Badan Pengelola Migas Aceh dan PT Pema Global Energi menemukan sebuah sumur yang menyimpan cadangan minyak dan gas di Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Sumur migas itu menjadi harapan baru untuk keberlanjutan industri migas Aceh. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Teuku Mohamad Faisal di Banda Aceh, Kamis (10/8) mengatakan, timnya telah mengebor lokasi yang diprediksi menyimpan minyak dan gas bumi tersebut. ”Sumur A-55A telah dilakukan perforasi dan sedang dilakukan well testing (uji sumur) untuk menguji kandungan lapisan,” kata Faisal.

Faisal mengatakan, pengeboran baru tahap eksplorasi dan masih butuh kajian mendalam untuk menuju tahap eksploitasi, terutama pada potensi besaran cadangan. Pengeboran dilakukan pada Februari 2023. Pengeboran eksplorasi dilakukan atas usulan PT Pema Global Energi (PGE), perusahaan milik Pemprov Aceh. PGE kini mengelola sumur bekas Exxon Mobil di Aceh Utara. ”Eksplorasi ini adalah upaya menemukan cadangan-cadangan migas baru di Wilayah Kerja Aceh sebagai bagian dari program nasional 1 juta barel per hari (BOPD) dan 12.000 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD),” ujar Faisal. (Yoga)

SKK Migas mendorong kontraktor kontrak kerja sama menerapkan percontohan teknologi pengurasan minyak tingkat lanjut (EOR) dengan injeksi kimia. Hal itu penting dalam rangka memenuhi target produksi minyak 1 juta barel per hari pada 2030. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D Suryodipuro, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (9/8/2023), mengatakan, implementasi EOR terdiri atas sejumlah tahapan. Hal itu, antara lain, studi, proyek percontohan, dan full scale (tahap lanjutan). Pihaknya mendorong agar ada percepatan dalam setiap tahapan pelaksanaannya. (Yoga)

Optimasi pengembangan Lapangan Banyu Urip memberikan harapan baru bagi industri minyak dan gas bumi nasional. Upaya memaksimalkan potensi minyak bumi yang terkandung di Blok Cepu itu diproyeksi mampu mendongkrak lifting. Percepatan optimasi pengembangan Lapangan Banyu Urip yang dilakukan oleh ExxonMobil Cepu Ltd. diharapkan bisa menambah produksi minyak bumi nasional hingga 18.000 per barel. Awalnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama dengan operator Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Ltd. menjadwalkan optimasi pengembangan Lapangan Banyu Urip pada September tahun depan, tetapi perusahaan memajukannya menjadi Februari 2024. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa optimasi pengembangan Lapangan Banyu Urip memiliki posisi yang sangat penting di tengah penyusutan produksi dalam beberapa tahun terakhir. Blok Cepu yang telah lama jadi penopang produksi minyak nasional belakangan mengalami penurunan produksi alamiah yang signifikan. Berdasarkan catatan SKK Migas, produksi minyak dari ExxonMobil Cepu Ltd. saat ini sekitar 164.000 bph atau 114% dari target APBN 2023. Kegiatan optimasi pengembangan Lapangan Banyu Urip yang disetujui pada September 2021 sendiri memuat rencana pengeboran lima sumur infill carbonate, dan dua sumur clastic yang ditargetkan first oil pada 2028. Sementara itu, Presiden ExxonMobil Indonesia Carole Gall mengakui bahwa pengerjaan optimasi pengembangan Lapangan Banyu Urip awal tahun depan memiliki tantangan yang serius. Prima K. Panggabean, Koordinator Pengawasan Eksploitasi Migas Kementerian ESDM, mengatakan bahwa pemerintah telah memberikan insentif kepada ExxonMobil Cepu Ltd. sejak 2021. Insentif tersebut berlaku efektif pada tahun lalu, karena pandemi Covid-19 turut memengaruhi keekonomian pengembangan sejumlah lapangan migas di dalam negeri.

