Jakarta – Pemerintah menyiapkan insentif perpajakan untuk mendorong investasi dan mempercepat pengembangan energi panas bumi atau geothermal di Indonesia. Kebijakan tersebut akan dibarengi dengan pembenahan regulasi menyusul masih besarnya potensi panas bumi nasional yang belum dimanfaatkan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia memiliki potensi panas bumi sekitar 23.202,77 megawatt (MW). Namun, kapasitas yang sudah terpasang baru mencapai sekitar 2.776,39 MW atau 11,6 persen dari total potensi tersebut. Artinya, sekitar 88,4 persen sumber daya panas bumi Indonesia masih belum tergarap.

Bahlil menyebut besarnya sumber daya tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia. Namun dari sisi kapasitas pembangkit yang telah beroperasi, Indonesia masih berada di posisi kedua secara global. Kondisi itu membuat pemerintah mendorong percepatan investasi agar besarnya potensi panas bumi dapat segera dikonversi menjadi sumber energi produktif.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah pemberian insentif perpajakan kepada pelaku usaha. Kebijakan tersebut muncul setelah pemerintah mengevaluasi keekonomian proyek panas bumi serta masukan dari pelaku industri terkait harga listrik yang dinilai belum cukup menarik untuk mendukung pengembangan proyek baru.

Bahlil mengatakan nilai keekonomian listrik panas bumi saat ini berada di kisaran 9,5 sen dolar AS per kilowatt hour (kWh). Namun, menurutnya, pelaku industri masih menilai tingkat tersebut belum memadai.

“Kita akan memberikan terobosan dengan insentif pajak,” kata Bahlil dalam Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Pemerintah belum merinci bentuk insentif perpajakan yang nantinya akan diberikan. Namun, kebijakan tersebut disiapkan bersamaan dengan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2017 mengenai panas bumi serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 mengenai percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik.

Revisi PP Nomor 7 Tahun 2017 antara lain diarahkan untuk memperbaiki pengaturan pemanfaatan tidak langsung panas bumi dan meningkatkan tingkat pengembalian investasi. Sementara itu, perubahan Perpres Nomor 112 Tahun 2022 ditujukan untuk mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan.

Langkah tersebut melanjutkan agenda pemerintah untuk mengatasi berbagai hambatan pengembangan panas bumi. Selain persoalan keekonomian, pemerintah menilai panjangnya proses regulasi dan perizinan turut memengaruhi kecepatan realisasi investasi.

Bahlil mengatakan evaluasi pemerintah menunjukkan masih terdapat hambatan dalam aturan meskipun sejumlah tahapan regulasi sebelumnya telah dipangkas. Karena itu, percepatan proyek panas bumi dinilai membutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah sebagai regulator dan pelaku usaha.

Di sisi lain, pemerintah meminta kemudahan dan insentif yang diberikan kepada industri diikuti dengan komitmen dari pemegang konsesi. Bahlil mengingatkan perusahaan yang telah memperoleh konsesi panas bumi agar segera merealisasikan proyek dan tidak menahan wilayah pengelolaan tanpa perkembangan yang jelas.

Menurut pemerintah, keterlambatan pengembangan panas bumi tidak hanya bersumber dari perizinan. Permohonan penghentian sementara serta perpanjangan izin secara berulang dari pengembang juga menjadi perhatian, terutama apabila keterlambatan disebabkan belum siapnya teknologi atau pembiayaan proyek.

Kejar Posisi Nomor Satu Dunia

Pemerintah menargetkan pengembangan panas bumi sebagai salah satu pilar untuk memperkuat ketahanan dan swasembada energi nasional. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah mendorong Indonesia menjadi produsen energi panas bumi terbesar dunia pada 2030.

Potensi panas bumi nasional tersebar di berbagai wilayah. Sumatera memiliki potensi sekitar 9.441 MW, disusul Jawa sekitar 7.588 MW, Sulawesi sekitar 3.006 MW, serta Nusa Tenggara sekitar 1.273 MW. Sejumlah wilayah lain seperti Kalimantan, Bali, Maluku dan Papua juga memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Pemerintah juga mulai mempercepat proyek baru. Dalam IIGCE 2026, pemerintah menyerahkan Izin Panas Bumi kepada PT PLN (Persero) untuk Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Ungaran dan kepada PT Telaga Rano Geothermal untuk WKP Telaga Ranu. Selain itu, pemerintah menyiapkan penawaran lima WKP dan tujuh Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) sepanjang 2026.

Secara keseluruhan, pipeline wilayah yang tengah disiapkan tersebut memiliki potensi pengembangan sekitar 392 MW dengan rencana investasi sekitar US$2,23 miliar. Lima WKP yang akan ditawarkan mencakup Danau Ranau, Hamiding, Songgoriti, Oka Ile Ange dan Gunung Sirung.

