Emiten pengembangan gas alam terkompresi (compressed natural gas/CNG), PT Citra Nusantara Gemilang Tbk (CGAS) menargetkan penjualan tahun ini bisa meningkat sebesar 20%-30% secara tahunan atau year on year (yoy). Sedangkan target peningkatan laba bersih berada di kisaran angka 4%-5%. Manajemen CGAS optimistis target tahun ini bisa tercapai setelah melihat kinerja di kuartal-1 tahun ini yang mengalami peningkatan. Peningkatan kinerja itu ditopang tumbuhnya permintaan pelanggan terhadap kebutuhan energi bersih. "Penjualan CGAS kuartal I-2024 mengalami kenaikan sebesar 34,95% dibandingkan dengan kuartal I-2023. Hal ini menunjukkan tingginya permintaan dari pelanggan terhadap kebutuhan energi yang lebih bersih," ujar Corporate Secretary CGAS, Ferina Tyas Hapsari, saat dihubungi KONTAN, Rabu (8/5). Kemudian, terkait dengan jaringan distribusi CGAS terbagi atas lima Stasiun CNG, yakni Stasiun CNG Cikarang dengan kapasitas 5 MMSCFD, Stasiun CNG Grobogan (2 MMSCFD) (on progress), Stasiun CNG Waru (1,5 MMSCFD), Stasiun CNG Palembang (1,2 MMSCFD), Stasiun CNG Manyar (2 MMSCFD).

Upaya pemerintah untuk meraih target liftingminyak mentah nasional pada tahun ini sebesar 635.000 barel minyak per hari atau bopd, dan dan 5.785 MMscfd gas, tidak pernah surut. Kendati, dalam beberapa tahun terakhir target lifting seringkali meleset. Seperti tidak mau mengulang kejadian sebelumnya, sejak awal tahun ini, pemerintah menerapkan berbagai strategi optimalisasi produksi minyak dan gas (migas) kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Salah satu strategi yang diterapkan adalah menggenjot produksi di sejumlah lapangan migas, meski sudah masuk kategori tua. 

Pertamina Hulu Energi, misalnya, ditugaskan pemerintah untuk memaksimalkan potensi wilayah kerja Offshore North West Java (ONWJ). ONWJ tercatat masuk dalam kategori blok migas tua yang masih beroperasi hingga saat ini. ONWJ mulai beroperasi sejak 1966 dan berdasarkan kajian masih bisa dioptimalkan percepatan proses produksi minyak di sejumlah lapangan dalam blok tersebut. Selain itu, strategi lain adalah KKKS mulai didorong untuk mengakselerasi proyek pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan floating storage and offloading (FSO). Dua strategi yang dilakukan pemerintah dan KKKS menjadi respons positif di tengah mundurnya jadwal produksi lapangan migas dalam beberapa tahun terakhir ini. 

Sebanyak 15 proyek itu ditargetkan dapat onstream pada tahun ini, dan diproyeksikan menambah produksi hingga 41.922 bph, dan 207 MMscfd gas. Adapun, investasi yang diperlukan untuk merampungkan 15 proyek tersebut mencapai US$506,1 juta. Dari 15 proyek tersebut terdapat Forel Bronang menjadi salah satu prioritas otoritas hulu migas nasional untuk onstreampada tahun ini guna mengejar target lifting. Gas yang bakal dihasilkan dari Forel dan Bronang pun menjadi yang terbesar, yakni 43 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd). SKK Migas pun terus mengawasi dan memastikan agar proyek dapat berproduksi tepat waktu yakni Oktober 2024.Harian ini menilai sejumlah proyek besar yang menjadi andalan pemerintah itu menjadi jawaban atas tantangan yang tengah dihadapi sektor hulu migas pada saat ini.

Industri hulu migas menaruh harapan pada pemerintahan presiden dan wapres terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, agar ada perbaikan berkelanjutan di sektor tersebut. Kendati terdapat sejumlah tantangan, industri hulu migas masih memegang peranan penting dalam keamanan energi. Besarnya potensi sumber daya, terutama gas bumi, mesti teroptimalkan. Dalam beberapa tahun terakhir, di tengah menguatnya tuntutan transisi energi, industri hulu migas masih menantang, termasuk belum optimalnya realisasi produksi siap jual (lifting) minyak bumi. Sementara target 1 juta barel minyak per hari pada 2030 sudah menanti. Namun, di sisi lain, ada harapan besar dengan ditemukannya sumber-sumber gas bumi jumbo pada 2023.

Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong menilai capaian pemerintahan Presiden Jokowi di sektor hulu migas, secara umum, relatif baik. Karena itu, penting agar pemerintahan 2024-2029 meningkatkannya dari segala aspek. ”Saat ini antara lumayan baik dan baik. Jadi, (selanjutnya) jangan mundur, tetapi maju. Kami tahu membuat kebijakan dalam beberapa tahun ini tidaklah mudah. Tapi, itu tidak cukup. Sebab, negara lain bergerak terus (meningkatkan capaian). Mesti ada continues improvement,” kata Marjolijn di sela-sela konferensi pers Road to IPA Convention & Exhibition (Convex) 2024, di Jakarta, Selasa (7/5). Marjolijn menambahkan, pemerintahan berikutnya mesti diberi kesempatan.  

Peralihan pemerintahan dari Jokowi-Ma’ruf Amin ke Prabowo-Gibran juga diharapkan berjalan dengan baik oleh para pelaku industri hulu migas. Salah satu upaya industri hulu migas dalam transisi energi ialah pengembangan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS). Pada awal 2024, terbit Perpres No 14 Tahun 2024 tentang CCS, melengkapi Permen ESDM No 2/2023 tentang Penyelenggaraan CCS dan CCUS pada Kegiatan Usaha Hulu Migas. CCS pun akan menjadi salah satu bahasan yang akan didiskusikan dan diulas dalam IPA Convex 2024 yang akan digelar di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, 14-16 Mei 2024. (Yoga)

Kebutuhan gas industri akan terus meningkat. Hal itu sejalan dengan pertumbuhan industri yang juga terus naik. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita  mengatakan, setiap pertumbuhan ekonomi didukung oleh pertumbuhan industri. "Setiap pertumbuhan ekonomi itu kan didukung pertumbuhan industri. Kalau ekonomi kita 5-6% artinya kita ingin industri tumbuh di atas 6%. Artinya, kebutuhan gas industri akan semakin besar," kata dia. Menperin mengemukakan, kebutuhan gas industri meliputi gas oksigen sebesar 587 ribu ton per tahun, antara lain untuk memasok ke rumah sakit, bengkel, industri kecil, akukultur, produksi baja dan stainless steel. Sementara itu, gas nitrogen sebesar 673 ribu ton per tahun, antara lain untuk memasok ke rumah sakit, pendinginan, produksi stainless steel dan gas inert, pengeboran minyak  dan enhanced oil recovery. (Yetede)

Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkapkan Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga telah menjangkau sebanyak 523 lokasi hingga kuartal I 2024. Program yang bergulir sejak 2017 ini telah tersebar di 512 lokasi hingga 2023.  Pada tahun ini ditargetkan sebanyak 71 wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang menikmati BBM Satu Harga. Adapun sebesar 523 lokasi BBM Satu Harga  itu yakni sebesar 83 lokasi di Sumatera, 111 lokasi di Kalimantan, 179 lokasi Maluku dan Papua, 94 lokasi di Nusa Tenggara dan Maluku, 51 lokasi di Sulawesi, 2 lokasi di Bali, serta 3 lokasi di Jawa dan Madura. Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan pada tahun ini sebanyak 11 lokasi 3T telah menikmati program BBM Satu Harga. Artinya masih tersisa 60 lokasi lagi yang akan diselesaikan hingga akhir tahun ini sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. "Kita fokus sesuai target RPJMN untuk 2024 ini 71 lokasi hingga total 583 lokasi selesai sejak 2017-2024," kata Saleh kepada Investor Daily. (Yetede)

Pembatasan kuota Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) sebesar 60-70% dan pembatasan pemakaian gas dengan  sistem kuota harian, mengganggu daya saing industri manufaktur. Ketua Umum Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menerangkan, kelancaran produksi industri  keramik nasional terganggu akibat gangguan suplai gas dari Perusahaan gas Negara (PGN). Dia menerangkan, mulai Februari 2024, BUMN tersebut memberlakukan kuota pemakaian gas alias AGIT dengan kisaran 60-70%. Untuk mempertahankan utilisasi  produksi serta komitmen penjualan Industri Keramik kepada pelanggan baik domestik  maupun eksport, mereka sangat terpaksa harus membayar mahal harga gas dengan US$ 15/mmbtu. "Akibatnya daya saing industri sangat terganggu dan kita kalah bersaing di pasar regional maupun internasional," ucap Edy. Kebijakan lain yang merugikan industri adalah PGN pada saat yang bersamaan mengeluarkan pembatasan pemakaian gas dengan sistem Kuota Harian. "Kebijakan tersebut membuat industri kesulitan untuk mengatur rencana produksi bahkan terpaksa harus mulai mengurangi beberapa lini produksi," kata dia. (Yetede)

