Kinerja saham emiten migas diperkirakan akan terus menguat seiring lonjakan harga minyak mentah akibat ketegangan di Timur Tengah. Head Riset Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas, memperkirakan tren ini akan berlanjut jika harga minyak tetap tinggi, menguntungkan emiten seperti PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC), PT Elnusa Tbk. (ELSA), dan PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA). Analis Kanaka Hita Solvera, Andika Cipta Labora, menambahkan bahwa kinerja emiten akan stabil jika harga minyak mentah mencapai US$90 hingga US$100 per barel.

Direktur Utama PT Elnusa Tbk., Bachtiar Soeria Atmadja, menargetkan pertumbuhan laba hingga 25% pada akhir 2024 dengan mengamankan beberapa kontrak jangka panjang. Sementara itu, Direktur Utama PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA), Djauhar Maulidi, akan fokus pada pengembangan infrastruktur migas untuk memperkuat rantai pasokan energi. Presiden Direktur MEDC, Hilmi Panigoro, optimistis dengan bisnis Grup Medco, berkomitmen memberikan nilai tambah bagi pemegang saham melalui dividen dan target produksi migas sebesar 145 mboepd.

Indonesia telah lama menjalankan industri hulu minyak dan gas (migas) melalui skema kontrak bagi hasil yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan negara tetapi juga menguasai teknologi dan pengetahuan dalam bidang migas. Namun, upaya pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang ini masih minim perhatian. Dr. Ibnu Sutowo, dalam bukunya "Pertamina" (1972), menekankan bahwa kontrak bagi hasil seharusnya fokus pada alih teknologi dan keterampilan, bukan semata untuk penerimaan negara. Meski regulasi terkait migas mengatur tentang pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, HKI belum diperinci dalam peraturan, seperti di PP No. 35/2004.

Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Kekayaan Intelektual (APHKI), OK Saidin, mengkritik lemahnya perlindungan HKI di Indonesia yang berdampak pada ketahanan nasional. Saat ini, teknologi migas terus berkembang, dengan Indonesia mulai menerapkan teknologi seperti carbon capture and storage (CCS) yang sangat padat modal dan teknologi. Penulis mengusulkan agar Permen ESDM No. 13/2024 yang baru, terkait kontrak bagi hasil gross split, turut memperhatikan aspek HKI agar teknologi dan invensi di bidang migas dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia, bukan hanya oleh perusahaan asing.

Harga minyak mentah mulai naik di atas 70 dollar AS per barel pada awal Oktober 2024 setelah mengalami tren penurunan sejak pekan keempat Agustus 2024. Salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga minyak ini adalah serangan rudal balistik Iran ke Israel pada Selasa (1/10/2024). Kebijakan antisipatif diperlukan untuk mencegah meluasnya konflik tersebut. Berdasarkan data Trading Economics pada Rabu (2/10), harga minyak mentah jenis Brent mencapai 75 dollar AS per barel, naik dari perdagangan Selasa (1/10) yang berada diangka 73 dollar AS per barel. Sebelumnya, harga turun dari 81,5 dollar AS per barel pada 26 Agustus 2024 menjadi 69,3 dollar AS pada 10 September 2024. Namun, setelah itu harga kembali menunjukkan tren kenaikan. Pengamat ekonomi energ yang juga dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Fahmy Radhi, dihubungi Rabu, mengatakan, sebelum konflik meletus, harga minyak memang cenderung turun. 

Di sisi lain, inflasi terkendali dan rupiah menguat Hal itu membuat PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM nonsubsidi per 1 Oktober 2024. Meluas atau tidaknya konflik Iran dengan Israel, kata Fahmy, bergantung pada respons dari Israel. Melihat riwayat konflik di Timur Tengah, beberapa waktu terakhir, eskalasi perang tidak signifikan. Apabila hal tersebut terulang, kenaikan harga minyak mentah juga tidak bakal signifikan. Namun, jika konflik ternyata meluas, pasokan minyak mentah bisa terganggu dan membuat kenaikan harga terus berlanjut. ”Apabila harga minyak mentah terus meningkat, dampak pada APBN perlu diwasdapai. Sebab, impor minyak mentah Indonesia dan BBM Indonesia terhitung besar. Akan ada pembengkakan biaya subsidi BBM yang jumlahnya meningkat,” kata Fahmy. Menurut Fahmy, variabel yang masih bisa dilakukan pemerintah untuk menekan besarnya biaya subsidi BBM adalah membatasi hanya kepada warga yang berhak, misalnya pada BBM jenis pertalite. Hingga saat ini, implementasi rencana pembatasan BBM itu belum juga terlaksana karena regulasi tak kunjung terbit, baik itu tingkat peraturan presiden maupun peraturan menteri. (Yoga)

Industri hulu migas di Indonesia mendapatkan peluang baru untuk berkembang setelah pemerintah merombak skema kontrak bagi hasil melalui Peraturan Menteri ESDM No. 13/2024 dan Keputusan Menteri ESDM No. 230/2024. Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM, Ariana Soemanto, menjelaskan bahwa regulasi baru ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investor dengan memberikan bagi hasil yang lebih besar, yakni antara 75% hingga 95%. Lima kontraktor kerja sama sudah menyatakan minat untuk mengadopsi skema ini, yang diharapkan dapat meningkatkan produksi migas nasional, termasuk migas non-konvensional di Wilayah Kerja Gas Metana Batu Bara Tanjung Enim.

