Realisasi lifting migas yang tidak kunjung mencapai target, membuat pemerintah harus mencari cara baru untuk mengatasinya. Apalagi, sebelumnya sudah ada beragam ‘pemanis’ mulai dari insentif baik fiskal maupun nonfiskal, hingga iming-iming skema bagi hasil yang lebih menarik bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Kini pemerintah pun getol mencari investor swasta untuk mengelola potensi hulu migas nasional guna merealisasikan produksi 1 juta barel per hari (bph) minyak dan 12 miliar kaki kubik per hari (BCFD) gas bumi pada 2030, sekaligus memastikan ketahanan energi nasional. Keterlibatan lebih banyak investor dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi (migas) di Tanah Air menjadi keniscayaan dengan tujuan menambah teknologi dan arus modal di sektor tersebut. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan, banyaknya lapangan migas yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha milik negara atau BUMN tidak menjamin lifting mencapai target. Untuk itu, Presiden Joko Widodo dalam sebuah rapat terbatas menginstruksikan agar potensi migas yang tidak bisa dioptimalkan oleh Pertamina ditawarkan kembali kepada badan usaha yang mungkin dapat mengelolanya lebih baik.

“Presiden sudah memberi arahan agar peluang-peluang sumur yang tidak bisa dioptimalkan oleh Pertamina itu agar dibuka untuk umum, supaya segera kita melakukan eksplorasi dalam rangka menaikkan produksi,” katanya dalam the 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas Industry 2023, Rabu (20/9). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan dukungan penuh terhadap KKKS yang ingin berinvestasi untuk mendukung pencapaian target produksi migas pada 2030. Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto menyebut dukungan fleksibilitas fiskal dari pemerintah turut meningkatkan daya tarik investasi hulu migas di Indonesia. Tahun ini, sektor hulu migas menargetkan investasi sebesar US$15,5 miliar, naik 28% dari investasi tahun lalu, sekaligus lebih tinggi dari pertumbuhan investasi hulu migas global yang berada pada kisaran 6,5%. Di sisi lain, Endro Hartanto, Direktur Utama Pertamina EP Cepu Regional Indonesia Timur Sub-holding Upstream Pertamina, menyebut selama ini capaian lifting migas Pertamina berada dalam tren positif, yakni naik sekitar 6% per tahun.

JAKARTA,ID-Fluktuasi harga komoditas menjadi perhatian pemerintah di tengah penyusunan Rancangan Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) 2024, karena akan berpengaruh pada pos belanja subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM). Berkaitan itu, pemerintah dan badan Angaran (Banggar) DPR menyepakati alokasi subsidi energi meningkat dari usulan awal menjadi Rp189,1 triliun pada 2024. menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dengan gejolak perekonomian global yang terjadi pemerintah, sudah mengubah asumsi makro RAPBN 2023 tentang Indonesia Crude Price (ICP) dari US$ 82 dalam penyusunan RAPBN 2024. Begitu juga dengan asumsi lifting minyak dari 625 ribu liter per hari menjadi 635 ribu liter per hari. "Geopolitik dan disrupsi rantai pasok yang mempengaruhi harga komoditas, yang paling bisa kita lihat adalah harga minyak yang telah bergerak sekarang di atas US$ 80 ke US$ 82 per barel," kata Sri Mulyani. (Yetede)

