Pelaku usaha acapkali menahan diri untuk menanamkam modal di tengah berlangsungnya momentum Pemilihan Umum (Pemilu). Apalagi, pesta demokrasi pada tahun depan tidak hanya di level pusat, tetapi juga melibatkan pemilihan kepala daerah. Indonesia akan memasuki momentum pesta demokrasi pada 2024, saat pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD, hingga Presiden dan Wakil Presiden akan digelar bersamaan pada 14 Februari 2024. Jika Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berlangsung dua putaran, prosesnya masih akan berlangsung pada 26 Juni 2024. Setelah dinamika Pemilihan Legislatif dan Pilpres rampung, pesta demokrasi bergeser ke daerah dengan perhelatan Pilkada Serentak pada November 2024 atau 1 bulan setelah pemerintahan baru hasil Pemilu 2024 terbentuk. Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan bahwa pihaknya akan menjaga daya tarik investasi yang masuk ke kota itu dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang baik. Investasi yang sudah berjalan, perlu dilanjutkan. Demikian halnya kegiatan investasi baru. “Khususnya saat transisi pemerintahan, mungkin akan bergantung pada situasi politik. Tapi kami yakin pemerintah pusat akan bijaksana dalam mengelola investasi, karena mereka juga berkepentingan menarik investasi ke sini,” ujarnya. Dia mengatakan bahwa sekitar 95% pembangunan IKN bergantung pada jalur laut, sehingga dibutuhkan kolaborasi dalam logistik, perkapalan, dan penyediaan berbagai bahan pokok. Situasi ini menjadi kesempatan bagi pengusaha lokal, terutama generasi muda, untuk menjadi pengusaha di berbagai bidang, termasuk logistik, penyediaan bahan pokok, serta fasilitas angkutan laut. “Kami ingin pengusaha lokal bisa bersaing dengan pengusaha dari luar daerah maupun luar negeri. Kami ingin pengusaha lokal memberikan kontribusi positif bagi pembangunan IKN dan kesejahteraan masyarakat,” katanya. Keyakinan serupa juga disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Timur, Dyah Wahyu Ermawati. Sebagai salah satu pusat industri utama di Tanah Air, investasi di Jatim saat tahun politik bakal tetap terjaga. Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, menyebut pemerintah daerah fokus menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang tahun politik. Menurutnya, strategi itu bakal menjamin stabilitas sosial dan politik yang secara tidak langsung bakal mendukung iklim investasi di periode transisi. Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono berharap progres pembangunan IKN tak terhambat di tengah tahun politik. Bambang mendorong para investor menyelesaikan proyek tepat waktu, mengingat situasi dan kondisi global yang penuh ketidakpastian. Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menilai sejauh ini langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, selaras dengan tujuan awal pembangunan ekonomi lewat pengembangan infrastruktur dan reformasi perizinan. Saat ini, katanya pemerintah telah membuat kerangka awal, sehingga pemerintahan selanjutnya bisa menjabarkan lebih lanjut. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menyatakan secara historis risiko terbesar yang dihadapi selama masa pemilu berlangsung adalah perlambatan konsumsi pasar, perlambatan pertumbuhan kinerja usaha, perlambatan arus investasi dan realisasi karena peningkatan persepsi ketidakpastian di mata investor dan calon investor.