Namun, ada pandangan skeptis dari Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas. Moshe Rizal, Ketua Komite Investasi asosiasi tersebut, berpendapat bahwa meskipun skema baru menawarkan bagi hasil lebih besar, hal ini justru menambah ketidakpastian bagi investor. Dia menilai perubahan kebijakan ini tidak cukup signifikan untuk merangsang minat investasi, terutama mengingat pajak migas yang tinggi, yang dapat mencapai 40%. Ekonom Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, juga mengingatkan bahwa ketidakpastian dalam perubahan aturan dapat menghambat minat investasi, dan pemerintah seharusnya lebih proaktif dalam eksplorasi potensi cekungan migas baru.

Dengan adanya regulasi baru ini, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan mendorong peningkatan produksi serta cadangan migas di Indonesia.

Produk minyak Indonesia terus mengalami penurunan, sehingga upaya peningkatan produk minyak nasional menjadi sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia meminta ExxonMobil Cepu Ltd untuk meningkatkan kapasitas produksinya menjadi 150 ribu barel minyak per hari (BOPD) pada tahun 2026. "Saat ini, tingkat produksi minyak nasional sekitar 577 ribu BOPD. Dari jumlah tersebut, Blok Cepu masih memberikan kontribusi sekitar 144 ribu BOPD, menjadikannya salah satu yang terbesar secara nasional," ujar Bahlil. Bahlil menekankan pentingnya upaya peningkatan  produksi untuk menekan defisit minyak yang saat ini terjadi. Ia meminta Presiden Direktur ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) Carole Gall yang hadir dalam pertemuan tersebut, untuk menaikkan target produksi dari 125 ribu BOPD pada tahun 2023 menjadi 150 BOPD. (Yetede)

Proyek pembangunan unit penyimpanan dan pembongkaran migas terapung (FPSO) Marlin Natuna, yang dikembangkan sejak 2022, telah berhasil diselesaikan. Proyek ini bertujuan untuk mendukung produksi minyak dari proyek Forel di Laut Natuna, Kepulauan Riau. FPSO Marlin Natuna, dengan kapasitas 250.000 barel, akan menampung minyak dari proyek tersebut, yang diharapkan mulai onstream pada akhir 2024 dengan produksi sekitar 10.000 barel per hari.

Deputi Eksploitasi SKK Migas, Wahju Wibowo, menyatakan bahwa proyek ini merupakan bagian penting dari Wilayah Kerja South Natuna Sea Block B, dengan total investasi mencapai US$236 juta (Rp3,5 triliun). Ia berharap proyek ini tidak hanya mendukung fasilitas produksi hulu migas tetapi juga menciptakan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Direktur Utama Medco E&P, Ronald Gunawan, menegaskan bahwa FPSO Marlin Natuna akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2024, dan proyek ini merupakan bukti kemampuan Medco dalam menangani proyek kompleks serta komitmennya terhadap industri migas Indonesia. Muhammad Darwin, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, juga mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan Medco E&P, serta menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam kemudahan perizinan.

Tantangan dalam peningkatan investasi hulu minyak dan gas bumi di Indonesia sangat beragam, dipengaruhi oleh faktor global dan regulasi yang belum memadai. Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, menyoroti pentingnya revisi Undang-Undang Migas yang terhambat sejak 2008, karena payung hukum yang jelas diperlukan untuk meningkatkan iklim investasi. Sora Lokita, Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk menyelesaikan 11 isu utama di sektor hulu migas, termasuk percepatan perizinan dan dukungan infrastruktur. Ariana Soemanto, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM, menyatakan optimisme dalam menarik investor dengan menerapkan kebijakan baru dan memberikan insentif yang menarik. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat memperbaiki ketahanan energi nasional dan menurunkan ketergantungan terhadap impor migas, sehingga meningkatkan stabilitas ekonomi Indonesia.

Sektor energi Indonesia, khususnya minyak dan gas bumi (migas), mengalami tantangan besar dengan terus merosotnya lifting migas sejak 2014. Target produksi 1 juta barel minyak per hari pada 2030 kini semakin sulit dicapai, seiring dengan lifting minyak yang per 10 Agustus 2024 hanya mencapai 578.067 barel per hari, jauh dari target 635.000 barel. Di sisi lain, lifting gas bumi justru melampaui target, mencapai 7.178 MMscfd dari target 5.785 MMscfd.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), yang dipimpin oleh Dwi Soetjipto, berupaya memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk mengatasi hambatan produksi. Langkah-langkah yang diambil termasuk peningkatan pengawasan terhadap program KKKS serta percepatan tambahan produksi dari proyek seperti Husky-CNOOC Madura Ltd dan Pertamina EP Cepu.

Meskipun menghadapi tantangan besar, prospek sektor hulu migas tetap cerah. Pemerintah terus menjaga iklim investasi yang kondusif, dengan antusiasme investor tetap tinggi. Kerja keras pemerintah dan KKKS menjadi kunci penting dalam mencapai target lifting migas nasional, meskipun ada kemungkinan pencapaian tersebut akan mundur dari target awal tahun 2030.