Kinerja investasi pada tahun depan, khususnya penanaman modal asing (PMA), berpotensi terhambat oleh momentum pemilihan umum (pemilu). Namun pemerintah bisa mendorong investasi domestik untuk mengompensasi tekanan pada investasi asing tersebut. Secara historis, pertumbuhan investasi melambat di tahun politik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan, pertumbuhan penanaman modal tetap bruto (PMTB) pada tahun 2019 hanya 4,45% year on year (yoy). Padahal di tahun sebelumnya mampu tumbuh 6,67% yoy. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, pemerintah bisa lebih mengutamakan investasi dari pemodal dalam negeri untuk menggenjot investasi pada tahun depan. Menurut dia, investor domestik cenderung lebih mengetahui kondisi politik dalam negeri yang sebenarnya relatif stabil. Hal itu yang membuat investor domestik lebih optimistis untuk menanamkan modalnya. Meski begitu, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk meyakinkan investor domestik. Misalnya, memastikan reformasi struktural sudah dilakukan pemerintah, memastikan Undang-Undang (UU) tentang UU Cipta Kerja dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) telah dilaksanakan. Pemerintah terus berupaya menggenjot proyek infrastruktur pada tahun depan. Pelaksana Tigas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan sebelumnya mengatakan, pemerintah akan mendorong pertumbuhan investasi di sektor bangunan. Utamanya bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal.

Chang-kun Shin tidak pernah menyangka akan kembali lagi ke Indonesia. Pria yang akrab disapa Shin ini, sejak kecil hingga menempuh pendidikan sekolah menengah atas (SMA) tinggal di Indonesia. Namun, Shin tetap mesti ke Korea Selatan, karena harus tetap mengikuti aturan kewajiban militer selama dua tahun. Shin awalnya diboyong oleh orang tuanya ke Indonesia pada tahun 1981. Orangtua Shin kala itu menjalankan bisnis di Indonesia. Sejak SD hingga SMA, Shin menempuh pendidikan di Jakarta. Setelah itu, Shin baru melanjutkan kuliah strata satu (S1) di salah satu universitas bergengsi di Korea Selatan, yaitu Seoul National University (SNU) dengan mengambil jurusan Pendidikan dan Edukasi. Memiliki nilai bagus sebagai anak magang, Shin akhirnya diangkat menjadi karyawan tetap KISI dan bekerja di sana selama 10 tahun sebagai strategic business investment. Setelah memiliki pengalaman yang cukup, dan memiliki pengalaman tinggal lumayan lama di Indonesia juga memiliki keahlian berbahasa Indonesia yang bagus, Shin dilirik oleh Kiwoom Sekuritas Korea Selatan untuk bekerja di Kiwoom Sekuritas Indonesia sebagai Direktur Utama. Menurut Shin, sebagai anak muda harus berani untuk mencoba berinvestasi dan mengambil risiko yang tinggi. Namun, dengan catatan harus mengenal dan tahu kapasitas diri sendiri juga jangan berinvestasi hanya karena mengikuti orang lain saja. Karena selalu berani mencoba itu, Shin mengaku sudah pernah mencoba berinvestasi di berbagai instrumen investasi dengan berbagai tingkat risiko. Adapun, di waktu senggangnya, Shin tetap menyempatkan untuk berolahraga. Setiap akhir pekan, Shin biasanya menyempatkan diri untuk menjalankan berbagai olahraga. Yang cukup rutin, biasanya, dia golf bersama teman ataupun bersama klien di akhir pekan.

Pemerintah menawarkan sejumlah insentif dan fleksibilitas guna meningkatkan daya tarik investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi. Lewat sejumlah kemudahan itu, diharapkan semakin banyak investasi hulu migas yang masuk ke Indonesia, yang ujungnya akan menopang kemandirian energi nasional. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, Indonesia saat ini tengah fokus dalam mengeksplorasi cekungan migas. Apalagi, Indonesia masih menyimpan potensi besar terkait sumber daya migas di perut bumi. Sebab, dari 128 cekungan hidrokarbon yang tersebar di seluruh Indonesia, 68 di antaranya belum dieksplorasi. Menurut Arifin, mulai tahun ini, pemerintah akan semakin menggalakkan penambahan wilayah kerja migas baru setiap tahun. Para investor dapat berpartisipasi melalui proses penawaran wilayah kerja ataupun negosiasi langsung dengan pemerintah.

