Emiten saham kosmetik dan produk perawatan tubuh, PT Mandom Indonesia Tbk (TCID) optimistis kinerja di tahun ini akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. TCID juga tetap melanjutkan strategi bisnis dengan rutin mengeluarkan produk-produk terbarunya. Untuk mendukung strategi yang dipilihnya, TCID menyiapkan alokasi belanja modal atau capital expenditure (capex) yang sama dengan tahun lalu, yakni sekitar Rp 70 miliar di tahun 2024. Dana capex ini rencananya digunakan untuk fasilitas produksi, baik untuk penambahan atau penggantian mesin. Sekretaris Perusahaan Mandom Indonesia, Alia Risyamaya Dewi menyatakan, untuk mencetak kinerja positif tahun ini pihaknya akan memperkuat posisi di kategori produk yang selama ini menjadi kekuatan TCID, seperti produk hairstyling dan base makeup. TCID berencana memperkenalkan produk-produk baru di tahun ini untuk menjawab kebutuhan konsumen. Perseroan akan terus menggulirkan agenda peluncuran produk baru. 

Dan, agenda itu diberlakukan untuk berbagai kategori merek di portofolio milik perseroan. Produk-produk Mandom yang terkenal di pasar selama antara lain Lucido~L, Pixy, Pucelle, Gatsby, Fresh n Fresh, dan Johnny Andrean. Selain di pasar dalam negeri, TCID juga memperluas pasarnya ke beberapa negara tujuan ekspor. Alia mengatakan, saat ini pihaknya masih memperkuat pasar ekspor ke sejumlah negara tujuan. Negara tujuan ekspor itu antara lain Jepang, Hongkong, Korea Selatan, Uni Emirat Arab (UEA) dan India. Selain itu, semua negara di kawasan Asia Tenggara. TCID mencatatkan penjualan sebesar Rp 405,6 miliar di kuartal I-2024. Jumlah ini anjlok 20,1% secara tahunan atau year on year (yoy) dari periode yang sama di tahun 2023 sebesar Rp 507,3 miliar. TCID membukukan beban pokok penjualan sebesar Rp 349,3 miliar, sehingga laba kotor yang dihasilkan menjadi Rp 56,2 miliar selama tiga bulan pertama tahun ini.

PT Blue Bird Tbk (BIRD) memperkuat bisnis transportasinya melalui unit bisnis Cititrans. Pihaknya akan mengembangkan Cititrans Busline untuk melayani perjalanan jarak jauh atau bus antar kota antar provinsi (AKAP) premium. Rencana ini disampaikan oleh Direktur Utama Blue Bird, Adrianto Djokosoetono. Namun sayang, ia belum bisa memaparkan terkait target pendapatan Cititrans Busline tahun ini lantaran bisnisnya baru saja diluncurkan. “Pada tahap awal, Cititrans Busline memiliki 10 unit bus yang akan melayani rute Jakarta - Malang dan Bandung - Malang. Kami akan terus melihat potensi pasar ke depan untuk memperluas layanan ini,” ungkap pria yang akrab disapa Andre tersebut, kepada KONTAN pekan lalu. Adapun, nilai investasi yang digelontorkan untuk peluncuran bus ini mencapai kurang lebih Rp 20 miliar dengan kisaran Rp 2 miliar untuk satu per unit bus. 

Cititrans Busline juga melayani pengiriman barang dan kargo yang dilengkapi kamera pengawas atau CCTV sebagai komitmen menjaga keamanan setiap barang yang dikirim. BIRD sendiri sebelumnya telah mengintip potensi pengembangan bisnis bus saat momen mudik Lebaran tahun ini lewat armada Big Bird. Sebagai catatan, BIRD mengerahkan 84 unit bus untuk layanan corporate atau layanan kepada perusahaan baik negeri maupun swasta. Secara keseluruhan, Blue Bird mengincar pertumbuhan bisnis dua digit selama tahun 2024. Manajemen BIRD optimis dapat menjaga tren kinerja positif seiring dengan ekspansi bisnis dan pulihnya mobilitas masyarakat.