Pengembangan panas bumi ke depan juga tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan listrik. Pemerintah mulai mendorong konsep beyond geothermal atau geothermal economy, yakni pemanfaatan sumber daya panas bumi untuk aktivitas ekonomi lain. Contohnya meliputi pemanfaatan panas bumi untuk pengeringan kopi di Kamojang, pengolahan gula aren di Lahendong, hingga potensi ekstraksi mineral seperti litium dan silika dari proyek panas bumi Dieng.

Dengan pembenahan regulasi, pemberian insentif dan peningkatan keekonomian proyek, pemerintah berharap investasi panas bumi dapat bergerak lebih cepat. Namun, insentif tersebut sekaligus akan diikuti tuntutan kepada pengembang untuk mempercepat realisasi investasi sehingga potensi panas bumi Indonesia tidak hanya berhenti sebagai cadangan sumber daya, tetapi dapat berkontribusi nyata terhadap pasokan energi dan perekonomian nasional.

Jakarta – Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional menunjukkan tanda-tanda pemulihan sepanjang 2026. Selain mencatat pertumbuhan produksi yang lebih tinggi dibandingkan perekonomian nasional, investasi di sektor ini meningkat dan kinerja ekspor tetap membukukan surplus. Namun, derasnya pertumbuhan impor masih menjadi tantangan bagi industri tekstil dalam negeri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai industri tekstil dan pakaian jadi masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar. Sektor padat karya tersebut saat ini menyerap lebih dari 3,8 juta tenaga kerja dan tetap menjadi salah satu industri penting bagi perekonomian nasional.

“Meski beberapa perusahaan menghadapi tekanan, tetapi pada saat yang sama juga ada investasi baru dan ekspansi usaha,” kata Agus dalam keterangannya, Selasa, 18 Agustus 2026.

Kementerian Perindustrian dalam keterangan terbarunya menyebut nilai ekspor industri tekstil dan pakaian jadi mencapai sekitar US$4,85 miliar pada Semester I 2026. Namun, data perdagangan yang dipaparkan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) secara lebih rinci mencatat angka US$4,85 miliar tersebut sebagai realisasi Januari–Mei 2026, meningkat 1,57 persen dibandingkan US$4,77 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Di tengah pertumbuhan ekspor tersebut, impor TPT justru meningkat lebih cepat. Nilainya naik dari US$3,41 miliar pada Januari–Mei 2025 menjadi US$3,58 miliar pada periode yang sama tahun ini. Akibatnya, surplus perdagangan industri tekstil dan pakaian jadi menyusut dari sekitar US$1,37 miliar menjadi US$1,27 miliar.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pelaku industri. API menilai pertumbuhan impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor berpotensi menggerus daya saing produsen domestik apabila tidak disertai penguatan pasar dalam negeri serta pengawasan terhadap impor ilegal dan praktik perdagangan tidak sehat.

Pertumbuhan TPT Lampaui Ekonomi Nasional

Pemulihan industri tekstil juga terlihat dari pertumbuhan produksinya. Pada kuartal II 2026, industri tekstil dan pakaian jadi tercatat tumbuh 6,36 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen dan industri pengolahan nonmigas sebesar 5,32 persen.

Laju tersebut juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri TPT sebesar 4,35 persen pada kuartal II 2025. Dari kuartal sebelumnya, tren pertumbuhan juga menguat setelah sektor TPT tumbuh sekitar 4,86 persen pada tiga bulan pertama 2026.

Wakil Ketua Umum API Ian Syarif menilai pencapaian tersebut menunjukkan industri TPT masih memiliki daya tahan dan kesempatan untuk berekspansi setelah mengalami tekanan dalam beberapa tahun terakhir.

Optimisme pemerintah juga ditopang oleh Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juli 2026 yang berada pada level 53,10. Angka di atas 50 menunjukkan aktivitas industri secara umum masih berada pada fase ekspansi.

Investasi Capai Rp11,4 Triliun

Selain pertumbuhan produksi, arus investasi ke industri TPT ikut meningkat. Sepanjang Semester I 2026, nilai investasi industri tekstil dan pakaian jadi mencapai Rp11,40 triliun, naik 11,85 persen dibandingkan Rp10,19 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Investasi pada subsektor tekstil meningkat dari Rp6,05 triliun menjadi Rp6,78 triliun. Sementara investasi pada industri pakaian jadi naik dari Rp4,14 triliun menjadi Rp4,62 triliun. Investasi tersebut dinilai penting untuk menambah kapasitas produksi, melakukan modernisasi mesin, meningkatkan efisiensi energi, dan menyesuaikan proses produksi dengan standar keberlanjutan pasar global.

Masuknya modal baru juga mulai berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI) mencatat enam perusahaan yang merealisasikan investasi pada sejumlah proyek tekstil dan pakaian jadi di Jawa Tengah dan Jawa Barat sepanjang 2025 hingga Agustus 2026 memiliki nilai investasi yang diumumkan sekitar Rp2,7 triliun.

