Kontraktor Kontrak Kerja sama atau KKKS, terutama yang beroperasi di Provinsi Riau tengah serius memburu potensi minyak dan gas bumi atau migas nonkonvensional di wilayah ini. Komitmen pelaku usaha industri hulu migas tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketahanan energi di masa mendatang. PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) misalnya yang telah melakukan studi potensi migas nonkonvensional (MNK) di kawasan Blok Rokan. Hasilnya, ditemukan peluang MNK di Wilayah Kerja (WK) Rokan yang diharapkan mampu mendukung produksi minyak nasional. Direktur Utama PHR Chalid Said Salim mengatakan bahwa potensi sumber daya MNK di WK Rokan berada di formasi Pematang brown shale, yakni batuan induk utama hidrokarbon yang ada di kawasan Sumatra bagian tengah, dan lower red bed, yakni formasi bebatuan yang berada di bawah brown shale. Potensi ini berada pada kedalaman lebih dari 6.000 kaki.“Di WK Rokan potensi MNK ini ada di wilayah Sumur Gulamo, dengan rencana total kedalaman mencapai 8.559 kaki. Sumur ini merupakan salah satu dari dua sumur eksplorasi vertikal yang direncanakan oleh PT Pertamina Hulu Rokan sebagai operator wilayah kerja Rokan, bagi tahapan eksplorasi MNK Rokan,” ujarnya Kamis (27/7).Rencananya, operasi pengeboran sumur eksplorasi MNK Gulamo akan menggunakan rig berukuran besar dengan tenaga 1.500 horsepower (HP). Sebagai pembanding, operasi eksplorasi dan eksploitasi migas konvensional di WK Rokan umumnya menggunakan rig 350 HP, 550 HP, dan 750 HP. 

MNK merupakan minyak dan gas bumi yang diusahakan dari reservoir tempat terbentuknya minyak dan gas bumi dengan permeabilitas yang rendah (low permeability). Dalam melakukan studi evaluasi potensi (teknis) MNK Rokan, PHR melakukan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan perusahaan internasional yang telah terbukti berhasil mengusahakan dan mengembangkan sumber daya MNK di Amerika Serikat. PHR juga melibatkan Tim Percepatan Pengusahaan MNK yang dibentuk oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pasokan migas dalam negeri saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan energi nasional, dan berdampak terhadap impor migas.Oleh karena itu, Arifi n memandang bahwa diperlukan upaya untuk dapat mengurangi kebutuhan impor dengan menambah cadangan hidrokarbon. Di sisi lain, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto menjelaskan bahwa sumur MNK menjadi sejarah baru dalam eksplorasi migas di Tanah Air. Dia menjelaskan bahwa pengeboran sumur Gulamo eksplorasi MNK ini merupakan salah satu dari empat strategi SKK Migas dalam road to giant discovery minyak dan gas bumi di Indonesia. Pasalnya, potensi hidrokarbon di North Sumatera Basindiperkirakan mencapai 1,86 miliar barel minyak dan 2,4 triliun kaki kubik gas. Gubernur Riau Syamsuar menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik beragam strategi yang dijalankan oleh KKKS dalam meningkatkan produksi migas dari Bumi Lancang Kuning. Menurutnya, dukungan yang diberikan pemda kepada para kontraktor adalah dengan memudahkan perizinan yang memang terkait dengan pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Taufik Aditiyawarman, Direktur Utama Kilang Pertamina Internasional, mengatakan sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia mulai terasa dalam penyelesaian keputusan akhir investasi atau final investment decision (FID) salah satu proyek strategis nasional itu. “Kami sudah sampaikan ke pihak Rosneft, apakah kami harus ambil partner lain untuk balance, sudah kami komunikasikan. Kami harus informasikan juga ke pihak Rosneft bahwa konflik dengan Ukraina ada implikasinya,” katanya, Kamis (27/7). Untuk diketahui, Rosneft Singapore Pte Ltd. merupakan perusahaan Rusia yang menjadi rekanan Pertamina dalam mengerjakan infrastruktur Kilang Tuban. Perusahaan tersebut ikut terimbas sanksi akibat perang di Ukraina. Sanksi itu belakangan membuat keputusan FID untuk eksekusi proyek beberapa kali mesti diundur. Taufik menjelaskan, pengajuan investor baru untuk proyek GRR Tuban telah disampaikan direksi Kilang Pertamina Internasional sejak 3 bulan lalu melalui pertemuan secara virtual. Adapun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan kepastian investasi itu dapat dibuat pada Juni lalu setelah beberapa kali pengunduran. Nantinya, hasil FID itu bakal menjadi penentuan dari nasib salah satu proyek strategis senilai US$13,5 miliar tersebut.

