Laju investasi tahun 2024 diliputi ketidakpastian tinggi akibat gejolak politik yang sulit ditebak menjelang pemilihan umum di dalam negeri serta berlanjutnya kebijakan pengetatan moneter AS. Pelemahan investasi itu patut diwaspadai mengingat komponen tersebut menyumbangkan dampak multiplier yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketidakpastian tahun depan diperkirakan bisa terjadi pada segala jenis investasi, baik investasi langsung (direct investment) di sektor riil maupun investasi portofolio di pasar modal.

Menurut praktisi pasar modal dan pengajar Magister Ekonomi Terapan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Yohanis Hans Kwee, Kamis (16/11/2023), nasib pertumbuhan ekonomi tahun 2024 masih akan menghadapi ketidakpastian tinggi. Faktor utamanya adalah risiko politik akibat perhelatan pemilihan umum yang bisa melambatkan laju investasi. Ia memperkirakan ekonomi tahun depan hanya akan tumbuh di kisaran 4,8 % sampai 5 % secara tahunan (year on year). ”Ekonomi kita akan melambat karena politik. Memang, biasanya yang pertumbuhannya bagus saat pemilu itu belanja pemerintah dan konsumsi, tetapi investasi justru tertahan,” kata Yohanis dalam diskusi ”Economic and Financial Market Outlook 2024” yang digelar daring.

Perlambatan investasi diduga kuat akan terjadi akibat fragmentasi politik nasional yang sulit ditebak dengan akrobat politik yang tinggi, mulai dari majunya putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang dipasangkan dengan Prabowo Subianto sampai dinamika terbaru yang membuat saudara ipar Jokowi, mantan Ketua MK, Anwar Usman, diturunkan dari jabatannya. ”Hal-hal yang sulit ditebak seperti itu membuat pasar sulit menghitung siapa pemenang pemilu tahun depan. Sebab, pasar saham itu takut pada perubahan ekstrem dan ketidakpastian. Kalau ada yang ”belok kanan” secara tiba-tiba, pengusaha akan wait and see lebih lama dan investasi akan menurun,” ujarnya. (Yoga)

Kebebasan finansial adalah momen kehidupan yang ingin diraih oleh banyak pekerja. Selepas sekolah maupun kuliah, biasanya di usia 22 tahun seseorang mulai bekerja untuk mendapatkan penghasilan hingga tiba masa purnabakti yang di berbagai kantor dan lembaga bervariasi antara usia 55 tahun dan 60 tahun. Penelitian Columbia University Mailman School of Public Health tentang kaitan penghasilan dan kesehatan otak, menemukan bahwa jumlah penghasilan yang dikelola selama masa produktif akan berpengaruh terhadap percepatan hilang ingatan di masa tua. Maka perlu diketahui apa saja kesalahan keuangan yang mungkin dilakukan di masa produktif agar tidak berulang.

Pertama, tidak membuka diri untuk membuka keran penghasilan lain. Pengelolaan keuangan di masa produktif memiliki beberapa dimensi. Jumlah penghasilan tentu saja menjadi faktor penentu. Penerima upah rendah yang berkelanjutan mengalami penurunan memori yang jauh lebih cepat di usia yang lebih tua. Solusinya adalah fokus pada peningkatan kapasitas diri sepanjang hidup, terutama di awal masa bekerja. Kedua, memiliki gaya hidup yang berlebihan. Seseorang tidak akan memiliki masalah di masa produktifnya, tetapi sangat berbahaya saat menjelang pensiun kelak. Solusinya adalah melakukan pembagian alokasi penghasilan minimal untuk 3 hal, yaitu pos biaya hidup (living), pos tabungan (saving), dan pos gaya hidup (playing).

Ketiga, berinvestasi tanpa ilmu. Fenomena ingin mem eroleh imbal hasil investasi tinggi dalam waktu singkat semakin marak sejak munculnya opsi berinvestasi di aset kripto. Bahkan, tidak sedikit pekerja usia produktif yang terjebak dengan penawaran trading yang ternyata investasi bodong. Solusinya adalah literasi sebelum inklusi. Ragam asset investasi yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan sebaiknya dipelajari dalam hal potensi keuntungan serta potensi risiko yang menyertainya. (Yoga)

OJK bersama semua anggota Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal dari 12 kementerian / lembaga terus meningkatkan koordinasi dalam penanganan investasi bodong dan pinjaman daring ilegal. Sejak 1 Januari hingga 27 Oktober 2023, Satgas telah menghentikan 1.484 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 18 entitas investasi ilegal dan 1.466 entitas pinjaman daring ilegal. Satgas juga memblokir 53 nomor telepon, 309 akun Whatsapp, dan 47 rekening bank. Tujuan berinvestasi tentu untuk mendapatkan imbal hasil. Iming-iming mendapat imbal hasil tinggi dengan dana sedikit dan risiko kecil menjadi modus pelaku. Namun, alih-alih untung, malah buntunglah yang diperoleh.

