Sejumlah proyek, termasuk Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, telah mampu memompa realisasi investasi di wilayah ini sepanjang periode Januari—September 2023. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pun masih optimistis dapat mencapai target penanaman modal yang telah ditetapkan pada tahun ini. Hal tersebut tergambar dari pencapaian penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang bertumbuh cukup signifi kan dari sisi jumlah proyek pada periode Januari-September 2023, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun secara nilai, pertumbuhannya hanya naik tipis. Pun demikian dengan penanaman modal asing (PMA). (Lihat infografi k)Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa realisasi investasi Kalimantan Timur (Kaltim) hingga September baru mencapai Rp49,74 triliun, atau 77,13% dari target sebesar Rp64,5 triliun sepanjang tahun ini.“Insyaallah, tinggal 22,87%, mudah-mudahan tercapai dari target Rp64,5 triliun,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pelaksanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim Surya Saputra saat dihubungi Bisnis, Senin (20/11). Realisasi investasi PMDN menempatkan Kaltim di urutan ke-5 di level nasional, setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Riau. Sementara untuk PMA, Kaltim berada di posisi ke-11 setelah Jawa Barat, Sulawesi tengah, DKI Jakarta, Maluku Utara, Banten, Jawa Timur, Riau, Sumatra Selatan, Jawa Tengah, dan Sumatra Utara.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim Puguh Harjanto mengatakan bahwa realisasi investasi wilayah ini pada kuartal III/2023 mencapai Rp18,78 triliun. Selain itu, sektor pertambangan juga masih mampu memikat para investor dengan realisasi PMDN sebesar Rp4,54 triliun. Adapun, sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan menyerap investasi dari pebisnis nasional sebanyak Rp1,66 triliun. “Dari sisi asal negara, realisasi investasi PMA melibatkan 31 negara, di mana Singapura, China, dan Korea Selatan sebagai tiga negara terbesar,” katanya.Data DPMPTSP Kaltim menunjukkan bahwa investor asal Singapura telah merealisasikan investasinya senilai US$ 126,97 juta atau 37,71% dari total nilai investasi PMA pada kuartal III/2023. Sementara, investor China merealisasikan investasinya senilai US$64,55 juta atau 19,17% pada periode itu. Kinerja positif investasi ini pun menjadi bekal performa produk domestik regional bruto (PDRB) Kaltim yang dipandang masih cukup menjanjikan pada kuartal IV/2023.Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (KPw BI) Kaltim Budi Widihartanto mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah ini pada kuartal IV/2023 diperkirakan masih akan tumbuh positif, meskipun menghadapi tantangan dari sektor pertambangan. “Sektor industri pengolahan dan konstruksi menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Kaltim [pada periode ini],” ujarnya. Di sisi lain, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim menyatakan kesiapannya untuk mendukung program pemerintah terkait dengan penghiliran dan transisi energi pada 2024.Ketua Kadin Kaltim Dayang Donna Faroek mengatakan bahwa program-program yang akan dilaksanakan tahun depan merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yang telah dirumuskan dalam buku Peta Jalan Indonesia Emas 2045.

JAKARTA,ID-PT Adaro Energy Indonesia tbk (ADRO) melalui salah satu pilar bisnisnya, Adaro Land berencana memperluas bisnis untuk menggarap sektor non-batu bara di ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) Febriati Nadira menyampaikan bahwa perseroan membuka kemungkinan untuk berpatisipasi di IKN. Pasalnya, Grup Adaro memiliki lini-lini  usaha yang bergerak di non-batu bara, salah satunya Adaro Land. "Adaro Land antara lain bergerak di bidang konstruksi sarana pendukung kegiatan operasional dan non-operasional, penyewaan, dan pengelolaan gedung perkantoran," kata Nadira. Deputi Bidang pembiayaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menerangkan bahwa 10 perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium Nusantara tersebut akan membangun mall, hotel,perkantoran, serta berkontribusi pada ruang terbuka hijau dan taman. (Yetede)

Laju investasi tahun 2024 diliputi ketidakpastian tinggi akibat gejolak politik yang sulit ditebak menjelang pemilihan umum di dalam negeri serta berlanjutnya kebijakan pengetatan moneter AS. Pelemahan investasi itu patut diwaspadai mengingat komponen tersebut menyumbangkan dampak multiplier yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketidakpastian tahun depan diperkirakan bisa terjadi pada segala jenis investasi, baik investasi langsung (direct investment) di sektor riil maupun investasi portofolio di pasar modal.

