Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi mulai beroperasi sebagai sovereign wealth fund (SWF) Indonesia, dengan agenda besar mendorong investasi strategis nasional. Proyek perdana yang digarap adalah pembangunan pabrik chlor alkali-ethylene dichloride (CA-EDC) milik PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), bersama Indonesia Investment Authority (INA), dengan total suntikan dana hingga US$ 800 juta atau sekitar Rp 13 triliun. Pabrik ini ditargetkan mengurangi impor soda kaustik dan menghemat devisa sekitar Rp 4,9 triliun per tahun.

Pabrik Chlor Alkali-Athylene Dichloride (CA-EDC) garapan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) menyimpan magnet tersendiri bagi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Alias BPI Danantara Indonesia dan Indonesia Investment Authority (INA) untuk menjajaki peluang investasi d proyek petrokimia terintegrasi tersebut. Pabrik CA-EDC yang berstatus sebagai proyek strategi nasional  (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden  Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 ini akan memiliki kapasitas produksi sebesar 400.000 ton soda kaustik padat per tahun atau setara 827.000 ton dalam bentuk cair dan 500.000 ton etheylene dichloride. Dengan kapasitasnya yang jumbo, pabrik CA-EDC yang berlokasi di Kota Cilegon, Banten ini bakal berkontribusi menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor  soda kaustik dan etheylene dichloride, sehingga turut mendorong kemandirian dalam produksi nasional dan memperkuat proses hilirisasi industri hilir masuk pengolahan nikel. Di sisi lain, pabrik senilai total Rp 15 triliun ini juga diestimasikan bakal membuka peluang pekerjaan bagi 3.000 tenaga kerja dalam masa konstruksi dan 250 pekerja saat nanti beroperasi. (Yetede)

Indonesia akan menjadi negara eksportir energi hijau. Hal ini seiring dengan kesepakatan awal antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura terkait perdagangan energi bersih. Rencananya, pasokan energi surya akan dikirim Singapura dalam beberapa tahun ke depan. Kedua pemerintahan ini akan menyiapkan investasi mencapai lebih dari US$ 10 miliar dalam mentransformasi kebijakan pengembangan energi berbasis ramah lingkungan. Dana investasi tersebut akan digunakan untuk membangun rantai pasok panel surya, mematenkan teknologi penangkapan karbon (Carbon Capture Storage/CCS) dan merintis kawasan industri. Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengapresiasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Singapura. Kesepakatan pada Jumat (13/06/2025) itu terkait ekspor listrik bersih hingga penangkapan dan penyimpanan karbon. "Saya memberikan apresiasi kepada Pak Bahlil Lahadahlia (Menteri ESDM) dan jajaran Kementerian ESDM yang secara cepat menangkap peluang untuk pengembangan sektor energi terbarukan, serta low carbon business di Indonesia melalui ekspor listrik dan industri CCS," kata Eddy. (Yetede)

OJK menilai fundamental perbankan nasional saat ini masih solid, utamanya di sisi permodalan yang cukup tebal. Hal ini sejalan dengan hasil stress test yang dilakukan regulator maupun bank secara individu yang menunjukkan kondisi terjaga. Mengacu data OJK, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan per April 2025 berada di level 25,43%, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya 25,38%. Hal ini mengindikasikan bahwa permodalan industri perbankan masih cukup tebal untuk mendukung ekspansi dan mengantisipasi dampak dari risiko ketidakpastian global. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, posisi April 2024 CAR industri perbankan berada di level 25,97% dan meningkayt di kahir 2024 menjadi 26,68%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbanakan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, tingginya ketidakpastian global yang antara lain disebabkan lambannya laju penurunan suku bunga acuan khusus Fed Fund Rate eskalasi trade war melalui kebijakan pengenaan tarif impor trade war melalui kebijakan pengenaan tarif impor oleh AS, serta dinamika konflik geopolitik yang masihh terjadi di beberapa kawasan, memang sedikit banyak telah mempengaruhi ekonomi global maupun domestik. Hingga akhir-akhir ini, salah satu dampak yang terlihat adalah kecenderungan para investor untuk mengalihkan investasi ke aset yang dianggap lebih aman atau investasi di sektor yang dinilai aman (safe haven asset) atau investasi di sektor yang dinilai telah stabil meskipun dengan imbal hasil yang tidak terlalu tinggi. (Yetede)

Menjelang akhir kuartal II-2025, mayoritas emiten BUMN di Bursa Efek Indonesia telah menyelesaikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2024, dengan salah satu agenda utamanya adalah pembagian dividen. Dari 27 emiten BUMN, sebanyak 19 perusahaan menyetujui pembagian laba sebagai dividen.

