Indonesia memasuki era kecerdasan buatan (artificial intelegence/AI) dan transformasi digital dengan ambisi besar. Pemerintah menargetkan nilai ekonomi digital nasional mencapai US$ 130 miliar pada tahun 2025 ini dan US$ 315 miliar pada tahun 2030. Namun, ditengah melambatnya investasi teknologi dan kesenjangan digital yang mencolok di Tanah Air, muncul pertanyaan mendasar, apakah Indonesia benar-benar siap menjadi kekuatan digital baru di dunia? Beberapa tahun terakhir ini Indonesia menjadi sorotan sebagai pasar digital paling potensial di Asia Tenggara. Dengan populasi lebih dari 270  jiwa dan pengguna internet aktif lebih dari 210 juta, potensial pasar memang luar biasa. Namun, potensi tanpa kesiapan hanya akan menghasilkan kesenjangan-dan itulah yang dirasanya kini kita hadapi. Transformasi digital Indonesia masih berlangsung secara merata. Sebagian besar adopsi digital masih terkonsentrasi di sektor e-commerce dan fintech, terutama di   kawasan perkotaan. Sementata itu, pelaku UMKM di daerah terutama di luar Jawa dan menufaktur masih tertinggal jauh. (Yetede)

Konglomerat Prajogo Pangestu mencatat tonggak bersejarah di pasar modal Indonesia, setelah dua emiten miliknya—PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA)—masuk ke jajaran tiga besar kapitalisasi pasar (market cap) tertinggi di Bursa Efek Indonesia (BEI) per 26 Mei 2025. BREN menempati posisi kedua dengan nilai Rp 873 triliun, disusul TPIA di posisi ketiga dengan Rp 843 triliun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia mengumumkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034 sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). RUPTL PLN 2025-2034 juga menjadi fondasi penting dalam upaya Indonesia mencapai  target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. "Komitmen Paris Agreement terkait transisi  energi tidak lagi menjadi komitmen bersama dan beberapa  negara keluar dari komitmen awal, namun kita konsisten untuk menjalankan ini dengan memperhatikan kemampuan kita dan tingkat ketersediaan energi dan keekonomian," ujar Bahlil. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW) hingga 2034. Dari total ini, sekitar 76% kapasitas akan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi seperti baterai dan pumped storage. Pada lima tahun pertama akan dibangun pembangkit sebesar 27,9 GW berbasis gas, 12,2 GQ dari EBT,3 GW untuk sistem penyimpanan, dan 3,5 GW pembangkit batubara yang sudah dalam tahap penyelesaian konstruksi. (Yetede)

Indonesia masih menjadi pusat perhatian produsen electric vehicle (VE) global yang tertarik mengembangkan manufaktur dan pasar di Tanah Air. Terbaru, empat perusahaan asal China siap berinvestasi di Indonesia. Informasi tersebut dihembuskan Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Pandu Sjahrir dalam acara Global Business Summit on Belt and Road Infrastucture Investment di Jakarta. Empat perusahaan tersebut memiliki berbagai segmen ketertarikan investasi, seperti pengembangan baterai EV, pusat data, dan layanan konsumen. "Wah banyak, tapi yang paling depan itu mungkin ada tiga atau empat, saya enggak bisa sebut nama-namanya. Jadi nanti kita lihat satu persatu," ucap dia. Pandu menekankan, investasi perusahaan China di Indonesia harus tak hanya memberikan dampak ekonomi saja, melainkan turut berdampak pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pengetahuan teknologi informasi. "Jadi, per hari ini China yang advance, kita belajar langsung aja dari China," ujar dia. (Yetede)

Reformasi kebijakan diyakni bisa membuat industri minyak dan gas (migas) nasional kembali memanas, seperti yang terjadi pada era 1980 dan 1990-an. Kala itu, produkdi minyak berkisar 1,5-1,6 juta barel per hari (bph), jauh dari posisi saat ini sekitar 580 bph. Reformasi kebijakan diyakini bisa menarik raksasa migas asing, seperti Total, Shell, dan Chevron, kembali ke Indonesia. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan untuk mengejar target swasembada energi dan produksi minyak 1 juta bph pada 2029-2030. Sebab, PT Pertamina tidak bisa bekerja sendiri untuk menaikkan lifting minyak. Dalam industri migas yang membutuhkan modal besar, teknologi tinggi, hingga sumber daya manusia berkeahlian tinggi, kerja sama dengan pemain lokal sangat dibutuhkan. Mereka diharapkan bisa menggarap blok-blok migas baru yang bisa meningkatkan produksi nasional. Alasannya jelas, peningkatan produk minyak tidak bisa hanya dilakukan dengan menghidupkan lagi sumur-sumur tua dan idle. Dibutuhkan sumur minyak baru dengan produksi tinggi demi mencapai target ambisius pemerintah tersebut.  Adapun reformasi kebijakan yang dimaksud menitikberatkan pada percepatan perizinan, baik ditingkat pusat dan daerah. Selama ini, investor migas harus menghadapi proses perizinana yang berbelit-belit. (Yetede)

Kunjungan resmi Perdana Menteri China Li Qiang ke Jakarta pada 25 Mei 2025 menghasilkan 12 kesepakatan kerja sama strategis antara Indonesia dan China di berbagai bidang, menandai peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, keduanya menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan, tidak hanya dalam konteks bilateral tetapi juga demi stabilitas dan kemakmuran kawasan Asia.

Indonesia semakin memantapkan langkahnya untuk menjadi pusat koneksi global dalam industri kendaraan listrik (EV), dengan dukungan penuh dari pemerintah dan sektor investasi strategis seperti BPI Danantara. Pandu Sjahrir, selaku Chief Investment Officer BPI Danantara, menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengekspor kendaraan listrik yang diproduksi di dalam negeri dan menjadi central hub dunia untuk ekosistem EV, tidak hanya untuk pasar domestik tetapi juga internasional.

Pemerintah Indonesia melalui terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) No. 5/2025 membuka peluang keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan Pusat Data Nasional (PDN). Langkah ini disambut antusias oleh para pelaku industri pusat data, termasuk perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia, karena dinilai bisa menggairahkan investasi di tengah keterbatasan anggaran negara.

Pemerintah Indonesia melalui terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) No. 5/2025 membuka peluang keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan Pusat Data Nasional (PDN). Langkah ini disambut antusias oleh para pelaku industri pusat data, termasuk perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia, karena dinilai bisa menggairahkan investasi di tengah keterbatasan anggaran negara.