PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) mengumumkan keberhasilan penyelesaian divestasi seluruh kepemilikan sahamnya di Ophir Vietnam Block 12W B.V (OVBV) kepada Bitexco Energy Company Limited. OVBV memegang 31,875% hak berpartisipasi di Chim Sao dan Dua (Blok 12W), lapangan produksi minyak dan gas yang berlokasi di Vietnam. "Divestasi ini sejalan dengan strategi Medco Energi untuk mengelola  portfolio secara aktif melalui akuisisi dan divestasi yang tepat sasaran. Kami mengapresiasi kerja sama Bitexco selama  transaksi ini dan kami berharap lapangan-lapangan tersebut dapat terus memberikan nilai tambah bagi pemilik baru," kata CEO Medco Energi Roberto Lorato. Medco Energi saat ini memiliki tiga segmen bisnis utama, yakni Minyak & Gas, Ketenagalistrikan dan Pertambangan Tembaga. Medco Energi mengekplorasi dan memproduksi minyak dan gas terutama di Indonesia. (Yetede)

Konflik geopolitik di Timur Tengah makin meningkat setelah Israel meluncurkan serangan balasan ke Iran, membuka risiko terganggunya pasokan minyak mentah impor sekaligus memicu lonjakan harga komoditas energi ini ke titik tertinggi. Kemampuan Iran sebagai salah satu produsen utama minyak mentah untuk tetap memenuhi komitmen mengekspor minyak mentah sesuai komitmen mendapatkan perhatian dari sejumlah negara importir komoditas energi ini, termasuk Indonesia. Pasalnya, konflik Iran-Israel dikhawatirkan bakal mengganggu keamanan jalur pelayaran kapal tanker di Selat Hormuz. Kawasan ini menjadi lalu lintas strategis kapal tanker yang setiap harinya mengangkut hingga 21 juta barel minyak mentah ke sejumlah negara pengimpor. Selama ini, Indonesia mengimpor minyak mentah dari Nigeria Afrika Barat, Arab Saudi, dan Gabon Afrika Tengah yang harus melintasi Selat Hormuz. Sejak Iran melancarkan serangan terbuka pada Sabtu (14/4), pemerintah Indonesia langsung gerak cepat melakukan perhitungan sekaligus antisipasi pengamanan bahan bakar minyak (BBM) nasional. Kendati, optimistis stok BBM nasional masih dalam level aman, pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina (Persero) mulai melirik sumber cadangan impor minyak mentah yang baru. Menteri ESDM Arifin Tasrif langsung memetakan sejumlah negara produsen di Afrika bagian Selatan dan Amerika Latin yang dapat memenuhi kebutuhan impor BBM nasional yang tidak terpengaruh dengan rute di Selat Hormuz.

Penjajakan di dua negara ini pun harus dilakukan dengan teliti karena kilang yang dioperasikan oleh PT Kilang Pertamina Internasional hanya dapat mengolah minyak mentah dengan kandungan sulfur maksimal 0,2%. Selaras, VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, perseroan tidak hanya mencari alternatif rantai pasok energi global saja. Pertamina, turut mencermati fluktuasi harga minyak mentah di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Berdasarkan pantauan Bisnis, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) pada perdagangan (19/4) pukul 22.00 WIB mencapai US$83,14 per barel, lebih tinggi dibandingkan dengan perdagangan pagi pukul 06.54 WIB sebesar US$82,6 per barel. Di tengah konflik geopolitik, sebagai negara yang masih memiliki potensi migas yang cukup besar, Indonesia bakal mendapatkan berkah dari kenaikan harga minyak mentah dunia. Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) bakal meraup cuan dari proyek hulu minyak dan gas (migas).

Kepala Divisi Program dan Komunikasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Hudi Suryodipuro memastikan momentum ini langsung direspons oleh KKKS melalui aktivitas jangka pendek, a.l. mempercepat identifikasi potensi tambahan kegiatan workover and stimulation yang dapat meningkatkan produksi. Adapun, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan, selain berkah dari kenaikan harga minyak mentah muncul pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan para pemangku kepentingan. “Indonesia berbeda dengan negara lain. Lapangannya sudah mature. Dengan demikian, produksi minyak mentah secara natural turun. Untuk meningkatkan produksi butuh investasi yang signifikan untuk mengebor sumur eksplorasi dan penerapan teknologi EOR ,” jelasnya.   Terlebih, imbuhnya, produksi minyak yang dihasilkan tidak menjamin mampu menutup jumlah investasi yang dikeluarkan oleh KKKS. Moshe menilai, pemerintah perlu menambah insentif dan menjaga iklim investasi yang kondusif bagi industri migas yang padat risiko dan padat modal ini.

