Bahan baku plastik asal China siap mengekspansi pasar dalam negeri setelah penambahan pabrik petrokimia di negara tersebut menyebabkan kelebihan produksi komoditas itu. Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Suhat Miyarso mengatakan pembangunan 23 proyek petrokimia di China dengan produksi 50 juta ton ethylene sebagai bahan baku plastik akan membuat Tiongkok kelebihan produk petrokimia. “Akibatnya, negara kita [Indonesia] menjadi kebanjiran impor produk bahan baku plastik,” katanya, dikutip Selasa (26/3). Akibat lainnya, daya saing industri petrokimia Indonesia menjadi lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Padahal, industri petrokimia nasional masih dalam fase pemulihan kapasitas produksi. Meski begitu, Inaplas mengakui keberadaan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/2023 cukup menolong industri nasional, karena mampu membendung produk impor di industri plastik hulu, intermediate, dan hilir. Wakil Ketua Umum Inaplas Budi Susanto Sadiman menjelaskan, Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/2023 sangat penting dalam upaya menghadirkan kepastian hukum dalam berusaha dan investasi melalui pengaturan impor produk plastik. Salah satu perusahaan industri hulu anggota Inaplas bahkan mengeluhkan sepinya permintaan, sehingga utilisasi pabrik menurun hingga 55% dari kapasitas normal. Penurunan pesanan juga membuat margin makin menipis, bahkan negatif.

Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung Nandi Herdiaman mengatakan pesanan pakaian jadi mulai kembali bergairah setelah pemerintah memberlakukan kebijakan pengaturan importasi guna menjaga pasar domestik dari maraknya produk impor ilegal. “Pascaberlakunya Permendag ini, order yang masuk ke sentra-sentra IKM (industri kecil dan menengah) wilayah Jawa terjadi lonjakan yang sangat besar,” katanya, Senin (25/3). Bahkan, ada pengusaha konveksi yang mendapatkan kontrak besar dari jenama di lokapasar untuk memasok permintaan pakaian yang membeludak. Untuk itu, Nandi meminta agar pemerintah konsisten menjalankan peraturan tersebut agar bisa melindungi IKM dan UKM tekstil dari gempuran barang-barang impor. Sebelumnya, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) melaporkan sebanyak 1 juta karyawan dirumahkan hingga terkena gelombang pemutusan hubungan kerja sejak akhir 2022—2023. Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, angka PHK industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dihitung berdasarkan penurunan utilisasi kapasitas produksi yang terus susut di sejumlah pabrik. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa mengatakan, perumahan karyawan dan PHK massal terjadi lantaran utilisasi produksi yang masih rendah, sehingga kebutuhan tenaga kerja minim. Di sisi lain, keberadaan Permendag No. 26/2023 dinilai sebagai salah satu pemicu pemulihan industri tekstil nasional. Beleid itu juga diyakini bakal mendongkrak utilisasi produksi industri hulu tekstil hingga 3—4 bulan ke depan.

Rencana pemerintah memangkas jumlah bandara berstatus internasional di Indonesia didukung maskapai nasional karena sejalan dengan program percepatan pemulihan industri aviasi. Pimpinan teras perusahaan penerbangan nasional tampaknya serius menanggapi rencana pengurangan jumlah bandara berstatus internasional di Tanah Air. Alasannya, pergantian status bandara internasional berpengaruh pada operasional maskapai penerbangan nasional. Bila bandara tak lagi berstatus internasional, maskapai baik nasional maupun asing tidak boleh lagi melayani rute internasional dari bandara tersebut. Pada sisi lain, pergantian status bandara internasional menjadi bandara nasional memungkinkan rute di dalam negeri makin semarak. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja. Menurutnya, kebijakan pemangkasan bandara internasional bisa memberikan kesempatan bagi maskapai nasional memperbesar pangsa pasarnya. Apalagi, Indonesia menerapkan asas cabotage yang mengharuskan penerbangan antarbandara di dalam negeri dilayani oleh maskapai nasional. Umumnya, bandara yang berstatus internasional hanya melayani rute regional Asia Tenggara seperti ke Singapura, Malaysia, Thailand, dan negara Asean lainnya. Dengan kondisi itu, peluang usaha baru yang tersedia bagi para maskapai nasional akan turut meningkatkan kinerja perusahaan. Hal tersebut juga dapat mempercepat tingkat pemulihan (recovery rate) sektor penerbangan Indonesia setelah terdampak pandemi Covid-19 selama kurang lebih 3 tahun. 