Setelah terkatung-katung sejak 2020, kejelasan mitra pengelola Blok Masela menemui titik terang. Di sela-sela hajatan konvensi dan pameran Asosiasi Perminyakan Indonesia atau IPA di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa (25/7) Shell resmi melepas hak pengelolaannya di Blok Masela sebesar 35 persen. PT Pertamina (Persero) dan Petronas, perusahaan hulu migas milik Malaysia, masuk menggantikan Shell. Pertamina, melalui anak usahanya, yaitu PT Pertamina Hulu Energi, membeli 20% saham Shell di Blok Masela, sementara Petronas lewat Petronas Masela Sdn Bhd mengambil 15% sisanya. Nilai penjualan 35% saham Shell tersebut adalah 650 juta USD atau Rp 9,75 triliun yang dibayarkan 325 juta USD atau Rp 4,875 triliun dalam bentuk tunai dan sisanya dibayarkan saat final investment decision di Blok Masela tercapai.

Keputusan masuknya perusahaan pelat merah di Blok Masela membawa secercah harapan. Ada angan-angan agar sumber daya gas di Masela dapat segera diproduksikan dan memberikan manfaat bagi Indonesia, terutama bagi warga di sekitar lapangan gas tersebut. Pengelola Blok Masela pun diminta SKK Migas untuk segera merevisi kembali rencana pengembangan lapangan (plan of development/POD) sejak revisi pertama POD disetujui pada 2019. Percepatan pengembangan gas Masela amat dibutuhkan. Pasalnya, proyek tersebut diperkirakan akan menyerap 10.000 tenaga kerja baru dan membawa manfaat ikutan lainnya (multiplier effect) dari pembangunan infrastruktur pengolahan gas di darat. Masela diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia. (Yoga)

PT Pertamina (Persero) bersama perusahaan minyak dan gas bumi Malayasia, Petronas, resmi mengambil alih 35 % hak partisipasi Shell di Blok Masela, Maluku, dengan nilai transaksi 650 juta USD atau Rp 9,8 triliun. Perlu akselerasi agar blok yang kaya akan gas bumi itu segera berproduksi dan dirasakan manfaatnya. Penandatanganan perjanjian jual beli untuk akuisisi kepemilikan hak partisipasi dilakukan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan Petronas Masela Sdn Bhd (Petronas Masela) di sela-sela pembukaan konvensi dan pameran Indonesian Petroleum Association (IPA) 2023 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa (25/7).

PHE akan mengelola 20 % dari kepemilikan, sedangkan 15 % lainnya dikelola Petronas Masela. Adapun perusahaan migas asal Jepang, yakni Inpex, merupakan pemilik saham 65 %. Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, Blok Masela yang juga proyek strategis nasional diharapkan pemerintah bisa on stream (beroperasi) pada tahun 2029. Namun, dalam prosesnya, front end engineering design (FEED) harus diselesaikan, lalu dilanjutkan dengan final investment decision (FID) yang diharapkan tuntas sebelum tahun 2026. Menurut Nicke, ke depan, Blok Masela berpotensi menyerap hingga 10.000 tenaga kerja. Dengan demikian, diharapkan nantinya akan berdampak  langsung pada pengembangan ekonomi wilayah Indonesia bagian timur. (Yoga)

Tak bisa disangkal, sejak dulu hingga kini industri hulu migas masih memberikan sumbangan besar terhadap pendapatan negara dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Kurun waktu 2020-2022 saja, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat penerimaan negara dari industri hulu migas senilai Rp700 triliun.Persoalannya, kondisi hulu migas RI saat ini menghadapi beberapa tantangan. Selain sumber migas secara alamiah semakin menyusut, investasi yang mahal dan berisiko juga menjadi kendala untuk menemukan cadangan migas baru. Padahal, kebutuhan konsumsi energi fosil di sektor industri, transportasi, komersial dan rumah tangga terus meningkat signifikan. Terkait hal ini, pengambilalihan hak partisipasi Shell Upstream Overseas Services (l) Limited (SUOS) sebesar 20% oleh PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan 15% oleh Petronas di Blok Masela senilai US$650 juta atau setara Rp9,75 triliun itu menjadi sangat penting. Wilayah kerja migas lepas pantai itu bakal memegang peranan kunci dalam pemenuhan kebutuhan dan ketahanan energi nasional.Blok Masela yang terletak di Laut Arafuru merupakan salah satu prospek ladang migas terbesar di Indonesia. Produksinya diestimasikan dapat mencapai 1.600 juta kaki kubik per hari (MMscfd) gas atau setara 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA dan gas pipa 150 MMscfd, serta 35.000 barel kondensat per hari (bcpd).Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan masuknya PHE diyakini bisa mengakselerasi pengembangan salah satu proyek strategis nasional (PSN) tersebut. Terlebih lagi, PHE melalui salah satu anak usahanya, juga memiliki pengalaman yang terbukti dalam pengembangan dan pengoperasian Kilang LNG Badak dan juga pemasaran LNG domestik dan internasional. Melalui pengalaman itu, PHE diharapkan bisa memberikan kontribusi optimal, termasuk dalam operasional di Blok Masela. Direktur Utama PHE Wiko Migantoro membenarkan setelah pengalihan hak partisipasi ini, Pertamina memang meminta untuk segera mempercepat pemanfaatan sumber energi, terutama gas yang ada di Blok Masela. Hal ini dilakukan terkait dengan kebijakan nasional dalam menghadapi transisi energi.

