Indonesia butuh reformasi kebijakan lanjutan untuk menarik investasi asing dalam rangka mengejar target pertumbuhan ekonomi. Dalam laporan yang dirilis September 2019 berjudul ‘Global Economic Risks and Implications for Indonesia’, Bank Dunia merekomendasikan kepada Indonesia untuk melakukan empat hal. Pertama Indonesia perlu mengintegrasikan diri dengan global supply chain. Kedua, daftar negatif investasi (DNI) perlu diperlonggar sehingga investor asing bisa lebih fleksibel dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Ketiga, Indonesia juga perlu memperlonggar pembatasan atas tenaga kerja asing agar industri bisa memperoleh SDM yang diperlukan. Keempat tumpang tindih dan kontradiksi peraturan antara pusat dan daerah perlu diperbaiki agar investor mendapatkan kepastian.

Bank Dunia juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada upaya menekan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) yang dinilai bakal memperlemah laju pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia juga menegaskan bahwa banyaknya insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah masih belum efektif. Insetif perpajakan ataupun tax holiday dalam bentuk apapun tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan ini. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mengundang investor asing dan mengerek pertumbuhan ekonomi. Masalah-masalah tersebut antara lain terkait dengan sistem perizinan, disharmoni antara pusat dengan daerah, pasar tenaga kerja, hingga faktor dwelling time di pelabuhan yang memakan waktu lama.

Kampanye antiplastik yang masif beberapa tahun terakhir dituding menjadi penyebab batalnya sebagian rencana investasi di sektor petrokimia di Jawa Tengah dengan nilai total mencapai US$10 miliar, selain masalah upah minimum regional (UMR). Sejak tahun lalu sejumlah investor telah bersiap menanamkan modalnya bagi pengembangan fasilitas produksi petrokimia di Jateng. Namun, dua isu yang berkembang itu menyebabkan investor beralih ke wilayah lain, hanya sebagian investasi yakni sekitar US$1 miliar – US$1,5 miliar yang akan direalisasikan. Investor lainnya batal menanamkan modalnya lantaran menilai isu antiplastik itu bisa menjadi masalah jangka panjang. Padahal, industri kimia merupakan sektor strategis. Sebagai manufaktur dasar, produknya digunakan oleh sektor lain, mulai dari industri plastik, cat, tekstil, elektronika, farmasi, kosmetika, hingga otomotif. Peningkatan daya saing industri ini akan membuat manufaktur nasional kompetitif di pasar global. 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang investment allowance atau insentif untuk kegiatan investasi akan diterbitkan pada akhir tahun, tepatnya 2 bulan ke depan. Fasilitas investment allowance diatur dalam PP No. 45/2019 dan diberikan kepada WP badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru ataupun perluasan usaha pada bidang usaha tertentu di sektor padat karya dan tidak mendapatkan fasilitas pajak sebagaimana Pasal 31A UU PPh. Fasilitas pajak yang dijanjikan dalam PP No. 45/2019 berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha. Insentif diberikan selama 6 tahun dengan pengurangan masing-masing sebesar 10% per tahun. Apabila merujuk pada rencana perluasan tax allowance, bidang usaha yang berhak menerima fasilitas perpajakan tersebut hendak ditambah yakni dari sebelumnya 145 bidang usaha menjadi hampir sebanyak 300 bidang usaha.

Perusahaan modal ventura (VC) asal Indonesia, East Ventures, mengumumkan penutupan dana investasi keenam sejumlah US$75 juta atau sekitar Rp1 triliun, 2,5 kali lipat lebih besar dari target awal sebesar US$30 juta atau Rp427 miliar. Dana investasi yang oversubscribed ini didukung oleh beragam investor kuat yang terdiri atas para high net worth individuals (HNWI), family offices di Asia, dan beberapa sovereign wealth funds.  Dengan enam dana kelolaan yang telah dihimpun, East Ventures kini telah memiliki 150 perusahaan dalam portofolionya yang secara total telah mengumpulkan US$3,5 miliar pada tahap pendanaan selanjutnya. East Ventures adalah investor awal di dua unicorn Indonesia yaitu Tokopedia dan Traveloka.  Perusahaan rintisan lain yang berada di portofolio perusahaan adalah Ruangguru, Shopback, IDN Media, dan Moka.  Selama 3 tahun terakhir, East Ventures juga memperkenalkan beberapa proyek internal seperti CoHive, Warung Pintar, dan Fore Coffee.

