Tekanan dan risiko ekonomi dalam negeri datang bertubi-tubi. Belum habis ditekan efek kenaikan harga beras dan pelemahan rupiah, kini harga minyak mentah di pasar dunia melesat lagi, sehingga harga bahan bakar minyak (BBM) bisa terkerek lagi. Pada perdagangan Jumat (29/9), harga minyak jenis WTI untuk kontrak November 2023 di level US$ 90,97 per barel. Bahkan dua hari sebelumnya sempat menyentuh posisi tertinggi dalam setahun terakhir, yakni US$ 93,68 per barel (lihat tabel). Ke depan, harga minyak dunia berpeluang naik terus akibat gangguan geopolitik maupun hambatan produksi. "Skenario terburuk, harga minyak akan sampai US$ 150 per barel jika Rusia benar-benar menghentikan pasokan BBM ke Eropa," kata Ibrahim Assuaibi, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, kemarin. Kenaikan harga minyak mentah berarti konsumen harus menanggung mahalnya harga BBM. Yang jelas, Pertamina menaikkan harga Pertamax series mulai 1 Oktober 2023. Harga Pertamax 92, misalnya, naik 1% dari Rp 13.850 per liter menjadi Rp 14.000 per liter. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mewanti-wanti efek kenaikan harga minyak terhadap APBN. Jika harga minyak melejit, anggaran subsidi yang harus digelontorkan pemerintah semakin besar. Adapun kenaikan harga beras bisa berefek ke inflasi. Setiap kenaikan 1% harga beras, kata Josua, akan menyumbang inflasi 0,03%-0,04%. Dus, "Pemerintah perlu konsisten menjaga daya beli masyarakat dan memitigasi potensi kenaikan inflasi sehingga konsumsi tetap solid," kata dia, kemarin. Direktur Riset Indef, Berly Martawardaya menyebutkan, untuk menjaga rupiah tetap aman, nilai ekspor harus tetap terjaga lebih tinggi dibanding impor. Selain itu, bisa juga mendorong capital inflow jika suku bunga Indonesia lebih tinggi dari bunga global. Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo tak menampik dinamika harga minyak dan tekanan kurs berdampak pada APBN. Namun, "Sejauh ini tetap terkendali," kata dia. 

Beragam pemanis dan janji perbaikan iklim investasi di industri hulu minyak dan gas bumi atau migas tidak langsung membuat kontraktor kontrak kerja sama memacu kegiatannya di Tanah Air. Setelah mempersoalkan keekonomian dan skema kontrak, kini investor juga meminta penyederhanaan syarat dan alur yang harus ditempuh untuk menggarap lapangan migas. Sterlalu panjang, sehingga memperlambat kepastian produksi. Padahal, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menginginkan investasi yang dikeluarkannya bisa segera kembali melalui bagian produksi yang diperolehnya. Permintaan itu pun sebenarnya sudah disampaikan oleh KKKS kepada pemerintah, karena di sejumlah negara lain sudah menerapkan penyederhanaan proses setelah plan of development (PoD) disetujui guna mempercepat realisasi produksi. Pemerintah pun menjanjikan Peraturan Presiden (Perpres) yang secara khusus mengatur percepatan perizinan pengusahaan industri hulu migas akan terbit dalam waktu dekat. Finalisasi beberapa ketentuan penting dalam beleid tersebut pun akan dituntaskan pada pekan ini. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan bahwa rancangan Perpres itu diharapkan dapat memangkas, serta menyederhanakan alur perizinan, pengadaan, hingga investasi hulu migas di dalam negeri yang saat ini dinilai terlalu panjang. Penyederhanaan alur itu sekaligus bakal menjadi instrumen non-fiskal yang ditempuh pemerintah untuk menarik minat investor di sisi industri hulu migas. Rencananya, kata Jodi, beberapa perizinan selepas penandatanganan kontrak bagi hasil atau production cost sharing (PSC) akan dipangkas. Misalnya pemerintah bakal menghapus perizinan untuk melakukan kegiatan eksplorasi selepas penandatanganan PSC atau sebelum PoD.

