;
Tags

Migas

( 497 )

Diversifikasi Bisnis Didorong di Tengah Ketidakpastian

HR1 12 Apr 2025 Kontan
PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk (SBMA) terus menunjukkan performa impresif sebagai produsen gas industri di Indonesia, dengan strategi ekspansi agresif dan diversifikasi produk. Perusahaan yang telah eksis sejak 1980 ini kini fokus pada produksi gas oksigen dan acetylene, serta mengembangkan layanan spesialis seperti leak test dan vacuum test.

Direktur Utama Rini Dwiyanti menegaskan bahwa SBMA akan terus memperkuat lini produk unggulan dan fokus memasuki pasar yang lebih luas melalui pengembangan gas berkualitas tinggi, seperti nitrogen UHP. Langkah ini sejalan dengan kebutuhan sektor-sektor industri seperti petrokimia, kesehatan, dan teknologi.

Sementara itu, Julianto Setyoadji, Direktur Operasional SBMA, melihat peluang besar dari program hilirisasi industri dan pengembangan energi hijau di Kalimantan. Ini menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan jangka panjang, terutama dengan pembangunan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) dan proyek PLTA.

Welly Sumanteri, Wakil Direktur Utama SBMA, menambahkan bahwa strategi utama perusahaan pada 2025 meliputi efisiensi operasional, peningkatan nilai tambah produk, serta ekspansi infrastruktur ke wilayah strategis seperti Kalimantan, Sulawesi, dan kawasan industri di luar Jawa.

Dengan pencapaian laba bersih yang melonjak 182,25% secara tahunan pada 2024, dan pendapatan yang tumbuh 16,15% yoy, SBMA menunjukkan posisi yang semakin kuat di pasar gas industri nasional, sekaligus bersiap menembus pasar global dengan portofolio produk dan layanan bernilai tinggi.

Optimisme Penjualan Industri Keramik

KT1 09 Apr 2025 Investor Daily

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menerangkan, pihaknya memandang dampak kebijakan Trump terhadap industri keramik nasional tidak terlalu mengkhawatirkan, karena selama ini AS tidak masuk tujuan impor. Namun, Asaki mengamati dampak lonjakan impor dari negara lain akibat  kebijakan tersebut. Dia menerangkan, Asaki harus mengamati dengan serius ancaman lonjakan impor keramik dari China, India dan Vietnam akibat kebijakan tarif tersebut. AS selama ini melakukan importasi keramik terbesar dari India dan China, "Asaki mendesak Pemerintah untuk membuka kran impor  dan memberlakukan DMO/Domestic Market Obligation Gas untuk industri dalam negeri," ucap Edy.

Asaki membutuhkan atensi serius dan kehadiran Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM berkaitan dengan daya saing industri keramik nasional. Daya saing cenderung semakin menurun akibat gangguan supply gas oleh PGN dengan memberlakukan  kuota pemanfatan volume gas HGBT 60%-70%. "Selain itu, harga regasifikasi gas US$ 16,77/mmbtu telah merugikan industri keramik nasional," ucap dia. Edy menjelaskan, pihaknya sedang mengamati angka impor keramik yang melonjak signifikan dari tahun-tahun dari India pasca diterapkan BMTP/safeguard dan penerapan BMAD atas keramik Impor dari China. "Tidak tertutup kemungkinan adanya indikasi unfair dari India seperti tindakan dumping dan predatory pricing karena mengalami oversupply dan overcapacity,"  ujar dia. (Yetede)

Rencana Pembangunan Kilang Minyak Skala Besar untuk Kurangi Impor

KT3 14 Mar 2025 Kompas

Rencana pemerintah membangun sejumlah kilang minyak dengan total kapasitas hingga 1 juta barel per hari diharapkan dapat membantu memasok kebutuhan bahan baku nafta bagi industri petrokimia dan sektor lainnya. Dengan hadirnya kilang minyak baru, produksi nafta dapat dioptimalkan agar Indonesia tak lagi bergantung pada impor. Menperin, Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, pembangunan kilang minyak berkapasitas besar ini akan berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan industri, khususnya sektor petrokimia.