Lonjakan harga minyak mentah bukan saja menyulut kinerja emiten pertambangan  minyak dan gas (migas). PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX),  emiten  di bidang jasa migas juga turut kecipratan berkah  harga minyak dunia. Direktur APEX Mahar Atanta Sembiring berharap harga minyak dapat berada di level yang baik yang bisa bertranslasi positif terhadap kinerja APEX. Meskipun efek kenaikan harga minyak terhadap kinerja APEX akan dirasakan secara tidak langsung. "Saat penandatanganan kontrak, kami hanya tekan dari daily rate yang tidak dapat diubah. Daily rate merupakan gambaran kebutuhan dari rig dan itu adalah gambaran harga pasar yang berlaku,” kata Mahar, dalam public expose insidentil yang digelar secara virtual, Selasa (19/9). Saat ini, APEX juga aktif mengikuti tender, baik offshore maupun onshore, baik di lingkup PT Pertamina maupun perusahaan panas bumi (geotermal). Saat ini, APEX memiliki 5 rig yang aktif dan akan beroperasi. Yakni  satu rig jack up, dua rig swamp barge dan satu unit rig darat bagi Grup Pertamina. Pertama, Rig Tasha  yang beroperasi hingga Juli 2024 di Pertamina Hulu Mahakam, Kalimantan Timur. Kedua, Rig Yani  yang beroperasi hingga November 2024  di Pertamina Hulu Mahakam Kalimantan Timur. Ketiga, Rig Raisis yang beroperasi hingga Maret 2024 di Pertamina Hulu Mahakam, Kalimantan Timur. Keempat, Rig 9 yang beroperasi hingga kuartal I-2024 untuk PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) di Ulubelu, Lampung. Kelima, Rig 10  yang akan bekerja pada kuartal III- 2023 untuk PT Medco Energi Internasional Tbk di Suban, Sumatra Selatan.

JAKARTA — Proyek penambahan kapasitas kilang milik PT Pertamina (Persero) menjadi tumpuan untuk menekan tingginya impor bahan bakar minyak. Namun hingga saat ini, baik proyek revitalisasi kilang atau Refinery Development Master Plan (RDMP) maupun pembangunan kilang baru atau Grass Root Refinery (GRR) tak kunjung rampung.

Rencana penambahan kapasitas kilang Pertamina sudah bergulir sekitar 10 tahun lalu. Pertamina menetapkan target revitalisasi di lima kilang yang berlokasi di Dumai, Riau; Plaju, Sumatera Selatan; Cilacap, Jawa Tengah; Balikpapan, Kalimantan Timur; dan Balongan, Jawa Barat. Dari proyek tersebut, kapasitas pengolahan minyak mentah Pertamina diproyeksikan naik dua kali lipat, dari 820 ribu barel per hari menjadi 1,68 juta barel per hari. RDMP Balongan yang perkembangannya paling melesat. Merujuk pada laporan tahunan Pertamina pada 2022, pengerjaan fase pertama di kilang ini rampung per September 2022. Kapasitas pengolahan yang semula 125 ribu barel per hari naik jadi 150 ribu barel per hari.

Selain itu, baru RDMP Balikpapan yang menunjukkan kemajuan signifikan. Corporate Secretary PT Kilang Pertamina Internasional Hermansyah Y. Nasroen menyatakan bahwa konstruksi proyek ini sudah mencapai 76,7 persen. "Sebagian besar peralatan besar yang utama saat ini telah terpasang dengan baik dan akan segera diintegrasikan dengan kilang existing," tuturnya kepada Tempo pekan lalu. (Yetede)

JAKARTA, KOMPAS — Komoditas tambang strategis Indonesia berpotensi menjadi modal mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Syaratnya, nilai tambah potensi mineral itu meningkat hingga ekosistem industri pendukungnya. Kolaborasi dari hulu ke hilir oleh antarpemangku kepentingan amat dibutuhkan. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan, nikel, timah, bauksit, dan tembaga termasuk komoditas mineral strategis dengan cadangan melimpah. ”Dengan hilirisasi yang menghasilkan produk-produk turunan, ada nilai tambah lebih tinggi, yang juga akan meningkatkan daya saing RI terhadap negara-negara lain. Hilirisasi salah satu fundamen dasar strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Seto dalam diskusi ”Tantangan dan Kebijakan Hilirisasi di Indonesia” di Menara Kompas, Jakarta, Jumat (15/9/2023). Selain Seto, hadir dalam diskusi menjelang Indonesia Mining Summit 2023 itu, Ketua Indonesia Mining Association (IMA) Rachmat Makkasau dan Presiden Direktur PT Kalimantan Aluminium Industry Wito Krisnahadi. Hadir pula Vice President Government Relations and Smelter Technical Support PT Freeport Indonesia Harry Pancasakti dan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman. (Yetede)

