oleh: Bhima Yudhistira, peneliti INDEF

Kemudahan jual beli emas secara digital tentunya punya beragam konsekuensi. Transaksi emas secara digital tanpa adanya serah terima emas fisik rentan disalahgunakan oleh penjual. Pertama, ketika si pembeli emas mentransfer uangnya, apakah kepemilikan emas sudah berpindah sepenuhnya kepada pembeli. Kedua, jika terjadi perselisihan atau kebangkrutan pada platform digital penjual, bagaimana perlindungan bagi konsumen.

Solusinya sebenarnya sudah ada, yaitu Permendag 119/2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka, dan peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 4 Tahun 2019 terkait syarat teknis penyimpanan emas di lembaga kliring. Namun, hingga kini pendaftaran provider atau pedagang emas digital masih sedikit. Untuk itu, kepatuhan bagi penjual emas digital dalam bentuk pendaftaran anggota bursa dan kliring merupakan syarat yang tidak bisa ditawar untuk mendorong tumbuh kembang bisnis emas digital di Indonesia.

Upaya pemerintah belum cukup mengangkat persepsi investor terhadap Indonesia. Investor menganggap Indonesia masih akan tertinggal dibanding negara tetangga. Survei Bloomberg terhadap investor dalam ASEAN Business and Investment Summit 2019 di Thailand, menunjukkan bahwa sebanyak 41,3% responden meyakini Vietnam sebagai negara yang paling menunjukkan kemajuan dalam iklim bisnis lima tahun ke depan. Adapun 19,6% memilih Thailand, sedangkan 17,4% memilih Indonesia.

Persoalan daya saing sebenarnya sudah disadari oleh pemerintah. Beberapa kebijakan juga telah ditempuh, mulai kebijakan fiskal seperti insentif perpajakan, kebijakan kuasi fiskal berupa peran BUMN, Badan Layanan Umum, maupun lembaga pembiayaan, juga non fiskal seperti deregulasi dan mempermudah prosedur. Yang terbaru, pemerintah ingin memangkas PPh badan dari 25% menjadi 20%. Pertimbangan utamanya, mengikuti tren penurunan PPh badan di dunia, serta memperkuat daya saing dengan negara sekawan.

Direktur Core Indonesia, Mohammad Faisal, menilai perbaikan iklim investasi jangan terlalu berfokus pada insentif fiskal, terutama pajak semata. Sebab, hambatan investasi sesungguhnya justru banyak terkait non fiskal. Misalnya, ketersediaan infrastruktur penunjang, pengadaan lahan, hingga konsistensi kebijakan dengan daerah. Jika terlalu fokus di insentif fiskal, maka biaya yang dikeluarkan akan terlalu besar, sementara tidak efektif menarik investasi.

Harga logam mulia masih berkilau. Seiring kenaikan harga jual emas dan logam mulia, harga beli kembali dari konsumen juga naik. Diperkirakan momentum kenaikan harga emas masih akan berlanjut akibat pengaruh berbagai faktor eksternal. Faktor itu antara lain dampak perang dagang Amerika Serikat-China yang belum berakhir sehingga menimbulkan ketidakpastian. Menyikapi ketidakpastian ini, investor mengalihkan investasinya ke instrumen yang dianggap aman, termasuk emas.

Berdasarkan data di laman Logam Mulia, unit bisnis PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, harga beli kembali emas pada Sabtu (22/6/2019) sebesar Rp 628.000 per gram. Kendati turun dibandingkan dengan Jumat (21/6/2019) yang sebesar Rp 636.000 per gram, harga masih lebih tinggi dibandingkan dengan 29 Mei 2019 yang sebesar Rp 586.000 per gram.

Laman yang sama menampilkan harga jual emas batangan Rp 708.000 per gram. Antam memproduksi emas batangan dengan berat 0,5 gram sampai dengan 1.000 gram.Mengacu pada laman PT Pegadaian (Persero), harga jual emas per gram sebesar Rp 714.000 untuk cetakan Antam dan Rp 681.000 untuk cetakan UBS, per Minggu (23/6/2019).