Denon berharap kebijakan pemangkasan bandara internasional dikaji dan direncanakan secara matang oleh regulator dalam hal ini Kemenhub dan instansi terkait lainnya. Kemenhub perlu berkoordinasi dengan seksama dengan kementerian/lembaga lain agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan optimal. Dalam kesempatan terpisah, Kemenhub bersama kementerian dan lembaga (K/L) lainnya memang tengah membahas rencana pengurangan jumlah bandara internasional di Indonesia. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan rencana pengurangan bandara internasional itu bisa diputuskan diumumkan pada tahun ini. Menurutnya, pengurangan jumlah bandara internasional merupakan upaya pemerintah mengoptimalkan layanan bandara. Selain itu, Kemenhub masih terus membahas titik mana saja yang akan menjadi bandara internasional. Langkah pemangkasan bandara internasional sudah didengungkan sejak sekitar 1 tahun yang lalu. Rencana tersebut dikemukakan dalam sebuah rapat yang membahas industri pariwisata bersama dengan Presiden Joko Widodo. Kala itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pemerintah telah sepakat untuk mengurangi jumlah bandara internasional menjadi sekitar 14 unit bandara hingga 15 unit bandara sebagai pintu masuk penerbangan internasional. Sementara itu, Ketua Forum Transportasi Penerbangan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aris Wibowo menilai rencana pemerintah mengurangi bandara internasional sudah tepat. Menurutnya, salah satu dampak positif pengurangan bandara internasional adalah meningkatnya pangsa pasar domestik. Dia meminta pemerintah untuk mengkaji penetapan bandara internasional yang akan dikurangi secara matang. Dia mengatakan pemerintah perlu menentukan kriteria sebuah bandara dapat menjadi bandara internasional dengan mempertimbangkan berbagai hal.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkap rencana Apple membangun pabrik di Indonesia seiring dengan besarnya pengguna ponsel pintar asal Amerika Serikat itu di Tanah Air. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie mengatakan pihaknya masih melakukan negosiasi lebih lanjut terkait dengan investasi pabrik, sehingga belum bisa memastikan lebih lanjut. “Kemungkinan-kemungkinan semua ada, kita lihat pendekatannya gimana, karena pengguna Apple di Indonesia kan banyak sekali,” ujarnya saat dijumpai di Jakarta, Senin (25/3). Dia menjelaskan negosiasi akan dilakukan saat CEO Apple Tim Cook datang ke Indonesia. Budi mengatakan akan berusaha sebaik mungkin menarik Apple di Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Budi mengatakan investasi yang sudah pasti adalah investasi dalam hal pengetahuan dengan membangun Apple Academy di Denpasar Bali. Sebelumnya, Apple sempat membuat Apple Academy Banten dan Batam. Diketahui, CEO Apple Tim Cook sempat dikabarkan akan datang ke Indonesia pada April 2024. Nantinya, Menkominfo dan Tim Cook akan bersama-sama meninjau Apple Academy yang baru tersebut. Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai keberadaan pabrik ponsel Apple bakal membuat Indonesia lebih dilirik asing. Selain mempermudah investasi, imbuhnya, kehadiran pabrik Apple juga bisa mendorong roda perekonomian dalam negeri untuk bergerak lebih cepat.

Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang ekspansif dalam 30 bulan terakhir menandakan industrialisasi terus berjalan. Hasil tersebut juga menandakan bahwa sektor industri nasional telah benar-benar pulih dari covid-19. Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan, pelaku industri sangat memandang positif capaian gemilang PMI manufaktur Indonesia selama 30 bulan berturut-turut yang juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Industri tidak bekerja sendiri, pasti dipengaruhi oleh kebijakan lainnya seperti perdagangan dan keuangan dan yang paling penting adakah indicator ketenagakerjaan,” ujar Bob seperti dikutip Antara, Senin (23/3). Dia menjelaskan, kebijakan di sektor lain seperti pajak, kemudahan perdagangan, arus barang dan lainnya merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sektor riil di Indonesia, karena itu pemerintah harus serius mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap sektor industri nasional. (Yetede)

Sektor perdagangan karbon mengalami kemajuan yang pesat pada beberapa tahun terakhir. Diawali dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, dan selanjutnya diikuti dengan beberapa aturan di tingkat peraturan menteri dan puncaknya terbitnya POJK No. 14/2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon. Dengan terbitnya serangkaian peraturan tersebut maka memastikan optimisme investor bahwa upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sekaligus merupakan potensi ekonomi yang besar bagi Indonesia, mengingat Indonesia memiliki salah satu sumber terbesar di sektor hulu pada industri ini. Demikian juga telah adanya aturan yang solid mengenai mekanisme perdagangan sertifikat penurunan gas rumah kaca (SPE-GRK) yang sering disebut sebagai perdagangan karbon. Dalam perspektif pasar modal, terbitnya mekanisme registrasi melalui sistem registrasi nasional (SRN) dan mekanisme otorisasi perdagangan unit karbon dalam mekanisme perdagangan sertifikat penurunan gas rumah kaca (SPE-GRK) telah menguatkan aspek fundamental dari perdagangan karbon sebagai sebuah industri, baik pada aspek hulu maupun aspek hilir. Penguatan pada aspek fundamental ini juga turut dipengaruhi oleh hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Dukungan pemerintah pada industri ini, misalnya, pada saat reshuffle terakhir di 2024 Presiden Joko Widodo juga menyebut untuk memberi prioritas pada sektor perdagangan karbon. Demikian juga dengan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang tampaknya berpihak pada industri perdagangan karbon dan penghilirannya. Dengan potensi tingginya perdagangan unit karbon pada sertifikat penurunan gas rumah kaca menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu leading sector pada Industri ini. Demikian pula dengan besarnya pasar yang akan menjadi pembeli dari unit SPE GRK yang dimiliki oleh perusahaan yang mengelola sektor perdagangan karbon di Indonesia. Banyaknya negara yang terlibat dan meratifikasi COP menunjukkan potensi ‘demand’ sehingga pada analisis permintaan dan penawaran maka industri ini akan mengalami tren positif terutama menjelang 2029. 

Akhir 2024 hingga awal 2026 merupakan momentum yang tepat bagi calon emiten yang bergerak di bidang perdagangan karbon masuk bursa. Pertimbangannya adalah stabilitas politik dan regulasi baru setelah Oktober 2024 untuk melihat apakah ada faktor yang dapat menjadi sentimen negatif pada valuasi harga saham emiten. Pada 2025 hingga 2026 dipandang menjadi tahun yang krusial karena diperkirakan pada COP Tahun 2024 dan COP Tahun 2025 akan terdapat isu global mengenai perdagangan karbon disamping kondisi transisi energi setiap sektor pada masing-masing negara peserta COP akan terlihat hasil dan kebutuhannya terhadap offset penurunan gas rumah kaca sehingga arus transaksi perdagangan saham dan perdagangan karbon akan meningkat karena telah terbentuk pasar yang sempurna. Kinerja bursa saham pada indeks harga saham hijau cenderung membaik, hal ini terlihat dari ‘green’ emiten terakhir yang melakukan penawaran umum perdana (IPO) yaitu PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia pada Oktober 2023. BREN adalah emiten yang berfokus pada kinerja clean energi dan penurunan emisi gas rumah kaca yang mengalami oversubscription pada IPO. Kontrak jangka panjang perdagangan unit karbon merupakan faktor yang signifikan karena akan menunjukkan sisa volume unit karbon yang dimiliki oleh emiten itu dalam jangka panjang sehingga dapat diperkirakan aset dan arus kas emiten itu. Pada industri sektor perdagangan karbon yang disebut sebagai aset utama adalah volume unit karbon yang dapat diperdagangkan oleh emiten yang akan melakukan penawaran umum perdana beserta pembeli unit karbon yang telah terikat kontrak jangka panjang maupun jangka pendek pembeli jangka pendek dengan transaksi spot.

