Di tengah kondisi geopolitik dunia yang tengah memanas, para pemangku kepentingan di sektor energi dan sumber daya mineral tengah menghadapi tantangan yang tidak mudah khususnya dari sisi hulu minyak dan gas bumi. Produksi minyak mentah na­sio­nal yang tengah terjun bebas berdampak serius terhadap capaian lifting sepanjang tahun. Lebih lanjut, situasi ini membuat otoritas hulu minyak dan gas (migas) nasional khawatir capaian target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 bakal terganggu. Selama ini, muncul tiga masalah besar yang membuat kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tertatih-tatih untuk meningkatkan produksi minyak mentah ini. Pertama, titik awal produksi yang rendah. Kedua, unplanned shutdown di sejumlah lapangan minyak yang menjadi andalan lifting nasional, dan ketiga, mundurnya penyelesaian proyek sumber energi fosil ini. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), proyeksi lifting migas pada akhir tahun ini akan berada di kisaran 607.500 barel per hari (bopd) untuk minyak, dan 5.400 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) untuk gas. Adapun, target lifting minyak yang ditetapkan dalam APBN 2023 dipatok di level 600.000 bopd, sedangkan gas bumi sebesar 6.160 MMscfd. Kegiatan eksplorasi migas disadari sangat penting untuk mendapatkan tambahan cadangan dari hasil penemuan di lapangan baru yang masih segar. Pemerintah sangat gencar mendorong KKKS untuk mencari cadangan migas baru dan menerapkan teknologi enhance oil recovery (EOR) untuk lapangan tua. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah turut memberikan kemudahan berupa insentif yang dituangkan dalam beleid tentang kontrak bagi hasil kotor (gross split) jika menggunakan teknologi tinggi tersebut. Melalui EOR akan meningkatkan jumlah minyak mentah dari ladang migas mencapai 30% hingga 60%, lebih tinggi dibandingkan dengan pemanfaatan primary and secondary recovery.

Langkah pemerintah untuk menjaga ketahanan energi dan mengawali penghiliran migas demi transisi energi semakin nyata. Dimulainya operasi komersial (onstream) proyek strategis nasional (PSN) Tangguh Train 3 dan groundbreaking tiga proyek lain dari hulu migas dan turunannya menegaskan hal itu. Tangguh Train 3, yang akan menjadi penghasil gas bumi terbesar di Indonesia, diharapkan dapat berkontribusi signifikan untuk mendukung target nasional produksi gas 12 standar kaki kubik per hari pada 2030. Presiden Joko Widodo optimistis pengoperasian Train 3 dan pengembangan tiga proyek pengembangan Tangguh LNG akan mendukung daya tahan energi nasional. "Proyek ini akan meningkatkan kapasitas produksi tahunan Tangguh LNG menjadi 11,4 juta ton per tahunnya dan berkontribusi signifikan untuk mendukung target produksi gas pada tahun 2030," katanya di Teluk Bintuni, Papua Barat, Jumat (24/11). Proyek hulu migas dengan nilai investasi sebesar US$4,83 miliar atau setara Rp72,45 triliun itu berkapasitas 3,8 million tons per annum (MTPA). Alhasil, proyek gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat tersebut akan mampu meningkatkan produksi hingga 11,4 juta ton per tahun. Sementara itu, sederet proyek pada fase pengembangan selanjutnya dari Tangguh LNG juga mendukung upaya pemerintah untuk memenuhi pasokan gas nasional dan mencapai target emisi net zero emission pada 2060. Groundbreaking ketiga proyek itu yakni Ubadari Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) atau UCC; proyek penghiliran Blue Ammonia; dan Asap Kido Merah juga dilakukan secara langsung oleh Presiden. Di samping untuk memperpanjang usia lapangan gas, proyek pengembangan itu akan memanfaatkan teknologi penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon atau CCS untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di Tangguh dan berpotensi menerima serta menyimpan CO2 pihak ketiga. UCC misalnya akan menjadi CCS Hub pertama di Indonesia dengan potensi kapasitas penyimpanan CO2 hingga 1,8 gigaton. Selain menghasilkan tambahan produksi gas, proyek ini akan menginjeksikan sekitar 30 juta ton CO2 sampai 2035 ke reservoir yang ada.