Induk usaha AirAsia Indonesia, Capital A, bakal mengembangkan empat lini usaha pendukung penerbangan di Tanah Air. Tony Fernandes, CEO Capital A, menuturkan langkah tersebut bertujuan ndukung pertumbuhan maskapai penerbangan AirAsia dalam jangka panjang. Saat ini,Capital A merupakan induk perusahaan yang membawahi Malaysia AirAsia dan AirAsia Aviation Group yang beroperasi di Indonesia, Filipina, dan Thailand. Selain maskapai AirAsia Indonesia, Fernandes juga mengoperasikan beberapa sektor usaha pendukung. Capital A juga telah mempersiapkan sejumlah rencana strategis untuk masing-masing lini usaha tersebut. Fernandes juga mengatakan berupaya memperkuat lini bisnis kargo dan logistik AirAsia Group, Teleport, di Indonesia.   

Lebih lanjut, dia menuturkan lini usaha lain seperti Asia Digital Engineering (ADE) untuk fasilitas maintenance, repair & overhaul (MRO) serta layanan inflight meals, Santan, juga tengah berupaya untuk memperluas pangsa pasalnya di Indonesia. “Keempat lini bisnis ini akan secara agresif berinvestasi di pasar Indonesia untuk mendukung pertumbuhan grup maskapai,” ujar Fernandes. Untuk terus berekspansi dan berkembang, AirAsia membutuhkan armada pesawat dalam jumlah yang cukup besar. Saat ini AirAsia mengoperasikan sekitar 400 unit pesawat di Malaysia, Filipina, dan juga Indonesia.

Pemerintah disarankan mengalokasikan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, daripada mengutip kepada wisatawan melalui iuran dalam tiket pesawat udara. Pemerhati pariwisata Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Chusmeru menyampaikan bahwa dana APBN lebih tepat untuk kepentingan konservasi budaya dan lingkungan atau peningkatan SDM di sektor pariwisata.“Pemerintah perlu juga memikul tanggung jawab atau paling tidak sebagai bentuk tanggung jawab sosial pemerintah dengan mengalokasikan anggaran konservasi budaya, lingkungan, dan peningkatan SDM dalam APBN,” katanya kepada Bisnis, Selasa (23/4).Chusmeru menyebutkan persoalan konservasi budaya hingga peningkatan SDM di sektor pariwisata merupakan tanggung jawab dari pemerintah, bukan wisatawan. Selain itu, dia mengkhawatirkan rencana pemerintah memungut iuran pariwisata melalui tiket pesawat bisa membuat industri pariwisata menjadi lesu.

Chusmeru turut menilai pungutan tersebut tidak tepat, tidak rasional, dan tidak proporsional. Alasannya, masalah harga tiket pesawat kerap menjadi persoalan dalam industri pariwisata.Dia menyebutkan terdapat kelompok wisatawan yang selama ini terbebani oleh harga tiket pesawat. Oleh karena itu, dia mengungkap rencana mengutip iuran itu juga tidak proporsional lantaran tidak semua penumpang pesawat melakukan perjalanan wisata. Dana juga dapat diperoleh dari calon wisatawan saat mengurus visa untuk kepentingan perjalanan wisata. Jadi, rencana tersebut tidak disamaratakan kepada semua penumpang pesawat.Sementara itu, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo R. M. Manuhutu menyampaikan masih menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Dana Pariwisata Berkelanjutan.

Sebaliknya, juru bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengonfi rmasi bahwa rencana pemungutan iuran pariwisata dari tiket pesawat dikoordinasikan oleh Kemenko Marves. Dia menuturkan pembahasan pemungutan iuran ini dilakukan secara lintas kementerian. Namun, Adita enggan memaparkan secara detail saat ditanyakan rencana pemungutan itu telah dikoordinasikan ke Kemenhub. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk. Irfan Setiaputra berpendapat rencana iuran itu bisa berdampak langsung kepada penumpang. Alasannya, kebijakan tersebut akan berimbas pada kenaikan harga tiket pesawat. Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf Anggara Hayun Anujuprana telah menyampaikan dokumen rancangan Perpres Dana Pariwisata Berkelanjutan tengah dalam tahap harmonisasi lintas kementerian/lembaga.

