Pemerintah membuka kemungkinan mengimpor gas dengan harga kompetitif untuk kebutuhan industri. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yulito Tanjung mengatakan , kebutuhan gas dilihat dari kondisi kontinuitas pasokan gas yang ada. "Jadi kalau ini secara kebijakan, ini akan dimungknkan untuk impor gas untuk kebutuhan industri," ucap dia. Yulio menjelaskan, kebutuhan industri adalah bagaimana kontinuitas terhadap pasokan. Sementara, kontinuitas berkaitan erat dengan ketersediaan gas, jaringan  dan kemampuan produksi gas, jaringan dan kemampuan produksi gas dalam negeri. "Kami mengharapkan untuk ke depan apa pun kebutuhan industri di dalam negeri itu akan bisa terpanuhi  jelas dia. Saat ditanya kapan impor gas  akan dilakukan, Yuliot menjawab sampai saat ini impor gas khusus untuk kebutuhanindustri dalam negeri. "Jadi dengan melihat kondisi yang sma, sepanjang untukk peningkatan kepasstian berusaha, dan juga dalam rangka operasional, ya kenapa ini tidak kita lakukan (impor gas),"

APBN 2025 dinilai sanggup menghadapi lonjakan harga minyak mentah dunia, akibat meledaknya konflik Iran-Israel. Saat Israel menyerang Iran, Jumat (13/06/2025), harga minyak naik 7% menjadi US$ 71 per barel. Dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), ICP dipatok US$ 82 per barel dalam asumsi APBN 2025. Apabila dibandingkan dengan ICP Mei 2025, rata-rata harga minyak mentah Indonesia pada level US$ 65,29 dolar per barel. Meski begitu, ekonom menilai, harga saham bahan bakar (BBM) bersubsidi bakal mendongkrak, jika harga minyak terus berada di level tinggi dalam jangka waktu lama. Oleh sebab itu, pemerintah harus memanfaatkan tren kenaikan harga minyak untuk menggeber pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Pada bagian lain, pengusaha terus mencermati imbas ketegangan Iran dan Israel yang bisa berujung perang di kawasan Timur Tengah. Selain memicu lonjakan harga minyak, konflik geopolitik dapat mempengaruhi kondisi jalur logistik internasional. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengecam keras eskalasi konflik bersenjata yang terus memanas antara Israel dan Iran, sejak Jumat 13 Juni lalu. Prabowo  juga mendorong  agar kedua negara menyudahi konflik atau gencatan senjata sesegara mungkin. (Yetede)

Iran-Israel fokus menyerang infrastruktur ekonomi masing-masing. Rudal-rudal Iran dilaporkan menyasar sejumlah infrastruktur energi Israel di Haifa danTamra. Analis menyebut serangan itu pembalasan Iran karena militer Israel mengincar infrastruktur energi Iran. Depo Shahran dekat ibu kota Iran, Teheran, membara pada Minggu (15/6). Depo itu tulang punggung utama pasokan energi Teheran dan kota sekitarnya. Kantor berita Iran, Tasnim, melaporkan Iran memutuskan menghentikan sebagian produksi energinya di Ladang South Pars. Ladang gas terbesar Iran ini berada di Provinsi Bushehr, yang juga diserang Israel. Konflik terbuka Iran-Israel menyebabkan kekhawatiran terhadap perekonomian global. Harga minyak naik 9 % pada perdagangan Jumat (13/6) dan berpotensi terus meroket. Potensi guncangan ini kembali muncul setelah militer Iran menyebut pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menutup Selat Hormuz, jalur utama pengiriman minyak dari dan keluar Teluk Persia.