JAKARTA — Sejumlah industri waswas menghadapi rencana kenaikan harga gas dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Biaya produksi yang membengkak bakal mengurangi daya saing mereka. Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), Yustinus Gunawan, menuturkan kenaikan harga di tengah proses pemulihan ekonomi mengancam industri pengguna gas. Biaya gas berkontribusi 15-50 persen pada ongkos produksi. Tambahan biaya yang harus dirogoh para pelaku usaha pada akhirnya bakal ditransmisikan ke penjual.  Yustinus menyatakan kenaikan harga produk akan menurunkan daya saing mereka. Efeknya, penjualan menurun, utilisasi pabrik merosot, hingga kemudian berpengaruh pada serapan tenaga kerja. "Kenaikan harga akan memicu deindustrialisasi," katanya kepada Tempo, kemarin. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, pun satu suara soal risiko deindustrialisasi. Dalam kasusnya, biaya produksi terbesar berasal dari bahan baku yang mayoritas impor. Kontributor terbesar kedua adalah energi. Fajar khawatir industri semakin tak bisa bersaing dengan kenaikan harga gas. Menurut dia, kondisi pasar global maupun domestik saat ini sedang tidak baik. Persaingan semakin ketat karena ekonomi Cina melemah dan mempengaruhi daya saing. Kondisi tersebut membuat Indonesia menjadi sasaran empuk untuk impor bahan baku hingga produk olefin, aromatik, serta plastik. "Cina juga bahan bakunya dapat harga murah dari Rusia sehingga dia bisa dengan mudah menghajar barang di sini," tuturnya. (Yetede)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan batas waktu keputusan investasi akhir atau final investment decision (FID) proyek strategis nasional (PSN) grass root refinery (GRR) Tuban hingga tahun depan. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan bahwa pihaknya masih memberi tambahan waktu hingga tahun depan setelah tenggat FID proyek pengerjaan kilang baru itu beberapa kali mengalami kemunduran. Proyek kilang senilai US$13,5 miliar setara dengan Rp205,05 triliun itu dikerjakan PT Pertamina (Persero) bersama dengan mitra Rusia mereka, Rosneft Singapore Pte Ltd.Belakangan perusahaan Rusia itu mendapat sanksi dari negara-negara barat menyusul invasi terhadap Ukraina sejak Februari 2022. Sanksi terhadap Rosneft itu menyasar pada akses pendanaan, teknologi hingga jasa kontruksi kilang. Seperti diberitakan sebelumnya, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) mengajukan opsi penambahan mitra kerja strategis baru untuk percepatan proyek Grass Root Refi nery Tuban kepada rekanan bisnis mereka, Rosneft Singapore Pte Ltd. Direktur Utama PT KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan, pengajuan mitra baru itu dilakukan seiring dengan dampak sanksi dunia barat yang mulai terasa untuk penyelesaian FID salah satu PSN tersebut. FID GRR Tuban ditarget rampung pada triwulan pertama 2024. Dia menegaskan diskusi lebih lanjut soal FID untuk rencana eksekusi proyek masih tetap berlanjut bersama dengan Rosneft di tengah risiko sanksi saat ini.

Pemerintah menargetkan investasi hulu minyak dan gas bumi tahun ini 15,5 miliar dollar AS atau setara Rp 232,5 triliun. Target itu 26 persen lebih tinggi daripada realisasi 2022. Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas Nanang Abdul Manaf, Rabu (13/9/2023), mengatakan, hingga 2030, investasi yang dibutuhkan mencapai 18 miliar dollar AS per tahun. (Yoga)

Pekerjaan rumah pemerintah untuk menyelesaikan proyek strategis nasional atau PSN di sektor energi masih menumpuk seiring dengan beragam persoalan yang silih berganti berdatangan. Butuh upaya terobosan untuk memastikan sejumlah proyek yang menyangkut hajat hidup masyarakat tersebut bisa tuntas tepat waktu. Di fasilitas pengolahan minyak mentah, pemerintah masih belum bisa memastikan penyelesaian proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban yang masuk ke dalam PSN, karena PT Pertamina (Persero) tidak kunjung mengunci keputusan akhir investasi atau final investment decision (FID) dari mitra asal Rusia, yakni Rosneft Singapore Pte. Ltd. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan bahwa Pertamina masih terus berkoordinasi untuk menyelesaikan FiD megaproyek kilang senilai US$13,5 miliar tersebut. Persoalan menjerat proyek GRR Tuban setelah Rosneft terkena sanksi imbas dari ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina, sehingga membuat keputusan FID beberapa kali diundur. Wahyu menjelaskan bahwa proyek tersebut belum bisa ditender karena sumber pembiayaan untuk membangun proyek tersebut belum jelas. Meski begitu, pemerintah memastikan bahwa sudah tidak ada persoalan dengan lahan, sehingga bisa menjadi modal pengerjaan proyek tersebut. 