Harga minyak dunia diperkirakan terus naik di atas asumsi APBN 2024 sebesar US$ 82 per barel, menyusul memanasnya perang Iran-Israel. Hal ini berpotensi menguras APBN Pada Kamis (18/4/2024) harga minyak Brent diperdagangkan US$ 86,66 per barel, sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) sebesar US$ 82,05. Sementara nilai tukar mencapai Rp16.200 per dolar AS. Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan anggaran subsidi energi LPG 3 kg dan BBM mencapai Rp113,27 triliun dan subsidi listrik Rp75,83 triliun pada APBN 2024, atau total Rp189,1 triliun. Adapun nilai tukar dalam APBN 20244 ditetapkan sebesar Rp15.000 per dolar AS. Menurut Head of Center Macroeconomics and Finance Indef M Rizal Taufikurahman, jika perang tersebut terus berlanjut dan banyak melibatkan negara tetangga Arab, harga minyak mentah dunia pun akan terus melambung di atas asumsi APBN. (Yetede)

Di tengah spekulasi memanasnya konflik di Timur Tengah yang dipicu oleh serangan Iran ke Israel pada Sabtu (13/4), sejumlah negara pengimpor minyak mentah dan produk olahan, salah satunya Indonesia mulai bersiap siaga. Pasalnya, konflik yang melibatkan Iran yang dikenal sebagai salah satu produsen minyak bumi terbesar di dunia ini berisiko mengerek harga komoditas energi ini hingga ke level puncak. Indonesia sebagai salah satu pengimpor minyak mentah mulai mencermati langkah yang diambil investor berikut strategi antisipasi dari produsen dan konsumen migas dunia. Upaya ini menjadi penting karena pemerintah perlu memastikan kebutuhan minyak mentah dalam negeri dapat dipenuhi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, impor minyak mentah Indonesia pada 2023 mencapai 17,83 juta ton, dengan nilai mencapai US$11,14 miliar. 

Sementara itu, impor minyak bumi dan hasil-hasilnya pada tahan lalu mencapai 52,14 juta ton, senilai US$35,83 miliar. Di Indonesia, setiap kenaikan Indonesia Crude Price (ICP) US$1 per barel dapat dipastikan berdampak pada kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp1,8 triliun. Kenaikan harga tersebut juga mengatrol peningkatan subsidi energi sekitar Rp1,8 triliun, sekaligus kompensasi energi sebanyak Rp5,3 triliun. Kendati konflik geopolitik Timur Tengah berisiko membebani APBN, di sisi lain peluang baru khususnya di sektor hulu minyak dan gas nasional justru terbuka lebar. 

Kenaikan harga bakal membantu keekonomian sejumlah proyek hulu migas nasional khususnya bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dalam melakukan pembiayaan proyek existing. Selama ini, investasi di sektor hulu migas khususnya untuk eksplorasi masih jauh dari target. Kondisi ini membuat proses penemuan cadangan migas di sejumlah lapangan menjadi tersendat. Upaya yang perlu diutamakan adalah peningkatan daya saing di industri migas nasional. Selain itu, upaya pemerintah dalam menjaga iklim investasi yang tetap kondusif menjadi kunci memenangkan kompetisi dalam situasi seperti sekarang ini.

Pada Sabtu (13/4) malam, kawasan Timur Tengah memasuki babak baru. Situasi genting ketika hari itu Iran melancarkan serangan ke wilayah Israel sebagai respons atas serangan terhadap gedung konsulatnya di Damaskus, Suriah. Kegentingan di Timur Tengah tersebut bisa berpengaruh pada stabilitas geopolitik dan perekonomian global, termasuk ekonomi Indonesia. Pemerintah memang cukup sigap merespons segala kemungkinan dari krisis di Timur Tengah tersebut. Pada minggu (14/4), Menteri Keuangan dan para stafnya melakukan meeting mendadak untuk mengkaji respons yang tepat. 

Bahkan, pada Selasa (16/4), Presiden Joko Widodo memanggil para menteri terkait dan Gubernur Bank Indonesia merumuskan strategi dalam menghadapi perkembangan situasi ekonomi dan keuangan global dan tensi geopolitik yang sangat tinggi bergerak cepat dan dinamis. Di sisi geopolitik, kita mendukung upaya pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri yang menerima arahan Presiden Jokowi agar Indonesia dapat berinisiatif sebagai penengah dalam konflik Iran vs Israel.

