Tingginya disparitas harga elpiji bersubsidi ukuran 3 kig, yakni antara harga eceran tertinggi dan harga di tingkat pengguna, menjadi sorotan. Untuk memperkecil disparitas tersebut, pemerintah akan menyiapkan pedoman penghitungan harga eceran tertinggi elpiji bersubsidi. Dengan demikian, daerah yang tingkat distribusinya relatif sulit dapat menetapkan harga eceran tertinggi (HET) elpiji bersubsidi sesuai kondisinya itu. Problem tersebut menjadi salah satu bahasan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dan PT Pertamina (Persero) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6).

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Ramson Siagian, mengatakan, kepentingan masyarakat harus diutamakan dalam penyaluran elpiji 3 kg. ”Di daerah, harganya kerap tinggi. (Sebab), sesudah dari agen (distribusi), lalu ke pangkalan, pengecer, dan seterusnya (harga menjadi mahal),” ujar Ramson. Tutuka, di sela-sela rapat itu, mengakui adanya kendala perbedaan yang terlampau jauh antara HET yang ditetapkan pemerintah daerah dan harga di pengguna akhir. ”Berdasarkan peraturan menteri, HET (elpiji 3 kg) ini ditentukan tiap-tiap pemda. Tapi, yang terjadi adalah end user membeli dengan harga melebihi HET itu.Tahun lalu, kami survei di Kotawaringin (Kalteng), harga (di pengguna) bisa sampai Rp 55.000. Jauh sekali dari (HET) Rp 18.000 atau Rp 20.000,” ujarnya. (Yoga)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Selasa (13/6/2023), mengatakan, proses akuisisi saham hak partisipasi Shell di proyek Kilang Gas Alam Cair (LNG) Abadi Blok Masela ditargetkan selesai akhir Juni 2023. Pengganti Shell, yang memiliki saham 35 % di Blok Masela, kemungkinan besar PT Pertamina dan Petronas. Keduanya akan membentuk konsorsium baru bersama Inpex Corporation sebagai pemegang saham 65 %. (Yoga)

Pekan lalu, Kementerian ESDM serta Komisi VII DPR sepakat mematok target produksi siap jual (lifting) minyak pada 2024 sebanyak 615.000-640.000 barel per hari. Dari sisi realisasi lifting, hingga 9 Juni 2023 sebanyak 608.773 barel per hari atau di bawah target APBN 2023 di 660.000 barel per hari. Realisasi tersebut menunjukkan tren menurun dalam beberapa tahun terakhir. Padahal, pada 2020 pemerintah telah mematok target produksi minyak sebanyak 1 juta barel per hari pada 2030. Artinya, waktu yang tersisa untuk mewujudkan target tersebut sekitar enam tahun saja. Sementara realisasi produksi dari tahun ke tahun semakin menjauhi target 1 juta barel per hari. Sumur-sumur minyak yang ada saat ini di Indonesia rata-rata berusia tua atau puluhan tahun dan telah melewati masa puncak produksi. Sumur sumur itu memang masih menghasilkan minyak, tetapi volumenya kian berkurang. Di samping itu, tak ada lagi penemuan cadangan baru minyak di Indonesia yang setidaknya mengandung potensi 500 juta barel setara minyak atau yang disebut sebagai penemuan besar.

Apabila kondisi tersebut tidak berubah, ketergantungan Indonesia pada impor minyak mentah dan impor BBM akan tetap tinggi. Dengan kemampuan produksi 600.000 barel per hari, impor minyak mentah dan BBM Indonesia masih besar lantaran konsumsi BBM nasional rata-rata 1,5 juta barel per hari. Kendati kampanye transisi energi semakin kencang belakangan ini, posisi minyak bumi sebagai energi fosil masih strategis. Minyak bumi adalah sumber energi utama yang digunakan di seluruh dunia. Sebagian besar transportasi dan industri bergantung pada minyak bumi sebagai bahan bakar. Birokrasi rumit dan masalah perizinan di Indonesia turut berkontribusi pada lambannya urusan eksekusi lapangan-lapangan migas yang ada. Masalah regulasi pun demikian. Persoalan lain adalah infrastruktur, seperti jaringan pipa, terminal, dan fasilitas pengolahan, yang masih terbatas di beberapa wilayah di Indonesia membatasi kemampuan untuk mengangkut dan mengolah minyak dan gas bumi secara efisien.  (Yoga)