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan sejumlah fasilitas migas baru tersebut akan menjamin ketahanan energi bangsa dan pencapaian program transisi energi menuju NZE pada 2060. “Proyek-proyek penghiliran tersebut merepresentasikan ketangguhan atau daya tahan industri hulu migas Indonesia dalam menjalankan tugasnya di tengah dinamika dan tantangan baik yang bersifat global maupun nasional”, ujar Arifin. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto berharap Tangguh Train 3 bisa beroperasi dengan kapasitas penuh di awal Desember sehingga semakin memperkuat neraca gas nasional dan mendukung kebutuhan domestik. Di sisi lain, tambah Dwi, proyek Lapangan Gas Asap Kido Merah akan memproduksi cadangan gas guna memenuhi kebutuhan industri nasional. “AKM akan produksi 369 MMscfd. Dari total itu, 115 MMscfd dipakai pabrik Pupuk Kaltim di Fakfak, sedangkan yang 254 MMscfd dipakai untuk menambah produksi LNG di Teluk Bintuni juga. Ada tambahan produksi gas sampai 2030,” pungkasnya. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan beroperasinya Train 3 dan groundbreaking tiga proyek pengembangan di Tangguh LNG menunjukkan sejumlah katalis positif bagi daya tahan energi nasional.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mengajak para pelaku industri migas menyiapkan beragam program pengembangan masyarakat agar memberikan dampak positif yang lebih berkelanjutan. Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Rikky Rahmat Firdaus mengatakan bahwa selama beroperasi di wilayah Sumbagut, SKK Migas telah menyelenggarakan sejumlah program pengembangan masyarakat (PPM) di lima provinsi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah. Pengembangan UMKM menjadi salah satu materi PPM yang dilaksanakan di wilayah Sumbagut. Masyarakat difasilitasi pengembangan batik, kerajinan, hingga kuliner sesuai dengan potensinya. Sebagai bagian dari upaya mengajak para pelaku industri migas agar semakin giat mengembangkan program PPM, SKK Migas menggelar Forum Tanggung Jawab Sosial (TJS)/Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Industri Hulu Migas 2023. Forum ini menjadi wadah semua elemen berbagai ide dan inovasi tentang implementasi program pengembangan masyarakat (PPM). Menurut Rikky, Forum TJS menjadi ajang refleksi pelaku usaha di industri migas, sekaligus sebagai wadah mengimplementasikan aspirasi dari stakeholder agar program PPM terus berjalan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rikky melanjutkan, ada tiga milestone penting yang belum ada di tempat lain dan hanya dilakukan oleh SKK Migas - KKKS Wilayah Sumbagut. Ketiganya mencakup Forum Stakeholder - Northern Sumatra Forum, Karya Buku Etnografi “Dinamika Masyarakat” yang telah terbit untuk referensi sosial investor/praktisi migas, dan Penghargaan PPM Award bagi Program Unggulan dan CDO Terbaik.SKK Migas juga menggelar Anugerah Program Pengembangan Masyakarat Terbaik dalam Forum Tanggung Jawab Sosial (TJS)/Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Industri Hulu Migas 2023. Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Yanin Kholison, mengatakan bahwa praktik yang baik dan tidak baik dari program TJS harus disaring. Program yang baik dapat menjadi inspirasi dan percontohan, sedangkan yang kurang baik musti diperbaiki.Dalam Forum TJS/PPM Industri Hulu Migas 2023, SKK Migas juga menggelar agenda Photo dan Reels Competition. Lomba ini diikuti oleh 241 pendaftar, dengan total 216 peserta yang berpartisipasi melalui 456 karya yang dikumpulkan.