”Arab Saudi, Kuwait, Irak dan Iran sepenuhnya terkunci dalam satu jalur kecil untuk ekspor,” kata Rabobank dalam catatannya. Iran memproduksi 3,3 juta barel per hari minyak dan produk lain. Hingga 2,2 juta barel produk migas Iran diekspor setiap hari. Produksi Iran menyumbang 20 % dari 19 juta barel minyak, kondensat dan bahan bakar yang dikirim ke pasar internasional melalui Selat Hormuz, setara 20 % total konsumsi dunia. Penutupan Selat Hormuz akan mendorong harga minyak lebih tinggi, berkisar 90-100 USD per barel. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF) kenaikan harga minyak 10 % akan meningkatkan inflasi 0,4 %. Dampak serangan Israel ke Iran telah dirasakan Mesir, yang terpaksa menghentikan operasionalisasi pabrik pupuk karena menurunnya pasokan gas alam dari Israel. Bahkan, pembangkit listrik dibatasi pasokan gasnya. Pembangkit diminta memakai minyak saja. (Yoga)

Optimisme baru tengah menguat di sektor industri minyak dan gas (migas) Indonesia, menyusul kemajuan sejumlah proyek strategis nasional yang berpotensi mengangkat kinerja lifting minyak dan gas secara signifikan pada tahun 2025. Proyek-proyek seperti Lapangan Asap, Kido, dan Merah di Blok Kasuri yang dikelola oleh Genting Oil Kasuri Pte. Ltd. serta proyek Tangguh Ubadari, CCUS, Compression (UCC) milik BP di Papua Barat, menandai kebangkitan produksi gas dalam negeri. Ditargetkan, proyek-proyek tersebut akan menyumbang ratusan juta hingga triliunan kaki kubik gas dalam beberapa tahun ke depan.

Kabar baik juga datang dari Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu yang dikelola oleh ExxonMobil, dengan tambahan lifting minyak sebesar 30.000 barel per hari, yang memungkinkan pencapaian target nasional lifting minyak 605.000 barel per hari. Padahal sebelumnya, pencapaian lifting baru mencapai sekitar 587.084 barel per hari.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan keyakinannya bahwa dengan tren positif ini, target lifting migas dalam APBN 2025 bisa tercapai. Lebih lanjut, peningkatan produksi gas domestik juga menjadi langkah penting dalam mengantisipasi potensi defisit pasokan gas di masa mendatang, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Selama ini, Indonesia masih mengimpor minyak mentah dari Arab Saudi, Afrika, dan negara Timur Tengah, serta BBM dari Singapura, India, dan Malaysia, dengan total impor mencapai sekitar 40% kebutuhan nasional. Oleh karena itu, keberhasilan pemerintah dalam mengawal proyek migas agar onstream tepat waktu dinilai sangat strategis untuk mengurangi beban impor dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Dengan kerja sama antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, cita-cita swasembada energi bukanlah hal mustahil. Upaya kolektif ini mencerminkan langkah nyata untuk menjadikan sektor energi sebagai fondasi kesejahteraan rakyat Indonesia di masa depan.

Indonesia akan memiliki kilang gas alam cair terapung atau floating Liquefied Natural Gas (FLNG) di Papua Barat. Fasilitas dengan kapasitas 2,3 juta ton per tahun ini bakal tercatat sebagai FLNG terbesar di Indonesia. Pembangunan proyek ini berlangsung di galangan kapal Shanghai, China dengan progres mencapai 55,3%. Target keberangkatan (sail away) dari galangan dijadwalkan pada kuartal kedua tahun 2026. Pasokan gas untuk fasilitas FLNG akan berasal dari struktur Asap, Merah, dan Kido yang berada dalam wilayah konsesi Blok Kasuri di Papua Barat. Adapun Blok Kasuri dioperasikan oleh Genting Oil Kasuri Pte Ltd. Asap, Merah, dan Kido ditargetkan mampu memproduksi mencapai 300 Million Standard Cubic Feet per Day (MMMSCFD) mulai tahun 2027. Proyek ini diharapkan menjadi salah satu penopang pasokan gas nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia mengatakan progres pengembangan larangan gas sudah menunjukkan kemajuan signifikan. "Di Genting Oil Kasuri, dari 5 sumur yang sudah dibuka, 4 diantaranya sudah 100% selesai, sisanya lagi on going 30%," kata Bahlil. Bahlil menuturkan Kabupaten Teluk Bintuni dikenal  sebagai lumbung energi nasional karena memasok lebih dari sepertiga kebutuhan gas Indonesia. Kabupaten ini akan menerima penambahan dana bagi hasil (DBH) migas mulai. (Yetede)