TANGERANG,ID-Konsorsium PT Pertamina dan Petronas secara resmi mengakuisisi 35% kepemilikan hak partisipasi (participacig interest/PI) Shell Upstream Overseas Services (I) Limited (SUOS) di blok Masela. Sebanyak 65% PI masih dipegang Inpex Masela Ltd selaku operator. Dalam konsorsium itu, Pertamina Hulu Energi memegang 20% kepemilikan dan sisanya sebesar 15% dikelola Petronas Masela. Adapun nilai akuisisi yang disepakati sebesar US$ 650 juta atau setara dengan Rp9,75 trilun dengan asumsi kurs Rp15.000 per dolar AS. Transaksi akuisi dilaksanakan dalam dua termin, yakni US$ 325 juta secara tunai pada tahap awal. Transaksi tersebut memiliki tanggal efektif 1 januari 2023 dan ditargetkan rampung pada kuartal III-2023. Pada awal Agustus nanti, ketiga pemilik hak partipasi akan melakukan pertemuan guna membahas aspek teknis  pengelolaan Blok Masela. Wilayah kerja Masela seluas 2.503 km2 yang terletak di Laut Arafura, sekitar 650 km dari Kepulauan maluku, Blok ini berpotensi memproduksi 1.600 juta standar kubik kaki per hari (MMSCFD) atau setara dengan 9,5 juta ton per tahun gas alam cair (LNG). (Yetede)

Sektor hulu migas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam transisi energi, terutama pada program ketahanan energi. Oleh sebab itu, investasi hulu migas perlu digalakkan agar produksi dapat mencapai target yang dibutuhkan selama transisi energi berlangsung. Wakil Presiden Asosiasi Perminyakan Indonesia (IPA) Ronald Gunawan, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (20/7) mengatakan, transisi energi adalah suatu keniscayaan dan tidak terhindarkan. Dalam proses peralihan itu, migas masih dibutuhkan sembari pemerintah mengembangkan energi baru dan terbarukan. ”Ketahanan energi atau energy security adalah hal utama dalam transisi energi. Transisi dari energi fosil ke energy bersih memerlukan waktu. Di situlah peran migas meski nantinya gas yang akan berperan penting untuk transisi energi, tapi minyak akan tetap dipakai,” kata Ronald. Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional, kebutuhan minyak pada 2050 mencapai 3,97 juta barel per hari, meningkat 250 % dibandingkan dengan konsumsi saat ini.

Oleh sebab itu, pemerintah melalui SKK Migas menargetkan produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari pada 2030 dalam rangka mencapai ketahanan energi. Selain ketahanan energi, upaya untuk mengurangi emisi sebagai bagian dari transisi energi juga dilakukan dengan menerapkan teknologi carbon capture storage/carbon capture utilization and storage (CCS/CCUS). Teknologi ini digunakan untuk menangkap karbon dioksida, sekaligus meningkatkan produksi migas dengan menyuntikkan karbon dioksida ke dalam reservoir. Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong menambahkan, CCS/CCUS dapat menjadi peluang bisnis baru mengingat Indonesia memiliki banyak reservoir. Hal ini turut menjadi usulan dalam bentuk dokumen kajian (white paper) dari para pemangku kepentingan di ajang IPA Convention and Exhibition 2023 yang digelar pada 25-27 Juli mendatang di ICE BSD, Tangerang, Banten. (Yoga)

Upaya Indonesia mengejar target produksi minyak dan gas bumi melalui pengeboran sumur pengembangan secara masif terkendala keterbatasan rig. Dibutuhkan solusi jitu dari masalah ini agar industri hulu migas nasional bisa fokus mencapai target produksi. Problem itu mengemuka dalam jumpa pers kinerja hulu migas semester I-2023 oleh Satker Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), di Jakarta, Selasa (18/7). Pada semester I-2023, realisasi pengeboran sumur pengembangan sebanyak 354 sumur. Adapun target 2023 sebanyak 991 sumur.

Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, Yogyakarta, Fahmy Radhi, saat dihubungi Rabu (19/7), mengatakan, kendala dalam industri pendukung migas, termasuk alat-alat pengeboran, seharusnya segera teratasi. Itu juga terkait pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang berpotensi jadi kendala mengingat peralatan teknologi canggih tersebut berasal dari luar negeri. Menurut Fahmy, fleksibilitas mesti dikedepankan terkait hal-hal yang bersifat pendukung agar tak ada kendala lagi untuk segera memulai produksi dan meningkatkan produksi migas dalam negeri. Deputi Eksploitasi SKK Migas Wahju Wibowo, Selasa, mengatakan, ”Masalahnya karena (ketersediaan) dari industri pendukung tidak ada. Rig tidak ada, SDM kurang, kendala pembebasan lahan, dan lainnya. Meski lebih baik dari tahun lalu, pengeboran masih menjadi PR (pekerjaan rumah),” kata Wahju. (Yoga)

Keputusan Repsol Andaman B.V. yang memilih mengembalikan keseluruhan hak pengelolaan Blok Andaman III kepada negara, membuat blok yang berlokasi di Aceh itu berstatus open area. Dengan demikian, blok tersebut saat ini tak bertuan. Pemerintah siap untuk membuka lelang bagi investor yang berminat mengelola blok yang memiliki wilayah kerja hingga 8.517 km tersebut dengan kandungan minyak diperkirakan 1.893 juta barel oil (MMBO). “Kalau prosesnya sudah dikembalikan, termasuk data-datanya, maka statusnya menjadi open area dan pemerintah berhak melelangnya kepada investor lainnya,” kata Wakil Kepala SKK Migas, Nanang Abdul Manaf kepada Bisnis, Senin (17/7). Nanang menuturkan raksasa minyak dan gas (migas) asal Spanyol itu enggan mengajukan tambahan waktu eksplorasi (TWE) yang berakhir pada 29 Juni 2023. Sikap Repsol itu lantas membuat kontrak pengelolaan lapangan otomatis dikembalikan ke negara atau terminasi. Kendati terbuka untuk dilakukan lelang, pendekatan berbeda akan dilakukan oleh Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Menurut Kepala BPMA Teuku Mohamad Faisal, Petronas Andaman B.V tertarik untuk mengakuisisi saham mayoritas Blok Andaman III yang belakangan dilepas Repsol. “Karena partner-nya kan Petronas perusahaan internasional, dia kan masih ada share di situ 49%, bisa saja Petronas mau akuisisi tapi ini kan perlu proses,” kata Faisal kepada Bisnis. Repsol yang bertindak sebagai operator memegang hak partisipasi mayoritas mencapai 51%, sisanya hak partisipasi dipegang Petronas Andaman B.V setelah akuisisi pada 2019. Sebelumnya, Stakeholders Relations Manager Repsol Indonesia Amir Faisal Jindan menyatakan keputusan mundur dari hak pengelolaan lapangan Andaman III dengan pertimbangan pengeboran Sumur Rencong-1X yang tidak memuaskan atau dry hole pada akhir tahun lalu. Sumur eksplorasi lepas pantai itu terletak dengan kedalaman air laut sekitar 1.100 meter dengan mengambil jarak sekitar 42 kilometer dari garis pantai Aceh Utara.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pemerintah akan melakukan lelang terbatas untuk menjaring satu badan usaha yang akan menjadi mitra Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas. “Jadi operatornya adalah gabungan badan usaha pemerintah, Lemigas, dan perusahaan terpilih yang sudah mendaftar ikut beauty contest,” katanya, Senin (17/7). Nantinya, BLU Lemigas dan badan usaha pemenang lelang akan membentuk kerja sama operasi atau KSO. Artinya, aset yang sudah terbangun dari infrastruktur transmisi Cirebon—Semarang (Cisem) ruas Semarang—Batang sepenuhnya bakal dipegang oleh pemerintah. Terkait dengan tarif penyaluran gas bumi atau toll fee pipa transmisi Cisem ruas Semarang—Batang, Laode membeberkan bahwa hal itu masih dikonteskan dalam kegiatan lelang yang diikuti oleh empat anak usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Potensi pemanfaatan Pipa Gas Cisem meliputi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, dengan proyeksi kebutuhan gas hingga 2026 sebesar 39,42 MMscfd, dan Kawasan Industri Terpadu Batang dengan proyeksi kebutuhan gas hingga 2028 sebesar 25,83 MMscfd.