Di pinjaman daring ilegal. Kemudahan pencairan dana dengan syarat yang relatif mudah tidak serta-merta menjamin cerita manis ketika korban gagal mengembalikan dana tepat waktu. Penagih utang (debt collector/DC) pinjaman daring ilegal akan mulai meneror korban, bahkan ke semua kontak di gawai korban, menyebarkan data pribadi, dan mempermalukan korban. Banyak korban pinjaman daring ilegal bercerita bahwa jumlah dana yang dicairkan dan waktu pengembalian tidak sesuai kesepakatan.

Tips Hindari Investasi Bodong : 1. Ingat prinsip 2L Ingat untuk menerapkan prinsip 2L (legal dan logis) ketika berinvestasi. Legal artinya perusahaan dan produk investasi yang ditawarkan berizin. Logis artinya keuntungan yang ditawarkan masuk akal dan wajar. 2. Kenali ciri-ciri investasi bodong, yang biasanya menawarkan bonus jika berhasil mendapatkan anggota baru. Perusahaan investasi bodong juga menawarkan produk investasi melalui media sosial yang terkadang menggunakan foto tokoh publik serta informasi terkait proses bisnis investasi yang dilakukan tidak jelas.

Tips Hindari Pinjaman Daring Ilegal : 1. Cek legalitas pinjaman daring dan gunakan aplikasi resmi. 2. Jaga kerahasiaan data pribadi, dengan menghindari mengunduh tautan atau aplikasi dari sumber yang tidak dikenal, mengunggah KTP atau data pribadi di media sosial. 3. Gunakan jaringan pribadi ketika bertransaksi, dan hindari penggunaan jaringan publik. 4. Fintech lending yang berizin OJK hanya diizinkan untuk mengakses camera, microphone, dan location (camilan), jika diminta akses lain, seperti galeri dan kontak, pinjaman daring tersebut ilegal. 5. Hapus SMS tawaran pinjaman daring, Fintech lending resmi yang berizin OJK tidak diperbolehkan menawarkan pinjaman melalui saluran komunikasi pribadi, baik SMS maupun pesan instan pribadi lain, tanpa persetujuan konsumen. 6. Lapor ke polisi Jika telah menjadi korban pinjaman daring ilegal dan menerima penagihan tidak beretika dari DC. (Yoga)

Ombudsman RI menerima laporan-laporan masyarakat terhadap Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti mengenai kecurangan di perusahaan pialang. Bappebti menilai, ini terjadi karena minimnya literasi investasi masyarakat pada produk tersebut. Untuk memitigasi hal ini, pengawasan dan edukasi perlu ditingkatkan. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengatakan, saat ini ada 28 laporan individu yang diterima sejak 2022 hingga tahun berjalan 2023. Laporan tersebut di antaranya melibatkan perusahaan PT MAF, PT BF, PT RFB, PT GKIB, PT EF, PT MIF, PT SAM, dan Bappebti. Total nilai kerugian lebih dari Rp 60 miliar. Adapun Ombudsman tengah intens memeriksa Bappebti terhadap enam laporan kerugian di investasi sistem perdagangan alternatif (SPA) yang melibatkan PT MAF dan PT BF selaku perusahaan pialang berjangka.

”Laporan tersebut berkaitan dengan produk perdagangan berjangka komoditi emas. Total klaim kerugian dari 6 laporan tersebut mencapai lebih dari Rp 3,6 miliar,” ujar Yeka dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/10). Sebelumnya, lembaga itu menyelesaikan satu laporan serupa dengan kerugian Rp 34 miliar yang dialami warga bernama Sugiarto Hadi pada 2014. Laporan yang berulang itu terkait dugaan kecurangan SPA perdagangan valuta asing atau trading foreign exchange (forex), melalui platform Metatrader. Bentuk kecurangan tersebut adalah sistem menolak order transaksi (reject), sistem terlambat mengeksekusi order (delay), dan sistem menggandakan order dari yang diperintahkan dua menjadi empat order transaksi (split). Ketiga hal itu dialami oleh Sugiarto yang terdaftar sebagai pelaku pasar di PT MIF dan PT SAM. Dari kasus itu, Ombudsman menemukan tiga potensi malaadministrasi oleh Bappebti, yaItu pengabaian kewajiban hukum, penyimpangan prosedur, dan penundaan berlarut. (Yoga)