Kementerian Perindustrian memastikan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang berjalan sejak 2020 memiliki dampak berganda tiga kali lipat terhadap industri, mulai dari investasi, ekspor, hingga penyerapan tenaga kerja. Itu sebabnya, Kemenperin berkukuh agar kebijakan yang selama ini hanya diperuntukkan bagi tujuh kelompok industri tertentu, dapat diperluas untuk seluruh 24 subsektor industri manufaktur. “Kalau dibilang jebol, itu jebol apanya? Kalau dari sisi suplai, kita hanya butuh 30%, ini proyeksi tahun 2030 ya. Hanya 30% [kebutuhan gas untuk HGBT] dari total produksi gas nasional,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Jumat (22/3). Adapun, program HGBT yang dipatok US$6 per million British thermal units (MMBtu) baru mencakup tujuh kelompok industri, yakni sektor pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Kendati penyerapan alokasi gas dengan harga khusus itu disebut-sebut masih belum optimal, nyatanya selama ini dapat menjadi tenaga ekstra bagi sektor manufaktur nasional untuk meningkatkan utilitas produksi. Tak bisa dimungkiri, masih terdapat silang pendapat ihwal rendahnya realisasi serapan gas harga khusus yang dipatok US$6 per MMBtu tersebut. Di satu sisi, alokasi gas harga khusus itu tidak terserap disebut-sebut karena belum optimalnya serapan dari industri penerima manfaat kebijakan tersebut, tetapi di sisi lain suplai dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN juga dinilai masih belum merata.

PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) berhasil mengamankan pasokan garam selama tiga tahun untuk bahan baku pabrik chlor-alkali perseroan di Cilegon, Banten. Garam yang digunakan untuk memproduksi soda kaustik atau soda api ini akan dipasok dari Proyek Mardie Salt & Potash di pantai Pilbara, Australia Barat, milik BCI Minerals Limited.

Dalam perjanjian kontrak yang disepakati pada Rabu (20/3) BCI Minerals bakal memasok 300.000 ton garam per tahun kepada Chandra Asri di tahun pertama,naik pada tahun kedua menjadi 600.000 ton garam per tahun dan pada tahun ketiga akan disesuaikan dengan perkembangan pabrik chlor-alkali

“Kemitraan ini mengukuhkan posisi kompetitif kami sebagai pemimpin pasar melalui rencana kami yang sedang berjalan untuk mengembangkan pabrik caustic soda dan ethylene dichloride berskala global,” kata CEO Chandra Asri Group, Erwin Ciputra dalam keterangan resminya, Kamis (21/3). (Yetede)

Vietnam punya ambisi besar: mencetak 50.000 insinyur elektronika, bagian dari menjadikan Vietnam salah satu produsen semikonduktor global. Generasi Z jadi tumpuan ambisi tersebut. Terkait misi itu, Selasa (19/3) di Hanoi, perwakilan Intel.Corp Vietnam, Phung Viet Thang, mengungkap kerja sama Intel dengan Kementerian Pendidikan Vietnam, sebagi bagian dari upaya Intel mencari pekerja Vietnam untuk industri semikonduktor dan sektor terkait. Industri semikonduktor jadi salah satu fokus aras baru kemitraan Vietnam dengan AS. AS akan membantu Vietnam mengembangkan ekosistem industri, infrastruktur, dan keterampilan pekerja semikonduktor. Salah satu wujudnya adalah investasi 2 juta USD untuk pelatihan perakitan, pengujian, dan pengemasan semikonduktor.