Menurut praktisi pasar modal dan pengajar Magister Ekonomi Terapan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Yohanis Hans Kwee, Kamis (16/11/2023), nasib pertumbuhan ekonomi tahun 2024 masih akan menghadapi ketidakpastian tinggi. Faktor utamanya adalah risiko politik akibat perhelatan pemilihan umum yang bisa melambatkan laju investasi. Ia memperkirakan ekonomi tahun depan hanya akan tumbuh di kisaran 4,8 % sampai 5 % secara tahunan (year on year). ”Ekonomi kita akan melambat karena politik. Memang, biasanya yang pertumbuhannya bagus saat pemilu itu belanja pemerintah dan konsumsi, tetapi investasi justru tertahan,” kata Yohanis dalam diskusi ”Economic and Financial Market Outlook 2024” yang digelar daring.

Perlambatan investasi diduga kuat akan terjadi akibat fragmentasi politik nasional yang sulit ditebak dengan akrobat politik yang tinggi, mulai dari majunya putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang dipasangkan dengan Prabowo Subianto sampai dinamika terbaru yang membuat saudara ipar Jokowi, mantan Ketua MK, Anwar Usman, diturunkan dari jabatannya. ”Hal-hal yang sulit ditebak seperti itu membuat pasar sulit menghitung siapa pemenang pemilu tahun depan. Sebab, pasar saham itu takut pada perubahan ekstrem dan ketidakpastian. Kalau ada yang ”belok kanan” secara tiba-tiba, pengusaha akan wait and see lebih lama dan investasi akan menurun,” ujarnya. (Yoga)

Kebebasan finansial adalah momen kehidupan yang ingin diraih oleh banyak pekerja. Selepas sekolah maupun kuliah, biasanya di usia 22 tahun seseorang mulai bekerja untuk mendapatkan penghasilan hingga tiba masa purnabakti yang di berbagai kantor dan lembaga bervariasi antara usia 55 tahun dan 60 tahun. Penelitian Columbia University Mailman School of Public Health tentang kaitan penghasilan dan kesehatan otak, menemukan bahwa jumlah penghasilan yang dikelola selama masa produktif akan berpengaruh terhadap percepatan hilang ingatan di masa tua. Maka perlu diketahui apa saja kesalahan keuangan yang mungkin dilakukan di masa produktif agar tidak berulang.

Pertama, tidak membuka diri untuk membuka keran penghasilan lain. Pengelolaan keuangan di masa produktif memiliki beberapa dimensi. Jumlah penghasilan tentu saja menjadi faktor penentu. Penerima upah rendah yang berkelanjutan mengalami penurunan memori yang jauh lebih cepat di usia yang lebih tua. Solusinya adalah fokus pada peningkatan kapasitas diri sepanjang hidup, terutama di awal masa bekerja. Kedua, memiliki gaya hidup yang berlebihan. Seseorang tidak akan memiliki masalah di masa produktifnya, tetapi sangat berbahaya saat menjelang pensiun kelak. Solusinya adalah melakukan pembagian alokasi penghasilan minimal untuk 3 hal, yaitu pos biaya hidup (living), pos tabungan (saving), dan pos gaya hidup (playing).

Ketiga, berinvestasi tanpa ilmu. Fenomena ingin mem eroleh imbal hasil investasi tinggi dalam waktu singkat semakin marak sejak munculnya opsi berinvestasi di aset kripto. Bahkan, tidak sedikit pekerja usia produktif yang terjebak dengan penawaran trading yang ternyata investasi bodong. Solusinya adalah literasi sebelum inklusi. Ragam asset investasi yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan sebaiknya dipelajari dalam hal potensi keuntungan serta potensi risiko yang menyertainya. (Yoga)

OJK bersama semua anggota Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal dari 12 kementerian / lembaga terus meningkatkan koordinasi dalam penanganan investasi bodong dan pinjaman daring ilegal. Sejak 1 Januari hingga 27 Oktober 2023, Satgas telah menghentikan 1.484 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 18 entitas investasi ilegal dan 1.466 entitas pinjaman daring ilegal. Satgas juga memblokir 53 nomor telepon, 309 akun Whatsapp, dan 47 rekening bank. Tujuan berinvestasi tentu untuk mendapatkan imbal hasil. Iming-iming mendapat imbal hasil tinggi dengan dana sedikit dan risiko kecil menjadi modus pelaku. Namun, alih-alih untung, malah buntunglah yang diperoleh.

