Bukan hanya bagi Indonesia, tahun 2024 menjadi tahun politik global. Berdasarkan riset JP Morgan yang dirilis baru-baru ini, ada 27 negara yang menggelar pemilihan umum (pemilu) pada tahun depan. Pesta demokrasi ini bakal mempengaruhi psikologis pasar, karena tingkat ketidakpastian yang tinggi. Para pelaku pasar dan emiten lebih berhati-hati dan menahan diri untuk berekspansi. JP Morgan menyematkan peringkat overweight terhadap pasar Indonesia. Perusahaan jasa keuangan dari Amerika Serikat (AS)  memproyeksikan indeks MSCI Indonesia bisa naik 6% di tahun 2024. Tak hanya JP Morgan, Maybank Sekuritas juga memasang target yang optimistis pada pasar saham Indonesia. Hal ini didukung beberapa faktor makro dalam negeri yang dinilai kondusif. Pertama, pertumbuhan PDB Indonesia akan kuat tahun depan. Kedua, inflasi domestik masih bisa dijaga dengan baik. Ketiga, gelontoran belanja pemerintah akan mendorong aktivitas ekonomi pada kuartal III-2023 hingga kuartal I-2024. Head of Research Maybank Sekuritas, Jeffrosenberg Chen Lim menyarankan investor berhati-hati di semester I-2024. Terlebih pasar berpotensi bearish akibat perlambatan ekonomi global. Direktur Utama Kiwoom Sekuritas, Chang-kun Shin menilai, investor wait and see selama kampanye. Namun usai pemilihan presiden bursa saham berpotensi berfluktuasi. "Investor menunggu hingga presiden terpilih," katanya, Rabu (13/12). Head of Research Mirae Asset Sekuritas, Robertus Hardy memperkirakan, masih ada potensi peningkatan volatilitas IHSG di sisa 2023 hingga semester I-2024. Sepanjang 2023  hingga kemarin investor asing masih mencatatkan net sell sebesar Rp 16,7 triliun. Maybank Sekuritas memproyeksi, IHSG bisa tembus level 8.000. Dengan catatan, pemilu berjalan lancar dan presiden terpilih bisa menjaga lingkungan yang kondusif bagi investor. Untuk separuh pertama tahun depan, Maybank Sekuritas melihat MYOR dan HMSP bisa menjadi pilihan. Jika bank sentral menunjukkan sikap dovish, BSDE, CTRA, PWON dan SMRA bisa dilirik. Pada separuh kedua 2024, ada peluang permintaan logam efek pemulihan ekonomi China, berimbas ke MDKA dan INCO.

JAKARTA,ID- Pemerintah optimistis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat menjadi destinasi dari investasi besar dunia. Dalam perkembangan yang terjadi KEK menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia, ditunjuk dengan berbagai pencapaian KEK mulai dari penerapan hilirisasi, realisasi investasi, hingga  penambahan jumlah pelaku usaha dan penerapan tenaga kerja yang signifikan. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Plt Sekretrais Jenderal Dewan Nasional KEK Susiwijono Moegiarso mengatakan, 20 KEK yang beroperasi sudah  memberikan kontribusi dengan capaian investai secara kumulatif hingga kuartal ke IV-2023 sebesar Rp 167,2 triliun, dan membuka lapangan kerja sebanyak 113.038 orang secara kumulatif. "Dengan menguatkan kebijakan yang berlaku KEK yang menghadirkan kepastian kejelasan, dan kemudahan implementasi kebijakan, diharapkan bisa  meningkatkan kualitas iklim invetasi di KEK dan mendorong semakin banyaknya investor yang masuk ke KEK Indonesia, terutama penanaman modal asing," Jelas Susiwijono. (Yetede)

Investor menantikan keseriusan pemerintah terkait dengan pengembangan energi baru terbarukan agar merasa aman dalam menyalurkan pembiayaan dalam jumlah besar untuk membangun pembangkit listrik berbasis tenaga angin dan surya di Tanah Air.Dalam laporan bertajuk Understanding Barriers to Financing Solar and Wind Energy Project in Asia yang disusun oleh Ernst & Young diketahui bahwa banyak calon investor energi baru terbarukan (EBT) yang merasa bahwa pembuat kebijakan di Indonesia masih kurang serius mendukung pengembangan energi bersih.Gilles Pascual, Energy Transition and Climate Partner Ernst & Young Singapura mengatakan, harga listrik dari EBT bakal lebih kompetitif apabila Pemerintah Indonesia menyelesaikan berbagai hambatan struktural di sisi kebijakan, dan menyediakan lebih banyak proyek energi bersih di dalam negeri. Padahal, laporan Net Zero Pathways International Energy Agency menyebut Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitas tenaga surya dan angin hingga tiga kali lipat pada 2030.Di sisi lain, pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan ebragam regulasi yang bertujuan untuk mengakselerasi pengembangan EBT di Tanah Air.

