Implementasi kebijakan pengampunan pajak telah berakhir pada 2017. Namun demikian, pemerintah masih menyisakan sejumlah persoalan terkait repatriasi. Pasalnya, dari komitmen Rp146,7 triliun dana yang direpatriasi, hanya Rp138 triliun yang telah direalisasikan. Pemerintah belum menyiapkan kebijakan apapun untuk menahan dana repatriasi hasil kebijakan Tax Amnesty tersebut. Ekonom Maybank Indonesia Juniman menilai, pemerintah perlu membuat kebijakan khusus untuk menarik minaat pemilik dana repatriasi agar tetap menaruh duitnya di dalam negeri. Perlakuan khusus atau special treatment, misalnya dengan memberikan penawaran melalui insentif atau kebijakan perpajakan lainnya justru akan cukup efektif menahan dana repatriasi keluar.

Keinginan pemerintah untuk mengendalikan aliran duit panas milik asing (hot money) di portofolio pasar keuangan semakin menguat. salah satunya adalah rencana pengenaan pajak bagi dana panas ini. Skema pengenaan pajak mirip dengan tobin tax yaitu pengenaan pajak atas pembelian valas. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perlu waktu untuk menentukan desain yang tepat bagi penerapan tobin tax di Indonesia. Hanya pengenaan tobin tax agar bisa mencegah ketidakstabilan tapi Indonesia tetap mendapatkan manfaat dari capital inflow. Direktur Eksekutif Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo melihat, skema tobin tax ideal untuk membendung risiko arus deras hot money di pasar keuangan domestik. Meski dapat menahan aliran modal di pasar keuangan dan mengurangi spekulasi, Yustinus menilai saat ini skema tobin tax sulit diterapkan di Indonesia. Sebab kondisi pasar keuangan dalam negeri masih belum dalam. Oleh karena itu, Yustinus menilai saat ini pemerintah lebih cocok untuk merapkan skema reverse tobin tax. Tujuanya menahan modal investasi tetap di dalam negeri untuk jangka waktu sepanjang mungkin sehingga paradigmanya memberikan insentif bagi yang menyimpan modal lama bukan penalti jangka pendek.

Penambahan instrumen dana ventura baru di industri modal ventura pada 2018 tidak terealisasi. Tidak adanya insentif fiskal menjadi kendala utama untuk membentuk instrumen berbentuk kontrak investasi bersama tersebut. Pelaku industri modal ventura mengharapkan adanya insentif dari pemerintah terkait dengan pajak bagi capital gain. Pasalnya, hal itu dinilai sangat berpengaruh bagi pengembangan lini bisnis penyertaan saham. Karena yang menjadi concern paling besar di equity participation adalah saat PMV exit ada capital gain dan ini masih kena tax.

Dalam jangka pendek, insentif itu diharapkan bisa mendorong masuknya investasi langsung. Hal ini diharapkan bisa membangun confidence investor, sehingga investasi portofolio juga ikutan tertarik masuk dan bergairah lagi.

Indonesia akan menjadi magnet investasi tahun depan seiring dengan stabilnya perekonomian dalam negeri yang ditandai pertumbuhan ekonomi 5%, tingkat inflasi rendah, dan imbal hasil obligasi yang menarik.

Investment forum sangat penting untuk menciptakan sinergi antara investor, pemangku kepentingan dan berbagai peluang investasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada forum investasi ini akan ada penandatanganan investasi langsung dari 21 proyek BUMN dengan nilai sekitar Rp 200 triliun.

Pelemahan nilai tukar rupiah membuat kepercayaan investor asing pada instrumen surat utang domestik memudar. Merujuk data DJPPR Kemenkeu, sepanjang September 2018 kepemilikan asing di SBN keluar sebesar Rp 5 triliun. Jika pelemahan rupiah terus terjadi, dipastikan investor asing tidak akan seagresif sebelumnya untuk masuk ke SBN.

Periode 2013-2018 investasi terbesar berasal dari Jordan Phospate Mines Co senilai US$213 juta untuk pengembangan industri pupuk di tanah air. GDTC Group akan menginvestasikan US$ 352 juta untuk membangun perkebunan tebu dan dua pabrik gula di Nusra, yang terintegrasi dengan peternakan sapi potong seluas 20.000 ha dengan investasi US$340,72 juta.

Energi-Pro akan membangun pabrik turbin pembangkit listrik di Indonesia

Pemerintah Indonesia akan menarik investor pada pertemuan IMF-WB 2018 di Bali untuk berinvestasi pada 79 proyek dari 22 BUMN. BNI ditunjuk sebagai official banking patner untuk pengelolaan dana serta penyedia virtual account