Proyek-proyek tersebut berpotensi menciptakan sekitar 9.000 hingga 9.800 lapangan kerja baru. Di antaranya pembangunan pabrik PT Xinhai Knitting Indonesia di Brebes yang diproyeksikan menyerap sekitar 6.000 tenaga kerja serta pengembangan kawasan manufaktur tekstil terintegrasi di Subang yang diperkirakan menciptakan 3.000–3.800 pekerjaan.

Selain itu, beroperasinya kembali fasilitas PT Wong Hang Bersaudara dan PT Akarsa Garment di Pemalang disebut telah memulihkan sekitar 1.500 kesempatan kerja yang sebelumnya terdampak penghentian operasional.

Pemerintah Dorong Modernisasi dan Ekspor

Untuk menjaga momentum pemulihan, pemerintah menjalankan sejumlah kebijakan mulai dari insentif investasi, program restrukturisasi, Kredit Industri Padat Karya (KIPK), pembiayaan ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), hingga penguatan kebijakan pengamanan perdagangan.

Pemerintah juga mendorong percepatan implementasi Making Indonesia 4.0, modernisasi mesin dan teknologi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penerapan Standar Industri Hijau. Menurut Kemenperin, aspek keberlanjutan kini semakin menentukan kemampuan produk tekstil Indonesia bersaing di pasar internasional karena pembeli global tidak hanya menilai produk akhir, tetapi juga proses produksinya.

Peluang ekspor juga diharapkan semakin terbuka melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional. Salah satunya Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), yang kesepakatan substansialnya telah diumumkan Indonesia dan Uni Eropa pada September 2025. Kesepakatan tersebut membuka peluang penghapusan atau penurunan tarif terhadap sebagian besar perdagangan barang kedua pihak dan dipandang dapat memperluas akses produk Indonesia ke pasar Eropa.

API menilai akses pasar ke Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara mitra lainnya perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan pesanan ekspor industri TPT. Namun, perluasan pasar ekspor tetap perlu berjalan beriringan dengan penguatan pasar domestik.

Impor Masih Jadi Tantangan

Meski indikator pertumbuhan dan investasi membaik, pemulihan industri tekstil nasional belum merata. Sejumlah perusahaan masih menghadapi tekanan pasar, sementara pelaku industri menyoroti biaya produksi, ketersediaan bahan baku, harga energi, produktivitas, akses pembiayaan, serta persaingan dengan barang impor sebagai persoalan yang perlu diselesaikan.

API juga mengingatkan bahwa menyempitnya surplus perdagangan menunjukkan penguatan ekspor saja belum cukup. Kenaikan impor dari US$3,41 miliar menjadi US$3,58 miliar pada Januari–Mei 2026 menunjukkan produsen dalam negeri masih menghadapi persaingan yang semakin ketat di pasar domestik.

Karena itu, momentum pertumbuhan 2026 menjadi titik penting bagi industri TPT. Peningkatan produksi dan investasi menunjukkan industri tekstil nasional masih memiliki daya tarik dan potensi ekspansi, tetapi keberlanjutan pemulihannya akan sangat bergantung pada kemampuan meningkatkan produktivitas, memperluas pasar ekspor, melakukan modernisasi serta menjaga pasar domestik dari praktik perdagangan yang merugikan industri dalam negeri.

Jakarta – Bisnis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell di Indonesia memasuki babak baru. SEFAS Group menyepakati rencana akuisisi 100% kepemilikan bisnis SPBU Shell di Indonesia, setelah sebelumnya proses pengalihan bisnis tersebut direncanakan melibatkan perusahaan patungan antara SEFAS Group dan Citadel Pacific Limited.

Berdasarkan perkembangan terbaru pada Rabu, 19 Agustus 2026, SEFAS akan melanjutkan proses pengambilalihan kepemilikan penuh atas bisnis SPBU tersebut. Penyelesaian transaksi ditargetkan berlangsung pada tahun ini, dengan tetap bergantung pada persetujuan regulator serta pemenuhan persyaratan transaksi lainnya.

CEO SEFAS Group Ricky Roesli mengatakan langkah tersebut menjadi kelanjutan pengembangan bisnis perusahaan yang selama ini telah lama bermitra dengan Shell, khususnya sebagai distributor pelumas Shell di Indonesia.

“Sebagai distributor pelumas Shell terbesar di Indonesia, SEFAS bangga dapat mengambil langkah bisnis berikutnya,” kata Ricky dalam keterangan perusahaan, Rabu (19/8/2026).

