PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) atau MedcoEnergi resmi ditunjuk pemerintah untuk mengelola blok minyak dan gas (migas) Amanah yang terletak di Sumatera Selatan (Sumsel). Pengelola blok migas ini diyakini berpotensi meningkatkan pendapatan MedcoEnergi melalui tambahan produksi, terutama mengingat pentingnya kontribusi sektor energi dalam kinerja keuangan perusahaan. Tak terkecuali, pergerakan sahamnya di lantai bursa, di tengah sentimen fluktuasi harga minyak global. MedcoEnergi melalui entitas baru dengan komposisi PT Medco Energi Linggau (Operator) sebesar 40%, PT Sele Raya sebesar 30%, dan KUFPEC Regional Ventures (Indonesia) Limited sebesar 30%, akan menjadi kontraktor untuk mengelola blok dengan luas wilayah kerja 1.753,15 kilometer persegi yang memiliki potensi cadangan  minyak dan gas ini. 

Blok Amanah ini juga berdekatan dengan blok migas Medco E&P lainnya yang telah berproduksi, sehingga dapat bersinergi. Sementara jenis kontrak blok ini adalah production sharing contract dengan mekanisme pengembalian biaya operasi. "Prospek Emiten Medco sebagai pengelola Blok Amanah di Sumatera Selatan dapat menjadi katalis positif bagi kinerja kedepannya. Pengelolaan blok migas baru ini berpotensi meningkatkan pendapatan Medco melalui tambahan produksi, terutama mengingat pentingnya kontribusi sektor energi dalam kinerja keuangan perusahaan," kata Founder Stocknow.id Hendra Wardana kepada Investor Daily (Yetede)

Permintaan minyak bumi yang diproyeksi masih tinggi dalam 10 tahun ke depan membuat PT Pertamina Hulu Energi terus memperkuat sektor tersebut. Namun, lini energi baru dan terbarukan juga dikembangkan untuk mengantisipasi perkembangan tren konsumsi energi dunia. Hal itu diungkap Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Rachmat Hidajat saat menjadi pembicara dalam acara Pertamina Goes to Campus, yang dihadiri 800 mahasiswa di Kampus UGM, Yogyakarta, Kamis (5/9). Rachmat menyampaikan, setidaknya dalam 10 tahun ke depan minyak bumi masih memegang peranan penting dalam sektor energi dunia. ”Konsumsi minyak dunia saat ini masih di atas 100 juta barel per hari. Itu angka yang luar biasa,” katanya.

Terkait harga, Rachmat menyebut, banyak ketidakpastian yang memengaruhinya sehingga berpotensi naik dan turun. Namun, proyeksi terbaiknya, harga akan tetap seperti sekarang di level 80 USD per barel. PHE sebagai produsen minyak dan gas bumi nasional berupaya terus meningkatkan kinerja produksi dan investasi. Hal ini juga bagian dari upaya memperkuat ke tahanan energi nasional. Meski masih berfokus di migas, lanjutnya, pihaknya juga membangun lini energi baru dan terbarukan (EBT) atau energi hijau, salah satunya bioethanol, untuk mengantisipasi perkembangan konsumsi energi masyarakat. ”Pertamina melakukan pertumbuhan ganda, yakni memaksimalkan bisnis yang ada dan membangun sektor rendah karbon,” katanya. (Yoga)

Kendaraan pertambangan rakyat diusulkan masuk dalam kriteria konsumen yang berhak membeli bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Mekanisme pembelian BBM subsidi itu harus memiliki surat rekomondasi dari pemerintah provinsi setempat.  Adapun payung hukum ketentuan ini akan tertuang dalam perubahan  Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomondasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan kendaraan pertambangan dan perkebunan sebenarnya sudah  dilarang dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Menurutnya pemerintah harus konsisten dalam menentukan konsumen yang berhak membeli BBM bersubsidi. "Dalam konteks revisi maka pemerintah perlu konsisten. Idealnya untuk kegiatan usaha gunakan BM nonsubsidi," kata Komaidi(Yetede)

Penurunan produksi secara alamiah atau natural decline di beberapa lapangan minyak dan gas bumi seakan melunturkan optimisme terhadap prospek sektor tersebut. Tahun depan, pemerintah hanya menargetkan lifting minyak 600.000 barel per hari, lebih rendah dari 2024 yang dipatok 635.000 barel per hari. Penurunan alami produksi minyak dan gas bumi membuat pemerintah menetapkan target lifting minyak dan gas bumi yang lebih rendah pada tahun 2025. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menjelaskan bahwa penurunan target tersebut disebabkan oleh lapangan-lapangan tua yang mengalami penurunan produksi drastis. Meskipun demikian, upaya peningkatan produksi, seperti di Blok Cepu, masih dilakukan untuk mengejar target. Namun, tantangan besar tetap ada, termasuk iklim investasi hulu migas yang kurang atraktif, yang juga diakui oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Upaya perbaikan segera diharapkan untuk meningkatkan daya saing dan investasi di sektor migas nasional.