Selama ini, industri petrokimia memiliki peran krusial dalam memasok bahan baku bagi berbagai sektor industri lainnya. ”Kami sangat mendukung pembangunan refinery (kilang minyak) ini guna memperkuat sektor hulu petrokimia dalam upaya substitusi impor. Langkah ini dapat memberikan dampak positif, mulai dari peningkatan nilai tambah dan investasi hingga penciptaan lapangan kerja,” ujarnya, Kamis (13/3). Menurut Agus, pembangunan kilang minyak ini akan mengoptimalkan produksi nafta yang menjadi bahan baku penting bagi sejumlah sektor industri.

Nafta merupakan salah satu fraksi atau hasil olahan minyak bumi yang dapat digunakan sebagai bahan baku bensin maupun petrokimia. Fraksi ini dihasilkan terutama melalui proses distilasi minyak mentah di crude distillation unit (CDU), yaitu unit pemrosesan awal di kilang minyak yang berfungsi memisahkan minyak mentah menjadi berbagai fraksi, seperti nafta, kerosin, dan gas oil, berdasarkan titik didihnya. Untuk memproduksi 1 juta ton nafta per tahun, dibutuhkan sekitar 3,03 juta ton minyak mentah. (Yoga)

Kejagung Dalami Kasus, 2 Eks Dirjen Migas Diperiksa

HR1 10 Mar 2025 Bisnis Indonesia

Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak dan produk kilang Pertamina-KKKS untuk periode 2018—2023 dengan memeriksa empat saksi, dua di antaranya adalah mantan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji dan Ego Syahrial. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara terhadap tersangka Yoki Firnandi Cs. Selain kedua mantan pejabat tersebut, dua saksi lainnya adalah CJ, Analyst Light Distillato Trading di PT Pertamina, dan AYM, Koordinator Pengawasan BBM BPH Migas. Kasus ini melibatkan kerjasama antara penyelenggara negara dan broker dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang, yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun.

Kini Aset Petronas Jauh Lebih Besar

KT1 04 Mar 2025 Tempo
PT Pertamina (Persero) tengah menjadi sorotan usai terbongkarnya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang dengan kerugian hingga Rp 193,7 per tahun selama 2018-2023. Kekecewaan sebagian masyarakat semakin menjadi-jadi setelah Kejagung mengungkap adanya modus pengoplosan Pertalite (RON 90) menjadi Pertamax (RON 92). Akibatnya, tidak sedikit orang yang membandingkan kinerja Pertamina dengan perusahaan minyak dan gas bumi (migas) milik Pemerintah Malaysia, yaitu Petroliam Nasional Berhad (Petronas). Perbandingan dilakukan sejumlah warganet mengingat Negeri Jiran merupakan negara tetangga dekat Indonesia. 

Petronas Carigali Sdn. Bhd didirikan pada 1978 sebagai cabang operasi eksplorasi dan produksi, yang mencakup portofolio sumber daya dan jenis kegiatan yang luas. Dibangun untuk membuka potensi energi Malaysia, Petronas awalnya hanya mempunyai 15 karyawan dan dua saluran telepon.  Sementara itu, Pertamina berawal dari PT Perusahaan Minyak Nasional atau Permina yang didirikan pada 10 Desember 1957. Dengan demikian, dari segi usia Pertamina jauh lebih senior.  Berdasarkan wawancara Tempo bertajuk Mohd. Hassan Marican: Dulu Kami Belajar dari Pertamina pada Senin, 12 Mei 2008, mantan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Petronas Dagangan Berhad Tan Sri Mohd. Hassan Marican mengakui bahwa pihaknya pernah berguru dari Pertamina.  “Jika dilihat dari kemampuan secara teknis, kami sangat hormat pada Pertamina. Dulu kami belajar dari Pertamina, terutama tentang productivity sharing contract. Pertamina sebagai perusahaan yang lebih dulu berdiri, telah menggunakan sistem yang menjadi standar dunia, dan kami harus mempelajarinya,” kata Hassan. 