Menurut Ricky, kepemilikan lokal diharapkan menjadi fondasi bagi pengembangan bisnis ritel energi SEFAS ke depan. Perusahaan menargetkan pembangunan bisnis ritel energi yang tepercaya dan berkelanjutan sekaligus mendukung kebutuhan energi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selama proses pengalihan, SEFAS juga memprioritaskan kelancaran transisi serta keberlangsungan kegiatan operasional secara aman dan andal.

Presiden Direktur Shell Indonesia Andri Pratiwa menilai SEFAS bukan merupakan mitra baru bagi Shell. Hubungan bisnis kedua perusahaan telah berlangsung lama, sementara SEFAS dinilai memiliki pemahaman terhadap pasar Indonesia, kebutuhan konsumen, serta jaringan lokal yang dapat mendukung pengembangan bisnis selanjutnya.

Berubah dari Rencana Awal Bersama Citadel Pacific

Akuisisi penuh oleh SEFAS menjadi perkembangan baru dari rencana pengalihan bisnis SPBU Shell yang pertama kali diumumkan pada 23 Mei 2025.

Ketika itu, Shell Indonesia menyatakan calon pembeli bisnis SPBU adalah perusahaan patungan baru yang dibentuk oleh Citadel Pacific Limited dan SEFAS Group. Rencana tersebut mencakup jaringan SPBU Shell beserta kegiatan pasokan dan distribusi BBM, sedangkan bisnis pelumas Shell tidak termasuk dalam transaksi.

Bahkan hingga Februari 2026, Shell masih menyatakan proses pengalihan kepemilikan kepada Citadel Pacific dan SEFAS sedang dalam penyelesaian. Shell ketika itu menyebut seluruh pihak tetap berkomitmen terhadap transaksi dan menargetkan prosesnya selesai pada 2026, dengan tetap menunggu berbagai persetujuan sesuai ketentuan di Indonesia.

Namun, perkembangan terbaru pada Agustus 2026 menunjukkan struktur transaksi berubah menjadi akuisisi 100% oleh SEFAS Group. Sampai saat ini belum terdapat penjelasan publik yang terperinci mengenai perubahan posisi Citadel Pacific Limited dari struktur transaksi yang sebelumnya diumumkan.

Sekitar 200 SPBU dan Terminal BBM

Bisnis yang dialihkan Shell bukan merupakan jaringan yang kecil. Berdasarkan keterangan resmi Shell ketika mengumumkan transaksi pada 2025, bisnis SPBU perusahaan di Indonesia mencakup sekitar 200 lokasi, dengan lebih dari 160 SPBU dimiliki langsung oleh perusahaan. Shell juga memiliki terminal BBM di Gresik, Jawa Timur.

Citadel Pacific sebelumnya dipilih sebagai salah satu mitra transaksi karena telah memiliki pengalaman mengelola bisnis dengan lisensi merek Shell di sejumlah wilayah Asia Pasifik, termasuk Guam, Saipan, Palau, Makau, dan Hong Kong. Sementara SEFAS memiliki hubungan panjang dengan Shell dari sisi distribusi pelumas di Indonesia.

SEFAS sendiri berawal dari PT Sefas Pelindotama yang berdiri pada 1997 sebagai distributor resmi pelumas Shell Indonesia. Bisnisnya kemudian berkembang dari Balikpapan ke sejumlah kawasan industri dan pertambangan di Kalimantan serta wilayah lain di Indonesia. Grup tersebut kini memiliki sejumlah entitas yang bergerak dalam distribusi pelumas, produk kelautan, coolant, hingga penyediaan solar untuk industri.

Merek Shell Tidak Hilang dari Indonesia

Pengalihan kepemilikan SPBU tidak berarti merek Shell akan menghilang dari Indonesia.

SEFAS menyatakan merek Shell tetap akan digunakan pada jaringan SPBU setelah pengalihan karena perusahaan memperoleh hak penggunaan merek melalui mekanisme lisensi. Dengan demikian, perubahan terutama terjadi pada kepemilikan dan pengelolaan bisnis ritel, sementara identitas Shell tetap dipertahankan pada jaringan SPBU.

Skema tersebut sejak awal telah menjadi bagian dari rencana divestasi Shell. Dalam pengumuman pada 2025, Shell menyatakan mereknya akan tetap berada di Indonesia melalui perjanjian lisensi, sementara produk BBM tetap disediakan melalui Shell.

Adapun bisnis pelumas tidak masuk dalam pengalihan bisnis SPBU. Shell sebelumnya menegaskan Indonesia masih menjadi salah satu pasar pertumbuhan utama untuk bisnis pelumas. Perusahaan memiliki fasilitas produksi pelumas berkapasitas hingga 300 juta liter per tahun dan telah mengembangkan fasilitas manufaktur gemuk di Marunda.

Dengan demikian, transaksi tersebut lebih tepat dipandang sebagai perubahan model kehadiran Shell di bisnis ritel BBM Indonesia, bukan keluarnya merek Shell secara keseluruhan dari pasar Indonesia. Di satu sisi, kepemilikan dan pengelolaan jaringan SPBU beralih kepada perusahaan lokal, SEFAS Group. Di sisi lain, merek Shell tetap dipertahankan melalui skema lisensi.