Emiten minyak dan gas (migas) dinilai masih punya prospek menarik seiring menghangatnya harga minyak dunia. Sejumlah emiten migas mengalami penurunan kinerja sepanjang per September 2023. Salah satunya disebabkan oleh penurunan harga jual. Namun, analis NH Korindo Sekuritas, Axell Ebenhaezer menilai, ada beberapa sentimen positif yang bisa mendorong kinerja emiten migas di kuaral IV-2023 dan awal tahun 2024. Selain konflik Timur-Tengah, faktor lain yang mendukung adalah The Fed yang menahan suku bunga. Juga  pernyataan pejabat The Fed bernada dovish, sebuah sentimen positif bagi harga migas. “Ditambah China, importir minyak terbesar,  mencoba mendorong perekonomiannya lewat insentif. Permintaan komoditas ini diprediksi naik stabil di kuartal IV-2023,” kata Axell. Kepala Riset Ciptadana Sekuritas, Arief Budiman memperkirakan, kinerja keuangan MEDC akan membaik di kuartal IV-2023. Mengingat rata-rata harga minyak mentah Brent per Oktober 2023 di level US$ 90 per barel dibandingkan kuartal III-2023 yang di kisaran US$ 86 per barel. Produksi tembaga AMMN diproyeksi naik 112% secara kuartalan dan produksi emas diperkirakan meningkat 178% secara kuartalan. MEDC juga telah meneken perjanjian menjual 32% hak partisipasi efektifnya di Blok 12W (ChimSao)  yang ditargetkan tuntas sebelum akhir 2023 dan bisa memberi untung bagi MEDC. Sementara untuk PT AKR Corporindo Tbk (AKRA), analis Samuel Sekuritas, Farras Farhan melihat adanya potensi peningkatan penjualan minyak bumi ke perusahaan pertambangan dan pabrik pengolahan alias smelter.

Kawasan Industri Kabil (KIK) yang berada di Kota Batam, Kepulauan Riau, fokus kepada para pebisnis penunjang minyak dan gas bumi sebagai pasar untuk menghuni area komersilnya.Manajemen KIK memandang bahwa prospek industri minyak dan gas bumi (migas)di Batam tengah bagus lantaran proyek besar dari Australia dan negara lainnya segera mampir ke kota ini. Oleh karena itu, Direktur Utama KIK Peter Vincent mengungkapkan bahwa pihaknya bakal fokus kepada industri penunjang migas. Dengan demikian, kinerja industri migas yang terus membaik akan mendorong pertumbuhan kawasan mereka. Upaya tersebut selaras dengan komitmen BP Batam yang tengah getol untuk menyiapkan infrastruktur pendukung, seperti pelebaran jalan utama, serta membangun Bandara Hang Nadim Batam, serta Pelabuhan Batu Ampar. Kawasan industri seluas 540 hektare dan berlokasi strategis di sepanjang pesisir timur Batam ini menjadi kawasan industri terbaik dengan segala fasilitas pendukung yang ada. Kepala BP Batam Muhammad Rudi pun mengapresiasi pencapaian KIK tersebut. Dia berharap agar seluruh elemen masyarakat ataupun pemangku kepentingan wajib menjaga situasi kondusif Kota Batam, sehingga nilai investasi bisa terus meningkat.

JAKARTA,ID-Emiten Group Bakrie, PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) mencatat laba neto yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 45,69 juta atau setara dengan Rp 711,53 miliar pada Januari-September 2023, naik 3,52% dibandingkan periode sama tahun lalu US$ 44,14 juta. Kenaikan laba bersih mempu dibukukan emiten migas tersebut. Ditengah penurunan pendapatan sepanjang sembilan bulan 2023. Manajemen Energi Mega Persada dalam laporan keuangan yang dipublikasikan (6/11/2023) mengungkapkan, pendapatan bersih perseroan turun 13,84% pada Januari-Spetember 2023 menjadi US$ 296,39 juta dari US$ 344 juta menjadi US$ 296,39 juta. pendapatan perseroan diperoleh  dari penjualan gas bumi yang sebesar US$ 213,07 juta, minyak mentah US$ 99,69 juta, dan US$ 3,81 juta dari jasa lainnya. Setelah dikurangi over lifting dan DMO yang sebesar US$ 20,18 juta, perseroan mengantongi total penjualan bersih US$ 296,39 juta. (Yetede)

Asa pemerintah untuk keluar dari persoalan tingginya subsidi yang dikeluarkan untuk liquefied petroleum gas atau LPG kembali tumbuh setelah ditemukannya lapangan minyak dan gas bumi yang kaya dengan kandungan propana serta butana. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi (SKK Migas) melaporkan setidaknya ada 12 lapangan minyak dan gas bumi atau migas di Tanah Air yang memiliki kandungan propana (C3) dan butana (C4) sebagai bahan baku LPG. Dengan jumlah kandungan di atas 4%, C3 dan C4 yang terkandung di lapangan migas tersebut dapat dimonetisasi untuk diproduksi menjadi LPG, dengan harapan bisa mengurangi impor yang selama ini juga membebani keuangan negara. Akan tetapi, Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf mengatakan, pihaknya masih menghitung jumlah pasti mengenai volume LPG yang bisa dihasilkan dari cadangan tersebut. Persoalan LPG memang kerap membuat pemerintah pusing, karena menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Impor dan subsidi yang dikeluarkan pemerintah pun tercatat terus menanjak dari tahun ke tahun. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun menyambut baik laporan SKK Migas terkait dengan temuan kandungan propana dan butana yang disebut-sebut bisa memproduksi LPG sebanyak 1,2 juta ton per tahun. Temuan tersebut menjadi harapan pemerintah untuk mengurangi impor LPG.

