Besarnya Investasi yang perlu dikeluarkan untuk mengembangkan panas bumi mengadang perkembangan salah satu energi terbarukan itu di Tanah Air. Sejak dilirik oleh pemerintah 4 dekade lalu, kapasitas terpasang geotermal baru mencapai 10% dari potensi yang tersedia. Asosiasi Panas Bumi Indonesia (Api) menyoroti lambannya pengembangan panas bumi di Tanah Air, Dengan potensi yang mencapai sekitar 24 gigawatt (GW), hingga kini kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP baru mencapai 2.378 megawatt (MW). Padahal, pengembangan geotermal telah dilakukan oleh pemerintah sejak 40 tahun lalu. Prijandaru Effendi, Ketua Umum Api, mengatakan bahwa mahalnya investasi yang perlu dilakukan menjadi penyebab utama lambannya pemanfaatan panas bumi di Indonesia. Terlebih, geotermal memiliki risiko yang tidak kalah tinggi jika dibandingkan dengan energi baru terbarukan (EBT) lainnya. Untuk memompa realisasi pemanfaatan panas bumi, kata dia, semua pemangku kepentingan harus berani melakukan upaya luar biasa agar bisa menjadikan geotermal sebagai andalan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun mengakui bahwa upaya mengejar kapasitas terpasang panas bumi sebesar 7,2 GW pada 2025 penuh tantangan. Meski begitu, pemerintah tetap akan melakukan percepatan target yang dipatok pada 2030. "Kalau [target] 2025 mungkin karena sudah dekat, tetapi untuk [target] 2030 kami masih memiliki waktu untuk mengejarnya," kata Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Harris Yahya. Direktur Jendral Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Yudo Dwinanda priadi mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah meluncurkan beberapa insentif untuk menarik lebih banyak investasi swasta. Selain menyediakan berbagai pemanis untuk mengungkit bisnis panas bumi, pemerintah juga menggandeng berbagai pihak dari luar negeri. Salah satunya Selandia Baru yang telah mendukung pengembangan geotermal di Indonesia sejak 5 tahun lalu dengan memberikan bantuan senilai 10,6 juta dolar Selandia Baru melalui bantuan teknis dan peningkatan kapasitas. 

Rencana investasi di Pulau Rempang kembali mencuat, setelah sempat tanpa kabar sejak 2004. Ini lantaran, pemerintah bersikeras memutuskan bahwa proyek di Pulau Rempang masuk sebagai proyek strategis nasional (PSN) 2023. Menjadikan Pulau Rempang Eco-City dengan dasar aturan  Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7/2023, rencana ini langsung memantik konflik warga. Sebagian warga menolak relokasi yang disiapkan pemerintah. Kini, pemerintah masih berjibaku menawarkan relokasi untuk warga yang menghuni 12 kampung tua di sana. Di lain sisi, proyek ini kembali mencuatkan nama PT Makmur Elok Graha (MEG), pemegang konsesi kawasan wisata terpadu eksklusif yang dipegang sejak tahun 2004. Saat itu, BP Batam dan MEG, yang tak lain anak usaha dari Grup Artha, meneken kerjasama hak pengelolaan lahan selama 80 tahun. Perusahaan milik Tomy Winata ini mendapatkan mandat menggarap Pulau Rempang yang memiliki luas 17.000 hektare (ha). "Sesuai development plan yang telah diberikan ke Makmur Elok Graha, investor yang memperoleh hak alokasi lahan, di sana akan dibangun kawasan industri, perdagangan, hingga wisata," kata Ariastuty Sirait Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Badan Pengelolaan Batam (BP Batam) kepada KONTAN, Senin (18/9). Hilmi Panigoro, Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menyatakan, Grup Medco berinvestasi di wilayah Batam, tepatnya di Pulau Bulan. "Pulau Bulan adalah pulau kecil yang tak berpenduduk, terletak di Selatan Pulau Batam," sebut Hilmi ke KONTAN. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan investasi di Batam, khusunya Pulau Rempang tetap berjalan meski menuai protes warga. Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro memperoleh informasi BP Batam telah mencadangkan lahan 16.500 ha untuk proyek Rempang Eco Park. Namun, alokasi ini tidak sesuai ketentuan. Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam belum terbit. "Sepanjang belum ada sertifikat HPL Pulau Rempang, relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," kata dia, Senin (18/9).