Nilai transaksi pengambilalihan bisnis SPBU tersebut sejauh ini belum diumumkan kepada publik.

 

Jakarta -- Di tengah narasi pesimisme yang kerap membayangi prospek ekonomi global, Indonesia justru mengirimkan sinyal yang sangat positif. Kinerja penerimaan pajak nasional pada Triwulan I 2026 mencatatkan lonjakan yang luar biasa, tumbuh 20,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) mencapai Rp394,8 triliun. Angka yang fantastis ini bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan indikator paling sahih bahwa roda ekonomi di sektor riil sedang berputar dengan sangat kencang.

Penerimaan pajak sering kali diibaratkan sebagai termometer kesehatan ekonomi suatu negara. Ketika penerimaan pajak melonjak, itu berarti aktivitas bisnis, konsumsi masyarakat, dan investasi sedang berada dalam fase ekspansi. Realisasi pajak sebesar Rp394,8 triliun ini telah memenuhi 16,7 persen dari total target APBN 2026, sebuah awalan yang sangat menjanjikan untuk mengamankan pembiayaan pembangunan sepanjang tahun.

Kementerian Keuangan patut mendapat apresiasi atas kinerja gemilang ini. Lonjakan penerimaan pajak ini didorong oleh pertumbuhan yang solid di hampir semua jenis pajak utama. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menjadi bintang utama dengan mencatatkan pertumbuhan meroket hingga 57,7 persen, menyumbang Rp155,6 triliun ke kas negara.

Lonjakan PPN dan PPnBM ini adalah cerminan langsung dari kuatnya daya beli dan tingginya tingkat konsumsi masyarakat. Ketika masyarakat berbelanja lebih banyak, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun barang sekunder, penerimaan PPN otomatis akan terkerek naik. Hal ini sejalan dengan data pertumbuhan ekonomi kuartal pertama yang ditopang kuat oleh konsumsi rumah tangga.

Selain itu, Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan PPh 21 juga mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 15,8 persen menjadi Rp61,3 triliun. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan tingkat pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja yang lebih baik di sektor formal. Sementara itu, PPh Badan yang mencerminkan keuntungan perusahaan juga tumbuh positif 5,4 persen menjadi Rp43,3 triliun, menandakan bahwa dunia usaha masih mampu mencetak laba di tengah tantangan global.

Jika dibedah berdasarkan sektor usaha, mayoritas sektor utama penyumbang pajak mencatatkan pertumbuhan yang sangat menggembirakan. Sektor Perdagangan, yang berkontribusi 26,2 persen terhadap total penerimaan, mencatatkan pertumbuhan neto yang fantastis sebesar 59,9 persen. Lonjakan ini dipengaruhi oleh tingginya aktivitas perdagangan besar BBM dan tren belanja online (e-commerce) yang semakin masif di masyarakat.

Sektor Industri Pengolahan (manufaktur) yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional juga tidak mau kalah. Sektor yang menyumbang 21,3 persen penerimaan pajak ini tumbuh double digit sebesar 11,5 persen secara neto. Pertumbuhan ini ditopang kuat oleh subsektor industri pengolahan tembakau dan industri barang kimia lainnya, yang menunjukkan adanya peningkatan penjualan dan ekspansi lini bisnis.

Sektor Keuangan dan Asuransi turut memberikan kontribusi positif dengan pertumbuhan neto 7,6 persen, didorong oleh aktivitas penunjang jasa keuangan yang semakin bergairah. Bahkan, sektor Pertambangan yang kerap fluktuatif akibat harga komoditas global, masih mampu mencatatkan pertumbuhan neto 6,3 persen, ditopang oleh kinerja sektor pertambangan minyak dan gas.

Di balik angka-angka yang memukau ini, terdapat faktor fundamental lain yang tidak boleh dilupakan: reformasi administrasi perpajakan. Peningkatan penerimaan pajak yang kuat ini juga dipengaruhi oleh semakin baiknya implementasi sistem inti administrasi perpajakan (Coretax). Sistem yang modern dan terintegrasi ini telah berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis pemajakan, dan menutup celah-celah kebocoran penerimaan negara.

Kinerja penerimaan pajak yang meroket ini memberikan ruang fiskal yang sangat lega bagi pemerintah. Dengan kas negara yang terisi penuh, pemerintah memiliki amunisi yang cukup untuk mengeksekusi berbagai program prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan jaring pengaman sosial bagi masyarakat rentan.

