Danantara Indonesia melalui PT Danantara Asset Management (Persero) memberikan pinjaman pemegang saham (stakeholder loan) senilai Rp 6,65 triliun atau setara US$ 405 juta kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menerangkan, langkah ini  menjadi wujud dari pendekatan baru dalam restrukturisasi dan transformasi persero dibawah pengelolaan Danantara Indonesia. "Penyaluran dana ini adalah bentuk nyata dari mandat tranformasi yang kami emban, dengan pendekatan yang profesional, terukur, dan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik. Kami bukan sekedar memberikan pendanaan, namun kami hadir sebagai pemegang saham dengan mandat yang jelas dan pendekatan institusional," ujar Dony. Dana tersebut akan digunakan untuk kebutuhan pemeliharaan, perbaikan dan pemeriksaan, yang merupakan bagian dari total dukungan pendanaan bernilai sekitar US$ 1miliar. Dukungan transformasi komprehensif ini mencakup optimalisasi bisnis, serta pendampingan menyeluruh berbasis tata kelola dan restrukturisasi penyehatan kinerja. (Yetede)

Pemerintah yakin geliat investasi asing (foreign direct investment/FDI) di dalam negeri tetap berjalan meskipun perekonomian  global sedang tertekan karena dampak konflik di Timur Tengah. Namun, pemerintah tetap harus melakukan pembentukan agar Indonesia  bisa menjadi daerah tujuan investasi primadona di mata investor asing. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan kepala Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)  Rosan Perkasa Reoslani menilai, kinerja investasi asing tetap berjalan dalam gejolak perekonomian global yang terjadi saat ini. Meski demikian pemerintah juga melakukan perbaikan regulasi agar meningkatkan iklim investasi di Tanah Air. "Sejauh ini kami belum melihat dampaknya ke FDI, tetapi ini semua masih berjalan," kata Rosan. Pemerintah tidak menutup mata bahwa investasi asing kerap kali terhambat  oleh birokrasi yang berliku. Oleh karena itu, pemerintah konsisten melakukan perbaikan regulasi agar investasi Indonesia tetap menarik di mata investor asing. Apalagi, negara lain juga terus memperbaiki kebijakan terkait investasi. Saat ini investasi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga. (Yetede)

Pemerintah perlu mengkaji ulang rencana untuk merenovasi dua juta rumah di daerah-daerah hingga akhir tahun ini melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Selain itu akan mengurangi masalah utama papan nasional yakni backlog perumahan, program yang melibatkan dana APBN hingga Rp 43,6 triliun ini justru rawan praktik korupsi. Program renovasi dua juta rumah di daerah dinilai tidak tepat untuk mengatasi masalah backlog perumahan yang hingga akhir 2023 tercatat masih sebesar 9,9 juta. Pasalnya, secara nasional, kebutuhan rumah yang banyak justru berada di kota-kota dan pinggiran kota. Sedangkan program renovasi di daerah renovasi tetap perlu dilakukan, namun dengan mekanisme yang lebih akuntabel dan partisipatif. "Menurut saya, (program renovasi) itu tidak pas, enggak bener. Masalah kemiskinan perumahan itu nyata-nyata (kebanyakan) di perkotaan, bukan di pedesaan," ujar pengamat properti Sitorus kepada Investor Daily. Ia menanggapi rencana Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang akan melakukan renovasi di daerah-daerah hingga Desember 2025. (Yetede)

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka peluang selebar-lebarnya bagi investasi pusat data (data center) di Tanah Air. Investasi ini akan menjadi bagian penting dari upaya percepatan  transformasi digital nasional. Upaya ini juga seiring dengan  proyeksi kebutuhan pusat data Indonesia yang diperkirakan mencapai 1,5 hingga 2 gigawatt (GW) dalam dua tahun ke depan. Jika target ini tercapai, Indonesia berpotensi besar menjadi pusat data digital (digital data hub) utama di kawasan Asia Tenggara (Asean). Adapun saat ini, ketersediaan kapasitas pusat data disebut baru sekitar 290 megawatt (MW). Hingga akhir 2025, Pemerintah menargetkan untuk meningkatkan kapasitas pusat data hingga 900 MW. Sebagai perbandingan kapasitas pusat data Malaysia saat ini sekitar 400 MW.