Pemerintah harus melibatkan pihak ketiga, seperti pemda maupun investor asing dalam mewujudkan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa sepanjang 500 km, yang membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Meski proyek ini sudah masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029, namun keuangan pemerintah saat ini sedang itdak memungkinkan. Menurut Executive Director Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, dengan masuknya proyek pembangunan pemerintah pembangunan Giant Sea Wall kedalam PSN, maka megaproyek ini bakal menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah. Namun, hal itu harus dilihat dari kesanggupan APBN dalam mengguyur pendanaan pada proyek jumbo tersebut. "Seperti yang kita ketahui pembiayaan dari APBN itu sangat terbatas pada saat sekarang. Apalagi ada yang dialihkan untuk Danantara dan MBG. Jadi memang dari APBN hampir tidak mungkin, kalau dipaksakan bisa berbahaya juga," (Yetede)

Aksi saling serang antara Israel dan Iran berpotensi menjadi ancaman baru pasar finansial, yang baru saja lolos dari imbas negatif perang dagang, Kejadian ini menjadi batu sandungan bagi pasar saham, obligasi, hingga rupiah untuk melanjutkan tren penguatan. Pada Jumat pekan lalu, IHSG BEI turun 0,53& ke level 7.166. Namun, secara mingguan, indkes masih tumbuh 0,74%. Sementara itu, imbal hasil (yield) obligasi tenor 10 tahun naik 0,02% ke level 6,69% pada akhir pekan lalu. Rupiah melemah 0,42% ke level Rp16.286 per dolar AS. Ancaman perang Israel-Iran membuat investasi memburu aset aman (safe haven) seperti emas dan dolar AS dan mengurangi investasi aset berisiko (risk off) seperti saham. Jumat pekan lalu, harga emas di pasar spot melonjak 1,4% ke level 3.432 per troy ounce (oz). Adapun harga kontrak emas berjangka di bursa COmex naik 1,4% menjadi 3.452 per oz. Sementara itu, indeks dolar naik 0,29% ke level 98,18. Ini menunjukkan dolar AS masih menjadi salah satu aset safe haven dunia. harga kontrak berjangka minyak WTI juga melejit 7,2% nenjadi US$ 73 per barel. Seiring engana utum investor diminta mewaspadai efek negatif memburuknya konflik Iran dan Israel. Apalagi, jika hal ini sampai berujung perang di kawasan Timur Tengah

Bayangkan jika semua orang di Indonesia tiba-tiba menjadi kolektor emas. Terdengar menguntungkan? Pikirkan lagi.

Indonesia sedang mengalami fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya: rush investasi emas yang massif. Data menunjukkan penjualan emas di Galeri24 melonjat tiga kali lipat menjadi 65 kilogram per hari, sementara Tabungan Emas Pegadaian mencatat transaksi yang meningkat hingga 4 kali lipat dari Rp380 miliar menjadi Rp1,5 triliun. Angka yang fantastis, bukan?

Namun, di balik kilau emas yang mempesona ini, tersembunyi bahaya ekonomi yang jarang disadari masyarakat. Seperti obat yang overdosis, investasi emas berlebihan justru dapat meracuni perekonomian kita sendiri.

Ketika "Aman" Justru Berbahaya

Ironi terbesar dari demam emas ini adalah: semakin banyak orang yang mencari "keamanan" finansial melalui emas, semakin tidak aman masa depan ekonomi Indonesia. Mengapa? Karena emas, meskipun berkilau, adalah aset yang tidak produktif. Emas tidak menciptakan lapangan kerja, tidak membangun pabrik, tidak menghasilkan inovasi, dan tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi riil.

Bayangkan jika Rp1,5 triliun yang mengalir ke emas dialihkan untuk membangun pabrik-pabrik baru, mengembangkan startup teknologi, atau memodernisasi industri manufaktur. Berapa banyak lapangan kerja yang bisa tercipta? Berapa banyak produk ekspor bernilai tambah tinggi yang bisa dihasilkan?

Efek Domino yang Menakutkan

Data penelitian menunjukkan bahwa ketika rupiah melemah 1%, return pasar saham Indonesia turun 0,91%. Ketika semua orang berlari ke emas, terjadi "crowding out effect" – dana yang seharusnya masuk ke sektor produktif malah terjebak dalam aset yang hanya "berkilau" tanpa menghasilkan apa-apa.

Yang lebih mengkhawatirkan, 71% pinjaman bank mengalir ke korporasi, dan 45% utang korporat berdenominasi mata uang asing. Ketika bank-bank mulai memberikan kredit untuk pembelian emas atau menerima emas sebagai jaminan, risiko sistemik menjadi berlipat ganda. Fenomena serupa sudah terjadi di India dengan pertumbuhan gold-backed loans 74,4% dalam setahun.

Indonesia: Negara Kolektor atau Negara Produktif?

Saat ini, Indonesia berada di persimpangan jalan. Negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam sedang menarik investasi asing untuk membangun industri manufaktur yang kompetitif. Mereka fokus pada penciptaan nilai tambah dan peningkatan daya saing ekspor.