JAKARTA,ID-PT Pertamina Hulu Energi (PHE) secara konsisten melakukan ekspansi dalam pengelolaan operasi maupun bisnis hulu minyak dan gas (migas). Langkah ini diyakini bakal memberi dampak signifikan dalam percepatan produksi migas di Tanah Air serta mendukung pencapaian target  produksi minyak satu juta BOPD dan produksi gas 12 BCFD pada tahun 2030 yang telah ditetepkan pemerintah. Dalam beberapa bulan terakhir PHE telah terlibat dalam kerja sama pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas yang memiliki total nilai investasi awal tidak kurang dari US$ 23,7 miliar. Investasi ini terkait dengan Kontrak Kerja Sama (KKS) Wilayah Kerja (WK) Bunga serta KKS WK Peri Mahakam maupun East Natuna  yang dilakukan oleh PT Pertamina (persero) melalui PHE. Konsorsium PT Pertamina Hulu Energi North East Java bersama PT Posco Internasional ANP Indonesia telah resmi mengelola WK Bunga selama 30 tahun ke depan melalui penandatanganan KKS pada Selasa (25/8/2023). Itu dilakukan  bersamaan dengan opening ceremony IPA Convex ke 47 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang Selatan, Banten. (Yetede)

Di tengah derasnya tekanan global untuk menggunakan energi baru terbarukan, ruang gerak sektor minyak dan gas bumi nasional makin menantang. Beragam insentif dan kemudahan yang diberikan pemerintah untuk menarik investor di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) belum dapat menghentikan maraknya kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menarik diri dari wilayah kerja di Tanah Air. Shell Upstream Overseas Ltd. di Blok Masela, Maluku dan Chevron di Indonesia Deepwater Development (IDD), Kalimantan Timur, misalnya, baru saja merampungkan peralihan kepemilikan. Tidak lama kemudian, Conrad Asia Energy Ltd. berencana melepas sebagian kepemilikannya di Blok Duyung, Riau. Menyusul KKKS Zarubezhneft berencana melego 50% hak partisipasi di Blok Tuna, Lepas Pantai Natuna Timur. Langkah yang diambil perusahaan migas pelat merah Rusia tersebut sebagai respons atas sanksi yang diberikan Uni Eropa atas konflik politik antara Ukraina dan Negeri Beruang Merah. Keputusan beberapa KKKS untuk tidak lagi memperpanjang kontrak migas di Indonesia, sudah barang tentu berisiko mengganggu pencapaian target produksi minyak mentah 1 juta barel pada 2030. Teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) yang digadang-gadang dapat menahan laju penurunan produksi Emas Hitam tidak dapat diaplikasikan secara seragam oleh semua KKKS. Kontraktor perlu menyuntik dana yang jumlahnya cukup besar untuk menerapkan metode pengurasan minyak tingkat lanjut guna mengoptimalkan produksi di lapangan migas. Tidak dapat dinafikan bahwa potensi cadangan migas nasional cukup besar. Namun, di tengah situasi geopolitik dunia yang semakin tidak menentu, berkah alam yang luar biasa ini tidak dapat lagi menjadi jaminan untuk menarik KKKS utamanya dari perusahaan migas multinasional. Kreativitas untuk memberikan insentif atau pemanis yang lebih menarik bagi investor, yang diselaraskan dengan kepentingan nasional, menjadi kunci untuk menarik gairah penanaman modal baru di sektor migas.