Tren aliran dana investasi skala besar kepada perusahaan rintisan diyakini kembali marak pada semester II/2019 setelah pada paruh pertama tahun ini mengalami penyusutan dibandingkan dengan tahun lalu. Nilai total investasi perusahaan rintisan di Asia Tenggara hampir menyentuh US$6 miliar sepanjang paruh pertama tahun ini, menurun 27% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US$8,3 miliar. Sementara investasi yang terhimpun di Indonesia mencapai US$679 juta, anjlok dari semester I tahun lalu yang mencapai US$4 miliar. Diprediksi investasi akan meningkat pada paruh kedua tahun ini. Pasalnya, besaran investasi jumbo yang tengah dihimpun decacorn dan unicorn saat ini bakal dikucurkan pada semester II.

Prospek investasi di sektor makanan dan minuman diproyeksikan semakin moncer pda semester kedua tahun ini. Pemerintah diminta memperbaiki iklim usaha agar rencana penanaman modal menjadi kenyataan. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), penanaman modal dalam negeri (PMDN) di sektor makanan pada Januari—Juni 2019 menduduki peringat keempat dari keseluruhan sektor dengan nilai Rp21,26 triliun, sedangkan PMA menduduki peringkat keenam senilai US$706,7 juta. Dampak perang dagang Amerika Serikat dengan China membawa efek positif investasi di sektor makanan dan minuman. Relokasi pabrik ke Indonesia diprediksi lebih banyak, tidak hanya produsen olahan, tetapi juga industri pendukungnya seperti pabrikan mesin pengolahan.

Biaya investasi yang tercermin dari incremental capital-output ratio (ICOR) masih cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain. Semakin tinggi ICOR, semakin besar pula biaya investasi yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan output produksi. Pada 2014. ICOR Indonesia tercatat sebesar 5,5. Angka tersebut lumayan tinggi dibandingkan dengan Vietnam 5,2, India 4,9, Malaysia 4,6, Thailand 4,5, dan Filipina 3,7. Namun, saat rata-rata negara Asia Tenggara mengalami penurunan ICOR ke kisaran 3 - 4 pada 2018, ICOR Indonesia justru melambung 6,3.

Menteri Keuangan mengatakan, rendahnya pendidikan dan terbatasnya kemampuan SDM membuat biaya investasi semakin mahal. Menkeu mengklaim setiap tahun pemerintah menggelontorkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, tapi hasilnya belum juga maksimal. Selain kualitas SDM rendah, Menkeu menyebut tingginya biaya investasi disebabkan oleh rumitnya birokrasi di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menambahkan, perlu ada strategi konfigurasi investasi, misalkan penurunan suku bunga riil, optimalisasi investasi sehingga return lebih cepat dan berorientasi ekspor. Selain itu harus ada efisiensi produksi melalui pengembangan energi murah. Ia menyebut pemerintah akan fokus investasi pada sektor non-infrastruktur, yaitu makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, elektronik, otomotif, dan industri kimia.

Presiden Joko Widodo mengaku telah menandatangani Perpres tentang Kendaraan Bermotor Listrik. Aturan itu akan menjadi motor penggerak bagi industri untuk mengembangkan kendaraan bermotor dengan energi listrik. Presiden Jokowi berharap mobil listrik nantinya bisa beredar dengan harga terjangkau. Untuk itu, ada beberapa insentif yang bakal diberikan, antara lain: penghapusan PPnBM.

Tahap awal, kendaraan listrik bisa impor dengan insentif PPnBM 0%. Bertahap ada kewajiban kandungan lokal dari baterai 60%, lainnya 35% selama tiga tahun, dan tahun berikutnya 45%. Agar murah, subsidi harga mobil listrik dari Pemda, termasuk bebas ganjil genap, tarif parkir lebih murah.

Industri makanan serta industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya, menjadi penyumbang terbesar investasi di sektor manufaktur pada semester I-2019. Dua sektor ini mengkontribusi sekitar Rp 56,68 triliun atau 54% dari total investasi yang masuk ke sektor manufaktur nasional yang totalnya sebesar Rp 104,6 triliun. Sepanjang paruh pertama tahun 2019, investasi yang masuk ke industri makanan mencapai Rp 21,3 triliun dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan US$ 706,7 juta (Rp 9,97 triliun) berupa penanaman modal asing. Sementara itu, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya meraup investasi Rp 4,76 triliun berupa PMDN dan Rp 20,7 triliun berupa PMA. Secara total, penanaman modal sektor industri manufaktur di periode Januari-Juni ini berkontribusi Rp 104,6 triliun.

Pemerintah semakin mempermudah investor asing di sektor asuransi. Hal ini tertuang dalam revisi PP 14 Tahun 2018. Dengan aturan ini, perusahaan joint venture yang sudah berdiri lama tidak perlu lagi mengurangi kepemilikan asing meski jumlahnya melebihi 80%. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mendukung revisi aturan tersebut.