Bank Indonesia (BI) menegaskan akan terus melakukan langkah-langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang sempat terperosok ke level Rp16.200 per dolar AS. Sejumlah skema intervensi dilakukan bank sentral di pasar spot (tunai) atau pembelian secara tunai maupun non delivery forward (NFD), agar nilai tukar mata uang Garuda tak melemah. Langkah BI tak bisa sendiri dan harus berkoordinasi dengan otoritas fiskal agar respons kebijakan pemerintah bisa menjangkau seluruh dampak dari efek domino konflik Timur Tengah tersebut. Dalam hitung-hitungan yang dibuat pemerintah untuk skenario premium risk, kenaikan harga minyak mentah bisa di rentang US$5 per barel sampai dengan US$10 per barel dari perdagangan pekan ini. 

Biasanya, selisih harga minyak mentah dunia dengan minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) terpaut sekitar US$3 per barel sehingga harga minyak mentah dunia bisa naik ke level US$100 per barel. Kajian yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia US$5 per barel, maka akan menambah subsidi BBM sebesar Rp0,19 triliun. Di sisi lain, kegiatan importasi, terutama bahan baku untuk kegiatan manufaktur nasional, akan terdampak dari terhambatnya kegiatan rantai pasok perdagangan global.

PT Pertamina (Persero) bergerak cepat untuk bisa berkelit dari dampak pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh Rp16.220 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan kemarin, dan menjadi yang terendah dalam kurun 4 tahun terakhir. Badan usaha milik negara (BUMN) holding minyak dan gas bumi tersebut langsung menjajaki dialog dengan beberapa mitranya untuk melakukan renegosiasi kontrak mata uang asing ke rupiah untuk mengantisipasi tekanan nilai tukar yang makin kuat. VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan bahwa perseroan juga berupaya melakukan upaya efisiensi pada porsi belanja modal dan operasional. 

Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi perhatian Pertamina, karena sebagian besar transaksi pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas atau LPG menggunakan dolar AS. Di sisi lain, pendapatan perseroan dari penjualan produknya di dalam negeri kebanyakan berbasis rupiah. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenkomarves Jodi Mahardi menyebut bahwa renegosiasi kontrak mata uang asing ke rupiah itu bisa mengurangi eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar. Di sisi lain, Jodi juga menerangkan bahwa Pertamina sedang menjalankan program penghematan pada sisi belanja modal dan operasional untuk mengurangi tekanan nilai tukar tersebut. 

Pemerintah pun turut memantau situasi pasar global yang makin ketat saat ini, termasuk prediksi rebound harga minyak mentah ke level US$100 per barel akibat eskalasi ketegangan Iran-Israel. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri sempat membeberkan proyeksinya terkait dengan subsidi dan kompensasi BBM serta LPG 3 kilogram yang berpotensi meningkat dari asumsi APBN 2024 akibat eskalasi ketegangan di Timur Tengah. Lewat simulasi yang disusun Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero), apabila harga Indonesia Crude Price (ICP) parkir di level US$100 per barel dengan kurs Rp15.900, maka anggaran subsidi dan kompensasi BBM, serta LPG 3 kilogram bakal melebar ke Rp356,14 triliun dari pagu yang disiapkan dalam APBN tahun ini. 

Manager Media dan Stakeholder PT Pertamina Patra Niaga sebagai sub holding trading and commercial Pertamina Heppy Wulansari sebelumnya menjelaskan bahwa perseroan tengah mengkaji situasi yang bekembang belakangan ihwal rebound harga minyak, serta komponen produksi BBM dalam negeri lainnya. Sementara itu, Associate Director BUMN Research UI Toto Pranoto menyarankan Pertamina untuk segera memitigasi dampak pelemahan rupiah atas potensi beban impor dan nilai tukar tahun ini. Apalagi, belakangan harga minyak mentah dunia kembali menguat. Dengan demikian, kata dia, beban subsidi dan kompensasi bakal makin lebar. Kecuali, dia mengatakan, terdapat kebijakan penyesuaian harga nantinya di tengah masyarakat. Adapun, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji berpendapat bahwa konflik Iran dan Israel tidak bakal mengganggu cadangan minyak dan BBM nasional yang saat ini berada di kisaran cukup untuk kebutuhan 30 hari. Selain itu, kata Tutuka, cadangan untuk LPG juga relatif aman. Ketegangan di Timur Tengah juga diyakini tidak akan mengganggu proyek-proyek migas nasional.