Selain diproduksi untuk memenuhi LPG bersubsidi, temuan tersebut juga bisa disalurkan kepada industri yang hingga kini masih memanfaatkan komoditas tersebut sebagai sumber energi, seperti Kilang Cilacap milik PT Pertamina (Persero). Lewat pemasangan pipa ke sejumlah kilang itu,kata Arifin, pemerintah dapat menghemat impor LPG sebanyak 400.000 ton setiap tahunnya. Sementara itu, target produksi LPG sepanjang 2020 hingga 2024 dipatok di angka konservatif sebesar 1,97 juta ton setiap tahunnya. Kementerian ESDM menyebutkan penurunan kapasitas pengolahan dan produksi LPG itu disebabkan karena berhentinya operasi kilang milik PT Yudistira Energi pada April 2021 lalu. Perusahaan pengolahan itu diketahui tidak melakukan perpanjangan izin usaha, karena tidak mendapat kepastian pasokan bahan baku gas bumi dari hulu. Pemerintah juga berencana untuk membagikan alat penanak nasi listrik atau rice cooker dengan tujuan mengurangi konsumsi LPG bersubsidi di tengah masyarakat. Program tersebut pun diklaim bisa menghemat hingga 9,7 juta tabung LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram per tahun. Program bagi-bagi rice cooker itu diatur lewat Peraturan Menteri ESDM No. 11/2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga. Sebagai turunannya telah diterbitkan pula Petunjuk Teknis Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik (AML) melalui Keputusan Menteri ESDM No. 548.K/TL.04/DJL.3/2023. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai belanja subsidi energi berpotensi ikut terkerek seiring dengan naiknya harga minyak mentah di pasar dunia pada paruh kedua tahun ini. Daymas Arangga, Direktur Eksekutif Energy Watch, mengatakan bahwa pemerintah harus segera menerapkan sistem distribusi LPG 3 kilogram yang lebih tepat sasaran agar subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa dirasakan oleh pihak yang benar-benar berhak.

Harga minyak dunia mulai kembali menanjak, setelah sempat turun ke kisaran US$ 80-US$ 81 per barel di akhir bulan lalu. Analis memproyeksi harga minyak masih mampu meningkat lantaran potensi lanjutan pengurangan produksi oleh OPEC+. Berdasarkan data Bloomberg, harga minyak WTI bertengger di level US$ 83,24 per barel pada Jumat (3/11), naik 0,92% dari sehari sebelumnya. Namun harga minyak masih lebih rendah dari Jumat pekan lalu yang ada di level US$ 85,54 per barel. Presiden Komisioner HFX International Berjangka, Sutopo Widodo mengatakan, minyak mentah berjangka WTI stabil di atas US$ 82 per barel pada akhir pekan. Namun minyak masih tertekan di tengah ketidakpastian prospek permintaan global. Investor juga terus memantau perkembangan geopolitik di Timur Tengah. "Minyak mentah diperkirakan diperdagangkan pada US$ 90 per barel pada akhir kuartal ini," ujar Sutopo, Jumat (3/11). Research & Development ICDX, Revandra Aritama mengatakan, ancaman eskalasi lebih lanjut konflik Israel - Hamas dapat meluas ke konflik regional. Konflik ini berpotensi mengganggu kestabilan di wilayah Timur Tengah yang memasok sekitar sepertiga kebutuhan minyak dunia. Di sisi lain, potensi kenaikan harga minyak juga dari pengetatan pasokan. Eksportir minyak terbesar, Arab Saudi kemungkinan memulai kembali perpanjangan pengurangan produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari hingga Desember 2023.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan, tren kenaikan harga minyak global akan mempengaruhi harga energi di dalam negeri. Kondisi ini bisa mengerek angka inflasi. Harga minyak mentah global sempat meyentuh level US$ 90 per barel pada Oktober 2023. Hal ini membuat pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di bulan yang sama. Misalnya, harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, sempat naik di kisaran 4% hingga 6%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini juga mengingatkan, tren kenaikan harga energi dunia ini perlu diwaspadai, terkait dengan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK). Menurut dia, imbas