JAKARTA,ID-Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai, hilirisasi termasuk sektor-sektor yang mengusung prinsip keberlanjutan menjadi kunci untuk mencapai  target investasi sebesar Rp 1.650 triliun pada 2024. "Ini merupakan arah kebijakan negara dalam mendorong pertumbuhan  ekonomi di atas 5%. Arah kebijakan pemerintah Indonesia ke depan dalam konteks investasi, akan fokus utamanya ke hilirisasi," tegas Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadahlia di jakarta. Langkah strategis untuk menarik investasi  itu adalah stabilitas politik, hukum, dan ekonomi, kebijakan yang adaptif dan progresif dalam perbaikan iklim investasi, potensi SDM, baik dari sisi ketersediaan  tenaga kerja maupun pasar, serta potensi hilirisasi sumber daya alam yang melimpah. (Yetede)

Pemerintah selangkah lebih dekat untuk mengamankan investasi dari Contemporary Amperex Technology Co. atau CATL untuk mengembangkan industri baterai kendaraan listrik terintegrasi. Direktur Utama Indonesia Battery Corporation Toto Nugroho mengatakan bahwa investasi yang diamankan dari salah satu produsen baterai terbesar dari China itu bakal berlaku dari sisi hulu di tambang hingga sisi paling hilir berupa ekosistem daur ulang baterai kendaraan berbasis setrum dengan nilai US$6 miliar.“Insyaallah akhir Desember investasi dari CATL dari hulu hingga hilir akan masuk. Nanti akan ada tanggal yang akan diumumkan,” katanya, Senin (11/12).CATL, lewat PT Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co, Ltd. atau CBL bakal tergabung bersama dengan Indonesia Battery Corporation ke dalam Proyek Dragon. Nantinya, alokasi investasi itu bakal diserap secara bertahap dalam kurun waktu 3—4 tahun sesuai dengan lini masa pengerjaan industri baterai kendaraan listrik tersebut.CBL juga diketahui telah menyelesaikan studi kelayakan bersama dengan IBC berkaitan dengan penghiliran nikel lanjutan di sisi pemurnian, prekursor, katoda, sel baterai, hingga tahap daur ulang. Negosiasi itu dilakukan di tengah target rampungnya pabrik baterai kendaraan listrik PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Februari tahun depan.“Yang bisa saya sampaikan dari LG, mereka akan bergerak dari sel baterai ke katoda. Untuk katoda,kami sedang negosiasi dengan mereka supaya bisa melakukan investasi di Batang,” ujarnya.Adapun, perkiraan investasi untuk proyek pabrik katoda itu mencapai di rentang US$600 juta—US$800 juta. Rencananya, investasi untuk pabrik katoda dari LG itu bakal dieksekusi Januari 2024 untuk mulai konstruksi awal. Adapun, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa CATL bakal mulai melakukan groundbreaking di Indonesia pada 2024.“Mereka [CATL] sudah mau melakukan groundbreaking pada Januari 2024,” katanya. Dalam perkembangan lain, produksi baterai dalam negeri menghadapi tantangan untuk dapat menembus pasar Amerika Serikat (AS).Negeri Paman Sam yang menjadi pasar global potensial untuk produk baterai Indonesia mengumumkan rencana untuk mengecualikan perusahaan asal China dalam penerimaan potongan pajak untuk investasi rantai pasok kendaraan listrik. Kemudian, Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau Inflation Reduction Act (IRA) mencakup subsidi hingga US$7.500 untuk setiap kendaraan dengan energi terbarukan atau new energy vehicle.Kedua beleid tersebut secara eksplisit telah mengecualikan Foreign Entity Of Concern (FEOC). Departemen Energi dan Departemen Keuangan AS mengonfi rmasi bahwa istilah tersebut akan berlaku untuk China, Rusia, Korea Utara, dan Iran.