Mengutip Laporan Keuangan Petronas Group, Petronas membukukan pendapatan sebesar 319.957 juta ringgit Malaysia atau sekitar Rp 1.184 triliun per 31 Desember 2024 (asumsi kurs Rp3.701). Total aset yang dimiliki mencapai 766.673 juta ringgit atau di angka Rp 2.837 triliun.  Sepanjang 2024, Petronas mencatatkan realisasi laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) sebesar 114.086 juta ringgit atau setara Rp 422 triliun. Angka tersebut lebih rendah 14,1 juta ringgit atau berkurang 11 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 128.590 juta ringgit.  Sementara itu, Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro mengatakan bahwa Pertamina mencatatkan pendapatan sebesar US$ 75 miliar atau sekitar Rp 1.210 triliun pada 2024 (kurs Rp16.135). Dari total pendapatan tersebut, lanjut dia, belanja modal atau capital expenditure (capex) yang digelontorkan sebesar US$ 7 miliar.  (Yetede)


Tekan Impor Minyak, Pemda berperan

KT1 03 Mar 2025 Investor Daily

Indonesía diproyeksikan 100% impor minyak bumi pada 2035. Kegiatan eksplorasi menjadi kunci penemuan titik-titik sumur dengan cadangan melimpah. Namun, upaya mencari sumber minyak baru terhalang masalah klasik, yakni birokrasi maupun perizinan yang berbelit. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa antara Pemerintah Pusat dan Pemda harus bersinergi untuk mewujudkan ketahanan energi sesuai misi Presiden Prabowo. Peningkatan lifting minyak dan gas bumi menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.

Bahlil menegaskan, Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah memangkas regulasi agar eksplorasi migas bisa berjalan lebih cepat dan meningkatkan lifting migas. Namun, Ia menyebut Pemda juga memiliki andil besar dalam hal peningkatan lifting migas dan mengurangi impor. "Saya minta tolong, kalau ada izin daerah yang dibutuhkan dalam rangka percepatan proses lelang, untuk segera dilakukan, agar mereka (perusahaan) bisa melakukan eksplorasi, tolong dibantu. Kalau tidak, maka kita akan tetap impor (migas) terus," kata Bahlil Lahadalia saat menjadi narasumber pada acara Magelang Retreat: Pembekalan Kepala Daerah2025-2030' di Akmil Magelang, Jateng,pekan lalu. (Yetede)

Dugaan Pertamax Dicampur Pertalite

KT1 28 Feb 2025 Tempo
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai masyarakat berhak mendapat kompensasi dari kasus dugaan korupsi bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan PT Pertamina (Persero). Sebab, dalam kasus tersebut ada dugaan pencampuran atau pengoplosan dalam BBM jenis Pertamax. Jika dugaan tersebut benar terjadi, Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan mengatakan konsumen Pertamina punya hak menuntut ganti rugi. "Masyarakat berhak untuk mendapatkan pemulihan, mulai dari ganti rugi hingga kompensasi," kata Fadhil di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat, 28 Februari 2025. Menurut Fadhil, seharusnya tidak ada perbedaan kualitas dalam produk yang masyarakat beli. "Yang mana itu seharusnya dijamin kualitasnya dan dijamin penyediaannya bagi masyarakat," ucap dia.

Fadhil menyoroti kemungkinan dampak serta kerugian yang dialami warga sebagai konsumen utama BBM. Maka dari itu, dia menyatakan warga memiliki hak untuk mengambil langkah hukum jika pengoplosan memang benar terjadi. "Untuk mendapatkan pemulihan dan menjamin kejadian serupa tidak lagi terjadi di masa depan," ujar Fadhil. Saat ini, LBH Jakarta membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat adanya dugaan Pertamax oplosan ini. Hingga 28 Februari 2025, sudah ada setidaknya 426 laporan yang LBH Jakarta terima. Dugaan Pertamax oplosan mencuat setelah Kejaksaan Agung menetapkan sembilan tersangka kasus impor minyak. Ada sejumlah petinggi Pertamina yang menjadi tersangka. Mereka adalah Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga dan Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operation Pertamina Patra Niaga. Selain itu, ada juga Direktur Utama Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Optimasi Feedstock & Produk PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Sani Dinar Saifuddin, dan Direktur PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi. (Yetede)


Kemenperin berharap investasi BPI Danantara Dapat Dialokasikan pada Sektor Industri Non Migas dan Manufaktur