Realisasi serapan gas di dalam negeri yang belum sesuai harapan membuat pemerintah bimbang dalam melakukan penghentian ekspor gas, meski sesungguhnya kebijakan tersebut telah diatur dalam Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional. Pemerintah hingga kini masih memikirkan apakah bakal tetap menghentikan ekspor gas pada 2036 seperti amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang kemudian diperjelas dalam Peraturan Presiden No. 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN atau justru merevisi beleid itu agar bisa tetap menjual komoditas itu ke luar negeri. Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam RUEN dengan mengurangi ekspor gas bumi menjadi kurang dari 20% pada 2025, dan menghentikan ekspor komoditas itu paling lambat pada 2036, dengan menjamin penyerapan produksi gas dalam negeri untuk industri yang terintegrasi, transportasi, serta sektor lainnya. Jodi Mahardi, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, mengakui bahwa pembahasan kedua regulasi tersebut selalu berjalan dinamis dan berkelanjutan. Alasannya, pemerintah mempertimbangkan banyak aspek dalam merumuskan kebijakan. “Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah, termasuk dampak ekonomi, lingkungan, dan geopolitik,” katanya kepada Bisnis, Selasa (1/8). 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memang beberapa kali menyampaikan sikap tegas pemerintah yang akan menyetop ekspor gas. Hal itu dilakukan agar kebutuhan domestik yang terus meningkat bisa dipenuhi. Penghentian ekspor gas tersebut dilakukan untuk produksi gas baru yang belum terkontrak dengan pembeli di luar negeri. Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebutkan bahwa pemerintah tidak berencana untuk menghentikan izin ekspor gas dari sejumlah lapangan minyak dan gas bumi (migas) yang dikelola oleh kontraktor kontrak kerja sama atau KKKS. Berdasarkan data Kementerian ESDM, porsi gas untuk dalam negeri selalu lebih besar dibandingkan dengan ekspor sejak 2018. Tahun lalu, penjualan gas untuk domestik mencapai 3.686 BBtud, sedangkan ekspornya hanya 1.759 BBtud. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan bahwa pihaknya akan tetap berpegang pada RUEN yang mengamanatkan penghentian ekspor gas paling telat pada 2036. Dalam kesempatan terpisah, Deputi Keuangan dan Komersialisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Kurnia Chairi mengatakan bahwa saat ini pihaknya selalu memprioritaskan pasokan gas untuk kebutuhan domestik, sejalan dengan kebijakan pemerintah. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto memastikan bahwa pihaknya akan melaksanakan ketetapan pemerintah terkait dengan larangan ekspor gas jika ke depannya pasokan gas berlebih yang ada bisa terserap dengan baik oleh industri di dalam negeri. Sementara itu, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan pasar gas di dalam negeri belum mapan jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Amerika Serikat. Pengalihan penjualan gas sepenuhnya ke dalam negeri, kata Moshe, justru akan membuat hitung-hitungan KKKS untuk mengelola blok migas di Tanah Air menjadi kurang menarik.

Pemerintah harus mengelola fiskal ke depan secara lebih ketat. Pasalnya, anggaran subsidi hingga akhir tahun nanti berpotensi membengkak dan melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Konsumsi energi bersubsidi juga berpotensi jebol. Ambil contoh penggunaan elpiji tabung 3 kilo gram (kg). Mengacu ke hitungan PT Pertamina Patra Niaga, kuota elpiji subsidi sepanjang tahun ini akan mencapai 8,2 juta metrik ton, lebih tinggi daripada kuota tahun ini sebesar 8 juta ton. Dari data Kementerian Keuangan (Kemkeu), konsumsi gas melon per akhir Mei 2023 mencapai 3,3 juta ton, tumbuh 5,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Karena itu, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pertengahan Juni lalu, manajemen Pertamina Patra Niaga mengusulkan selisih nilai subsidi Rp 32,4 triliun dari alokasi awal untuk menambah volume subsidi elpiji 3 kg yang akan lebih 2,7% menjadi 8,2 juta ton tersebut. Nah, elpiji subsidi, konsumsi bahan bakar minyak (BBM)dan listrik subsidi juga berpotensi jebol. Pasalnya, berdasarkan data Kemkeu pula, realisasi BBM maupun listrik subsidi meningkat. Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Wahyu Utomo tak menjawab pesan KONTAN saat dikonfirmasi terkait perhitungan anggaran subsidi energi hingga akhir tahun ini. Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa bilang, saat ini pemerintah masih tertolong oleh stabilnya harga minyak dan rendahnya harga gas. Namun, "Kalau volume elpiji 3 kg naik, subsidi pasti naik juga," kata dia, kemarin. Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengingatkan pemerintah bahwa konsumsi energi akhir tahun bisa jebol seiring momentum Natal dan Tahun Baru, juga aktivitas produksi barang dan jasa menjelang tahun politik 2024.