Target lifting minyak bumi tahun 2024 diproyeksikan berkisar 615.000-640.000 barel per hari. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan target tahun 2023 yang sebesar 660.000 barel per hari. Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga, Selasa (6/6/2023), di Jakarta mengatakan, target lifting minyak bumi hingga 1 juta barel per hari pada 2030 tak akan pernah tercapai kalau Indonesia tidak serius dalam menemukan sumur-sumur baru melalui eksplorasi secara signifikan. (Yoga)

JAKARTA,ID-Pendapatan PT Pertamina (Persero) pada tahun 2022 tercatat US$ 84,89 miliar, merupakan pencapaian tertinggi dalam  sejarah perusahaan. Adapun laba bersih pada periode yang sama sebesar US$ 3,81 miliar, naik 85,9% dibanding 2021 yang senilai US$ 2,05 miliar. Unlock value lini bisnis Pertamina menjadi langkah stratgeis dalam  mencapai target laba pada tahun ini. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati berharap, dengan realisasi kinerja hingga April 2023 lalu, kinerja perseroan hingga akhir 2023 (yoy) naik 10% growth, tentu kita berharap kinerja 2023 lebih baik dari yang 2022. ujar Nicke dalam konperensi persnya pencapaian kinerja Pertamina Tahun Buku 2022 di Jakarta, Selasa (06-05-2023). "Kalau dikatakan bahwa kurs tinggi, kita pernah melalui, kita pernah melalui kurs tinggi juga di beberapa tahun tapi tidak. Kita ICP juga pernah diatas US$ 100 tapi pencapaiannya tidak demikian," ujarnya. Dia mengatakan, optimaslisasi biaaya yang dilakukan Pertamina  memberikan kontribusi yang besar pada kinerja perusahaan. "Dulu PIS pasar dalam negeri, sekarang 15% revenue pasar luar negeri. April 2023 year on year ada peningkatan kerja 10%, ini unaudited. (Yetede). 

JAKARTA,ID-Pendapatan PT Pertamina (Persero) pada tahun 2022 tercatat US$ 84,89 miliar, merupakan pencapaian tertinggi dalam  sejarah perusahaan. Adapun laba bersih pada periode yang sama sebesar US$ 3,81 miliar, naik 85,9% dibanding 2021 yang senilai US$ 2,05 miliar. Unlock value lini bisnis Pertamina menjadi langkah stratgeis dalam  mencapai target laba pada tahun ini. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati berharap, dengan realisasi kinerja hingga April 2023 lalu, kinerja perseroan hingga akhir 2023 (yoy) naik 10% growth, tentu kita berharap kinerja 2023 lebih baik dari yang 2022. ujar Nicke dalam konperensi persnya pencapaian kinerja Pertamina Tahun Buku 2022 di Jakarta, Selasa (06-05-2023). "Kalau dikatakan bahwa kurs tinggi, kita pernah melalui, kita pernah melalui kurs tinggi juga di beberapa tahun tapi tidak. Kita ICP juga pernah diatas US$ 100 tapi pencapaiannya tidak demikian," ujarnya. Dia mengatakan, optimaslisasi biaaya yang dilakukan Pertamina  memberikan kontribusi yang besar pada kinerja perusahaan. "Dulu PIS pasar dalam negeri, sekarang 15% revenue pasar luar negeri. April 2023 year on year ada peningkatan kerja 10%, ini unaudited. (Yetede). 