KT1 28 Feb 2025 Investor Daily (H)
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap investasi Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat dialokasika  pada sektor industri non migas atau manufaktur. Juru Bicara  Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif, menerangkan, investasi Danantara sebesar US$ 20 miliar akan dialokasi ke sejumlah proyek industrialisasi. "Kami berharap bahwa Danantara pemerintah akan mengalokasikan investasi untuk industri pengelolaan non migas atau industri manufaktur," kata dia. Febri mengaku, pihaknya telah menyiapkan beberapa industri, diantaranya hilirisasi petrokimia, hilirisasi komoditas lainnya yang menjadi prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Dia menegaskan bahwa alokasi investasi Danantara dapat dikucurkan pada industri berada diantara industri hulu dan hilir. "Kami berharap investasi dari Danantara bisa dialokasikan di pohon-pohon industri yang bolong-bolong tersebut," ungkap Febri. IKI Februari 2025 tercatat di level 53,15, naik 0,2 poin dibanding Januari yang sebesar 53,10. Dari 23 subsektor industri pengelohan  yang dianalis, terdapat 21 subsektor kontraksi. Subsektor yang ekspansi memiliki kontribusi sebesar 97,7% terhadap PDB Industri Pengolahan Nonmigas kuartal IV 2024. (Yetede)

Kejaksaan Agung Mengungkap Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

KT1 28 Feb 2025 Tempo
SETELAH Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, mekanisme penyediaan komoditas ini menjadi sorotan. Pasalnya, penyidik menemukan beberapa pemufakatan jahat antara subholding PT Pertamina dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang merugikan negara setidaknya Rp 193,7 triliun. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 18 Tahun 2021, Pertamina wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah Indonesia. Aturan tersebut juga mengharuskan Pertamina mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi. Sebaliknya, KKKS diwajibkan menawarkan produksi minyak mentahnya ke PT Pertamina sebelum diekspor. Jika dalam penawaran itu Pertamina menolak tawaran KKKS, kontraktor baru bisa mendapatkan persetujuan ekspor.

Namun hasil penyelidikan Kejaksaan Agung menemukan adanya kongkalikong antara pejabat subholding Pertamina dan para broker. Diduga tiga direktur subholding PT Pertamina sengaja mengkondisikan dalam rapat optimasi hilir untuk menurunkan produksi kilang sehingga tidak bisa menyerap minyak bumi dalam negeri. Pertamina pun menolak menyerap minyak mentah dari KKKS. Mereka beralasan harga minyak mentah domestik tidak ekonomis dan kualitasnya tak sesuai dengan kapasitas kilang. Akibatnya, KKKS mengekspor produksi minyak mentahnya. Ini menjadi alasan PT Kilang Pertamina Indonesia mengimpor minyak mentah. Itu pula yang menjadi alasan PT Pertamina Patra Niaga mengimpor bahan bakar minyak (BBM)—yang dari sisi harga lebih mahal ketimbang Pertamina mengolah minyak mentah sendiri.

"Dampak adanya impor yang mendominasi pemenuhan kebutuhan minyak mentah adalah harganya menjadi melangit," ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qohar di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025. Kasus ini disebut sudah berlangsung sejak 2018 hingga 2023. Menurut Kejaksaan Agung, subholding Pertamina sengaja menolak produk minyak mentah dalam negeri agar KKKS mendapat persetujuan ekspor. Qohar menyebutkan Pertamina berdalih spesifikasi minyak mentah dari KKKS tidak sesuai dengan kilang. Padahal sebenarnya sudah memenuhi standar dan bisa diolah. Dengan skenario itu, KKKS meraup keuntungan besar melalui ekspor, sedangkan Pertamina justru menanggung biaya lebih tinggi akibat memilih impor. Akibatnya, harga dasar yang menjadi acuan penetapan harga indeks pasar (HIP) BBM meningkat, yang berujung pada membengkaknya anggaran subsidi atau kompensasi BBM. (Yetede)

Pertamina Menjamin Agar Distribusi Energi Berjalan Dengan Baik

KT1 26 Feb 2025 Investor Daily (H)
PT Pertamina (Persero) memastikan layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar dan optimal. Perusahaan energi plat merah menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas serta kewenangannya terkait kasus dugaan korupsi di sejumlah subholding Pertamina. Kejaksaan Agung menetapkan tujuan tersangka kasus dugaan korups dalam tata kelola minyak mentah. Ketujuh tersangka tersebut antara lain Direktur Utama Pertamina Patra Niaga RS, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping UF, Direktur Feedstock and Product Optimization PT KIlang Pertamina Internasional SDS, serta VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International AP. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, Pertamina berkomitmen menyediakan layanan energi untuk menopang kebutuhan harian masyarakat. "Pertamina menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa," kata Fadjar. Fadjar menuturkan Pertamina Grup menjalankan bisnis dengan berpegang pada komitmen sebagai perusahaan  yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Good Corporate Governance serta peraturan berlaku. (Yetede)