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memantau Kontraktor Kontrak Kerja Sama produksi migas di Provinsi Papua Barat. Sesuai arahan Presiden Prabowo, produksi migas diharapkan terus digenjot untuk mengatasi defisit energi di Tanah Air. Dalam kunjungannya, Rabu (11/6), Bahlil menyambangi wilayah kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama di Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu Asap Kido Merah garapan Genting Oil Kasuri Pte Ltd (GOKPL) serta Tangguh LNG (Liquified Natural Gas) milik Bp Indo-nesia. ”Ini kita lakukan dalam rangka memastikan program pemerintah dalam hal swasembada energi dan hilirisasi,” ucap Bahlil seusai mengelilingi lokasi proyek Tangguh LNG bersama jajaran kementerian dan lembaga serta perusahaan terkait. Ia mengatakan, saat mengunjungi wilayah kerja GOKPL, terdapat lima sumur gas yang sudah dibuka. Empat diantaranya sudah 100 % dieksplorasi. Sumur gas itu ditargetkan memproduksi 300 juta standar kaki kubik perhari (MMSCFD).

Komersialisasi gas yang diharapkan dimulai pada 2026 akan didukung fasilitas LNG terapung (FLNG) untuk menampung, mengolah, dan menyimpan LNG di lepas pantai. Pembangunan FLNG itu sudah 53 % dan akan menjadi yang terbesar di Indonesia dan ketujuh di dunia. Bahlil juga memantau perkembangan produksi gas di Tangguh LNG seusai dimulainya pengoperasian fasilitas pengolahan LNG Train 3 pada November 2023 dan finalisasi investasi proyek penangkapan karbon (CCS/carbon capturestorage) Tangguh Ubadari pada November 2024. Proyek terakhir yang dikerjakan kontraktor asal Inggris itu pada 2023 diharapkan dapat ikut meningkatkan produksi gas penghasil listrik. ”Sepertiga dari total produksi gas Indonesia disuplai dari Tangguh LNG, karena itu, kita harus jaga terus lifting dan stabilitasnya,” kata Bahlil. Bahlil optimistis, target produksi migas yang ditetapkan dalam APBN 2025 dapat tercapai. (Yoga)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia mengatakan, pembangunan pabrik blue ammonia di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, dimulai pada tahun 2026. Blue Ammonia di produksi dari gas pengurangan emisi karbon, mendukung transisi energi, menjawab kebutuhan energi bersih, dan menambah pendapatan daerah. "Nilai investasi blue ammonia itu kurang lebih US$ 1,2 miliar, atau lebih dari 10 triliun," Kata Bahlil. Bahlil menuturkan pembangunan proyek hilirisasi tersebut merupakan respons pemerintah terhadap aspirasi dari masyarakat Teluk Bintuni sebagai salah satu daerah penghasil gas alam terbesar di Indonesia. Pemerintah pusat tentunya akan berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni guna mengakomondasi pengusaha lokal  dalam proyek hilirisasi. "Pak Gubernur dan Pak Bupati yang beri rekomondasi pengusaha lokal  Papua profesional dan memenuhi syarat. Ini investasi besar," ucap Balil. Dia kemudian berjanji untuk mengupayakan penambahan dana bagi hasil minyak  dan gas (DBH Migas), karena Kabupaten Teluk Bintuni menjadi daerah penyumbang kedaulatan energi nasional. (Yetede)

Perusahaan migas multi nasional, Bp Indonesia akan menyerap 5.000 tenaga kerja untuk membangun proyek Tangguh Ubadari, Carbon Capture, Utilization and Storage/CCUS dan Compression (UCC) di Teluk Bintuni, Papua Barat. Kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah banyak demi mendukung pengerjaan proyek penangkapan dan injeksi karbon skala besar dan terbesar pertama di Indonesia. ”Di proyek itu akan ada 5.000 (tenaga kerja) pada puncaknya,” kata Head of Country Bp Indonesia, Hardi Hanafiah kepada wartawan di lokasi Bp Tangguh, Bintuni, Selasa (10/6). Total kebutuhan tenaga kerja itu lima kali lipat jumlah pekerja operasional yang bertugas di proyek Tangguh, yang juga menjadi lokasi pengolahan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG). Tenaga kerja konstruksi ini direncanakan mulai mengerjakan proyek pada Desember2025. Mereka akan ditampung di tempat tinggal yang masih dibangun dalam tahap awal (early works) proyek.