Sejak September 2015 hingga saat ini, tim ekonomi Presiden sudah melahirkan 16 paket kebijakan ekonomi. Baik lewat sejumlah beleid baru maupun melakukan relaksasi aturan yang sudah ada. Namun, ternyata investasi masih jauh dari harapan. Bahkan, peluang menarik investasi seiring dengan adanya perang dagang AS-China tidak bisa dimanfaatkan dengan baik.Hasilnya, realisasi investasi sepanjang tahun tidak sesuai dengan ekspektasi. BKPM menjelaskan, perlambatan pertumbuhan investasi disebabkan sejumlah hal, a.l. kurangnya eksekusi kebijakan, hambtan faktor eksternal, serta transisi perizinan ke sistem Online Single Submission (OSS) yang belum sempurna. 

Untuk membuat daya tarik investasike Tanah Air, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan yang bakal dirilis dalam waktu dekat. Sejumlah kebijakan yang segera dirilis itu a.l. mencakup fasilitas fiskal terkait dengan super deductible tax, penyempurnaan OSS, hingga finalisasi penyempurnaan regulasi terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Terkait dengan revisi penyelenggaraan KEK, selain insentif pajak berupa tax holiday dan tax allowance, pemerintah juga akan memberikan keringanan pajak pada PPh pribadi untuk KEK di sektor jasa, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kreatif. 

Perusahaan asal Amerika Serikat Forever Oceans memulai langkah awal investasi di Sulawesi Utara untuk mendirikan budi daya perikanan dengan nilai sekitar Rp700miliar. CEO Forever Oceans Jason Heckathorn menerangkan, nilai investasi yang ditanamkan di Sulut mencapai sekitar US$50 juta. Perusahaan tersebut berfokus pada pendirian perusahaan di Indonesia dan perekrutan tenaga kerja. Forever Oceans adalah perusahaan Amerika Serikat yang merupakan spin off dariLockheed Martin yang bergerak di bisnis kedirgantaraan, keamanan dan teknologi global. Perusahaan ini mengaplikasikan teknologi perintah jarak jauh di dunia pertahanan untuk kebutuhan budidaya perikanan. Perusahaan tersebut akan membuat budidaya ikan kue atau amberjack di beberapa titik di perairan Sulut. Budidaya akan dilakukan menggunakan Keramba Jaring Apung (KJA) lepas pantai atau offshore.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan investasi perusahaan ritel raksasa Amazon Web Service (AWS) akan masuk ke Karawang dalam bentuk pembangunan data center. Karawang merupakan salah satu dari tiga lokasi pembangunan data center yang ditawarkan amazon. Menurut rencana, nilai investasi yang digelontorkan bisa mencapai Rp1 triliun. Jabar menjadi tujuan investasi teknologi di bidang infrastruktur data center dari Amazon karena perusahaan tersebut melihat di kawasan asia pasifik, fasilitas canggih ini masih kurang. Jika pembangunan ini direalisasi, maka bisa menyedot investasi belasan triliun rupiah. Selain itu, dipastikan akan banyak tenaga kerja yang terlibat berikut potensi ekonomi digital Indonesia tidak lari ke luar negeri. Keuntungan lain, eosistem start up di Indonesia akan makin berkembang sekaligus menekan biaya pemanfaatan fasilitas data center. Selama ini, start up lokal menggunakan pengembangan dengan menggunakan fasilitas yang dimiliki Singapura. Pihaknya juga melihat potensi ekonomi digital bisa menjadi sumber investasi lain di luar urusan manufaktur dan industri tekstil. Salah satu yang paling besar adalah industri games dan aplikasi yang banyak dikembangkan oleh pengembang lokal. Diketahui, konsumen di pasar industri games Indonesia nilainya mencapai Rp40 triliun per tahun. Sayangnya, sebesar 90% industri games tersebut masih dikerjakan oleh perusahaan luar negeri.

Idonesia bakal memiliki pabrik caprolactam pertama setelah selama ini menjadi net importir. Pabrik tersebut diproyeksikan mulai beroperasi pada 2022. Caprolactam merupakan bahan baku nilon yang dpat digunakan untuk memproduksi benang tekstil dan tire cord untuk ban kendaraan. Saat ini investor bernama PT Elsoro Multi Pratama berencana membangun pabrik caprolactam yang pertama di Indonesia dengan total kapasitas 120.000 ton per tahun. Pabrik yang akan dibangun, berada di kawasan industri Java Integrated Industrial & Ports Estate (JIIPE) Gresik, Jawa Timur. Pabrik tersebut akan membutuhkan bahan baku amoniak sebesar 80.000 ton per tahun dan benzena sebesar 124.000 ton per tahun. Untuk membangun pabrik ini, investor menggelontorkan dana US$620 juta. Investor yang akan membangun pabrik caprolactam tersebut saat ini sedang dalam tahap pembebasan lahan. 