Intel menjadi pemain lama di Vietnam. Raksasa AS itu membangun pusat perakitan, pengemasan, dan pengujian semikonduktor di Vietnam. Intel mengatakan, fokus mereka di Vietnam akan tetap pada perakitan dan pengujian. Aktivitas itu bagian dari nilai terendah dalam rantai pasok semikonduktor. Bagi generasi Z Vietnam, industri semikonduktor telah menjadi bagian mimpi. Presiden AS Joe Biden telah mengumumkan kesepakatan dukungan AS pada industri semikonduktor Vietnam. Ada masalah pokok untuk mewujudkan hasrat itu. Vietnam kekurangan insinyur dan tenaga terampil.

Technavio, lembaga riset pasar, menaksir pasar semikonduktor Vietnam diperkirakan tumbuh 6,5 % per tahun. Angkanya bisa sampai 7 miliar USD pada 2028. Peningkatan sebanyak itu akan butuh tambahan tenaga kerja. Hanoi menaksir, butuh 20.000 insinyur terkait semikonduktor dalam lima tahun mendatang. Sementara dalam satu dekade ke depan, akan diperlukan sampai 50.000 orang. Wakil PM Vietnam Tran Luu Quang meminta tolong Samsung untuk membantu menggenjot jumlah itu. (Yoga)

Pasar minuman ringan pada tahun ini diproyeksikan bertumbuh akseleratif, kecuali untuk kategori minuman beralkohol, sejalan dengan peningkatan permintaan yang mulai terjadi awal Maret 2024. Triyono Prijosoesilo, Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim), mengatakan momentum Ramadan telah mengirim sinyal menguatnya permintaan pasar. Kendati belum memberikan angka spesifik ihwal proyeksi pertumbuhan kinerja minuman ringan pada Ramadan tahun ini, dia memastikan konsumsi masyarakat mulai menggeliat. Menurut dia, tahun ini merupakan waktu yang tepat bagi industri minuman ringan untuk rebound dari keterpurukan Covid-19 yang membuat penjualan turun hingga 40%—50%. Senada, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Merrijantij Punguan Pintaria memastikan momentum Ramadan cukup potensial untuk mendongkrak kinerja industri makanan dan minuman kemasan. Adapun, mengutip laporan Statista Market Insights bertajuk Beverages-Indonesia, segmen pasar minuman hangat (hot drink) pada tahun ini diproyeksikan bertumbuh 22% menjadi US$287 juta. Sementara itu, di kategori pasar minuman ringan nonalkohol diperkirakan bertumbuh 14% menjadi US$1,13 miliar. Di sisi lain, Kemenperin mendorong pemulihan industri minuman ringan melalui beberapa kebijakan, di antaranya pemberian insentif fiskal, restrukturisasi mesin, pengikutsertaan pameran, serta transformasi digital menuju industri 4.0. Merrijantij mengatakan insentif diberikan kepada sektor minuman ringan karena mengontribusi hampir 53.000 serapan tenaga kerja, investasi yang mencapai Rp7,7 triliun, serta nilai ekspor US$99 juta pada 2023. Dukungan itu mencakup program pameran di dalam dan di luar negeri, restrukturisasi mesin peralatan, serta mendorong transformasi digital menuju industri 4.0. Selain itu, pemberian berbagai insentif fiskal, seperti tax holiday, tax allowance, dan super deduction tax.