Produk waran tersetruktur bakal bertambah banyak. PT RHB Sekuritas akan menerbitkan 10 waran terstruktur baru pada, Selasa (19/9) ini. Produk baru ini masih akan mengacu pada indeks saham IDX30. Produk waran terstruktur itu menggunakan satu underlying saham baru yaitu PT AKR Corporindo Tbk (AKRA). Sementara sembilan waran terstruktur lainnya menggunakan underlying saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Selain itu, ada waran terstruktur yang menggunakan underlying saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bank Jago Tbk (ARTO), serta PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR). Asal tahu saja, dalam setahun terakhir, RHB Sekuritas sudah meluncurkan 60 waran terstuktur. Head of Sales & Marketing RHB Sekuritas Steinly Atmanagara mengatakan, hingga akhir tahun 2023, RHB menargetkan penerbitan waran terstruktur bisa mencapai 80-90 produk. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menambahkan, pergerakan perdagangan waran terstruktur semakin menunjukkan progres yang lebih baik.

Salah satu tujuan investasi adalah mengungkit pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan orang banyak. Tapi di pulau Rempang, Kepulauan Riau, masuknya pemodal asing dan domestik justru menjauhkan masyarakat dari cita-cita luhur tersebut. Bekerja sama dengan PT Makmur Elok Graha sejak 2004, Badan Pengusaha Kawasan  Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas batam (BP Batam) hendak membangun kawasan industri, pariwisata dan komersial. Proyek bernama Rempang Eco-City ini akan menggusur dan merelokasi ribuan penduduk. Pada 7 September 2023, bentrokan aparat keamanan dan penduduk pulau pecah karena warga menolak pengukuran tanah dan pemasangan patok oleh BP Batam. Penggunaan kekerasan, apapun dalihnya, tidak dibenarkan. Tanpa proses inklusi dan transparan, pengembangan kawasan industri Rempang rentan diselewengkan demi kepentingan segelintir orang. Pengukuran dan pemasangan patok yang memicu kericuhan itu terjadi sepuluh hari setelah Menteri Airlangga Hartarto mengubah daftar proyek strategis nasional lewat Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023. Meski ditentang masyarakat adat, Rempang Eco-City, masuk daftar itu. (Yetede)

Pemerintah tak hanya perlu memperbaiki komunikasi dengan mengutamakan musyawarah dan menghindari pendekatan koersif guna menyelesaikan sengketa yang terjadi di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepri. Pemerintah juga didorong untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dengan memastikan pemenuhan hak, pemberian afirmasi, serta fasilitasi untuk kelompok lemah. Dorongan itu disampaikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia ini berpandangan, pembangunan semestinya dilakukan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

”Pandangan kami, kesentosaan masyarakat harus dinomorsatukan. Tidak boleh masyarakat menjadi korban. Lebih baik risiko-risiko yang lain yang ditempuh,” ujar Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, di Jakarta, Jumat (15/9) terkait persoalan yang kini terjadi di Pulau Rempang. Protes dan bentrok antara masyarakat dan aparat keamanan terjadi di Pulau Rempang pada pekan lalu. Peristiwa ini bermula ketika Badan Pengusahaan (BP) Batam berencana merelokasi seluruh penduduk Pulau Rempang yang berjumlah lebih kurang 7.500 jiwa. Relokasi dilakukan terkait rencana pembangunan kawasan industri, jasa, dan pariwisata dengan nama Rempang Eco City. Proyek yang digarap PT Makmur Elok Graha itu ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada 2080. Terkait rencana tersebut, Yahya mengatakan, investasi memang dibutuhkan oleh negara.Namun, investasi itu harus sungguh-sungguh dijadikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya yang ada di lokasi investasi. Dengan demikian, masyarakat harus dijaga dan tidak boleh menjadi korban. (Yoga)