Pelaku usaha acapkali menahan diri untuk menanamkam modal di tengah berlangsungnya momentum Pemilihan Umum (Pemilu). Apalagi, pesta demokrasi pada tahun depan tidak hanya di level pusat, tetapi juga melibatkan pemilihan kepala daerah. Indonesia akan memasuki momentum pesta demokrasi pada 2024, saat pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD, hingga Presiden dan Wakil Presiden akan digelar bersamaan pada 14 Februari 2024. Jika Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berlangsung dua putaran, prosesnya masih akan berlangsung pada 26 Juni 2024. Setelah dinamika Pemilihan Legislatif dan Pilpres rampung, pesta demokrasi bergeser ke daerah dengan perhelatan Pilkada Serentak pada November 2024 atau 1 bulan setelah pemerintahan baru hasil Pemilu 2024 terbentuk. Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan bahwa pihaknya akan menjaga daya tarik investasi yang masuk ke kota itu dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang baik. Investasi yang sudah berjalan, perlu dilanjutkan. Demikian halnya kegiatan investasi baru. “Khususnya saat transisi pemerintahan, mungkin akan bergantung pada situasi politik. Tapi kami yakin pemerintah pusat akan bijaksana dalam mengelola investasi, karena mereka juga berkepentingan menarik investasi ke sini,” ujarnya. Dia mengatakan bahwa sekitar 95% pembangunan IKN bergantung pada jalur laut, sehingga dibutuhkan kolaborasi dalam logistik, perkapalan, dan penyediaan berbagai bahan pokok. Situasi ini menjadi kesempatan bagi pengusaha lokal, terutama generasi muda, untuk menjadi pengusaha di berbagai bidang, termasuk logistik, penyediaan bahan pokok, serta fasilitas angkutan laut. “Kami ingin pengusaha lokal bisa bersaing dengan pengusaha dari luar daerah maupun luar negeri. Kami ingin pengusaha lokal memberikan kontribusi positif bagi pembangunan IKN dan kesejahteraan masyarakat,” katanya. Keyakinan serupa juga disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Timur, Dyah Wahyu Ermawati. Sebagai salah satu pusat industri utama di Tanah Air, investasi di Jatim saat tahun politik bakal tetap terjaga. Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, menyebut pemerintah daerah fokus menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang tahun politik. Menurutnya, strategi itu bakal menjamin stabilitas sosial dan politik yang secara tidak langsung bakal mendukung iklim investasi di periode transisi. Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono berharap progres pembangunan IKN tak terhambat di tengah tahun politik. Bambang mendorong para investor menyelesaikan proyek tepat waktu, mengingat situasi dan kondisi global yang penuh ketidakpastian. Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menilai sejauh ini langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, selaras dengan tujuan awal pembangunan ekonomi lewat pengembangan infrastruktur dan reformasi perizinan. Saat ini, katanya pemerintah telah membuat kerangka awal, sehingga pemerintahan selanjutnya bisa menjabarkan lebih lanjut. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menyatakan secara historis risiko terbesar yang dihadapi selama masa pemilu berlangsung adalah perlambatan konsumsi pasar, perlambatan pertumbuhan kinerja usaha, perlambatan arus investasi dan realisasi karena peningkatan persepsi ketidakpastian di mata investor dan calon investor.

JAKARTA,ID-Pemerintah telah membuka peluang investasi baru yakni  menghijaukan hutan (reboisasi/reforestation) Indonesia. Program ini diprediksi bakal dimintai investor, karena dinilai tepat untuk mendukung pencapaian  target net zero emission (NZE) dan menjadi salah satu cara pemerintah untuk melakukan reboisasi tanpa menguras APBN. "Pintu untuk investasi terkait penghijauan  tersebut telah dibuka. Potensi ini perlu dikembangkan sehingga dana penghijauan tidak harus dari APBN. Tentunya swasta akan masuk dalam bisnis ini kalau hitung-hitungannya menurut mereka bisa memberikan margin  keuntungan.  Jadi kalau menarik maka swasta akan berinvestasi, namun kalau tidak menarik tentu swasta akan berhitung," kata Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) AS Natio Lasman kepada Investor Daily, Jumat (27/10/2023). (Yetede)