Lawatan Presiden Iran Ebrahim Raeisi ke Indonesia pada pekan lalu membangkitkan kembali minat PT Pertamina (Persero) untuk melakukan ekspansi blok minyak dan gas bumi atau migas di negara tersebut. Besarnya cadangan migas di Negeri Para Mullah membuat holding BUMN migas tergiur untuk mengeksploitasinya. Investasi di sektor migas menjadi salah satu topik yang dibicarakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Ebrahim Raeisi di Tanah Air, selain target peningkatan volume perdagangan menjadi US$20 miliar dalam beberapa waktu ke depan. Pertamina pun menyambut baik kesepakatan itu, dan berharap bisa melanjutkan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang sempat diteken pada 2016 ihwal rencana investasi perseroan untuk mengambil hak partisipasi mayoritas pengelolaan sejumlah blok migas yang dinilai prospektif. Apalagi, Pertamina juga sempat menyiapkan anggaran hingga US$1,5 miliar untuk pengelolaan Blok Mansouri selama 5 tahun. Hanya saja, finalisasi rencana akuisisi itu harus tertunda akibat sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat (AS) kepada Iran sejak 2018. 

“Bagi Pertamina tentu ini merupakan langkah yang sangat baik, khususnya apabila MoU sebelumnya bisa berlanjut, karena nantinya bisa berdampak ke lifting kita,” kata VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, Senin (29/5). Pertamina, kata Fadjar, masih menunggu pembahasan tingkat tinggi yang saat ini masih berlanjut terkait dengan rencana akuisisi kembali blok migas di Iran tersebut. Berdasarkan catatan Bisnis, total cadangan migas di Blok Ab-Teymour dan Mansouri diperkirakan mencapai 5 miliar barel minyak bumi. Kedua blok migas tersebut dalam tahap produksi, yakni 48.000 barel per hari (bph) untuk Ab-Teymour, dan 54.000 bph untuk Mansouri. Sementara itu, sejumlah pakar dan pemerhati energi meminta pemerintah untuk berhati-hati terkait dengan upaya membuka kembali rencana investasi di Blok Migas Mansouri, Iran. “Perhitungannya harus tepat, kita harus siap-siap kalau nanti kemudian AS benar-benar melakukan tindakan yang sifatnya tegas,” kata Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri saat dihubungi. Pakar Ekonomi Energi dan Perminyakan Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto menjelaskan bahwa dua blok migas yang sempat ditawarkan Pemerintah Iran lewat NIOC, yakni Blok Mansouri dan Ab-Teymour terbilang strategis untuk capaian lifting nasional.

Pengelolaan proyek hulu migas Blok Masela di Maluku belum menemui titik terang seiring alotnya negosiasi pelepasan hak partisipasi Shell, yang menjadi mitra Inpex di proyek itu. Situasi itu merugikan citra Indonesia. Perlu ada penyelesaian yang adil agar tak jadi preseden buruk bagi hulu migas di Indonesia. Pemerintah saat ini tengah mencari pengganti Shell, pemilik 35 % saham di Blok Masela bersama Inpex yang memiliki 65 5 saham, yang memutuskan hengkang pada 2020. PT Pertamina (Persero) pun menjadi calon kuat untuk membeli saham Shell tersebut, tetapi belum ada titik terang.Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta, Jumat (26/5) mengaku geram atas situasi saat ini. Pasalnya, dengan semakin mundurnya rencana pengelolaan Blok Masela, Indonesia yang dirugikan.

Pihaknya mengkaji kemungkinan blok itu dikembalikan ke negara dan dilelang ulang tahun depan. Arifin mengingatkan, dalam rencana pengembangan (plan of development/POD) lapangan yang disetujui pada 2019, ada persyaratan bahwa proyek harus berjalan dalam lima tahun. Apabila pada 2024 belum juga ada kejelasan, blok itu bisa kembali ke negara. Direktur Eksekutif Refor Miner Institute Komaidi Notonegoro, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (28/5), mengatakan, memang perlu dilihat hak dan kewajiban para pihak, termasuk Shell yang memiliki hak partisipasi. Pemerintah perlu memperhatikan bagaimana nasibnya ke depan. ”Kan (hak partisipasi) tidak mungkin hangus juga. Artinya, mereka harus juga mendapat pengembalian. Perlu ada penyelesaian yang fair dalam konteks bisnis, baik terhadap Shell maupun Inpex. Sebab, ini akan menjadi preseden untuk pengelolaan hulu migas di Indonesia,” ujar Komaidi. (Yoga)