Pemerintah telah menargetkan produksi gas bumi sebesar 12 miliar kaki kubik per hari dapat tercapai pada 2030. Ekspektasi itu sejatinya relatif terukur mengingat cadangan gas nasional yang memang melimpah, kendati masih banyak masalah yang lebih dahulu mesti dituntaskan.

Pemerintah optimis mencapai target produksi gas bumi sebesar 12 miliar kaki kubik per hari pada tahun 2030, didorong oleh potensi besar dari cadangan gas nasional dan proyek-proyek besar seperti Geng North, Gandang Gendalo, dan Andaman. Namun, meskipun produksi gas telah menunjukkan tren kenaikan, berbagai tantangan klasik seperti birokrasi yang rumit, infrastruktur yang tidak terintegrasi, dan fluktuasi harga energi global masih menjadi hambatan utama. Pengembangan lapangan gas baru membutuhkan integritas, transparansi, dan kerja sama strategis antara pemerintah dan dunia usaha untuk menjawab tantangan ini dan meningkatkan daya saing industri demi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih kuat.

Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) tengah menghadapi tantangan berat, terutama terkait rendahnya daya saing sektor ini dibandingkan dengan negara-negara penghasil migas lainnya. Berdasarkan data IHS Markit, Indonesia berada di posisi 9 dari 14 negara di Asia Pasifik dalam hal daya tarik investasi di sektor hulu migas. Bahkan, di ASEAN, Indonesia hanya unggul dari Vietnam dan Myanmar.

Industri hulu migas Indonesia mengalami penurunan daya tarik investasi, terlihat dari rendahnya posisi dalam peringkat regional dan global. Beberapa kontraktor, seperti Mubadala Energy, Pertamina Hulu Energi, dan Petronas, berencana melepas sebagian hak partisipasi di wilayah kerja mereka untuk berbagi risiko. Penurunan ini dipengaruhi oleh ketidakpastian regulasi dan tata kelola yang menjadi perhatian utama investor. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah telah memperbaiki skema kontrak dan insentif bagi kontraktor. Namun, upaya ini perlu lebih dioptimalkan agar dapat meningkatkan minat investor dalam mengelola potensi energi di Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui perusahaan migas pelat merah, PT Pertamina dikabarkan akan membeli minyak mentah dari Rusia. Harga minyak Rusia yang lebih murah dibanding harga di pasar international jadi salah satu pertimbangan Indonesia untuk mengimpor dari Rusia. Lawatan presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Rusia, pada Rabu (31/7), disebut-sebut merupakan bagian dari rencana pemerintah Indonesia untuk bernegosiasi terkait pembelian minyak mentah. Hingga tadi malam, Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik, Sosial Ekonomi dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, belum merespons konfirmasi KONTAN, ihwal kabar tersebut. Dalam pernyataan resminya, Kamis (1/8), Prabowo menyatakan pembahasan utama kerja sama antara Indonesia dan Rusia antara lain meliputi ketahanan pangan, energi dan bidang pendidikan. "Penekanan utama saya, selain ketahanan pangan, ketahanan energi, juga untuk pendidikan," ujar Prabowo dalam keterangan pers, kemarin. Dia tak menyebutkan spesifik pembahasan mengenai pembelian minyak mentah.

Sejumlah pihak menanggapi beragam kabar terkait rencana impor minyak Rusia. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengingatkan, pemerintah perlu hati-hati membeli minyak dari Rusia karena ada risiko Indonesia terkena sanksi, bahkan embargo dari Barat. Pengamat Energi Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menilai, selama ini isu utama dari rencana pembelian minyak Rusia adalah efeknya terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menjelaskan, tidak ada konsekuensi politik dari keputusan Indonesia membeli minyak dari Rusia. Terakhir kali Indonesia membeli minyak Sokol dan campuran Siberia Timur lebih dari 10 tahun lalu. Pada tahun 2022, Indonesia juga  mempertimbangkan kembali mengimpor minyak dari Rusia, namun impor tersebut urung terlaksana.

Beragam upaya dilakukan pemerintah untuk mengungkit daya tarik industri hulu minyak dan gas bumi atau migas nasional. Potensi Indonesia bagian timur pun terus dikemukakan agar ‘pesonanya’ makin memancar. Setidaknya ada dua perusahaan migas asal China yang memastikan bakal melakukan joint study di Indonesia bagian timur. Nantinya, kedua perusahaan itu bakal fokus melakukan eksplorasi wilayah yang selama ini belum tergarap optimal. Sinopec Group dan Petrochina diklaim bakal melakukan joint study di area Buton dan Timor yang telah ditetapkan sebagai area joint study sejak bulan lalu. Kedua wilayah tersebut menjadi bagian dari lima area yang belakang terus ditawarkan oleh pemerintah kepada sejumlah investor. Bila mengutip data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Indonesia memiliki 128 cekungan. Dari jumlah tersebut, baru 20 cekungan yang sudah berproduksi.