Keberhasilan ini membuktikan bahwa strategi Kementerian Keuangan dalam mengelola sisi penerimaan negara telah berjalan di jalur yang tepat. APBN yang sehat, yang ditopang oleh penerimaan pajak yang kuat dan mandiri, adalah kunci utama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Dengan momentum positif di kuartal pertama ini, optimisme bahwa target penerimaan negara tahun 2026 akan tercapai—bahkan terlampaui—menjadi sangat realistis.

Ke depan, Kementerian Keuangan akan terus fokus pada upaya-upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dan perluasan basis pemajakan. Dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang terdaftar dalam sistem perpajakan dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak, potensi penerimaan pajak masih sangat besar. Investasi dalam teknologi dan infrastruktur perpajakan modern akan terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang seharusnya masuk ke kas negara tidak terlewatkan. Dengan demikian, pertumbuhan penerimaan pajak yang solid akan terus menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Referensi:

[1]: "Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). Publikasi Web Konpers APBN Kita (Mei 2026). Jakarta: Kementerian Keuangan."

 

Jakarta -- Di tengah dinamika pasar keuangan global yang kerap bergejolak akibat ketidakpastian arah kebijakan moneter negara maju, Indonesia justru tampil sebagai oase yang menjanjikan. Kepercayaan investor global terhadap fundamental ekonomi Ibu Pertiwi terbukti semakin menguat. Hal ini tercermin dari derasnya arus modal asing (capital inflow) yang kembali membanjiri pasar keuangan domestik pada awal tahun 2026.

Data terbaru menunjukkan bahwa hingga 30 April 2026, akumulasi aliran masuk modal asing telah mencapai angka yang fantastis, yakni Rp10,4 triliun. Menariknya, momentum pembalikan arus modal ini terjadi sangat masif di bulan April, di mana tercatat inflow sebesar Rp38,5 triliun hanya dalam kurun waktu satu bulan. Derasnya aliran dana segar ini menjadi sinyal kuat bahwa investor asing melihat prospek cerah pada instrumen investasi di Indonesia.

Instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) menjadi primadona utama yang memikat hati para pemodal asing. Sepanjang tahun berjalan hingga April, SRBI berhasil mencatatkan inflow jumbo sebesar Rp72,0 triliun, dengan Rp42,2 triliun di antaranya masuk pada bulan April saja. Selain itu, instrumen Surat Berharga Negara (SBN) juga mulai menunjukkan tajinya dengan mencatatkan inflow sebesar Rp13,4 triliun di bulan April, membalikkan tren outflow yang sempat terjadi di bulan-bulan sebelumnya.

Kembalinya arus modal asing ini bukanlah sebuah kebetulan semata. Ini adalah buah manis dari kerja keras pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, yang bersinergi erat dengan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang solid telah berhasil menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan market confidence secara signifikan.

Dari sisi fiskal, pengelolaan APBN yang prudent dan terukur telah memberikan kepastian bagi investor. Defisit yang terkendali dan rasio utang yang aman membuat risiko investasi di Indonesia (country risk) tetap terkelola dengan sangat baik. Hal ini tercermin dari pergerakan yield SBN 10 tahun yang tetap stabil di kisaran 6,76 persen, lebih rendah dari asumsi APBN yang dipatok 6,9 persen. Spread yield antara SBN dan US Treasury juga terjaga, menunjukkan daya tarik imbal hasil investasi di Indonesia yang masih sangat kompetitif.

Sementara itu, dari sisi moneter, Bank Indonesia terus memperkuat transmisi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor riil. Sinergi ini semakin nyata dengan langkah strategis pemerintah menempatkan dana di Bank Himbara dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Penempatan dana ini terbukti efektif mendorong penurunan suku bunga perbankan, baik suku bunga deposito maupun suku bunga kredit.

Data menunjukkan bahwa suku bunga kredit tertimbang perbankan telah menurun secara konsisten hingga menyentuh level 9,20 persen. Penurunan suku bunga ini menjadi angin segar bagi dunia usaha, karena biaya pinjaman (cost of fund) menjadi lebih murah. Dampak positifnya langsung terlihat pada pertumbuhan kredit perbankan yang melesat hingga 9,5 persen pada Maret 2026.

Pertumbuhan kredit yang kuat ini menjadi bahan bakar utama bagi sektor riil untuk melakukan ekspansi bisnis, meningkatkan kapasitas produksi, dan pada akhirnya menciptakan lapangan kerja baru. Likuiditas perekonomian (M0) juga terpantau tumbuh tinggi sebesar 18,8 persen pada pertengahan April 2026, memastikan ketersediaan dana yang memadai untuk memutar roda ekonomi.

Meskipun pasar saham sempat mencatatkan outflow sebesar Rp49,9 triliun hingga April, hal tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh transaksi negosiasi korporasi berskala besar pada bulan Maret, bukan karena memburuknya fundamental ekonomi. Secara keseluruhan, neraca aliran modal asing tetap positif dan memberikan dukungan kuat bagi stabilitas nilai tukar Rupiah.