JAKARTA, ID - Kenaikan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dari US$ 6/mmbtu menjadi US$ 6,3-6,5/mmbtu untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur berdampak negatif semakin menekan industri keramik. Apalagi, industri sudah dirugikan akibat kurangnya pasokan gas sehingga utilisasi pabrik tidak optimal. Pemerintah harus turun tangan untuk membantu keberlangsungan industri di dalam negeri. Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengatakan, berdasarkan Kepmen ESDM No 91.K/2023, HGBT naik dari US$ 6/mmbtu menjadi US$ 6,3-6,5/mmbtu untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. “Kenaikan HGBT ini di tengah melemahnya daya beli masyarakat, yang tentunya akan berdampak pada penjualan industri keramik dalam negeri. Oleh karena itu, kami mengharapkan atensi khusus dari pemerintah, bahwa kenaikan harga gas yang mulai berlaku pada 19 Mei 2023 harus disertai dengan perbaikan kelancaran pasokan gas,” kata Edy kepada Investor Daily, Jakarta, Jumat(26/05/2023). Dia mengungkapkan, selama kuartal I-2023, para pelaku industri keramik di wilayah Jawa Timur hanya mendapat Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) sebesar 65%. Kondisi tersebut mengakibatkan mereka harus membayar pemakaian gas di rentang US$ 6,3 6,5/mmbtu. “Untuk Jawa Timur, kenaikan HGBT menjadi US$ 6,32/mmbtu. Hal ini tentunya akan semakin memberatkan dan memengaruhi dayasaing jika masih dikenai pembatasan volume gas 65%, yang mana nanti mengakibatkan industri keramik harus membayar di rentang US$ 6,8-7/mmbtu. Sementara untuk Jawa Barat, harganya naik dari US$ 6/mmbtu ke US$ 6,5/mmbtu dan dikenai AGIT rata-rata di angka 90% pada kuartalI-2023,” ucap Edy. (Yetede)

Seperti tak putus dirundung malang, industri minyak dan gas nasional tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan. Belum lama bangkit dari wabah Covid-19 yang membuat hampir seluruh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mengerem investasi, kini para pelaku di industri ini tengah mencari kepastian pembeli gas bumi. Di tengah euforia pemanfaatan energi ramah lingkungan di seluruh dunia, gas bumi menjadi salah satu primadona. Di Indonesia, potensi gas bumi masih sangat besar dibandingkan dengan minyak mentah, dan batu bara. Hingga saat ini, cadangan gas di Indonesia masih cukup besar kendati tidak semua lapangan dapat mengulang sejarah yang digoreskan oleh Lapangan Arun. Potensi yang luar biasa dari sektor energi dan sumber daya mineral ini menjadi ladang besar untuk terus berkontribusi menambah pundi-pundi devisa negara. Sayangnya, di tengah euforia tersebut, justru muncul ketidakpastian pembeli gas bumi hasil produksi di hulu migas, khususnya dari kawasan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa). Begitu banyaknya lapangan gas yang berada di Jawa Timur membuat ketidakseimbangan antara pasokan dan serapan. Berdasarkan catatan Indonesian Petroleum Association (IPA), sepanjang 2022, surplus gas di Jabanusa telah mencapai 25%, dan diproyeksikan terus meningkat seiring dengan banyaknya proyek hulu migas yang dalam waktu dekat bakal berproduksi. Potensi penambahan produksi gas juga turut terjadi pada Lapangan Bukit Panjang di Blok Ketapang milik Petronas dan Blok Blora yang dikelola TIS Petroleum E&P Blora Pte Ltd. Kepastian itu disampaikan seiring dengan upaya kedua KKKS untuk mengamankan pembeli di sisi hilir migas pada saat ini. Penambahan produksi ini ditambah dari finalisasi ramp up dari proyek strategis nasional Jambaran Tiung Biru (JTB) dari 60% menjadi 100% kapasitas terpasang pada bulan depan.