Kemenperin mencatat, industri petrokimia turut memberikan kontribusi cukup signifikan bagi perekonomian nasional. Pada 2018, investasi di sektor industri kimia dan farmasi mencapai RP39,31 triliun. Selain itu, kelompok industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia menorehkan nilai ekspor sebesar US$13,93 miliar. Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) sebelumnya menyatakan bahwa untuk menarik lebih banyak investor di sektor petrokimia, dunia usaha menunggu insentif berupa super deductible tax untuk vokasi dan kegiatan research & development, setelah pemerintah mengeluarkan insentif pajak berupa tax holiday dan tax allowance.

"Salah satu cara untuk mendorong peningkatan tax ratio adalah investasi. Kalau investasi makin besar, tentu yang membayar pajak makin besar. Investasi harus didorong, baik domestik maupun asing", ucap ekonom PT Bank Central Asia Tbk David Sumual. Tax ratio adalah perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan nilai produk domestik bruto. Ekstensifikasi diperlukan untuk memperluas range pembayar pajak. Karena hingga kin partisipasi wajib pajak masih relatif rendah, sementara dari sisi tarif masih tinggi sehingga banyak upaya-upaya untuk menghindari pajak. Ada dua hal yang diperlukan untuk meningkatkan tax ratio. Pertama, memperbaiki sistem IT dengan membuat sistem IT yang terintegrasi yang tidak membuat Wajib Pajak menginput berulang-ulang lagi bila mempunyai penghasilan diluar pekerjaan. Kedua, mendorong pemanfaatan sistem nontunai (cashless) secara lebih intensif. Dengan sistem ini, setiap transaksi memiliki pencatatan yang jelas dan lebih mudah ditelusuri.

Indonesia-Chile menggelar pertukaran instrumen ratifikasi sebagai upaya bersama dalam meningkatkan kemitraan kedua negara. Selain perdagangan barang, peluang yang juga bisa dimanfaatkan adalah memperluas kemitraan di perdagangan jasa hingga investasi. 

Bagi Indonesia, Chile secara bertahap akan mengeliminasi 89,6% pos tarifnya atau 7.669 pos tarif. Hal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada otomotif, alas kaki, tekstil, minyak sawit, kopi, produk perikanan dan produk ekspor utama. Sebaliknya, bagi Chile Indonesia berkomoitmen untuk mengeliminasi 86,1% tarif produk atau 9.308 pos tarif. Kedua negara berkomitmen menjalin kerjasama yang saling menguntungkan demi kemakmuran bersama.

Perjanjian yang akan berlaku mulai 60 hari mendatang yakni 10 Agustus 2019 dinilai dapat memberikan manfaat bagi kedua negara. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Imam Pambagyo mengatakan, perjanjian yang disepakati ini baru terkait dengan perdagangan barang. 

Upaya menarik investasi, termasuk relokasi industri menyusul perang dagang antara Amerika Serikat dan China dinilai tidak gampang. Selain memacu daya tarik investasi sektor riil, Indonesia perlu menggenjot sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan alternatif di tengah lesunya perdangangan internasional. 

Sekretaris Jenderal Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur, Indonesia berpeluang memanfaatkan perang dagang untuk menarik investasi. Namun Indonesia menjadi pilihan terakhir sebagai tujuan relokasi dari China setelah Vietnam, Malaysia dan Thailand. Maka Indonesia harus meningkatkan daya tarik investasi antara lain lewat aspek perpajakan, suku bunga, biaya energi dan regulasi ketenagakerjaan.

Ekonom Universitas Indonesia, Muhamad Chatib Basri menyatakan pemerintah perlu mengejar alternatif pendapatan. Salah satu yang paling efektif adalah menggencarkan pariwisata. Pariwisata bisa dimanfaatkan dalam waktu dekat karena efeknya langsung. Staf khusus presiden bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika mengatakan pemerintah terus memacu industri pariwisata. Sektor pariwisata menjadi salah satu solusi agar tak bergantung sepenuhnya pada harga komoditas. Dalam rangka memacu nilai industri pariwisata, pemerintah membangun infrastruktur baik jalan, bandara maupun pelabuhan. Industri pariwisata memiliki efek pengganda ke sektor lain seperti kerajinan, hotel, industri kreatif, transportasi dan keuangan.