Salah satu sumber dana pariwisata berkelanjutan ini berasal dari iuran pariwisata. Hayun menuturkan, iuran tersebut merupakan pengenaan tambahan biaya sebesar nominal atau persentase tertentu di atas biaya visa/terhadap kunjungan warga negara asing yang datang ke Indonesia.Besaran iuran pariwisata akan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia berdasarkan rekomendasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pariwisata.

Proyek smelter nikel sulfat Kalla Group segera beroperasi pada akhir tahun ini. Operasi produksi dari smelter ini bakal menempatkan PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS) —bagian dari Kalla Grup— sebagai pionir untuk hasil olahan nikel jenis ini. Oleh sebab itu, pemilik Kalla Grup Jusuf Kalla melakukan peninjauan pembangunan pabrik pengolahan nikel sulfat PT BMS yang terletak di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel). Saat ini progres pembangunan smelter ini diklaim telah mencapai 40%. Pabrik ini merupakan pabrik kedua di area lokasi tersebut, setelah pabrik pertama yang memproduksi feronikel rampung.

Tenaga kerja yang bisa diserap pun diproyeksi dapat mencapai ribuan pekerja, dengan perincian, satu pabrik akan menyerap sekitar 1.000 orang. “Kami memastikan bahwa seluruh smelter akan lebih mengutamakan pekerja dalam negeri. Kemungkinan hanya akan menggunakan tenaga kerja dari China di bagian konsultan saja,” ujarnya. Site Manager PT BMS Zulkarnain menambahkan bahwa pabrik nikel sulfat ini ditarget bisa rampung pada November 2024 dengan menghasilkan jenis nickel sulphate battery grade. Pabrik ini diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 40.000 metrik ton nikel sulfat per tahun.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, mengemuka sebagai pasar utama untuk produk halal, mulai dari keuangan, makanan dan minuman, pariwisata, hingga farmasi dan kosmetik. Indonesia sendiri berhasil masuk tiga besar pada Global Islamic Economy Indicator (GIEI) dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2023 yang dirilis oleh DinarStandard, naik dari peringkat keempat pada 2022. Indonesia berada di bawah Malaysia dan Arab Saudi. Sementara itu, pengeluaran masyarakat Indonesia untuk berbelanja produk halal pun berdasarkan data dari Global Economic Report (GER) sangat besar yakni mencapai US$124 miliar pada 2018 atau mencapai 10% dari nilai total produk halal dunia. Masyarakat Indonesia juga semakin menyadari pentingnya memilih produk halal, yang tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minuman saja tetapi juga berbagai produk lainnya seperti pariwisata, farmasi, termasuk skincare dan kosmetik halal. 

Hal ini sejalan dengan hasil survei Populix berjudul Industri Halal Indonesia yang menemukan bahwa 73% responden mengetahui tentang industri halal dan sebagian besar mereka memahami konsep tersebut dengan baik. Selain itu, mayoritas masyarakat (80%) percaya bahwa industri halal memberikan kontribusi positif pada perekonomian negara. Sementara menurut SGIE Report 2023, belanja konsumen Muslim untuk kosmetik mencapai US$84 miliar pada 2022, naik 14,3% dari US$74 miliar pada 2021, dan diperkirakan mencapai US$129 miliar pada 2027 dengan CAGR sebesar 8,9%. India dan Indonesia menjadi dua pasar terbesar berdasarkan belanja konsumen Muslim untuk kosmetik.

