkisar 6.600 kiloton per annum. Hal ini dapat mengurangi impor minyak dan produk petrokimia secara signifikan.  Dalam jangka panjang diharapkan, kehadiran dua megaproyek tersebut akan membuat Indonesia bertransformasi dari importir menjadi eksportir minyak sekaligus mampu memenuhi kebutuhan domestik.

Catatan Kontan, untuk menggenjot produksi migas, Pertamina menambah investasi di sektor hulu migas sebesar US$ 300 Juta. Dengan begitu, total investasi hulu Pertamina sepanjang tahun 2019 sebesar US$ 2,9 Miliar.