”Lelang ketiga (2023) akan diumumkan di konvensi ini untuk meraih lebih banyak investasi di sumber-sumber (migas) yang telah ditemukan,” kata Arifin pada hari kedua 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIOG) 2023 yang digelar SKK Migas, di Badung, Bali, Kamis (21/9). Sejumlah insentif dijanjikan pemerintah dalam penawaran sejumlah wilayah kerja baru. Hal itu antara lain peningkatan pembagian ekuitas antara pemerintah dan kontraktor, yang memungkinkan kontraktor mendapat bagian lebih dari 50 %. Selain itu, fleksibilitas opsi skema kontrak, cost recovery (biaya operasi yang dipulihkan) atau gross split (skema bagi hasil berdasarkan produksi bruto), untuk aktivitas konvensional ataupun nonkonvensional. Tawaran insentif lainnya adalah first tranche petroleum (FTP) atau produksi migas dalam satu tahun kalender yang porsinya dapat dibagi (shareable) sebesar 10 %. Kemudian, kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) dengan harga yang sepenuhnya mengacu harga minyak mentah Indonesia selama periode production sharing contract. (Yoga)

Pemulihan pasar Surat Berharga Negara (SBN) bakal melewati jalur yang terjal akibat aliran dana asing tertahan sebagai imbas dari sikap hawkish Federal Reserve. Federal Reserve (The Fed) telah mengambil keputusan untuk mempertahankan suku bunga tetap 5,25%—5,55%. Kendati demikian, bank sentral Amerika Serikat itu masih memiliki amunisi untuk menaikkan suku bunga acuan sekali lagi sepanjang tahun ini. Pelonggaran moneter pun baru dimulai pada tahun depan. Gelagat hawkish Federal Reserve pun membuat imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) acuan tenor 10 tahun naik 0,67% secara harian ke 6,77%. SUN tenor 2 tahun justru turun 0,41% ke 6,2%. Kenaikan imbal hasil SUN menandai bahwa minat di pasar turun. Head of Fixed Income Research Mandiri Sekuritas Handy Yunianto mengatakan faktor global menunjukkan pengaruhnya pada kinerja imbal hasil SUN. Kala imbal hasil Tresuri Amerika Serikat naik, begitu juga dengan indeks dolar AS, aset di negara berkembang menjadi tak menarik.  Lebih lanjut dia mengatakan, koreksi yield SBN Indonesia juga disebabkan karena tekanan jual investor asing, sementara support dari domestik menurutnya masih cukup solid. Hal itu yang membuat pemulihan pasar SBN melalui jalan terjal. Dari data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, porsi asing dalam SBN sebelum pandemi yakni 2019 misalnya hampir menyentuh 39% terhadap total SBN beredar. Namun, kondisi berubah kala pandemi datang. Investor asing meninggalkan SBN dan belum kembali sepenuhnya.  Dihubungi terpisah, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede mengatakan ketidakpastian masih membayangi pasar surat utang. Tak heran bila untuk sementara pasar lebih memilih instrumen bertenor pendek karena terdapat risiko yang datang dari infl asi dan gejolak nilai tukar yang bisa menggerus imbal hasil nyata. Dia menilai risiko infl asi RI datang dari harga beras dan energi. Lalu, kinerja rupiah yang masih tertekan di hadapan greenback turut membebani aksi asing masuk ke Tanah Air.  Kepala Ekonom dan Kepala Riset Divisi Surat Utang BRI Danareksa Sekuritas Helmy Kristanto mengatakan dalam hasil risetnya bahwa di tengah pelemahan rupiah dan upaya BI mengendalikan nilai tukar melalui penerbitan sekuritas rupiah BI (SRBI) dia mengantisipasi dampaknya terhadap pasar surat utang. Dia menyebut bahwa penerbitan SRBI tenor pendek dengan SBN sebagai aset dasarnya bisa memicu gejolak pada tenor jangka panjang. Artinya, gerak kenaikan imbal hasil SUN tenor panjang bisa semakin volatil.

Instrumen baru milik Bank Indonesia (BI) yang bernama Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tampaknya disambut baik para investor. Tak hanya di pasar perdana, instrumen tersebut sudah mulai diperdagangkan di pasar sekunder. Sebagai catatan, instrumen baru tersebut sudah dilelang dua kali dan hasilnya selalu melebihi target. Pada lelang pertama, targetnya Rp 7 triliun, tetapi permintaan mencapai Rp 29,9 triliun. Selanjutnya, pada lelang kedua, BI menargetkan permintaan hanya Rp 5 triliun. Tetapi penawaran yang masuk mencapai Rp 15,6 triliun. Ini berarti, oversubscribed mencapai 3,12 kali lipat. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyebut, dari yang sudah dilelang di pasar perdana, transaksi di pasar sekunder sudah mencapai Rp 2,13 triliun. Sekitar 82% pembeli di pasar sekunder tersebut merupakan investor asing. "Bahkan di pasar sekunder, kami melihat non bank sudah mulai melakukan pembelian," ungkap Destry di Jakarta, Kamis (21/9). Bank DBS Indonesia jadi salah satu bank yang sudah berpartispasi dalam lelang SRBI. Hanya saja, Executive Director, Head of Trading, Treasury & Markets Bank DBS Indonesia Ronny Setiawan tak mau menyebutkan berapa nominal yang diserap bank tersebut. EVP Treasury Division Head Bank BTN Sindhu Rahadian menyebutkan, BTN juga sudah berpartisipasi dalam lelang tersebut. Tujuan BTN terlibat dalam lelang instrumen baru ini adalah sebagai upaya melakukan rekomposisi portofolio pasar uang yang dimiliki. "Ini diharapkan meningkatkan imbal hasil investasi," kata dia.

Investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi kembali meningkat sejak 2021. Untuk mencapai target produksi pada 2030, dibutuhkan investasi 20 miliar USD per tahun. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) per semester I-2023, realisasi produksi siap jual atau lifting minyak sebesar 615.500 barel per hari atau di bawah target 618.700 barel per hari. Sementara salur gas sebesar 5.308 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) atau di bawah target 5.322 MMSCFD. Menkeu Sri Mul-yani dalam 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2023 yang digelar SKK Migas di Kabupaten Badung, Bali, Rabu (20/9) mengatakan, fiscal tools penting dalam mendukung industri hulu migas. Salah satu dampak adanya dukungan fiskal itu ialah peningkatan investasi hulu migas dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2021, nilai investasi di sektor tersebut mencapai 0,9 miliar USD. Kemudian, meningkat menjadi 12,1 miliar USD (2022) dan diharapkan mencapai 14,6 miliar USD (2023). Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menuturkan, target 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari pada 2030 dapat tercapai jika dilakukan aktivitas pengeboran yang agresif dan masif. Namun, untuk mengebor lebih dari 1.000 sumur pengembangan per tahun setelah 2025, akan dibutuhkan investasi lebih dari 20 miliar USD per tahun. Menurut dia, sejak tahun2020, daya tarik investasi hulu migas di Indonesia sebenarnya meningkat setelah didukung pemerintah melalui sistem fiskal yang lebih fleksibel. Misalnya, investor dibebaskan memilih skema cost recovery (biaya operasi yang dipulihkan) atau gross split (skema bagi hasil berdasarkan produksi bruto). Juga, dukungan lain yang dapat menurunkan risiko investasi. ”Namun, beberapa area masih memerlukan perbaikan, yaitu dalam aspek legal dan kontraktual serta penemuan cadangan raksasa (giant discovery),” kata Dwi. (Yoga)

Dari 32 bank yang ambil bagian dalam lelang perdana itu, nilai total SRBI yang berhasil dibukukan mencapai Rp24,45 triliun. Sementara itu, sasaran awal yang dipatok BI ‘hanya’ Rp7 triliun. Artinya, klaim bahwa SRBI lebih pro-market terbukti. Pasar sangat positif merespons kehadiran instrumen baru SRBI. Alhasil, target yang diemban atas penerbitan SRBI sudah menyalakan lampu hijau. Emisi SRBI ditujukan untuk mengoptimalkan aset surat berharga negara (SBN) yang dimiliki BI. Sementara itu, BI memegang SBN senilai Rp1.000-an triliun ‘warisan’ dari skema berbagi beban dalam membiayai penanganan dampak pandemi Covid-19. Emisi SRBI yang berbasis SBN itu diharapkan juga mendorong pendalaman pasar, serta pengembangan pasar uang domestik. Perbankan berlebih likuiditas yang selama ini lebih suka meminjamkannya ke pasar uang antarbank (PUAB) bisa mengalihkannya pada SRBI. Imbal hasil dari keduanya pun sangat kompetitif. Sebagai komparasi, penerbitan instrumen sekuritas korporasi di sektor privat, misalnya senantiasa berbasis kepada prospek pendapatan dari aset fisik sebagai rujukannya. Nilai aset fisik induk tersebut sangat besar lantaran bertindak sebagai semacam jaminan atas penerbitan sekuritas yang menjadi aset derivatifnya. Pada titik ini, masyarakat (termasuk pemain asing) yang tertarik memegang SRBI sejatinya berstatus sebagai pembeli ‘ketiga’, yakni dari Kementerian Keuangan ke BI, dari BI ke perbankan, lantas dari perbankan ke publik. Kalkulasi kepercayaan kadang tidak selalu kompatibel dengan hitung-hitungan finansial.Bagi pemain asing, SRBI bertenor 1 atau 3 bulan dipandang ‘ideal’ dengan tenggat pendek plus risiko yang rendah. Penerbitan SRBI untuk kedua tenor tersebut sejatinya lebih mampu menangkap aliran hot money yang hendak mengambil posisi jangka pendek. Intinya, SRBI dari sisi tenor agaknya kurang atraktif.