Peluang pasar skincare halal juga dipandang sebagai potensi yang besar oleh Linda Anggrea selaku Founder Buttonscarves. Sukses dengan brand fesyen muslimnya, Linda pun mulai menghadirkan merek kecantikan Buttonscarves Beauty. “Menyadari bahwa fashion dan beauty adalah hal yang saling melengkapi, pada tahun 2021 kami memutuskan untuk menghadirkan lini kecantikan, Buttonscarves Beauty yang terinspirasi dari keinginan kami untuk memberikan nilai tambah dan melengkapi penampilan pelanggan setia Buttonscarves,” tuturnya. Produk-produk yang saat ini diproduksi oleh Buttonscarves Beauty sangatlah variatif. Setiap bulannya, Buttonscarves Beauty merilis produk baru mulai dari parfum, makeup, beauty tools, dan lainnya guna memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen yang beragam. Tidak berhenti di situ, Buttonscarves Beauty juga hanya berkomitmen untuk mengambil peran dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap perekonomian lokal.

Melemahnya nilai tukar rupiah dalam beberapa hari terakhir merugikan industri. Pemerintah diharapkan segera melakukan intervensi ke rupiah agar industri tidak semakin terpuruk. Katua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W kamdani menerangkan, pelemahan rupiah dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan kinerja sektor manufaktur, khusunya bila pelemahan ini terjadi terlalu lama. Industri masih memerlukan impor bahan baku penolong dan  barang modal yang akan menggelembungkan biayanya karena pelemahan nilai tukar. "Bila pelemahan itu terus terjadi, kinerja industri akan melambat, bahkan tidak tertutup kemungkinan   adanya industri yang akan berhenti produksi sementara. Ini karena tidak mampu menanggung kenaikan beban kenaikan overhead cost-nya yang tinggi karena pelemahan nilai tukar rupiah." (Yetede)

Pemerintah kembang kempis memikirkan pasokan gas untuk industri di dalam negeri pada periode 2025—2026, seiring dengan capaian lifting nasional yang tidak kunjung memberikan kabar bahagia. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan bahwa pasokan gas dari hulu relatif pas-pasan untuk kebutuhan dalam negeri pada periode 2025—2026. Hingga kini, pemanfaatan gas bumi di dalam negeri telah mencapai 68,2% dari total produksi nasional. Artinya, sekira 3.745 BBtud gas bumi dari 5.494 BBtud gas yang diproduksi dimanfaatkan di dalam negeri, sedangkan 1.749 BBtud sisanya dilepas ke pasar ekspor. Dari jumlah gas bumi yang dimanfaatkan di dalam negeri tersebut, 1.515,8 BBtud di antaranya digunakan oleh industri. “Perlu kita sadari sampai dengan 2 tahun ke depan atau 2025—2026 itu [kondisinya] tidak mudah, masih sulit bernapas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Walaupun bisa [memenuhi], tapi hanya sekadar pas,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji di Komisi VII DPR, Rabu (3/4). Tutuka pun menjelaskan bahwa alokasi harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri telah dialirkan kepada 265 perusahaan, dengan volume sekitar 41% dari keseluruhan produksi nasional. Selain itu, susutnya serapan gas murah dari pabrik pupuk juga disebabkan karena keterbatasan kemampuan pasokan hulu dan perawatan di sisi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) minyak dan gas bumi. 

Berdasarkan data milik Kementerian ESDM, realisasi serapan gas murah pada 2023 berada di angka 686,28 british thermal unit per day (BBtud) untuk industri pupuk, hanya 84,3% dari alokasi saat itu di level 814,06 BBtud. Untuk memastikan seluruh industri mendapatkan pasokan gas bumi yang memadai, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pun tengah mengevaluasi realisasi capaian program jangka panjang atau long term plan (LTP) 1 juta barel minyak per hari (bopd) dan 12.000 juta kaki kubik per hari gas (MMscfd). Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa lembagannya bakal memundurkan target jangka panjang itu 2—3 tahun lebih lambat dari target LTP yang ditenggat pada 2030. Alasannya, realisasi lifting migas yang disusun pada 2019 itu terdampak oleh pandemi Covid-19 selama hampir 3 tahun. Sementara itu, PT Pupuk Indonesia (Persero) melaporkan cukup banyak impak positif dari pemanfaatan HGBT terhadap sektor pupuk selama 3 tahun terakhir, meski masih ditemui kendala dari sisi pemenuhan alokasinya. 