Menyiasati masalah itu, PT Kilang Pertamina Internasional sebenarnya telah mengajukan opsi penambahan mitra kerja strategis baru untuk percepatan proyek GRR Tuban kepada rekanan bisnis mereka, Rosneft Singapore Pte Ltd. Hermansyah Y. Nasroen, Corporate Secretary Kilang Pertamina Internasional, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melaksanakan prakualifikasi engineering, procurement, and construction (EPC) untuk proses FID. “RDMP Balikpapan akan menggunakan pendanaan dari equity dan project financing. Untuk project financing, Pertamina sudah melakukan closing dengan mendapatkan pendanaan dari export credit agencies dan commercial bank,” katanya. Menteri ESDM Arifin Tasrif di tempat yang berbeda mengatakan bahwa pemerintah hingga kini masih mencari investor yang mau menggarap proyek penghiliran batu bara menjadi DME. Investor yang disasar pun harus memiliki teknologi dan pendanaan untuk proyek itu. Pada kesempatan lain, PTBA pernah menyampaikan sedang melakukan negosiasi dengan investor asal China untuk menggarap proyek gasifikasi batu bara menjadi DME menggantikan posisi Air Products. Direktur Utama PTBA Arsal Ismail menuturkan, pihaknya tengah melakukan negosiasi dengan perusahaan asal China untuk proyek gasifikasi batu bara.   Sementara itu, proposal pengajuan PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum untuk mendorong kembali Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah fase 1 & 2, Kalimantan Barat, masuk kembali ke dalam PSN belum sampai ke meja Presiden Joko Widodo. Wahyu Utomo mengatakan bahwa timnya sedang mengevaluasi kembali permohonan yang sudah diajukan Inalum beberapa waktu lalu.

Keterbatasan infrastruktur membuat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas menyetujui penjualan seluruh gas yang diproduksi dari Lapangan Mako di Blok Duyung ke Singapura. Surat rekomendasi terkait dengan penjualan gas oleh Conrad Asia Energy Ltd. sebagai pengelola lapangan minyak dan gas bumi (migas) tersebut bakal disampaikan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebagai bagian dari penyelesaian negosiasi penjualan gas dengan SembCorp Gas Pte Ltd., yang merupakan perusahaan pembangkit listrik di Singapura.“Sejauh ini sudah tidak ada isu lagi, dan SKK Migas sudah menyiapkan surat rekomendasi ke Menteri ESDM untuk mendapat persetujuan harga gas dan alokasinya,” kata Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf saat dikonfirmasi, Selasa (12/9).Nanang menambahkan bahwa nantinya Conrad Asia tetap memiliki kewajiban untuk mengalihkan sebagian gas hasil angkut dari Blok Duyung untuk pasar domestik. Hanya saja, dia menuturkan bahwa infrastruktur penyaluran gas untuk pasar domestik direncanakan baru mulai dibangun pada akhir 2025.Dia juga menggarisbawahi jadwal salur gas domestik itu bakal bergantung kepada pengerjaan infrastruktur migas yang kelak menghubungkan Blok Duyung dengan beberapa pembeli potensial di dalam negeri. Dengan total volume penjualan gas mencapai 293 triliun british thermal unit (Tbtu) dengan potensi penambahan mencapai ke level 392 Tbtu, setara dengan 71%—95% dari keseluruhan potensi 2C contingent resources sebanyak 413 Bcf.Penjualan tersebut pun nantinya bakal mengikuti harga yang bergulir di pasar global, seperti harga minyak mentah Brent. “Conrad akan menginformasikan kelanjutan dari negosiasi nota awal ini,” tulis manajemen. Di sisi lain, persoalan ekspor gas sempat menjadi problematika, meski Menteri ESDM Arifin Tasrif telah menegaskan pemerintah tidak berencana untuk menghentikan izin ekspor gas dari sejumlah lapangan migas yang dikelola kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).