Besarnya Investasi yang perlu dikeluarkan untuk mengembangkan panas bumi mengadang perkembangan salah satu energi terbarukan itu di Tanah Air. Sejak dilirik oleh pemerintah 4 dekade lalu, kapasitas terpasang geotermal baru mencapai 10% dari potensi yang tersedia. Asosiasi Panas Bumi Indonesia (Api) menyoroti lambannya pengembangan panas bumi di Tanah Air, Dengan potensi yang mencapai sekitar 24 gigawatt (GW), hingga kini kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP baru mencapai 2.378 megawatt (MW). Padahal, pengembangan geotermal telah dilakukan oleh pemerintah sejak 40 tahun lalu. Prijandaru Effendi, Ketua Umum Api, mengatakan bahwa mahalnya investasi yang perlu dilakukan menjadi penyebab utama lambannya pemanfaatan panas bumi di Indonesia. Terlebih, geotermal memiliki risiko yang tidak kalah tinggi jika dibandingkan dengan energi baru terbarukan (EBT) lainnya. Untuk memompa realisasi pemanfaatan panas bumi, kata dia, semua pemangku kepentingan harus berani melakukan upaya luar biasa agar bisa menjadikan geotermal sebagai andalan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun mengakui bahwa upaya mengejar kapasitas terpasang panas bumi sebesar 7,2 GW pada 2025 penuh tantangan. Meski begitu, pemerintah tetap akan melakukan percepatan target yang dipatok pada 2030. "Kalau [target] 2025 mungkin karena sudah dekat, tetapi untuk [target] 2030 kami masih memiliki waktu untuk mengejarnya," kata Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Harris Yahya. Direktur Jendral Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Yudo Dwinanda priadi mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah meluncurkan beberapa insentif untuk menarik lebih banyak investasi swasta. Selain menyediakan berbagai pemanis untuk mengungkit bisnis panas bumi, pemerintah juga menggandeng berbagai pihak dari luar negeri. Salah satunya Selandia Baru yang telah mendukung pengembangan geotermal di Indonesia sejak 5 tahun lalu dengan memberikan bantuan senilai 10,6 juta dolar Selandia Baru melalui bantuan teknis dan peningkatan kapasitas. 

Rencana investasi di Pulau Rempang kembali mencuat, setelah sempat tanpa kabar sejak 2004. Ini lantaran, pemerintah bersikeras memutuskan bahwa proyek di Pulau Rempang masuk sebagai proyek strategis nasional (PSN) 2023. Menjadikan Pulau Rempang Eco-City dengan dasar aturan  Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7/2023, rencana ini langsung memantik konflik warga. Sebagian warga menolak relokasi yang disiapkan pemerintah. Kini, pemerintah masih berjibaku menawarkan relokasi untuk warga yang menghuni 12 kampung tua di sana. Di lain sisi, proyek ini kembali mencuatkan nama PT Makmur Elok Graha (MEG), pemegang konsesi kawasan wisata terpadu eksklusif yang dipegang sejak tahun 2004. Saat itu, BP Batam dan MEG, yang tak lain anak usaha dari Grup Artha, meneken kerjasama hak pengelolaan lahan selama 80 tahun. Perusahaan milik Tomy Winata ini mendapatkan mandat menggarap Pulau Rempang yang memiliki luas 17.000 hektare (ha). "Sesuai development plan yang telah diberikan ke Makmur Elok Graha, investor yang memperoleh hak alokasi lahan, di sana akan dibangun kawasan industri, perdagangan, hingga wisata," kata Ariastuty Sirait Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Badan Pengelolaan Batam (BP Batam) kepada KONTAN, Senin (18/9). Hilmi Panigoro, Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menyatakan, Grup Medco berinvestasi di wilayah Batam, tepatnya di Pulau Bulan. "Pulau Bulan adalah pulau kecil yang tak berpenduduk, terletak di Selatan Pulau Batam," sebut Hilmi ke KONTAN. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan investasi di Batam, khusunya Pulau Rempang tetap berjalan meski menuai protes warga. Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro memperoleh informasi BP Batam telah mencadangkan lahan 16.500 ha untuk proyek Rempang Eco Park. Namun, alokasi ini tidak sesuai ketentuan. Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam belum terbit. "Sepanjang belum ada sertifikat HPL Pulau Rempang, relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," kata dia, Senin (18/9).