"Kami berharap tingkat kepercayaan investor, baik dari dalam maupun luar negeri, terus meningkat untuk mendukung ekosistem infrastruktur digital nasional yang tangguh dan inklusif," kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Terkait minat investor global dalam investasi pusat data di Indonesia. Indonesia berhasil mengamankan komitmen jumlah investasi pusat data senilai US$ 2,3 miliar (sekitar Rp37 triliun) oleh perusahaan EDGNEX yang berasal dari Dubai, Qatar, belum lama ini. Investasi EDGNEX ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur pusat data modern di atas lahan seluas 12 hektare di kawasan industri Cikarang. Fase awal proyek ditargetkan rampung pada 2026 dan akan terus berkembang hingga 2028. (Yetede)

Keterlibatan Amerika Serikat (AS) di perang Israel-Iran, lewat serangan ke tiga fasilitas nuklir Iran pada 21 Juni yang diklaim Presiden Donald Trump berhasil melumpuhkan program nuklir Iran, menimbulkan kekhawatiran serius akan eskalasi konflik di Timur Tengah. Iran mengancam menutup Selat Hormuz—jalur vital 20% perdagangan minyak dunia—yang bisa memicu lonjakan harga minyak mentah global dan mengguncang ekonomi dunia.

Rencana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang bakal melakukan konsolidasi perusahaan asuransi milik BUMN dinilai dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Namun, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan pemerintah. Menurut Ketua Komite Tetap Perasuransian, Penjaminan, Dana Pensiun Kadin Indonesia Bidang Fiskal, Moneter, Industri Keuangan (FMIK) Diding S Anwar, wacana kondolidasi perusahaan asuransi milik negara oleh Danantara memiliki tujuan yang mulia. Tujuan untuk memperkuat daya saing dan efisiensi industri yang masih tersebar dalam entitas kecil, tumpang tindih mode bisnis, dan belum cukup kompetitif. "Namun, perlu diingat, efisiensi bukan segalanya. Dalam sektor asuransi, negara punya peran yang jauh lebih besar, memastikan perlindungan menyeluruh dan adil bagi seluruh rakyat. Disinilah pentingnya menyusun struktur asuransi BUMN secara profesional, realistis, dan tetap berpihak pada keadilan sosial," jelas Diding. (Yetede)

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia menyepakati empat dokumen kerja sama di bidang pendidikan, transportasi, pengembangan digital dan media massa, serta pendirian platform investasi. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Rusia, Kamis (20/06/2025), waktu setempat. Presiden Prabowo melawat ke St. Petersburg, Rusia, pada tanggal 18-20 Juni untuk melaksanakan dua agenda utama, yaitu melaksanakan dua agenda utama, yaitu kunjungan resmi ke Istana Konstantinovski dan bertemu Presiden Putin untuk pertemuan bilateral pada Kamis siang waktu setempat, kemudian memenuhi undangan menghadiri St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, Jumat (20/06/2025). Seluruh dokumen kerjasama telah menandatangani sebelumnya oleh pejabat terkait dari kedua negara dan secara simbolis dipertukarkan di hadapan kedua kepala negara. Persetujuan kerja sama bidang pendidikan tinggi dilakukan antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI dan Kementerian Sains dan Pendidikan Tinggi Rusia. Memorandum saling pengertian tentang kerja sama bidang transportasi antara Kementerian Perhubungan RI dan Kementerian Perhubungan Rusia. (Yetede)