harga minyak yang mendidih akan terlihat dari pergerakan inflasi selama beberapa waktu ke depan. Namun, seberapa besar dampaknya terhadap inflasi, Pudji menegaskan ini akan bergantung dari langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencegahnya. Kabar baiknya, per 1 November 2023, Pertamina kembali menyesuaikan harga BBM nonsubsidi atau Pertamax Series dan Dex Series. Harga Pertamax turun menjadi Rp 13.400 per liter dari bulan Oktober 2023 yang sebesar Rp 14.000 per liter. Di sisi lain, pada awal perdagangan Kamis (2/11), harga minyak mentah Brent naik 1,1% menjadi US$ 82,52 per barel. Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik 1,1% menjadi US$ 81,3 per barel. Maklumlah, serangan Israel ke Palestina tak kunjung mereda. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengingatkan, risiko kenaikan harga minyak belum berhenti sampai di sini. Berdasarkan skenario terburuk Andry, eskalasi perang terus meningkat dan melibatkan negara besar produsen minyak. "Hal ini akan berpotensi menaikkan harga minyak dunia hingga di atas asumsi yang ditetapkan dalam APBN 2023," terang Andry. APBN 2023 mematok asumsi harga minyak mentah sebesar US$ 90 per barel. Senada, Ekonom Bank Danamon Irman Faiz mengatakan, bila konflik memanas dan menyebabkan harga minyak dunia melambung tinggi, mau tak mau pemerintah harus kembali melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas memburu calon pembeli gas alam cair yang belum terkontrak untuk jangka waktu hingga 10 tahun ke depan guna memastikan keseimbangan neraca gas nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat setidaknya masih ada 304,6 kargo gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) yang belum terkontrak pada 2030. Jumlah tersebut pun berpotensi meningkat seiring dengan banyaknya temuan gas di wilayah kerja minyak dan gas bumi atau migas yang ada di dalam negeri. Kurnia Chairi, Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas, mengatakan bahwa pihaknya akan menawarkan LNG yang belum terkontrak kepada pembeli potensial di dalam negeri, sebelum dilepas ke pasar. Kurnia meyakini pasar di dalam negeri bisa menyerap seluruh LNG yang belum terkontrak atau uncommitted cargo, mengingat sejumlah fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) bakal beroperasi dalam waktu dekat. SKK Migas juga bakal mendekati PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) terkait dengan kemungkinan untuk mengurangi kargo LNG yang belum terkontrak saat ini. Menurutnya, kedua perusahaan tambang itu bakal menyerap kargo LNG dengan jumlah signifikan melalui operasi smelter tembaga mulai pertengahan tahun depan. Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris SKK Migas Shinta Damayanti mengatakan bahwa besarnya uncommitted cargo LNG bisa jadi karena berasal dari lapangan migas yang baru terbukti dari kegiatan eksplorasi, dan belum masuk ke dalam lifting. Untuk diketahui, produksi LNG pada 2030 diperkirakan berada di level 432,6 kargo. Sementara itu, kontrak LNG domestik dan ekspor tidak banyak bergeser masing-masing di level 62 kargo dan 66 kargo. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji pun sempat mengatakan bahwa pemerintah terus meningkatkan serapan gas untuk kebutuhan industri di dalam negeri. Sementara itu, Pri Agung Rakhmanto, Founder & Advisor ReforMiner Institute, mengatakan bahwa melimpahnya pasokan LNG di pasar global membuat banyak komoditas tersebut belum mendapatkan kepastian pembeli. Hal itu harus ditindaklanjuti dengan melempar LNG ke pasar spot agar bisa segera mendapatkan kepastian pembeli. Di sisi lain, Kementerian Perindustrian menyebut belum optimalnya penerapan harga gas bumi tertentu berimpak kepada industri manufaktur nasional. Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan bahwa beberapa sektor industri yang seharusnya menerima harga gas bumi tertentu (HGBT) masih membeli gas dengan harga di atas US$6 per MMbtu, yang kemudian memicu penurunan daya saing produk.