Pemerintah tancap gas dalam mengoptimalkan potensi minyak dan gas bumi nonkonvensional di Tanah Air. Baru saja melakukan pengeboran pertama di Sumur Gulamo, PT Pertamina Hulu Rokan langsung ditugasi untuk melakukan tajak di Sumur Kelok November tahun ini. Seretnya realisasi lifting minyak dan bumi atau migas nasional membuat pemerintah menempuh cara alternatif untuk bisa meningkatkan produksi. Migas nonkonvensional (MNK) pun dilirik menjadi salah satu alternatif sebagai booster lifting nasional, karena diyakini banyak tersimpan di dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, potensi MNK inplace di Sumur Gulamo dan Kelok yang ada di Blok Rokan mencapai 80 juta barel minyak. Bahkan, potensi MNK di Blok Rokan diperkirakan mencapai 1,28 miliar barel minyak. Hanya saja pengembangan MNK membutuhkan kesabaran tebal, karena setidaknya butuh waktu 4 bulan untuk memastikan sumur yang dibor memiliki nilai ekonomi. “Kami berharap dalam 120 hari paling tidak untuk bisa mendapatkan data informasi mengenai keberadaan dan kepastian potensi MNK yang ada di Blok Rokan,” katanya, dikutip Minggu (30/7). Berdasarkan studi Kementerian ESDM, kontribusi MNK untuk produksi minyak dapat mencapai 72.000 barel minyak per hari (bopd) pada 2030. Asumsinya, target itu bakal ditopang dari 12 lapangan pengembangan yang ekonomis dan potensial untuk ditajak. “Selain Rokan, pemerintah telah melakukan inventarisasi potensi MNK pada wilayah kerja existing, dan mendorong kontraktor untuk melakukan studi potensi MNK di wilayah kerjanya,” kata Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Noor Arifin Muhammad kepada Bisnis. Sementara itu, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyebut bahwa Blok Rokan merupakan bagian dari Cekungan Sumatra Tengah yang menyimpan potensi MNK dalam jumlah besar. Pengeboran Sumur Gulamo dan Kelok pun diharapkan bisa membuka jalan untuk mengakses sumber daya yang selama ini tidak dilirik. Untuk memastikan pengembangan potensi MNK terakselerasi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengusulkan porsi bagi hasil gross split yang lebih besar untuk kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Bagi hasil yang menjadi bagian KKKS didorong mencapai 93%—95% untuk pengembangan sumur MNK. Sementara itu, bagian negara hanya dipatok di batas tertinggi 5%—7%.

PT Pertamina (Persero) siap bermitra dengan Inpex Corporation untuk mengelola gas Blok Masela di laut lepas Maluku. Kemitraan dengan Inpex di Masela meliputi perdagangan dan pengangkutan gas alam cair (LNG), pembangunan jaringan pipa gas, serta pembangunan kilang amonia. Menurut Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Jumat (28/7/2023), Pertamina akan melibatkan seluruh lini bisnis dalam pengembangan Blok Masela. (Yoga)

Pencarian sumber daya minyak dan gas non konvensional, yakni jenis shale oil dan shale gas, terus dilakukan PT Pertamina (Persero) lewat penajakan sumur eksplorasi di Lapangan Gulamo, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Pencarian migas non konvensional menjadi tumpuan mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor minyak. Menurut Menteri ESDM Arifin Tasrif, kemampuan produksi minyak konvensional Indonesia saat ini 600.000 barel per hari. Padahal, konsumsi BBM nasional mencapai 1,6 juta barel per hari. Dengan demikian, Indonesia masih bergantung pada impor minyak mentah atau BBM sebanyak 1 juta barel per hari.

”Untuk mengurangi impor, diperlukan upaya menambah cadangan minyak di dalam negeri, salah satunya dengan mengoptimalkan potensi minyak dan gas non konvensional. Indonesia masih memiliki potensi yang cukup besar dan harus dieksploitasi demi menjamin keamanan energi masyarakat,” ujar Arifin dalam acara peresmian pengeboran perdana migas nonkonvensional oleh PT Pertamina Hulu Rokan, Kamis (27/7) di Lapangan Gulamo. Menurut rencana, setelah pengeboran perdana eksplorasi migas non konvensional di Lapangan Gulamo, Pertamina akan melanjutkan kegiatan serupa di Lapangan Kelok, yang masih menjadi bagian wilayah kerja Rokan pada November mendatang. (Yoga)