Pemerintah perlu segera menuntaskan sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang masih mengganggu terciptanya kepastian berusaha bagi investor melalui upaya yang strategis, sistematis, dan kosisten. Tanpa itu, alih-alih daya saing internasional naik, yang terjadi justru kemerosotan seperti yang didalam Indonesia belakangan ini. Berdasarkan hasil riset World Competitiveness Ranking (WCR) 2025 yang dirilis IMD World Competivenes Center (WWC), peringkay daya saing Indonesia pada tahun ini merosot tajam hingga 13 peringkat ke peringkat 40 dari total 69 negara dunia. Penurunan ini bahkan menjadi yang terburuk dibandingkan negara-negara lain. Padahal, dalam tiga tahun terakhir, Indonesia berhasil terus memperbaiki poisis daya saingnya dari peringkat 44 di 2022, naik ke peringkat 34 di 2023, dan berada di posisi 27 pada 2024. Pada 2022, pascapandemi Covid-19, Indonesia adalah salah satu negara dengan performa daya saing terbaik dalam peringkat WCR, karena naik hingga 11 peringkat. Kenaikan peringkat daya saing Indonesia kala itu lebih banyak didongkrak oleh faktor nilai ekspor minyak dan gas serta komoditas. Sementara kemerosotan daya saing Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara lain pada tahun ini, merupakan imbas dari perang tarif yang ditujukan ke kawasan tersebut. (Yetede)

Aksi penawaran umum perdana (public initial offering/IPO) saham PT Chandra Daya Investasi atau CDIA menjadi salah satu IPO calon  emiten raksasa (lighthouse) yang akan banyak diburu tahun ini. Membandroli harga IPO sebesar Rp170-190 per saham, valuasi CDIA dinilai murah. Valuasi murah CDIA ini terefleksi setelah membandingkan dengan emiten sejenis industri seperti saham HGII, PGEO, bahkan saham emiten sesama Grup Barito seperti BREN yang rata-rata valuasinya premium. Sebut misalnya, price-to-earning ratio (PER) rata-rata industri di 14,5x. Belum lagi, price-to-sale value  (PBV) CDIA yang berada di 1,5x-1,6x, lebih rendah ketimbang rata-rata industri di 18,3x.

Sementara dilihat dari net profit margin (NPM), CDIA berada di 30% atau lebih tinggi daripada industri yang rata-rata di 21%. Kemudian, return on equity (RoE) sebesar 3% alias di bawah industri yang 9%, dan debt-to-equity ratio CDIA berada di 0,37x, jauh dibawah rata-rata industri yang berada 1,6x, sebagaimana Indonesia (KSI) yang disusun Analis Senior KSI Sukarno Alatas, Kamis (19/6/2026). Sebaliknya, jika dikomparasikan dengan PER saham lain yang tercatat di IHSG, PER Chandra Daya Investasi terbilang premium. Karena umumnya PER perubahaan lain yang sudah tercatat di BEI berada di 10-20x. Merujuk pada riset Agloresearch, valuasi IPO CDIA yang PER-nya dihargai tinggi oleh pasar. Ini tidak lepas  dari prospek CDIA yang dipandang menjanjikan. (Yetede)

Pemerintah menyerap dana senilai Rp 30 triliun dari lelang delapan seri Surat Berharga Negara (SUN) pada 17 Juni 2025. Berdasarkan keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Rabu (18/06/2025), total penawaran masuk pada lelang kali ini sebesar Rp81,03 triliun. Serapan terbesar berasal dari seri FR0103 (pemukaan kembali)  yang dimenangkan sebesar Rp 6,1 triliun dari penawaran masuk Rp 20,23 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,72393% dengan jatuh tempo 15 Juli 2035. Berikutnya, seri FR0106 (pembukaan kembali) dimenangkan sebesar Rp 7,6 triliun dari penawaran masuk Rp13,64 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,98993% dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040. Dari seri FR0104 (pembukaan kembali), dimenangkan sebesar Rp 6,1 triliun dari penawaran masuk Rp20,23 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,33415% dengan jatuh tempo 15 Juli 2030. Serapan berikutnya dari FR0107 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp3,7 triliun dar penawaran masuk Rp6,32 triliun. (Yetede)