Sistem daring yang diimplementasikan dalam perizinan investasi masih problematik. Banyak-nya jumlah pemerintah daerah (pemda) yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) lahan investasi menjadi pemicu sehingga pemerintah terpaksa kembali ke jalur konvensional alias luring. Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dari target 2.000 RDTR yang harus dipenuhi pada 2024, hingga saat ini baru tersedia 401 RDTR. Tak pelak, Indonesia pun menghadapi backlog RDTR sebanyak 1.599. Tidak adanya RDTR ini menyulitkan pemodal dalam mengajukan perizinan investasi. Apalagi, dari 401 RDTR tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA). Pemerintah pun terpaksa membentuk tim khusus yang terdiri atas Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta instansi terkait lainnya untuk memberikan layanan secara manual. Presiden Joko Widodo, dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023, Kamis (7/12), menekankan bahwa perizinan adalah aspek krusial dalam ekosistem investasi. Kepala Negara pun menginstruksikan kepada jajarannya baik di pusat maupun daerah segera melakukan perbaikan sehingga tidak menghambat aliran modal yang pada 2023 ditargetkan Ro1.400 triliun dan tahun depan Rp1.650 triliun. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan RDTR dan OSS memang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum dapat diurai. Sejalan dengan itu, perizinan secara manual disiagakan untuk tetap memberikan pelayanan kepada investor. Namun dia menegaskan skema ini adalah solusi jangka pendek. Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan apabila RDTR tersedia dan terintegrasi dengan OSS, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin investasi hanya satu hari dan gratis. Sementara itu, jika daerah tidak memiliki RDTR, KKPR dikeluarkan dengan mekanisme manual. Dengan begitu, proses perizinan harus diarahkan ke pemerintah pusat dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dikenai pungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beralasan lambatnya penerbitan RDTR disebabkan banyaknya sengketa batas wilayah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sementara itu, kalangan pengusaha memandang tanpa adanya RDTR realisasi investasi akan terhambat. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan tanpa RDTR pelaku usaha akan menunda realisasi investasi sehingga berdampak pada tidak adanya penciptaan lapangan kerja dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi.

JAKARTA,ID-Pemerintah menjadikan investasi  sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya menggenjot realisasi investasi harus dilakukan secara simultan mulai dari kementerian/lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah, dalam menjaga iklim investasi hingga mempermudah perizinan terhadap investor. Presiden Joko Widodo mengatakan, dengan gejolak perekonomian global yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi seperti konsumsi dan investasi  belum bisa berfungsi secara optimal untuk mendorong roda perekonomian. "Saat ini semua negara butuh investasi, karena jadi kunci pertumbuhan ekonomi. Sulit sekali, menaikkan konsumsi masyarakat dan ekspor, tetapi yang dikejar-kejar semua negara saat ini adalah investasi," Kata Presiden Jokowi. Upaya mendorong pertumbuhan investasi diharapkan dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja. (Yetede)

Pasar keuangan global diramal bergerak lebih fluktuatif tahun depan. Pasalnya, selain Indonesia dan Amerika Serikat (AS), setidaknya ada 38 negara lain, termasuk di Asia yang akan menggelar pemilihan umum (pemilu) di 2024. Tentu saja, pesta rakyat ini bakal mempengaruhi psikologis pasar karena tingkat ketidakpastian yang tinggi. Hal ini juga kerap membuat pelaku pasar dan emiten lebih berhati-hati dan menahan diri untuk berekspansi. Dus, perusahaan perbankan dan jasa keuangan asal Prancis Societe Generale SA (SocGen) pun mengutak-atik peringkat pasar negara-negara tersebut. Khusus Indonesia dan India peringkatnya dipangkas. Mengutip laporan Reuters, SocGen memangkas peringkat Indonesia menjadi underweight. Bank Eropa ini menilai prospek Indonesia masih akan lemah di tengah ketidakpastian politik. Sedangkan peringkat India dipangkas menjadi netral dari sebelumnya overweight. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus tak menampik kalau isu pemilu merupakan hal yang sensitif bagi masyarakat. Pasalnya, ekonomi yang kuat dan politik yang stabil menjadi salah satu kunci penting untuk mendorong ekonomi dalam negeri. Perhelatan lima tahunan ini memang biasanya berdampak pada pergerakan bursa saham. Sehingga, volatilitas IHSG akan tetap tinggi menjelang pemilu. Apalagi kalau melihat data Poltracking, tingkat elektabilitas ketiga pasangan calon tidak ada yang di atas 50%. Ini membuka peluang terjadinya putaran kedua. Head of Retail Research Sinarmas Sekuritas Ike Widiawati mengatakan, ketika putaran pemilihan umum semakin panjang, IHSG pun akan semakin lama untuk pulih. Sehingga, sebelum ada presiden baru yang terpilih, volatilitas IHSG akan tinggi. Namun, volatilitas itu hanya bersifat sementara. Robertus Hardy, Head of Research Mirae Asset Sekuritas juga menyebut, mulai akhir 2023 hingga semester I-2024, volatilitas pasar saham akan meningkat. Tiga sentimen utama penggerak IHSG adalah tensi geopolitik, suku bunga yang masih akan bertahan tinggi dan ketidakpastian politik karena pemilu. Menurut Robertus, sektor perbankan, telekomunikasi, otomotif dan barang konsumsi akan menjadi penopang IHSG di paruh kedua tahun depan. Dus, saham pilihannya adalah BBRI, BBCA, AMRT, HOKI, ACES, dan MAPI.