Kinclongnya potensi minyak dan gas bumi di Madura Straits PSC tidak membuat kontraktor kontrak kerja sama Husky-CNOOC Madura Limited buru-buru mengajukan perpanjangan kontrak untuk mengelola wilayah kerja tersebut. Husky-CNOOC Madura Limited atau HCML awalnya berencana mengajukan perpanjangan kontrak pada awal tahun ini kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Hanya saja, hingga kini rencana tersebut tidak kunjung terlaksana, karena berbagai alasan. VP Operations HCML Perkasa Sinagabariang mengatakan bahwa pihaknya masih membicarakan perpanjangan kontrak di Madura Straits PSC dengan para pemangku kepentingan di internal perusahaan. Dalam kesempatan berbeda, Perkasa sempat menjelaskan bahwa permohonan perpanjangan kontrak yang diajukan perusahaan bakal berisi rencana eksplorasi lanjutan untuk menambah cadangan HCML selepas konsesi berakhir pada 2032. Saat kontrak berakhir nantinya, potensi sumber daya gas Madura Straits PSC hanya tinggal seperempat dari hitung-hitungan saat ini yang berada di level 2 triliun kaki kubik (TCF).

Sebagai informasi, produksi puncak sales gas HCML saat ini sebesar 250 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd), dan merupakan yang terbesar di Jawa Timur hingga Jawa Tengah. “Dari tiga lapangan HCML, yakni lapangan BD, 2M , dan MAC, KKKS HCML menjadi produsen gas terbesar, secara persentase produksinya mencapai 30% dari total produksi gas di wilayah Jawa Timur,” ucapnya. Lewat rencana pengembangan jangka panjang atau long term plan (LTP) HCML, Madura Straits diproyeksikan dapat menyentuh produksi gas puncak pada 2027 dengan kapasitas hampir mendekati 600 MMscfd. Di sisi lain, SKK Migas mengaku tengah menantikan permohonan perpanjangan kontrak Madura Straits PSC dari HCML.

Hudi menuturkan bahwa potensi cadangan minyak dan gas (migas) dari blok yang dikelola HCML saat ini terbilang prospektif untuk dikembangkan lebih lanjut. “Berdasarkan laporan KKKS status 1 Januari 2023, potensi cadangan minyak sekitar 6 juta stok barel , dan gas sekitar 1.200 miliar standar kaki kubik ,” ucapnya. Adapun, Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) mengidentifikasi Madura Straits PSC sebagai salah satu potensi yang terbilang prospektif untuk dieksplorasi lebih lanjut. Ketua IAGI STJ Budi Santoso mengatakan bahwa prospek yang masih terbilang terbuka di Madura Straits PSC berkaitan dengan kandungan minyak di dalamnya. Alasannya, kata Budi, beberapa lapangan minyak telah beroperasi di wilayah tersebut. Operasi Madura Straits PSC saat ini di bawah pengelolaan HCML yang 40% sahamnya dimiliki oleh Husky Oil Madura Partnership, 40% dikuasai oleh CNOOC Southeast Asia Limited, dan 20% sisanya dimiliki oleh SMS Development Limited. Husky Oil Madura Partnership adalah anak perusahaan dari Husky Energy Ltd., sebuah perusahaan energi terintegrasi yang berbasis di Kanada, yang beroperasi di Amerika Serikat dan kawasan Asia Pasifik.

Proyek Forel Bronang menjadi salah satu prioritas otoritas hulu minyak dan gas bumi nasional untuk bisa onstream pada tahun ini agar bisa mengejar target lifting yang ditetapkan sebanyak 635.000 barel minyak per hari dan 5.785 MMscfd gas. Proyek Forel dan Bronang yang dikelola oleh Medco E&P Natuna Ltd. memiliki peran penting dalam pencapaian hulu migas nasional pada tahun ini. Musababnya, produksi minyak dari proyek itu menjadi yang terbesar dibandingkan dengan 14 proyek lain yang direncanakan onstream tahun ini, yakni 10.000 barel per hari (bph). Gas yang bakal dihasilkan dari Forel dan Bronang pun menjadi yang terbesar, yakni 43 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd). Bahkan, hampir setengah investasi yang diperlukan untuk 15 proyek yang diproyeksi onstream tahun ini mengalir ke Proyek Forel Bronang. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pun mengaku terus berupaya memastikan agar Proyek Forel dan Bronang bisa onstream atau berproduksi pada Oktober tahun ini. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro mengatakan bahwa kedua proyek garapan Medco itu menjadi andalan pemerintah untuk menaikan torehan lifting migas nasional pada paruh kedua tahun ini.