Sementara itu, Indonesia sibuk mengoleksi emas. Ini seperti seorang petani yang lebih suka menyimpan beras daripada menanam padi baru. Dalam jangka pendek mungkin merasa aman, tapi dalam jangka panjang akan kehabisan makanan.

Data menunjukkan bahwa Indonesia perlu mendiversifikasi ekspornya dari komoditas primer ke manufaktur. Namun, bagaimana bisa mencapai transformasi struktural ini jika modal terus mengalir ke aset non-produktif seperti emas?

Solusi: Bukan Melarang, Tapi Mengarahkan

Solusinya bukan melarang investasi emas – itu adalah hak setiap individu. Yang dibutuhkan adalah strategi cerdas untuk mengarahkan investasi ke instrumen yang lebih produktif namun tetap memberikan perlindungan.

Pemerintah bisa mengembangkan sukuk infrastruktur, Real Estate Investment Trusts (REITs), atau obligasi korporasi dengan underlying aset riil yang produktif. Bank Indonesia dan OJK harus berkolaborasi menciptakan produk keuangan yang bisa "berkompetisi" dengan daya tarik emas sebagai inflation hedge.

Yang paling penting adalah edukasi. Masyarakat perlu memahami bahwa diversifikasi portofolio bukan hanya untuk keamanan individual, tapi juga untuk kesehatan ekonomi nasional.

Penutup: Memilih Masa Depan

Demam emas Indonesia 2025 adalah cerminan dari ketidakpercayaan terhadap instrumen investasi domestik dan kekhawatiran akan stabilitas ekonomi. Namun, paradoksnya adalah: semakin kita berlari ke emas untuk menghindari ketidakstabilan, semakin kita menciptakan ketidakstabilan itu sendiri.

Saatnya Indonesia memilih: menjadi negara kolektor emas yang berkilau tapi tidak produktif, atau menjadi negara yang membangun masa depan melalui investasi produktif yang berkelanjutan. Pilihan ada di tangan kita semua.

Karena sejatinya, emas yang paling berharga bukanlah yang kita simpan di brankas, tapi yang kita investasikan untuk membangun peradaban.

Pemerintah membuka selebar-lebarnya keran investasi di sektor transportasi mengingat besarnya kebutuhan sektor tersebut dalam jangka panjang. Meski demikian pelibatan pihak swasta harus bisa menjamin keberlangsungan proyek hingga selesai beroperasi. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Republik Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Ernita Titis Dewi mengatakan melalui ajang Internatioal Conference on Infrastructure (ICI) bisa menjadi wadah bersama sekaligus acuan kolaborasi membangun sektor infrastruktur transportasi berkelanjutan. "Kemenhub menyambut baik ajang ICI ini, selain berdiskusi  dan dialog dengan stakeholder, forum ini juga menjadi ajang bagi Kemenhub untuk bertemu dengan para calon investor yang tertarik untuk berinvestasi pada sektor transportasi Indonesia," ungkap Titis.

Pada forum International Conference on Infrastructure 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, 11-12 Juni 2025, Kemenhub menyampaikan sejumlah gagasan pembangunan infrastruktur transportasi masa depan. Adapun, Kemenhub mengusung tema 'Satu Bangsa Terubung: Mengintegrasikan infrastruktur di Darat, Laut, dan Udara'. Tema ini merefleksikan infrastruktur transportasi yang lebih dari sekedar sektor, tetapi merupakan tulang punggung persatuan, pemerataan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. (Yetede)

Konglomerasi asal Thailand, Siam Cement Public Company Limited (SCC) berencana melepas kepemilikan 10,57% saham di PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), dan menyisakan  20% saham di emiten petrokimia milik taipan Prajogo Pangestu. Keputusan Siam Cement Group  tersebut dinilai dapat membuka ruang baru  bagi  investor strategis  untuk masuk ke emiten yang tengah ekspansi besar-besaran ini. "SCG Chemicals Company Limited (SCGC), anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh SCC, akan mengklarifikasikan ulang TPIA sebagai investasi lainnya dari perusahaan asosiasi yang ada, di mana SCGC memegang saham TPIA sebesar 30,57%. SCC sedang dalam persiapan untuk mengurangi kepemilikannya di CAP seebsar 10,57% dan keterlibatannya dalam manajemen CAP," kata President & CEO SCC Thammasak Sethaudom. Thammasak mengungkapkan, langkah penjualan 8,65 miliar saham TPIA tersebut sejalan dengan  penekanan SCGS untuk mengurangi utang, dan mengalokasikan kembali modal untuk peluang bisnis di masa mendatang. Setelah transaksi penjualan, kepemilikan SCC akan berkurang menjadi 17,79 miliar saham TPIA atau 20%  dari total saham yang tercatat sebanyak 73,73 miliar saham Chandra Asri. (Yetede)