Di pinjaman daring ilegal. Kemudahan pencairan dana dengan syarat yang relatif mudah tidak serta-merta menjamin cerita manis ketika korban gagal mengembalikan dana tepat waktu. Penagih utang (debt collector/DC) pinjaman daring ilegal akan mulai meneror korban, bahkan ke semua kontak di gawai korban, menyebarkan data pribadi, dan mempermalukan korban. Banyak korban pinjaman daring ilegal bercerita bahwa jumlah dana yang dicairkan dan waktu pengembalian tidak sesuai kesepakatan.

Tips Hindari Investasi Bodong : 1. Ingat prinsip 2L Ingat untuk menerapkan prinsip 2L (legal dan logis) ketika berinvestasi. Legal artinya perusahaan dan produk investasi yang ditawarkan berizin. Logis artinya keuntungan yang ditawarkan masuk akal dan wajar. 2. Kenali ciri-ciri investasi bodong, yang biasanya menawarkan bonus jika berhasil mendapatkan anggota baru. Perusahaan investasi bodong juga menawarkan produk investasi melalui media sosial yang terkadang menggunakan foto tokoh publik serta informasi terkait proses bisnis investasi yang dilakukan tidak jelas.

Tips Hindari Pinjaman Daring Ilegal : 1. Cek legalitas pinjaman daring dan gunakan aplikasi resmi. 2. Jaga kerahasiaan data pribadi, dengan menghindari mengunduh tautan atau aplikasi dari sumber yang tidak dikenal, mengunggah KTP atau data pribadi di media sosial. 3. Gunakan jaringan pribadi ketika bertransaksi, dan hindari penggunaan jaringan publik. 4. Fintech lending yang berizin OJK hanya diizinkan untuk mengakses camera, microphone, dan location (camilan), jika diminta akses lain, seperti galeri dan kontak, pinjaman daring tersebut ilegal. 5. Hapus SMS tawaran pinjaman daring, Fintech lending resmi yang berizin OJK tidak diperbolehkan menawarkan pinjaman melalui saluran komunikasi pribadi, baik SMS maupun pesan instan pribadi lain, tanpa persetujuan konsumen. 6. Lapor ke polisi Jika telah menjadi korban pinjaman daring ilegal dan menerima penagihan tidak beretika dari DC. (Yoga)

Ombudsman RI menerima laporan-laporan masyarakat terhadap Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti mengenai kecurangan di perusahaan pialang. Bappebti menilai, ini terjadi karena minimnya literasi investasi masyarakat pada produk tersebut. Untuk memitigasi hal ini, pengawasan dan edukasi perlu ditingkatkan. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengatakan, saat ini ada 28 laporan individu yang diterima sejak 2022 hingga tahun berjalan 2023. Laporan tersebut di antaranya melibatkan perusahaan PT MAF, PT BF, PT RFB, PT GKIB, PT EF, PT MIF, PT SAM, dan Bappebti. Total nilai kerugian lebih dari Rp 60 miliar. Adapun Ombudsman tengah intens memeriksa Bappebti terhadap enam laporan kerugian di investasi sistem perdagangan alternatif (SPA) yang melibatkan PT MAF dan PT BF selaku perusahaan pialang berjangka.

”Laporan tersebut berkaitan dengan produk perdagangan berjangka komoditi emas. Total klaim kerugian dari 6 laporan tersebut mencapai lebih dari Rp 3,6 miliar,” ujar Yeka dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/10). Sebelumnya, lembaga itu menyelesaikan satu laporan serupa dengan kerugian Rp 34 miliar yang dialami warga bernama Sugiarto Hadi pada 2014. Laporan yang berulang itu terkait dugaan kecurangan SPA perdagangan valuta asing atau trading foreign exchange (forex), melalui platform Metatrader. Bentuk kecurangan tersebut adalah sistem menolak order transaksi (reject), sistem terlambat mengeksekusi order (delay), dan sistem menggandakan order dari yang diperintahkan dua menjadi empat order transaksi (split). Ketiga hal itu dialami oleh Sugiarto yang terdaftar sebagai pelaku pasar di PT MIF dan PT SAM. Dari kasus itu, Ombudsman menemukan tiga potensi malaadministrasi oleh Bappebti, yaItu pengabaian kewajiban hukum, penyimpangan prosedur, dan penundaan berlarut. (Yoga)