Tidak semua negara pengekspor minyak mentah diuntungkan dengan melambungnya harga minyak. Sebagai contoh, Arab Saudi, Rusia, dan Amerika Serikat yang memiliki sikap berbeda terkait fluktuasi harga minyak dunia. Untuk membaca karakter tiga negara penghasil minyak tersebut, terlebih dahulu membandingkan ongkos produksi masing-masing negara. Arab Saudi menghasilkan minyak dengan biaya produksi yang rendah yakni sekitar US$ 20 per barel. Sedangkan negara Paman Sam memproduksi minyak dengan biaya  sekitar US$ 50 per barel. Sementara itu, produksi minyak Negeri Beruang Putih sekitarUS$ 30 per barel. Dari biaya produksi, kemudian beralih pada kebijakan dalam negeri ketiga negara tersebut Populasi Arab Saudi sekitar 34 juta penduduk merujuk data Bank Dunia pada 2022. Dengan jumlah penduduk tersebut, Pemerintah Saudi memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Berbeda dengan AS yang tidak menerapkan subsidi BBM. Bensin yang dibeli masyarakat mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Lain hal nya dengan Rusia menerapkan mekanisme potongan harga hingga US$ 30 per barel bagi negara yang membeli minyak Rusia. Artinya, bila harga minyak dunia di level US$ 80 per barel maka harga minyak yang ditawarkan Rusia mejadi US$ 30 per barel. Sementara harga BBM di dalam negeripun diberikan subsidi. (Yetede)

Secercah asa untuk industri minyak dan gas bumi atau migas nasional muncul dari Amerika Selatan di tengah eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Venezuela yang sebenarnya masih mendapatkan embargo dari Amerika Serikat memberikan penawaran menarik untuk Indonesia yang hingga kini masih banyak mengimpor minyak dan produk olahannya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeklaim Venezuela sudah menawarkan sejumlah blok minyak prospektif untuk Indonesia. Hanya saja, pemerintah hingga kini masih memikirkan tawaran tersebut, mengingat problem berlapis yang berpotensi dihadapi Indonesia jika menggarap potensi migas negara tersebut. Tidak hanya embargo, karakter minyak yang relatif berbeda dengan spesifikasi kilang di Indonesia juga menjadi pertimbangan dalam kerja sama yang nantinya dilanjutkan oleh PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji membeberkan bahwa salah satu negara dengan potensi migas terbesar di dunia tersebut tidak hanya menawarkan blok minyak yang prospektif untuk digarap, tetapi juga mematok investasi yang terbilang murah dan kompetitif.

Pemerintah memang mesti berhati-hati dalam menindaklanjuti kerja sama pengerjaan blok migas di wilayah yang terkena sanksi oleh Amerika Serikat (AS). Pasalnya, sanksi yang diberikan Negeri Paman Sam tersebut kerap menghambat proses bisnis yang dilaksanakan Pertamina. Misalnya saja, dividen senilai US$300 juta yang baru bisa ditarik Pertamina setelah mengendap 4 tahun dari kepemilikan sebanyak 32% atas hak partisipasi Lapangan Urdaneta West Field di Venezuela. Dividen tersebut baru bisa ditarik setelah pemerintah melakukan ‘sejumlah lobi’ terhadap AS. Meski begitu, Kementerian ESDM sebenarnya telah melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Kementerian Perminyakan Venezuela pada awal tahun ini. Selain itu, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) baru saja resmi mendapat perpanjangan kontrak selama 20 tahun untuk Blok Urdaneta West Field, yang merupakan portofolio minyak perusahaan migas pelat merah di Venezuela. Chalid menjelaskan, terdapat pembatasan sulfur content atau kandungan sulfur yang bisa diolah di kilang-kilang milik Kilang Pertamina Internasional, yakni maksimal 0,2%. Sementara itu, sulfur content minyak berat aset perseroan di Venezuela itu lebih dari 1%.

Meski pengolahan minyak dari Venezuela masih jadi persoalan, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto meminta PHE untuk menambah investasi pengembangan, eksplorasi, dan akuisisi lapangan minyak di Venezuela. Hal tersebut untuk mengompensasi realisasi lifting nasional terus susut beberapa tahun terakhir. Adapun, realisasi lifting minyak hingga akhir 2023 berada di level 605.500 barel minyak per hari (bph) atau 92% dari target APBN yang saat itu ditetapkan 660.000 bph. Sementara itu, realisasi salur gas hingga akhir 2023 berada di level 5.378 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) atau 87% dari target tahun lalu 6.160 MMscfd. Hanya saja, investasi yang dikeluarkan untuk menahan laju penurunan produksi relatif mahal. “Di Rokan ini terlalu mahal, bayangkan produksinya 160.000 barel, tetapi fluida yang dikeluarkan itu 10.000 barel, itu yang jadi mahal karena itu perlu listrik buat flooding uapnya,” tuturnya. Di sisi lain, Pri Agung Rakhmanto, Founder & Advisor Refor Miner Institute, mengatakan bahwa Pertamina perlu melakukan kajian detail mengenai potensi sumber daya dan cadangan migas yang disertai dengan tingkat risiko sebelum memutuskan untuk mengakuisisi lapangan migas di luar negeri.