Penetapan pendiri Grup Kresna Michael Steven sebagai tersangka dapat mempengaruhi prospek sejumlah emiten saham yang terafiliasi dengan Grup Kresna. Setidaknya, ada enam emiten Grup Kresna yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Saham-saham ini kebanyakan merupakan saham yang bergerak di bidang teknologi. Mereka adalah PT NFC Indonesia Tbk (NFCX), PT Telefast Indonesia Tbk (TFAS), PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX). Lalu ada PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA), PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS), dan PT Quantum Clovera Investama Tbk (KREN). Saat ini, seluruh saham Grup Kresna yang listing di bursa masih memberikan performa negatif sejak awal tahun 2023. Saham DMMX dan DIVA misalnya telah merosot lebih dari 66%. Tapi penurunan kinerja saham ini tak lepas dari kinerja fundamental perusahaan yang juga boncos. Per semester pertama 2023, tak ada satupun emiten Grup Kresna yang mencetak pertumbuhan laba bersih. Sebaliknya, laba bersih emiten-emiten ini kompak melorot. Bahkan sejumlah emiten mengalami kerugian. BEI meminta masing-masing emiten terafiliasi Grup Kresna memberikan penjelasan. Dalam suratnya ke BEI, Direktur Utama DMMX, Budiasto Kusuma mengatakan tidak mengetahui terkait kasus hukum yang menyangkut Michael Steven. Sehingga, DMMX tidak dapat mengklarifikasi berita yang tengah bermunculan di media massa. Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, Fajar Dwi Alfian mengatakan, kasus tersebut memang tak berdampak ke pasar modal secara keseluruhan. "Buktinya, hari ini dan kemarin kinerja IHSG masih naik, ujarnya kepada KONTAN, Jumat (15/9). Pengamat pasar modal sekaligus Direktur Avere Investama, Teguh Hidayat mengatakan, saham-saham emiten Grup Kresna sejak awal tidak memiliki kinerja yang bagus secara fundamental. Bahkan Teguh berani menyebut kalau rata-rata semua saham Grup Kresna adalah saham gorengan. Harga saham emiten Grup Kresna kerap tiba-tiba naik tinggi dan turun dalam.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan batas waktu keputusan investasi akhir atau final investment decision (FID) proyek strategis nasional (PSN) grass root refinery (GRR) Tuban hingga tahun depan. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan bahwa pihaknya masih memberi tambahan waktu hingga tahun depan setelah tenggat FID proyek pengerjaan kilang baru itu beberapa kali mengalami kemunduran. Proyek kilang senilai US$13,5 miliar setara dengan Rp205,05 triliun itu dikerjakan PT Pertamina (Persero) bersama dengan mitra Rusia mereka, Rosneft Singapore Pte Ltd.Belakangan perusahaan Rusia itu mendapat sanksi dari negara-negara barat menyusul invasi terhadap Ukraina sejak Februari 2022. Sanksi terhadap Rosneft itu menyasar pada akses pendanaan, teknologi hingga jasa kontruksi kilang. Seperti diberitakan sebelumnya, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) mengajukan opsi penambahan mitra kerja strategis baru untuk percepatan proyek Grass Root Refi nery Tuban kepada rekanan bisnis mereka, Rosneft Singapore Pte Ltd. Direktur Utama PT KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan, pengajuan mitra baru itu dilakukan seiring dengan dampak sanksi dunia barat yang mulai terasa untuk penyelesaian FID salah satu PSN tersebut. FID GRR Tuban ditarget rampung pada triwulan pertama 2024. Dia menegaskan diskusi lebih lanjut soal FID untuk rencana eksekusi proyek masih tetap berlanjut bersama dengan Rosneft di tengah risiko sanksi saat ini.

Lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia mendapat sambutan positif pasar seiring dengan perolehan transaksi pada hari pertama yang tembus hingga Rp24,46 triliun. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengapresiasi respons pasar yang cukup positif pada lelang perdana ini. Terlebih realisasi transaksi melebihi target yang dipatok bank sentral yakni Rp7 triliun. Dari catatan BI, total penawaran yang masuk mencapai Rp29,87 triliun dan terserap sebesar Rp24,46 triliun.“Dan ini win to bid rationya sambutan positif dari pasar, overssubscribe, melebihi dari yang ditargetkan dan pasar menyambut positif penerbitan SRBI ini karena instrumen yang pro-market, likuid dan bisa mendorong masuknya portifi olio asing,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo usai membuka Seminar Nasional ISEI 2023 di Hotel Mercure Bengkulu, Jumat (15/09).Lelang SRBI merupakan langkah kesekian yang ditempuh Bank Indonesia untuk menjaga pergerakan rupiah tetap di zona aman. Sebelum ini, bank sentral juga telah meluncurkan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) pada Term Deposit (TD) Valuta Asing di komoditas sumber daya alam. Berdasarkan data yang diterima Bisnis, terdapat tiga tenor SRBI yang ditawarkan oleh bank sentral pada lelang perdana Jumat (15/09), yaitu 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Kedua, jumlah penawaran SRBI tenor 9 bulan mencapai Rp3,40 triliun dengan tingkat penawaran 6,35-6,50%. Sementara nominal transaksi yang berhasil diraih untuk kategori ini mencapai Rp2,65 triliun. Terakhir, untuk jumlah penawaran SRBI tenor 12 bulan ditetapkan Rp18,38 triliun dengan tingkat penawaran 6,35-6,60 persen. Adapun, nilai transaksi atau nominal yang berhasil diraih untuk SRBI dengan tenor terpanjang, yaitu Rp15,03 triliun. Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan total transaksi yang dimenangkan dalam lelang SRBI perdana tercatat sebesar Rp24,46 triliun. Adapun, peminat tertinggi terlihat pada SRBI dengan tenor 6 bulan sebesar 61,4 persen dari total SRBI yang dimenangkan. Alhasil, dengan SRBI yang dapat diperdagangkan dengan asing akan membantu modal asing masuk atau inflow valas ke Indonesia. Dia berharap SRBI akan menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas rupiah. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Erwindo Kolopaking menyampaikan bahwa secara point-to-point, nilai tukar rupiah pada akhir Agustus 2023 melemah sebesar 0,98% dibandingkan dengan posisi pada akhir Juli 2023.

Bank Indonesia (BI) siap merilis instrumen moneter baru bernama Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Jika tak ada aral, Jumat (15/9) ini, BI bakal menggelar lelang perdana SRBI pada pukul 13.30. Lelang SRBI tersebut akan berlangsung sekitar 30 menit.   Dalam lelang perdana ini, BI akan melepas SRBI dengan jangka waktu 6 bulan, 9 bulan serta 12 bulan. SRBI akan diperdagangkan di pasar perdana dan pasar sekunder. Di pasar perdana, SRBI ini hanya bisa dibeli bank umum konvensional yang menjadi peserta operasi pasar terbuka, baik langsung atau via perantara. Artinya, bank bisa menjual kembali SRBI ke investor. Memang, sih, modal yang dibutuhkan cukup besar. Nilai pembelian awal Rp 1 miliar, dengan kelipatan selanjutnya Rp 100 juta. Imbal hasil yang didapatkan investor akan menyesuaikan tenor. Sejumlah bank tengah merancang skema penawaran SRBI ini di pasar sekunder. Contoh PT Bank Tabungan Negara (BBTN). EVP Treasury Division Head BTN Sindhu Rahadian Ardita menyebut, BTN siap menjual SRBI ke nasabah di pasar sekunder.  Bank lain yang siap menjual SBRI di pasar sekunder adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk. Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi mengaku, saat ini pihaknya masih dalam tahap ekplorasi dan menganalisis berbagai kemungkinan untuk menyerap dan menjual kembali SRBI. "Saat ini kami sudah menjual berbagai instrumen pemerintah seperti ORI, sukuk ritel dan dan sukuk tabungan," katanya. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, bank merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang memiliki akses ke pasar perdana. Karena itu, bank punya keleluasaan penuh untuk menjual SRBI kepada lembaga non-bank, seperti perusahaan pengelola aset, investor asing, maupun investor ritel.  

Pemerintah menargetkan investasi hulu minyak dan gas bumi tahun ini 15,5 miliar dollar AS atau setara Rp 232,5 triliun. Target itu 26 persen lebih tinggi daripada realisasi 2022. Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas Nanang Abdul Manaf, Rabu (13/9/2023), mengatakan, hingga 2030, investasi yang dibutuhkan mencapai 18 miliar dollar AS per tahun. (Yoga)