Gegap gempita pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus dikumandangkan pemerintah hingga ke penjuru dunia. Tujuannya, menarik pemodal yang amat dibutuhkan untuk memenuhi pembangunan pusat pemerintahan baru. Namun, pemerintah rupanya masih harus bekerja keras untuk menggaet lebih banyak investor, termasuk asing. Apalagi hingga kini, investasi asing murni yang masuk ke Nusantara masih nihil. Padahal masuknya investor asing dianggap penting lantaran digadang-gadang membawa dana jumbo. Kehadiran investor asing yang lebih banyak juga dapat mencerminkan kuatnya daya tarik investasi dalam negeri. Tak ayal, realisasi investasi di IKN pun tergolong mini, yakni Rp35 triliun per November 2023, dan ditargetkan Rp45 triliun pada pengujung tahun. Padahal, total kebutuhan dana pembangunan IKN mencapai Rp466 triliun. Faktanya, dari jumlah tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya berkontribusi 20% atau Rp93,2 triliun. Artinya, dengan asumsi realisasi senilai Rp45 triliun, Otorita IKN (OIKN) masih harus berburu modal Rp327 triliun. Sumber Bisnis di institusi yang bertugas menarik modal mengatakan, ada dua kendala yang melandasi ragunya pemodal asing di Nusantara. Pertama, tidak adanya garansi imbal hasil dari modal yang ditanamkan. Kedua, pembagian porsi modal yang kurang imbang antara investor asing dan mitra domestik. "Mereka selalu minta jaminan," kata sumber Bisnis, Senin (20/11). Kisah sedih di Nusantara ini mengulang cerita serupa tahun lalu, ketika ada dua konsorsium asing yang batal investasi di Nusantara. Salah satunya SoftBank Group Corp. yang menunda penanaman modal senilai US$40 miliar, lantaran adanya ketidakse­pakatan soal kompensasi berupa konsesi lahan di kawasan tersebut. Sementara itu, Presiden Joko Widodo, saat memberikan keterangan pers kemarin, Senin (20/11), menyadari betul tingginya urgensi pemodal asing dalam pembangunan megaproyek itu. Kepala Negara menambahkan, saat ini pemerintah memang memprioritaskan investor domestik untuk membantu meringankan beban fiskal negara dalam membangun megaproyek itu. Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan investasi asing yang masuk menghadapi kendala ketika proses pengajuan berada pada tahap evaluasi. Tenaga Ahli Menteri Investasi Rizal Calvary Marimbo mengatakan proses pembangunan IKN memang membutuhkan waktu cukup lama, sehingga masuknya investasi asing pun tak bisa cepat. Sementara itu, kalangan ekonom memandang mundurnya investor asing dari proyek Nusantara merupakan hal yang cukup wajar, karena infrastruktur dasar yang belum sepenuhnya tuntas. Direktur Eksekutif Center of Reform of Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menyampaikan investasi di sebuah kota baru bersifat jangka panjang, sehingga keuntungan baru dikantongi investor pada beberapa tahun setelah beroperasinya pusat pemerintahan baru.