”Habis early works baru mulai sekarang ada dua pengerjaan, yaitu offshore atau platformnya dan onshore yang terkait fasilitas. Target kita selesai pada kuartal pertama 2028,” ujar Hardi. Proyek UCC ini memiliki tiga tujuan, yakni membangun sistem penangkapan karbon atau CCUS, aplikasi EGR (enhanced gas recovery) untuk menginjeksi gas CO2 yang didapat dari pabrik pengolahan atau kilang LNG Tangguh dan memastikan peningkatan kapasitas produksi LNG. Proyek yang keputusan investasi akhirnya selesai November 2024 dengan nilai investasi 7 miliar USD atau Rp 111,3 triliun ini akan memiliki kapasitas penyimpanan CO2, 1,8 gigaton. Pada fase awal akan menginjeksikan 15 juta ton CO2 dari emisi fasilitas operasi Tangguh LNG. Pengoperasian proyek ini ditargetkan Bp Indonesia menambah 3 triliun kaki kubik (trillion cubicfeet/TFC) LNG dalam produksi mereka. (Yoga)

Meskipun harga minyak mentah dunia saat ini berada di bawah asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah belum menurunkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite. Padahal, penurunan harga ini dinilai memungkinkan oleh beberapa pengamat, meski juga ada alasan teknis dan fiskal yang menjadi pertimbangan pemerintah.

Penurunan harga minyak mentah global yang menjauh dari asumsi APBN 2025 (US$ 82 per barel) menciptakan dampak campuran bagi fiskal Indonesia. Per 6 Juni 2025, harga Indonesia Crude Price (ICP) hanya mencapai US$ 65,29 per barel, berpotensi melemahkan penerimaan negara dari sektor migas.

Menurut Myrdal Gunarto, Global Market Economist Maybank Indonesia, tidak hanya minyak, harga komoditas lain seperti batu bara juga ikut terdampak, sehingga memperbesar risiko penurunan pendapatan negara secara keseluruhan.

M Rizal Taufikurahman, Kepala Makroekonomi dan Keuangan Indef, menambahkan bahwa penurunan ICP dapat menurunkan PNBP dan PPh Migas sebesar Rp 20–30 triliun. Selain itu, margin perusahaan hulu migas menyusut, mengurangi basis pajak dan menimbulkan risiko tidak tercapainya target defisit fiskal yang ditetapkan pemerintah.

Namun dari sisi belanja negara, harga minyak yang rendah membuka ruang fiskal. Menurut Rizal, biaya subsidi energi dan kompensasi untuk BUMN energi seperti Pertamina dan PLN akan lebih ringan, karena harga keekonomian BBM dan LPG turun. Bahkan, setiap penurunan ICP sebesar US$ 1 per barel menciptakan surplus fiskal sebesar Rp 6,9 triliun, karena belanja turun lebih besar dibanding penurunan pendapatan.

Yusuf Rendy Manilet, ekonom CORE Indonesia, menyarankan agar ruang fiskal ini digunakan untuk memperkuat investasi publik, memperluas program bantuan sosial (bansos), serta mendukung transisi energi. Namun ia mengingatkan agar pemerintah tetap disiplin dan waspada karena harga komoditas sangat fluktuatif.

Meski penurunan harga minyak mentah berisiko menggerus pendapatan negara, hal ini juga membuka peluang penghematan subsidi dan penciptaan ruang fiskal. Tokoh-tokoh kunci seperti Myrdal Gunarto, Rizal Taufikurahman, dan Yusuf Rendy Manilet menyoroti pentingnya strategi fiskal yang adaptif dan disiplin untuk menjaga stabilitas anggaran negara di tengah volatilitas harga komoditas.