MA melarang hakim dan aparat pengadilan mempertontonkan gaya hidup berlebihan menggunakan barang mewah dan mahal. MA akan melakukan profiling hakim dan aparat pengadilan, termasuk mereka dengan harta tak sepadan penghasilannya. Ketua MA, Sunarto menegaskan, Bawas MA berkewajiban melaporkan pada aparat penegak hukum bila menemukan hakim dan aparat pengadilan yang memiliki harta di luar kewajaran. ”Harapan saya, tak ada lagi aparatur pengadilan yang memarkir mobil mewah, diantar maupun diparkir. Kami sudah bekerja sama dengan jejaring sosial, kejar kalau ada aparatur pengadilan yang membawa mobil mewah ke kantor, memamerkan mobil mewahnya. Diantar setiap hari dengan mobil mewah, telusuri sampai ke rumahnya. Dan, laporkan ke Badan Pengawasan,” kata Sunarto dalam Pembekalan Administrasi dan Teknis Yudisial bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama di Lingkungan Peradilan Umum Wilayah Jakarta, di Gedung MA, Jumat (23/5).

Kebijakan pimpinan MA tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Umum MA No 4 Tahun 2025 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana Aparatur Peradilan Umum, yang ditujukan untuk pejabat di lingkungan peradilan umum, para hakim, serta pimpinan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama. MA juga akan mengevaluasi harta para hakim tanpa harus menunggu UU Perampasan Aset. MA bekerja sama dengan KPK yang sudah mengizinkan Bawas MA mengevaluasi isi laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang diserahkan hakimdan pejabat pengadilan.”Kalau memang hartanya tidak sepadan setelah dianalisis dengan pendapatannya, Badan Pengawasan berkewajiban untuk melapor ke penegak hukum,” kata Sunarto. Profil hakim tersebut akan menjadi dasar untuk promosi dan mutasi. Hakim tak berintegritas tak usah bermimpi mendapat promosi meskipun memiliki kapabilitas mumpuni. (Yoga)

Kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) kini semakin rumit dengan munculnya penyidikan dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) atas pemberian kredit oleh sejumlah bank pemerintah kepada Sritex, senilai total Rp 3,59 triliun. Kejagung menyatakan kredit tersebut diberikan secara melawan hukum, tanpa analisis risiko yang memadai dan tidak sesuai prosedur, meski Sritex hanya memiliki peringkat kredit BB-, bukan peringkat A yang disyaratkan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah membekukan sejumlah rekening dorman, yakni rekening bank yang sudah lama tidak aktif. Meski demikian, masyarakat yang terdampak masih dapat mengaktifkan kembali rekening tersebut dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. PPATK mengklaim, upaya pemblokiran rekening dorman tersebut ditujukan untuk kepentingan publik. Di sisi lain, langkah itu juga sekaligus sebagai antisipasi penyalahgunaan rekening untuk tindak pidana, seperti rekening penampung judi online. Kepala Biro Humas PPATK, Natsir Kongah menyampaikan, penghentian sementara atau pembekuan rekening pasif merupakan upaya untuk melindungi rekening masyarakat yang berstatus dorman. Dengan demikian, rekening tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

”Misalnya, dari risiko peretasan dan pelaku pidana, karena banyak nasabah tak sadar masih memiliki rekening dan terjadi jual beli rekening dorman sehingga ada potensi penggunaan rekening dorman untuk tindak pidana,” katanya, Senin (19/5). Sebuah rekening dinyatakan tidak aktif atau berstatus dorman ketika tak ada transaksi, seperti penyetoran, penarikan, transfer, atau pembayaran, dalam rekening itu selama jangka waktu tertentu. Biasanya, dalam rentang 6-12 bulan. PPATK membekukan rekening dorman sebagai upaya melindungi kepentingan dan hak publik. Dalam prosesnya, nasabah akan diberi tahu terlebih dahulu oleh pihak bank mengenai rekening yang tidak aktif, antara akan diteruskan atau ditutup secara permanen. Nasabah tetap memiliki hak penuh atas dana yang dimiliki. Nasabah juga dapat mengajukan permohonan reaktivasi melalui cabang setiap bank sesuai prosedur yang ditetapkan. (Yoga)

Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa pengerahan bantuan personel TNI untuk pengamanan kantor kejaksaan tidak memengaruhi independensi maupun proses penegakan hukum. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar, menjelaskan bahwa kerja sama ini justru menguntungkan Kejaksaan dari sisi keamanan dan telah berlangsung lama sejak dibentuknya Jaksa Agung Muda bidang Militer (Jampidmil). Ia juga menekankan bahwa perjanjian kerja sama (MoU) antara Kejaksaan dan TNI mengatur pertukaran informasi secara terbatas dan selektif. Meski demikian, sejumlah pihak dari koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan menyuarakan kekhawatiran bahwa keberadaan TNI dalam pengamanan institusi kejaksaan berpotensi mengganggu independensi penegakan hukum.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, memblokir sertifikat hak milik (SHM) tanah lansia bernama Tupon yang telah beralih ke pihak lain tanpa sepengetahuannya. Hal ini demi melindungi hak Tupon yang merasa tak pernah melepaskan tanah seluas 1.655 meter persegi itu kepada siapa pun. Pemblokiran itu disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Tri Harnanto, Selasa (29/4) di Bantul. Kasus yang menimpa Mbah Tupon menjadi perhatian publik beberapa hari terakhir. Tri mengatakan, SHM yang dipersoalkan bernomor 24451 seluas 1.655 meter persegi, di Dusun Ngentak, Desa Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Tanah itu milik Tupon (68), warga Dusun Ngentak, sekaligus tempat tinggalnya bersama keluarga. Namun, pada 2024, tanah itu beralih ke orang yang tak dikenal Tupon.

Tupon juga tidak merasa pernah menjual atau melepas tanah itu ke siapa pun. Namun, pada 2021, Tupon pernah menyetujui tawaran untuk memecah sertifikattanahnya itu menjadi empat bidang, untuk dirinya dan ketiga anaknya. Tawaran mengurus pemecahan sertifikat, menurut Heri Setiawan (30), putra sulung Tupon, datang dari seseorang berinisial B. B sebelumnya membeli sebagian tanah seluas 298 meter persegi milik Tupon pada 2020. Biaya pemecahan sertifikat itu, kata Heri, akan ditanggung B karena dia masih memiliki sisa utang pembelian tanah Rp 35 juta kepada Tupon. Namun, pada Maret 2024, petugas sebuah bank datang ke rumah Tupon dan menyebut tanah itu sudah beralih kepemilikan ke seseorang berinisial IF.

Tanah itu juga dalam proses lelang karena IF menjaminkan SHM tanah tersebut untuk pinjaman sebesar Rp 1,5 miliar, yang macet angsurannya. Tupon diduga diperdaya karena buta huruf dan pendengarannya sudah berkurang Tri mengatakan, pihaknya menempuh kebijakan untuk memblokir internal terhadap SHM itu. Artinya, SHM tersebut untuk sementara waktu tak dapat dialihkan atau statusnya dikunci hingga persoalan tersebut tuntas. Blokir internal ini untuk membantu Tupon agar haknya terkait tanah itu terlindungi sambil menunggu proses hukum yang dilakukan kepolisian. Tri mengatakan, pihaknya juga telah menyurati Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Ini agar lembaga yang berwenang dalam proses lelang tanah itu mencermati bahwa obyek tanah itu dalam sengketa. (Yoga)