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan bahwa harga gas murah untuk industri yang berlaku sejak 2020 mampu menghemat biaya subsidi pupuk secara signifikan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pun menilai, multiplier effect manufaktur terhadap perekonomian bakal makin tinggi apabila industri bisa mendapatkan harga gas yang kompetitif, sehingga bisa mendongkrak daya saingnya. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, HGBT sangat berkorelasi positif dengan kinerja industri di dalam negeri. Kenaikan pajak dari industri pengguna HGBT sepanjang tahun lalu pun mencapai 32% dibandingkan dengan 2019. Tak hanya itu, hingga 2023, tercatat telah terealisasi investasi sebesar Rp41 triliun atau naik sebesar 34% dibandingkan dengan 2019. Bahkan, terdapat potensi investasi di sektor petrokimia, baja, keramik, dan kaca yang sebesar Rp225 triliun. Akan tetapi, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro berpendapat bahwa program harga gas murah itu justru membuat kemampuan finansial atau arus kas dari badan usaha usaha hilir gas terkontraksi untuk berinvestasi lebih masif pada infrastruktur midstream gas.

Bisnis furnitur di Indonesia menunjukkan prospek yang menjanjikan, didorong oleh meningkatnya jumlah pasangan muda pemilik rumah yang berburu furnitur untuk menciptakan hunian nan estetis dan nyaman. Tren positif bisnis furnitur terjadi sejak pandemi Covid-19 dan terus berlangsung sampai saat ini. Sejak pagebluk melanda, banyak orang memberikan perhatian lebih untuk menciptakan hunian yang nyaman, agar betah berlama-lama di rumah. Data Statista Market Insights menunjukkan pada 2024 pendapatan di pasar furnitur di Indonesia diprediksi mencapai US$3,29 miliar dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 6,55% (CAGR 2024-2028). Pada 2028 pasar furnitur di Tanah Air diproyeksi mencapai US$4,24 miliar.Segmen terbesar di pasar ini adalah segmen furnitur ruang tamu, yang diproyeksi memiliki volume pasar sebesar US$1,06 miliar pada 2024, disusul home decor US$0,98 miliar dan mebel kamar tidur US$0,52 miliar.