Untuk diketahui, tahun ini SKK Migas memiliki 15 proyek di Sumatra, Jawa, dan Kalimantan yang ditargetkan bisa onstream pada tahun ini. 15 proyek tersebut diproyeksi bisa menambah produksi 41.922 bph, dan 207 MMscfd gas. Investasi yang dibutuhkan untuk merampungkan 15 proyek tersebut mencapai US$506,1 juta. Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai pemerintah perlu membuat perencanaan dan target onstream lapangan migas yang lebih baik di tengah mundurnya jadwal produksi lapangan migas yang disampaikan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) beberapa waktu terakhir. Menurutnya, pemerintah juga perlu mempertimbangkan sejumlah faktor yang menjadi kendala KKKS dalam mengembangkan suatu kontrak blok migas saat ini secara lebih komprehensif.

Untuk mencapai target lifting nasional, pemerintah juga melakukan beragam upaya agar produksi migas KKKS bisa optimal. Salah satunya adalah meminta optimalisasi potensi yang ada di sejumlah lapangan migas, meski sudah masuk kategori tua. Misalnya saja Pertamina Hulu Energi yang diminta untuk mengoptimalkan potensi Wilayah Kerja Offshore North West Java agar bisa berkontribusi lebih baik dalam pencapaian lifting nasional. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah dan Pertamina Hulu Energi telah sepakat untuk mempercepat pengembangan Lapangan GQX Complex agar bisa kembali berproduksi. Arifin menjelaskan bahwa pengembangan GQX Complex harus dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi waktu yang baik, karena potensinya cukup besar. Selain itu, kontraktor kontrak kerja sama juga mempercepat proyek pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan floating storage and offloading (FSO).

Pengambilan sebagian atau carved-out wilayah kerja minyak dan gas bumi di Aceh yang selama ini dikelola oleh PT Pertamina EP diharapkan bisa meningkatkan produksi komoditas itu, karena bisa digarap lebih fokus oleh perusahaan yang ditunjuk nantinya. Badan Pengelola Migas Aceh atau BPMA tengah menantikan proposal dari Pertamina EP ihwal pengembalian sebagian wilayah kerja minyak mereka kepada Pemerintah Provinsi Aceh. Sejumlah aset perusahaan pelat merah yang dikembalikan ke pemerintah daerah itu di antaranya Lapangan Rantau, Perlak, Kuala Simpang Barat, dan Kuala Simpang Timur. Nantinya, pengelolaan lapangan minyak dan gas bumi (migas) itu bakal dilakukan lebih lanjut oleh PHE Aceh Darussalam yang juga merupakan afi liasi dari Pertamina EP. “Mekanismenya tetap curved-out, dan selanjutnya akan dijalani selama masa sisa kontrak production sharing contract [PSC] sampai dengan 2035 oleh PHE Aceh Darussalam,” kata Kepala BPMA Teuku Mohamad Faisal kepada Bisnis, Senin (22/4). 

Secara bersamaan, kata Faisal, lembaganya juga turut menunggu persetujuan mengenai term and condition (T&C) dari Pemerintah Provinsi terkait dengan pengajuan pengembalian sejumlah aset itu ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifi n Tasrif untuk mendapatkan penetapan. Surat yang diteken Arifin pada 26 Mei 2023 itu memberikan persetujuan untuk mengalihkan pengelolaan area tertentu dari WK Pertamina EP yang berlokasi di Aceh melalui mekanisme carved-out. Dengan begitu, Pertamina EP bisa lebih fokus untuk mengembangkan aset-aset mereka lainnya yang membentang dari Aceh hingga Papua. “Pertamina EP dapat bekerja lebih fokus, karena [blok migas di Aceh] ditangani secara khusus oleh afi liasinya, yaitu PHE Aceh Darussalam,” ujarnya. Kepala Divisi Program dan Komunikasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Hudi Suryodipuro mengatakan bahwa rencana pengembalian sebagian aset Pertamina EP ke BPMA telah memasuki tahap konsolidasi bersama dengan Pemerintah Provinsi Aceh. 