Delapan cekungan lainnya sudah dilakukan pengeboran, tapi belum berproduksi. Ada juga 19 cekungan yang diindikasikan menyimpan cadangan hidrokarbon; 13 cekungan yang sudah dibor, tetapi tidak ditemukan cadangan; serta 68 cekungan yang belum dibor. Sebanyak 68 cekungan yang belum pernah dibor itulah yang kebanyakan ada di Indonesia bagian timur, laut selatan Indonesia, dan bagian paling utara Tanah Air. “Setelah nanti joint study selesai, selanjutnya penawaran langsung wilayah kerja migas, penetapan pemenangnya, dan kegiatan eksplorasi migas,” kata Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto beberapa waktu lalu. Kedatangan investor asal Negeri Panda menjadi ‘penyegar’ bagi industri hulu migas nasional, karena belum ada perusahaan yang serius meminati Wilayah Kerja Akimeugah I dan II yang ada di Cekungan Warim, salah satu kawasan yang diklaim memiliki potensi hidrokarbon besar di Indonesia bagian timur.

Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) sedang limbung. Di tengah upaya menggapai target lifting yang tidak kunjung tercapai, rupanya daya saing sektor tersebut masih kalah oleh negara tetangga. Merujuk pada data yang diterbitkan IHS Markit, Indonesia Investor Attractiveness di sektor hulu migas berada di posisi 9 dari 14 negara Asia Pasifik. Bahkan di regional Asean, Indonesia hanya unggul dari Vietnam dan Myanmar. Secara keseluruhan, attractiveness rating hulu migas Indonesia berada di angka 5,30. Jika diamati, kondisi tersebut berbanding lurus dengan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas. Lembaga tersebut mencatat setidaknya ada tiga kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), yakni Mubadala Energy, Pertamina Hulu Energi, dan Petronas yang ingin melepas sebagian hak partisipasi wilayah kerja yang saat ini dikelolanya. Mubadala Energy diketahui tengah melakukan pembicaraan untuk divestasi lanjutan sebagian hak partisipasi atau farm-out di wilayah kerja (WK) Andaman I, dengan tujuan untuk berbagi risiko pengembangan lapangan migas yang dikelolanya. Alasan serupa digunakan oleh PT Pertamina Hulu Energi yang ingin farm-out dari WK Ogan Komering, Sumatra Selatan. Sementara itu, Petroliam Nasional Berhad (Petronas) atau Petronas juga berencana melakukan farm-out dari Blok North Madura II dan Blok Bobara. Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengakui, daya tarik investasi hulu migas di Indonesia cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir. 

Pendapat itu dikuatkan dengan hasil riset lembaga independen Fraser Institute yang mencatat skor Investment Attractiveness Index Indonesia hanya mencapai 45,17 pada tahun lalu. Skor itu menempatkan Indonesia di peringkat 56 dari 86 negara. Padahal, skor Investment Attractiveness Index Indonesia pada 2019 berada di level 73,09 atau berada di posisi 27 dari 76 negara. Moshe Rizal, Ketua Komite Investasi Aso­siasi Perusahaan Minyak dan Gas, mengatakan iklim investasi hulu migas nasional mesti lebih atraktif, karena harus bersaing dengan negara lain yang juga berupaya mengoptimalkan potensi di dalam negerinya. Sementara itu, Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan, farm-out biasanya dilakukan KKKS untuk memitigasi risiko dengan mengundang mitra yang dianggap kompeten, berpengalaman, dan memiliki kemampuan finansial yang kuat. Tujuannya agar ada check and balance di internal pengelola WK migas tersebut, sebelum mengajukan usulan kegiatan kepada pemerintah. Menurutnya, SKK Migas memastikan bakal terus menjaring mitra potensial baru untuk berinvestasi di lapangan migas Indonesia. Sejumlah perusahaan migas global kelas menengah diklaim telah menunjukkan minat untuk masuk ke pasar Indonesia. Senada, Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto menuturkan, pemerintah telah memperbaiki skema kontrak dan insentif untuk KKKS.

Kompetisi di sektor energi panas bumi (geotermal) di Tanah Air tak lengkap apabila tak menyeret dua pemain besar, yaitu anak usaha. Grup Pertamina PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), serta portofolio energi baru terbarukan (EBT) milik konglomerat Parjogi Pangestu PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN). Selain BREN yang menjadi favorite pelaku pasar, PGEO juga diunggulkan karena dinilai memiliki pendapatan stabil dan total kapasitas produksi panas bumi terbesar di dunia. Equity Analyst PT OCBC Sekuritas Kevin Jonathan Panjaitan dalam risetnya yang dipublikasikan baru-baru ini menerangkan, alasan menjagokan PGEO di antaranya dilihat dari ambisi PGEO dalam memperkuat kapasitas produksi. Emiten bersandi saham PGEO itu diketahui menargetkan kapasitas produksi mencapai 1,0 GW pada 2026, meningkat dari kapasitas terpasang saat ini sebesar 672 MW. Lalu pada 2023, PGEO juga mengincar kapasitas terpasang bertambah lebih besar menjadi 1,6 GW. (Yetede)