Pelemahan Rupiah yang sempat terjadi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti eskalasi geopolitik dan arah kebijakan moneter global. Namun, dibandingkan dengan mata uang negara-negara peers, depresiasi Rupiah masih tergolong moderat dan sangat terkendali.

Ke depan, dengan fundamental makroekonomi yang kokoh, inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekonomi yang impresif di angka 5,61 persen, Indonesia memiliki daya tarik yang tak terbantahkan di mata investor global. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang terus diperkuat akan menjadi jangkar stabilitas, memastikan bahwa arus modal asing yang masuk tidak hanya bersifat jangka pendek (hot money), tetapi juga investasi jangka panjang yang produktif. Optimisme ini sangat beralasan, membawa harapan baru bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dan berkelanjutan.

Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus menjaga sinergi kebijakan yang telah terbukti efektif ini. Dengan terus memperkuat transmisi kredit ke sektor riil dan memastikan bahwa likuiditas perekonomian tetap terjaga, momentum pertumbuhan ekonomi akan terus berlanjut. Investor asing yang telah merasakan manfaat dari investasi mereka di Indonesia akan terus mempercayai pasar keuangan domestik, menciptakan lingkaran positif yang menguntungkan bagi semua pihak. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya akan menjadi tujuan investasi yang menarik, tetapi juga mitra ekonomi yang dapat diandalkan dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berubah.

Referensi:

[1]: "Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). Publikasi Web Konpers APBN Kita (Mei 2026). Jakarta: Kementerian Keuangan."

 

Ringkasan Ramalan Permintaan Emas Dunia untuk Sisa 2026 menunjukkan peluang ATH baru. Tren investasi emas fisik masih kuat meskipun sedikit volatil. World Gold Council melaporkan pertumbuhan moderat pada kuartal pertama 2026. Investor terus membeli logam mulia. Bank sentral juga tetap aktif dalam pembelian emas. Bisnis Indonesia Premium menawarkan akses informasi eksklusif tentang pasar, investasi, dan jurnalisme data. Berlangganan dapat dilakukan melalui berbagai metode pembayaran dan dapat diakses melalui situs web dan aplikasi Bisnis Indonesia Premium.

Harga emas Antam kembali turun hari ini, dengan harga emas Antam 24 karat turun Rp 15.000 per gram menjadi Rp 2.769.000 per gram. Harga emas terkecil 0,5 gram dijual seharga Rp 1.434.500, sementara emas 10 gram dijual dengan harga Rp 27.185.000 dan emas 1 kg dibandrol Rp 2.709.600.000. Harga emas Antam juga turun dalam sepekan terakhir, dengan rentang harga Rp 2.805.000 - Rp 2.769.000 per gram. Buyback harga emas juga turun Rp 24.000 per gram menjadi Rp 2.549.000 per gram.

Pesta dividen bank BUMN menjadi berita baik bagi investor di tengah risiko makroekonomi. Bank seperti Bank Mandiri, BRI, dan BNI membagikan dividen besar dari laba 2025, menunjukkan fundamental perbankan yang kuat. Investor dapat memanen hasil investasi di tengah risiko yang ada. Bagi yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, bisa mengakses Bisnis Indonesia Premium melalui website atau aplikasi Bisnis Indonesia setelah berlangganan. Dengan berlangganan, investor akan mendapatkan konten eksklusif meliputi market, investasi, hingga jurnalisme data dalam bahasa Inggris.

Menyusul dorongan dari Kementerian ESDM, pembukaan lahan perkebunan kini dipercepat untuk mencapai target E20 pada tahun 2028. Kolaborasi lintas sektor dan pembangunan pabrik bioetanol baru menjadi fokus utama dalam implementasi ini. Di sisi lain, tantangan seperti ketersediaan bahan baku juga perlu diselesaikan. Dalam upaya menjaga keberlanjutan, pertumbuhan hulu di luar Jawa menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bioetanol. Implementasi E20 yang dilakukan merupakan bagian dari strategi menghadapi krisis energi global. Langkah progresif ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk perusahaan-perusahaan besar seperti PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional Tbk.

Jakarta — Impor emas dan logam mulia Indonesia melonjak tajam pada awal 2026. Di tengah kenaikan harga emas global dan meningkatnya tekanan inflasi dari komoditas emas perhiasan, data Badan Pusat Statistik menunjukkan arus masuk logam mulia ke Indonesia tumbuh jauh di atas rata-rata kenaikan impor nasional.

BPS mencatat nilai impor Indonesia sepanjang Januari–Februari 2026 mencapai US$42,09 miliar, naik 14,44% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh impor nonmigas yang tumbuh 17,49% menjadi US$36,93 miliar. Pada Februari 2026 saja, impor Indonesia mencapai US$20,89 miliar, naik 10,85% secara tahunan.