Pertumbuhan pasar furnitur ini dibenarkan oleh National Head of Marketing, Merchandising and Support Atria Oktavianus Kusuma. “Kenaikan bisnis [furnitur] di Atria rata-rata 10% per tahunnya selama lima tahun terakhir ini. Tapi fluktuasi bisa kadang-kadang 18% atau 20%, yang jelas di atas 10%,” kata pria yang akrab disapa Oki itu kepada Bisnis. Sementara itu, National Head of Sales, Distribution and System Atria Dick Chandra menambahkan saat ini penjualan furnitur baik secara daring maupun toko fi sik sama-sama masih mengalami pertumbuhan yang positif. Bahkan, lanjutnya, konsumen kini justru lebih gencar untuk datang ke toko secara langsung untuk melihat dan menjajal produk. Hal serupa juga diungkapkan oleh Co-founder & CEO of Dekoruma Dimas Harry Priawan. Dia menyebut pasar konsumen furnitur terus mengalami peningkatan sejalan dengan angka pernikahan yang bertumbuh setiap tahun.“Untuk produk furnitur yang paling banyak dicari oleh konsumen untuk saat ini cukup bervariasi. Namun untuk kategori yang paling banyak dicari adalah furnitur ruang tamu atau keluarga yaitu sofa, dan ruang makan yaitu meja dan kursi makan,” kata Dimas. Oki mengatakan pihaknya terus berupaya menarik minat konsumen dengan pelayanan yang ideal plus memberikan berbagai kemudahan, di samping menawarkan kualitas produk yang baik. Mulai dari jaminan kualitas produk, fasilitas gratis jasa desain interior untuk transaksi minimal Rp10 juta, gratis penitipan barang, dan gratis kirim dan pasang.Dia mengatakan berbagai fasilitas dibuat untuk tetap menjaga kemudahan konsumen dalam memenuhi kebutuhan furnitur di tengah daya beli masyarakat yang kini relatif mulai menurun.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia berencana menangguhkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah pemerintah berkomitmen menyelesaikan utang rafaksi minyak goreng sebesar Rp474,80 miliar. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyampaikan akan menunggu data hasilverifi kasi PT Sucofindo atas nilai yang akan dibayarkan ke pelaku usaha dan menanti pembayaran rafaksi minyak goreng. “Kita masih bisa menahan dulu sambil kita meminta percepatan dan transparansi atau klarifikasi atas data yang dihitung itu sehingga pembayaran dapat segera dilakukan,” katanya kepada Bisnis, Senin (26/3). Saat ini, dia masih mempersiapkan berkas yang diperlukan untuk membawa masalah tersebut ke ranah hukum. Roy menambahkan proses untuk menggugat memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, dia mengharapkan pembayaran utang rafaksi dapat segera dilakukan. Polemik itu bermula dari terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.3/2022. Melalui beleid itu, pemerintah mewajibkan peritel untuk menjual minyak goreng kemasan satu harga sebesar Rp14.000 per liter mulai 19 Januari 2022. Muhammad Lutfi , Menteri Perdagangan (Mendag) kala itu, menyebut bahwa pembayaran selisih harga akan dibayar 17 hari kerja setelah peritel melengkapi dokumen pembayaran kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Terbaru, pemerintah berkomitmen menyelesaikan utang rafaksi atau selisih harga minyak goreng yang telah terverifikasi oleh PT Sucofindo, surveyor resmi yang ditunjuk Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebesar Rp474,80 miliar. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan menginstruksikan penuntasan permasalahan mengenai rafaksi minyak goreng. Luhut meminta konfirmasi Kejaksaan Agung terkait dengan aspek hukum kewajiban pembayaran utang pemerintah tersebut. Jamdatun Kejaksaan Agung menyebut telah membuat legal opinion atau opini hukum untuk mengantisipasi agar kebijakan yang diambil tidak memiliki risiko hukum di kemudian hari. Sementara itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengungkapkan, dari total 54 pelaku usaha yang mengajukan klaim, jumlah yang terverifikasi oleh PT Sucofindo sekitar Rp474 miliar. Jumlah utang rafaksi yang terverifikasi oleh PT Sucofindo sebesar Rp474,80 miliar atau 58,43% dari total nilai yang diajukan oleh 54 pelaku usaha sebesar Rp812,72 miliar. Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal Sutawijaya menyatakan kelengkapan hasil verifikasi Sucofindo belum disampaikan oleh Kemendag kepada BPDPKS. Selama ini, dia telah siap dan komitmen untuk membayar selisih harga jual tersebut. Achmad bahkan menyebut telah mengalokasikan dana dan sudah tersedia di BPDPKS. “Dari alokasi dananya, ada dan sudah tersedia di BPDPKS,” ujarnya. Dalam Permendag No. 6/2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit, disebutkan bahwa BPDPKS melakukan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan kepada pelaku usaha yang terdaftar dan telah melaksanakan penyediaan minyak goreng sampai dengan 31 Januari 2022, serta telah dilakukan verifikasi oleh surveyor sebagaimana diatur dalam Permendag No. 3/2022. Jika minyak goreng kemasan sederhana masih tersisa setelah 31 Januari 2022, pelaku usaha yang terdaftar secara berjenjang melalui rantai distribusi harus menerima pengembalian minyak goreng kemasan sederhana dari pengecer.