Hudi menjelaskan bahwa pengembalian pengelolaan aset minyak eks Pertamina EP itu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 23/2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh. Lewat beleid itu, kata Hudi, manajemen operasi wilayah kerja yang berada di Wilayah Aceh sepenuhnya dilakukan oleh BPMA. Sementara itu, Pri Agung Rakhmanto, Founder & Advisor ReforMiner Institute, menilai carved-out sebagai salah satu upaya yang baik untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola WK migas di Tanah Air. Otoritas hulu minyak dan gas bumi nasional selama ini fokus membenahi persoalan klasik yang menahan laju produksi dan lifting nasional. Penurunan produksi secara alamiah hingga pengerjaan rencana pengembangan yang selama ini mangkrak menjadi pekerjaan besar dan mendapat perhatian. 

Upaya mempertahankan angka penurunan produksi alamiah di lapangan migas menjadi tantangan yang perlu diatasi segera oleh KKKS. Sementara itu, Moshe Rizal, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Migas (Aspermigas), mengusulkan agar Pertamina terlibat lebih banyak dalam proyek dengan cadangan migas besar di dalam negeri. Dengan begitu, kegiatan di wilayah kerja mendapat lebih banyak kepastian, sebagai impak dari keterlibatan BUMN. Secara terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Petroleum Association Marjolijn Wajong sempat mengatakan bahkan investor migas internasional relatif menilai Indonesia masih stabil, kendati tahun ini akan dilakukan beberapa kali pemungutan suara untuk pemilihan umum serentak.

Pemangku kepentingan di sektor hulu minyak dan gas bumi nasional diwanti-wanti guna memberikan upaya maksimal sepanjang 2024 untuk menjaga performa produksi di tengah laju penurunan alamiah dan sejumlah bencana pada awal tahun ini. Hal tersebut terungkap dalam acara Halal Bihalal Industri Migas 2024 yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pekan lalu. Dalam kesempatan itu, Kepala SKK Migas Dwi Sutjipto mengungkapkan bahwa industri hulu migas masih menghadapi berbagai tantangan. 

Untuk minyak masih masih menghadapi penurunan alamiah (decline rate), sedangkan gas ada keterlambatan dalam menyiapkan infrastruktur. Dia mengungkapkan bahwa kolaborasi apik sepanjang tahun lalu berhasil menurunkan decline rate di angka 1,1% dan menjadi capaian terbaik dalam menjaga produksi minyak. “Peningkatan sinergi dan kolaborasi di tahun 2024 menjadi pemacu bagi insan hulu migas, mengingat di awal tahun 2024 terdapat kendala alam berupa banjir dibeberapa lokasi produksi migas sehingga menjadi hambatan dalam proses pengangkutan, maupun penyelesaian pekerjaan di proyek maupun pekerjaan untuk menjaga dan meningkatkan produksi,” jelasnya. Oleh karena itu, Dwi mendorong kerja sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) agar potensi yang ada bisa dipercepat. 

Dia juga meminta agar efisiensi di industri hulu migas dapat terus ditingkatkan dengan menyiapkan berbagai terobosan, salah satunya adalah implementasi proses di KKKS terhadap pelaksanaan proyek dan sebagainya harus terus ditingkatkan. Aksi lintas kepentingan untuk meningkatkan produksi dan cadangan migas memang terus dilakukan. Terbaru, prospek apik dari lapangan minyak Buton menambah optimisme kegiatan eksplorasi hulu migas nasional. Oleh karena itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meminta PT Pertamina (Persero) untuk mengembangkan prospek minyak Buton, lapangan lepas pantai di Sulawesi Tenggara. 

Arifin menuturkan prospek Buton diperkirakan mengandung potensi minyak mencapai 5 miliar barel. Sebelumnya, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) makin agresif melakukan penjaringan potensi lapangan migas jumbo atau big fish di sejumlah open area kawasan Indonesia timur. Corporate Secretary Pertamina Hulu Energi Arya Dwi Paramita mengatakan, saat ini perseroannya telah menjajaki empat lapangan terbuka di Indonesia timur, seperti Lapangan Bali-Lom-bok, Manui, Seram, dan Buton. Di sisi lain, potensi konden-sat diproyeksikan mencapai 955,17 MMSTB dan sumber daya yang terasosiasi dengan gas sebesar 53,12 BSCFD. Adapun, tiga potensi cekunan dengan kandungan minyak tinggi di antaranya terdapat di Sumatra Selatan (3,5 BBO), Sumatra Utara (2,7 BBO), dan Jawa Timur (2,7 BBO). Sementara itu, terdapat tiga potensi cekungan dengan kandungan gas tinggi yang tersebar di Bintuni (72,7 TCF), Sumatra Utara (51,3 TCF), dan Aru-Tanimbar (23,7 TCF).