Calon emiten PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk. (ATLA) berambisi memoles kinerja keuangan melalui penawaran saham perdana kepada publik (initial public offering/IPO). Direktur Utama Atlantis Subsea Indonesia Yophi Kurniawan Iswanto mengatakan aksi korporasi ini bakal memenuhi kebutuhan modal kerja untuk melaksanakan kontrak yang telah dikantongi. Aksi penggalangan dana IPO itu turut digunakan untuk menambah peralatan sehingga mendukung pengerjaan proyek. Hai ini akan membuat Perseroan memiliki daya saing yang relatif lebih baik dan dapat menghadapi potensi serta tantangan ke depan.

Sejak memulai bisnis pada 2016, perusahaan berpengalaman proyek survei dan inspeksi yang cukup luas, meliputi perairan domestik maupun di perairan internasional, seperti di Laut Myanmar dan di Laut Thailand. Pada 2023, dia menyadari permintaan akan jasa survei dan inspeksi memiliki potensi yang sangat besar seiring dengan meningkatnya target pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi, terutama untuk perairan laut dalam dan potensi migas di daratan. Dalam prospektusnya, akan menawarkan 1,2 miliar saham baru atau sebanyak 19,36% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Dengan ditetapkannya harga pelaksanaan Rp100 per saham, jumlah nilai pernawaran umum maksimal Rp120 miliar. Manajemen ATLA menjelaskan, dana IPO sekitar 36,74% digunakan untuk pembelian peralatan guna menunjang kegiatan operasional ATLA.

PT Pertamina (Persero) serius menyiapkan pengembangan Lapangan Zulu dan GQX Complex di Wilayah Kerja Offshore North West Java atau ONWJ untuk memompa lifting minyak dan gas bumi yang belakang tidak mencapai target. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengaku sedang menantikan pengajuan rencana pengembangan atau plan of development (PoD) prospek GQX Complex, bagian dari Blok ONWJ yang disiapkan oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro menuturkan, PHE belakangan masih melakukan kajian atau studi Geology, Geophysics, Reservoir, and Production (GGRP) untuk menghitung lebih detail cadangan lapangan minyaknya sebagai dasar pengajuan PoD. 

“Saat ini PHE ONWJ masih melakukan kajian atau studi GGRP sampai dengan 2025 untuk menghitung lebih detail nilai cadangan minyak,” katanya saat dikonfi rmasi, Kamis (4/4). Kendati demikian, konfirmasi lanjutan untuk sumber daya terkira itu diperkirakan menyisakan potensi produksi di level 10.000—20.000 barel minyak per hari (bopd). HE sendiri sempat menyampaikan bahwa perusahaan bakal mengajukan perubahan skema kontrak kerja sama di wilayah kerja tersebut. Direktur Utama PHE Chalid Said Salim menuturkan, pengajuan peralihan kontrak ONWJ itu menjadi krusial untuk melanjutkan kembali investasi di aset tersebut. 

Selain status lapangan tua yang membuat keekonomiannya relatif tidak menarik, karakteristik minyak lapangan yang saat ini tengah dikembangkan PHE itu tergolong minyak berat, khususnya untuk Lapangan Zulu. Praktisi Migas Hadi Ismoyo mengatakan, recovery factor dari Lapangan Zulu hanya sekitar 5%, meskipun volume minyak awal dari lapangan itu diidentifi kasi hampir 1 miliar barel. Di sisi lain, Hadi menambahkan, posisi Lapangan Zulu yang berada di laut lepas belakangan turut membuat sejumlah skema pengembangan menjadi tidak ekonomis. Di sisi lain, potensi sumber daya atau resources dari GQX berada di sekitaran 50—100 MMbo. Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai, keekonomian Blok ONWJ relatif marginal saat ini. Pemerintah pun perlu menyetujui pengajuan migrasi kontrak gross split ONWJ menjadi cost recovery yang telah disampaikan PHE awal tahun ini.