Di sisi lain, Perpres itu juga bakal mengamanatkan pengadaan barang dan jasa hulu migas melalui platform digital atau marketplace yang telah dibangun oleh SKK Migas. “Tujuan utama kami adalah agar melalui Perpres ini, kita dapat membangun iklim investasi di sektor hulu migas Indonesia yang lebih attractive dan competitive,” ucapnya. Deputi Dukungan Bisnis SKK M­­­­­igas Rudi Satwiko mengatakan bahwa lembaganya telah menjalin nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan kementerian atau badan usaha terkait lainnya untuk mempercepat proses perizinan dan pengadaan di beberapa blok migas. Sementara itu, Pri Agung Rakhmanto, Founder & Advisor ReforMiner Institute, mengatakan bahwa beberapa kali pembahasan teknologi dan keekonomian dari sebuah PoD yang diajukan terlalu detail dan sangat teknis, sehingga membuat prosesnya membutuhkan waktu panjang. Pri Agung juga melihat Hal yang sama juga terjadi dalam proses pengadaan hulu migas, di mana verifikasi teknis dan proses pengecekan sebelum persetujuan terkait dengan pengadaan membutuhkan waktu yang lama. Akibatnya, KKKS merasa alur investasi di Tanah Air masih terlalu panjang dan berliku. ExxonMobil, salah satu KKKS yang mengelola blok migas di Tanah Air pun sudah secara terbuka meminta pemerintah untuk menyederhanakan syarat serta alur pengadaan barang dan jasa setelah persetujuan PoD lapangan migas diperoleh.

Daya pikat investasi hulu minyak dan gas bumi Tanah Air kian memukau yang tecermin dari komitmen sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk terus berinvestasi melakukan kegiatan eksplorasi.Sejumlah raksasa migas global juga bersepakat mencapai target besar produksi minyak bumi 1 juta barel per hari (bph) dan gas 12 miliar standar kaki kubik per hari (Bscfd) pada 2030.Melalui penandatanganan Bali Commitment yang dilakukan dalam CEO Forum pada acara International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (21/9), para CEO KKKS juga berjanji untuk menyiapkan program kerja dan anggaran 2024 secara masif, agresif, dan efisien. Di mata para CEO perusahaan migas internasional dan nasional, Indonesia masih menjadi salah satu portofolio penting. Mulai dari perusahaan migas asal Italia, ENI, ExxonMobil (Amerika Serikat), Petroliam Nasional Berhad atau Petronas (Malaysia), Repsol SA (Spanyol), British Petroleum (Inggris), hingga PT Medco Energi Internasional Tbk., dan PT Pertamina (Persero) bakal jor-joran berinvestasi di sektor migas. Direktur ENI Muara Bakau BV, Roberto Daniele mengatakan keseriusan untuk berinvestasi lebih intensif pada sisi eksplorasi lapangan migas. Saat ini ENI bersama dengan PT Pertamina (Persero) telah menjalin kerja sama strategis untuk melakukan eksplorasi bersama di Blok Mahakam. Kerja sama itu diharapkan dapat menambah cadangan migas. Terlebih, Indonesia masih memiliki cadangan migas besar. Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, cadangan terbukti gas bumi Indonesia bahkan mencapai 41,62 triliun kaki kubik (TCF). Selain itu, Indonesia juga masih memiliki 68 cekungan potensial yang belum tereksplorasi.  “Indonesia memiliki semua segmen yang ExxonMobil mesti tawarkan. Kami punya upstream dan downstream seperti fuel, lubricant, chemicals, dan transisi energi. Dari seluruh affi liate Exxon di dunia, jarang ada semua segmen ada di satu tempat bersama, tapi Indonesia punya itu,” kata Presiden ExxonMobil Indonesia Carole Gall.  Sementara itu, Dwi Soetjipto, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), menegaskan Indonesia terus menawarkan peluang investasi di sektor migas dan siap untuk meningkatkan kebijakan fiskal dan memberikan berbagai insentif.

Pemerintah menawarkan sejumlah insentif dan fleksibilitas guna meningkatkan daya tarik investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi. Lewat sejumlah kemudahan itu, diharapkan semakin banyak investasi hulu migas yang masuk ke Indonesia, yang ujungnya akan menopang kemandirian energi nasional. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, Indonesia saat ini tengah fokus dalam mengeksplorasi cekungan migas. Apalagi, Indonesia masih menyimpan potensi besar terkait sumber daya migas di perut bumi. Sebab, dari 128 cekungan hidrokarbon yang tersebar di seluruh Indonesia, 68 di antaranya belum dieksplorasi. Menurut Arifin, mulai tahun ini, pemerintah akan semakin menggalakkan penambahan wilayah kerja migas baru setiap tahun. Para investor dapat berpartisipasi melalui proses penawaran wilayah kerja ataupun negosiasi langsung dengan pemerintah.

