Defisit suplai gas masih akan berlanjut dan menjadi kerikil tajam bagi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN di 2025. Perseroan terindikasi mengencangkan ikat pinggang dengan menciutkan target kinerja operasional. Sejumlah indikator operasional yang menunjukkan PGAS waspada dalam mengarungi kinerja  tahun buku 2025 tampak dari volume transmisi gas yang diproyeksikan turun sebesar 7% yoy menjadi 1.435 MMSCFD. Begitu juga  dengan proyeksi regasifikasi turun 15,6% yoy menjadi 168 BBTUD. Bahkan, Analis CGS Internasional Sekuritas Indonesia dalam risetnya yang dipublikasikan menyebut, regasifikasi PGAS akan lebih turun lagi menjadi 1655 BBTUD akibat adanya keterbatasan  di Unit Penyimpanan dan Regaisifkasi Terapung (FSRU) Lampung. Entitas Grup Pertamina itu juga memproyeksikan lifting hulu atau produksi minyak dan gas pada 2025 mencapai 17.233 BOPED. Lagi-lagi, angka itu turun jika dibanding 2024 yang diestimasi mencapai 20,4 ribu BOPED, atau dibawah perkiraan  CGS yang sebesar 24,3 ribu BOPED. Sebab, broker efek ini sebelumnya mengestimasi lifting hulu PGAS bisa mencapai 23,1 ribu pada 2025. (Yetede)

Pemerintah saat ini memang memprioritaskan kedaulatan energi demi mengikis impor yang menyedot devisa sekitar Rp500 triliun per tahun. Akan tetapi, agenda pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dalam rangka transisi energi terus dijalankan demi mengurangi pemanasan global. Kebijakan gas dan rem ini ditempuh untuk menyikapi dinamika global sekaligus menjalankan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, di mana salah satunya adalah kedaulatan energi. Ini penting, mengingat pada akhir 2024, impor minyak mencapai 1 juta barel per hari (bph) dari total kebutuhan domestik 1,6 juta bph. Sementara itu, impor gas LPG berkisar 6-7 juta ton per tahun. Selain itu, pengembangan EBT membutuhkan dana jauh lebih besar ketimbang energi fosil, baik dalam rangka membangun pembangkit listrik hingga mempensiunkan PLTU batu bara. Ironisnya, sampai saat ini, belum satupun pinjaman dari lembaga donor yang cair. Akibatnya, pembiayaan penutupan PLTU saat ini hanya bisa diperoleh dari APBN atau PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menarik utang baru yang bisa membebani neraca keuangan, karena APBN tidak bisa dilakukan, karena APBN memiliki banyak prioritas lainnya. (Yetede)

Kebijakan pemerintah mengalihkan ekspor minyak mentah bagian negara untuk diproses dalam negeri, dinilai sebagai upaya dalam mengantisipasi ketidakpastian geopolitik global. Sekitar 12-13 juta barel ditargetkan dapat dioptimalisasikan untuk menambah pasokan kilang minyak dalam negeri. "Indonesia bisa mengurangi ketergantungan terhadap ketidakpastian harga impor, sebab adanya ketidakpastian geopolitik," kata Ekonom Energi dari Uiversitas Padjadjaran Yayan Satyakti. Yayan menyoroti presien AS Trump yang ingin menurunkan harga minyak sehingga US$ 74 per barel. Keinginan tersebut menimbulkan kekhawatiran soal harga jual minyak mentah dalam negeri yang diekspor ke negara lain. "Daripada dijual harga murah, lebih baik digunakan sendiri, seiring dengan produksi lifting minyak mentah Indonesia yang semakin menurun," ujar Yayan. Tetapi, Yayan menyarankan kepada pemerintah untuk menghitung ulang dampak dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) apabila Indonesia berhenti mengekspor minyak mentaj. Ia menyampaikan, selama ini kemampuan suplai minyak mentah Indonesia hanya 40% dari 60% sisanya berasal dari impor. (Yetede)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia akan mengusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar kegiatan eksplorasi migas dibebaskan dari PPN. Hal ini dilakukan untuk menarik  minat investor untuk berinvestasi di dalam negeri. "Ini saya negosiasikan dengan menteri keuangan. Kalau pada saat masa eksplorasi, PPN jangan dikenakan dulu. Orang judi kok, eksplorasi itu judi. Satu sumur itu bisa mengeluarkan kocek US$ 100 juta, ini belum tentu ada. Kalau langsung kita kenakan PPN, artinya menjadi US$ 110 juta  hingga US$ 112 juta. Ini orang belum tentu ada barang. Larilah orang," kata Bahlil. Menurut Bahlil, regulasi tersebut membuat banyak investor asing  memilih hengkang. Oleh karenannya, dia menciptakan terobosan agar saat investor masuk menyatakan minat, mereka langsung mengucurkan dan mengimplementasikan investasi. (Yetede)

Presiden Prabowo menerima kunjungan 20 delegasi Japan-Indonesia Association atau Japinda di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/12). Pertemuan membahas berbagai inisiatif kerja sama, termasuk investasi, irigasi, pengelolaan lahan, dan proyek energi strategis, di antaranya kelanjutan proyek Great Giant Sea Wall dan Blok Masela. Pembangunan proyek Tanggul Laut Raksasa atau Great Giant Sea Wall yang digagas pertama kali oleh Pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan mantan Gubernur Fauzi Bowo pada 2007 hingga kini belum terwujud. Adapun Blok Masela di Maluku yang diteken pada 1998 dan dipegang oleh Inpex, perusahaan asal Jepang, kini juga Pertamina dan Petronas sebagai operator blok gas tersebut. Namun, hingga kini proyek belum berproduksi sejak Presiden Jokowi pada Maret 2016 memutuskan lokasi eksplorasi dilakukan di darat (on shore), bukan di laut (off shore).

Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani ketika memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, menyatakan, Presiden mendorong keterlibatan perusahaan Jepang dalam proyek Great Giant Sea Wall, sebuah inisiatif besar untuk melindungi Jakarta dari banjir dengan panjang hingga 600 kilometer dan kelanjutan proyek Blok Masela. ”Diharapkan partisipasi perusahaan-perusahaan Jepang ini karena mereka juga perusahaan construction-nya juga kita harapkan bisa berpartisipasi,” ucap Rosan. Rosan yang mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa diskusi berjalan produktif. Bahkan, Presiden Prabowo mengapresiasi kontribusi jangka panjang perusahaan Jepang di Indonesia. Rosan juga menjelaskan, salah satu topik utama pertemuan tersebut adalah kelanjutan proyek Blok Masela, yang telah direncanakan sejak tahun 2000. Japinda menyampaikan harapan agar proyek tersebut dapat berjalan tahun depan dan selesai beberapa tahun ke depan. (Yoga)

Kinerja PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) diperkirakan akan didorong oleh peningkatan impor liquefied natural gas (LNG) untuk mengimbangi penurunan produksi gas pipa domestik. PGAS berencana mengimpor sekitar 40-50 kargo LNG pada 2025, yang akan berkontribusi pada defisit perdagangan gas yang diperkirakan mencapai US$ 2 miliar. Peningkatan biaya distribusi LNG ini memungkinkan PGAS mengenakan biaya yang lebih tinggi, meskipun ada potensi risiko intervensi pemerintah.