Salah satu komoditas yang mencuri perhatian adalah logam mulia dan perhiasan/permata, khususnya yang berasal dari Australia. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyebut impor nonmigas dari Australia pada Januari–Februari 2026 mencapai US$2,07 miliar, dengan porsi terbesar berasal dari logam mulia dan perhiasan/permata. Nilai impor kelompok ini mencapai US$865,74 juta, atau mengambil porsi 41,84% dari total impor nonmigas asal Australia.

Secara tahunan, impor logam mulia dan perhiasan/permata dari Australia melonjak sekitar 646%. Kenaikan tersebut menjadikan Australia salah satu sumber utama lonjakan impor komoditas emas dan logam mulia Indonesia pada awal tahun ini.

Lonjakan serupa juga terjadi pada impor dari Singapura. Sepanjang Januari–Februari 2026, impor logam mulia dan perhiasan/permata dari Singapura tercatat sebesar US$323,43 juta, meningkat 196,5% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan impor logam mulia ini berlangsung di tengah tren kenaikan harga emas dunia. BPS sebelumnya mencatat harga emas global naik tajam dari sekitar US$2.398 per troy ounce pada Juli 2024 menjadi sekitar US$5.002 per troy ounce pada Februari 2026. Kenaikan harga internasional tersebut turut tercermin pada harga emas perhiasan di dalam negeri.

Pada Februari 2026, emas perhiasan tercatat mengalami inflasi 8,42% secara bulanan dan memberikan andil 0,19% terhadap inflasi. BPS juga menyebut emas perhiasan telah mengalami inflasi selama 30 bulan berturut-turut hingga Februari 2026, menunjukkan tekanan harga yang konsisten pada komoditas tersebut.

Dari sisi perdagangan luar negeri, kenaikan impor dari Australia ikut memperlebar defisit perdagangan Indonesia dengan negara tersebut. BPS mencatat defisit perdagangan Indonesia dengan Australia pada Januari–Februari 2026 mencapai US$1,58 miliar, dengan komoditas penyumbang utama defisit antara lain logam mulia dan perhiasan/permata, serealia, serta bahan bakar mineral.

Meski impor meningkat, neraca perdagangan Indonesia secara keseluruhan masih mencatat surplus. Pada Januari–Februari 2026, surplus perdagangan Indonesia mencapai US$2,23 miliar, ditopang surplus sektor nonmigas sebesar US$5,42 miliar, sementara sektor migas mengalami defisit US$3,19 miliar.

Kenaikan impor emas juga terjadi di tengah kebijakan pemerintah yang mulai memperketat tata kelola komoditas emas. Reuters melaporkan Indonesia menerapkan bea keluar untuk produk emas mulai 23 Desember 2025, dengan tarif bervariasi berdasarkan jenis produk dan harga acuan emas. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong pengolahan domestik, menangkap nilai tambah, serta meningkatkan penerimaan negara dari komoditas bernilai tinggi tersebut.

Dengan demikian, lonjakan impor emas pada awal 2026 mencerminkan kombinasi beberapa faktor: kenaikan harga emas global, kebutuhan domestik terhadap logam mulia dan perhiasan, serta perubahan kebijakan yang mendorong penataan ulang rantai pasok emas nasional. Namun, besarnya nilai impor dari Australia dan Singapura juga menjadi sinyal bahwa permintaan domestik terhadap emas masih kuat, baik sebagai bahan baku industri perhiasan, instrumen investasi, maupun aset lindung nilai di tengah ketidakpastian ekonomi.

Referensi

1. Badan Pusat Statistik, Ekspor dan Impor Indonesia Februari 2026, rilis 1 April 2026.
2. Badan Pusat Statistik, Ekspor dan Impor Indonesia Januari 2026, rilis 2 Maret 2026.
3. Bloomberg Technoz, “Impor RI dari Australia & Singapura Melonjak, Belanja Logam Mulia”, 1 April 2026. Impor RI dari Australia & Singapura Melonjak, Belanja Logam Mulia - Market
4. DetikFinance, “Fantastis! RI Dibanjiri Perhiasan Australia, Impornya Meledak 646%”, 1 April 2026.
5. Kumparan Bisnis, “Emas Australia Banjiri Indonesia, Inflasi Perhiasan 8,42 Persen”, 2 Maret 2026. Emas Australia Banjiri Indonesia, Inflasi Perhiasan 8,42 Persen | kumparan.com
6. Antara/Infobank terkait data inflasi emas perhiasan Februari 2026. BPS: Emas Alami Inflasi Selama 30 Bulan Berturut-turut - Infobanknews
7. Reuters, laporan kebijakan bea keluar emas Indonesia mulai akhir 2025. Indonesia to levy gold export duties from December 23 | Reuters
8. Kontan, 1 April 2026. AS Jadi Penopang Surplus Dagang, Tapi Defisit dengan China hingga Singapura