”Lelang ketiga (2023) akan diumumkan di konvensi ini untuk meraih lebih banyak investasi di sumber-sumber (migas) yang telah ditemukan,” kata Arifin pada hari kedua 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIOG) 2023 yang digelar SKK Migas, di Badung, Bali, Kamis (21/9). Sejumlah insentif dijanjikan pemerintah dalam penawaran sejumlah wilayah kerja baru. Hal itu antara lain peningkatan pembagian ekuitas antara pemerintah dan kontraktor, yang memungkinkan kontraktor mendapat bagian lebih dari 50 %. Selain itu, fleksibilitas opsi skema kontrak, cost recovery (biaya operasi yang dipulihkan) atau gross split (skema bagi hasil berdasarkan produksi bruto), untuk aktivitas konvensional ataupun nonkonvensional. Tawaran insentif lainnya adalah first tranche petroleum (FTP) atau produksi migas dalam satu tahun kalender yang porsinya dapat dibagi (shareable) sebesar 10 %. Kemudian, kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) dengan harga yang sepenuhnya mengacu harga minyak mentah Indonesia selama periode production sharing contract. (Yoga)

Persoalan keekonomian pengembangan wilayah kerja kembali menyelimuti industri hulu minyak dan gas bumi atau migas. Sejumlah kontraktor kontrak kerja sama meminta pemerintah melakukan perubahan kontrak agar sektor tersebut bisa melaju lebih kencang. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membeberkan bahwa sebagian pengembangan lapangan migas terkendala oleh persoalan keekonomian akibat rezim kontrak bagi hasil dengan skema gross split lama. Untuk diketahui, pemerintah tahun ini memang merevisi aturan mengenai gross split yang telah berlaku sejak 2018 menjadi new simplified gross split agar bisa mendorong pengembangan bisnis hulu migas menjadi lebih sederhana, cepat, kompetitif, efektif, dan akuntabel. Skema gross split baru itu memungkinkan KKKS mendapatkan bagi hasil dalam rentang 80%—90% sebelum pajak, sesuai dengan profil risiko lapangan migas yang digarap. Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan, sebagian besar lapangan migas yang menggunakan skema gross split lama adalah wilayah kerja pengembangan yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Energi.SKK Migas bersama Pertamina Hulu Energi pun terus melakukan diskusi ihwal tambahan insentif atau kemungkinan lain untuk mengubah kontrak bagi hasil itu menjadi cost recovery. Hanya saja, SKK Migas cenderung lebih berhati-hati untuk mengubah ketentuan kontrak bagi hasil tersebut. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Noor Arifin Muhammad mengatakan, lebih dari lima production sharing contract (PSC) mesti jalan di tempat lantaran terganjal isu keekonomian. Saat ini beberapa KKKS juga diketahui tengah mengajukan permohonan insentif tambahan, dan kemungkinan peralihan kontrak dari gross split lama menjadi cost recovery.Di sisi lain, Kementerian ESDM juga tengah memfinalisasi dua aturan yang mengatur PSC dan fasilitas perpajakan pada industri hulu migas, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/2017 dan PP No. 79/2010. Sementara itu, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan, yang menjadi persoalan dari skema bagi hasil di Indonesia adalah tidak mempromosikan kepastian pengembalian investasi.

Investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi kembali meningkat sejak 2021. Untuk mencapai target produksi pada 2030, dibutuhkan investasi 20 miliar USD per tahun. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) per semester I-2023, realisasi produksi siap jual atau lifting minyak sebesar 615.500 barel per hari atau di bawah target 618.700 barel per hari. Sementara salur gas sebesar 5.308 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) atau di bawah target 5.322 MMSCFD. Menkeu Sri Mul-yani dalam 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2023 yang digelar SKK Migas di Kabupaten Badung, Bali, Rabu (20/9) mengatakan, fiscal tools penting dalam mendukung industri hulu migas. Salah satu dampak adanya dukungan fiskal itu ialah peningkatan investasi hulu migas dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2021, nilai investasi di sektor tersebut mencapai 0,9 miliar USD. Kemudian, meningkat menjadi 12,1 miliar USD (2022) dan diharapkan mencapai 14,6 miliar USD (2023). Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menuturkan, target 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari pada 2030 dapat tercapai jika dilakukan aktivitas pengeboran yang agresif dan masif. Namun, untuk mengebor lebih dari 1.000 sumur pengembangan per tahun setelah 2025, akan dibutuhkan investasi lebih dari 20 miliar USD per tahun. Menurut dia, sejak tahun2020, daya tarik investasi hulu migas di Indonesia sebenarnya meningkat setelah didukung pemerintah melalui sistem fiskal yang lebih fleksibel. Misalnya, investor dibebaskan memilih skema cost recovery (biaya operasi yang dipulihkan) atau gross split (skema bagi hasil berdasarkan produksi bruto). Juga, dukungan lain yang dapat menurunkan risiko investasi. ”Namun, beberapa area masih memerlukan perbaikan, yaitu dalam aspek legal dan kontraktual serta penemuan cadangan raksasa (giant discovery),” kata Dwi. (Yoga)