Mengenal PMK 111/2025: Era Baru Pengawasan Pajak yang Berlaku Mulai 2026

Tahun 2026 menandai babak baru dalam sejarah perpajakan Indonesia dengan berlakunya secara efektif Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak pada tanggal 1 Januari 2026. Peraturan ini hadir sebagai respons pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan memberikan kepastian hukum, sekaligus menjadi pedoman tunggal bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memantau kepatuhan masyarakat. Bagi Anda, baik sebagai pelaku usaha maupun pribadi, memahami aturan ini sangat krusial karena definisi dan cakupan pengawasan kini dipertegas dengan mekanisme yang lebih terstruktur dibandingkan aturan-aturan sebelumnya.

Dalam regulasi terbaru ini, pengawasan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Yang menarik adalah cakupan waktunya yang sangat komprehensif. Pengawasan tidak hanya melihat kewajiban yang sudah dilaksanakan di masa lalu, tetapi juga memantau kewajiban yang sedang berjalan dan bahkan kewajiban yang baru akan dilaksanakan di masa depan. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk mendorong terciptanya kepatuhan sukarela dari masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah ingin memastikan bahwa sistem self-assessment, di mana Wajib Pajak menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri, berjalan dengan semestinya di bawah pengawasan yang efektif.

Ruang lingkup pengawasan dalam PMK 111/2025 ini sangat luas dan tidak pandang bulu. Otoritas pajak membagi fokus pengawasannya menjadi tiga kategori utama, yaitu pengawasan terhadap Wajib Pajak yang sudah terdaftar, pengawasan terhadap Wajib Pajak yang belum terdaftar, serta pengawasan kewilayahan. Artinya, seseorang tidak bisa lagi merasa aman hanya karena belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika data ekonomi menunjukkan adanya potensi pajak, fiskus memiliki kewenangan penuh untuk masuk dan melakukan pengawasan terhadap subjek yang belum terdaftar tersebut. Selain itu, jenis pajak yang diawasi pun mencakup hampir seluruh spektrum kewajiban perpajakan yang diadministrasikan oleh DJP. Hal ini meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor tertentu seperti perkebunan dan pertambangan, hingga jenis pajak baru seperti Pajak Karbon .

Mekanisme pengawasan ini dijalankan melalui pendelegasian wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kepala KPP kemudian akan menugaskan pegawai khusus, yang sering kita kenal sebagai Account Representative (AR) atau pegawai pelaksana lainnya, untuk melakukan serangkaian tindakan pengawasan. Tindakan ini bisa beragam bentuknya, mulai dari meminta penjelasan atas data yang dimiliki DJP, melakukan pembahasan atau konseling dengan Wajib Pajak, hingga melakukan kunjungan fisik ke lokasi usaha atau tempat tinggal . Fleksibilitas metode ini menunjukkan bahwa DJP ingin melakukan pendekatan yang lebih personal namun tetap tegas dalam menggali potensi pajak.

Penting untuk dipahami bahwa aturan ini juga menekankan pada integrasi data. Pengawasan dilakukan berdasarkan hasil penelitian atas data dan informasi yang masuk ke dalam sistem informasi DJP. Di era digital tahun 2026 ini, aliran data dari pihak ketiga seperti perbankan, notaris, dan instansi lain sudah sangat terintegrasi. Oleh karena itu, PMK ini menjadi landasan hukum bagi petugas pajak untuk mengklarifikasi data tersebut kepada Anda. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki DJP dengan apa yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), maka proses pengawasan akan bergulir, dimulai dengan penerbitan surat permintaan penjelasan. Dengan berlakunya aturan ini, masyarakat diharapkan lebih tertib administrasi dan transparan, karena celah untuk menyembunyikan aset atau penghasilan semakin sempit di tengah sistem pengawasan yang terintegrasi dan menyeluruh.

keinginan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menjalankan agenda-agendanya dengan pemangkasan pajak dan peningkatan belanja besar-besaran mendapatkan sokongan signifikan pada Sabtu (28/06/2025) malam waktu setempat. Senat AS meloloskan rancangan undang-undang terkait dari rintangan prosedural utama dengan hasil pemunguman suara tipis 51 setuju dan 49 menolak. Setelah melewati negosiasi berminggu-minggu nan melelahkan, Senat AS yang diketuai Pemimpin Mayoritas Republik John Thune maju selangkah untuk dapat membawa RUU tersebut ke meja Trump paling lambat 4 Juli 2025. Pemungutan suara untuk meloloskan RUU tersebut dari rintangan utama berlangsung alot selama berjam-jam pada Sabtu malam waktu setempat di Wahsington, Distrik Columbia, AS. Dan hanya lolos setelah tiga anggota Senat republik akhirnya menyerah dan memberikan suara setuju. Meskipun paket RUU tersebut tidak dapat secara resmi lolos di Senat hingga pemungutan suara terakhir tapi dapat lolos secara resmi di Senat hingga pemungutan suara terakhir, tapi lolos dari pemungutan suara terakhir, tapi lolos dari pemungutan suara prosedural dianggap sebagai lulus ujian besar bagi Thune. (Yetede)

BPI Danantara mendorong supaya PT Bank Syariah  Indonesia Tbk (BSI) menarik dana asing masuk ke Indonesia. Langkah ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Patria Sjarir mengungkapkan, BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia diharapkan bisa merilis intrusmen investasi berbasis keuangan syariah  yang bisa menarik asing untuk berinvestasi. Menurut Pandu, terdapat investor dari Arab Saudi, Uni Emirat seperti Abu Dhabi, hingga Qatar yang ingin berinvestasi pada industri intrusmen  syariah yang likuid dan dapat diperdagangkan. Oleh karena itum Danantara mengajak BSI untuk bekerja sama menggarap peluang besar tersebut. "Dan ini selalu dipertanyakan dari teman-teman yang ada di Abu Dhabi, Saudi Arabia, Qatar, keinginannya is to have financial intrusment yang syariah, yang bisa likuid and credible. Di sini kami bantu perdalam the capital market untuk produk syariah," beber Pandu. (Yetede)

Wakil Ketua Komite Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Djoko Widayatno mendorong hilirisasi nikel ke tahap lanjutan, yakni pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar. "Transportasi masa depan harus ditopang oleh industri yang berkelanjutan. Nikel kita harus menjadi tulang punggung transisi energi hijau, bukan sekedar komoditas ekspor jangka pendek," kata Djoko. Saat ini, Indonesia mulai membangun ekosistem industri baterai EV secara terintegrasi, dari produksi prekusor hingga perakitan sel baterai dan kendaraan listrik. Proyek-proyek besar seperti pembangunan pabrik bateri di Kerawang di Morowali menjadi wujud dari komitmen menciptakan rantai pasok domestik  yang kompetitif di pasar global. Jika berhasil diakselerasi, pengembangan ekosistem ini diproyeksikan menghasilkan nilai tambah yang jauh lebih besar. Sebagai pembanding, China, yang membangun rantai pasok EV sejak dekade lalu, pada 2023 mencatatkan kontribusi industri EV dan baterai mencapai lebih dari 150 miliar dolar AS dan menjadikan negara tersebut sebagai eksportir  utama kendaraan listrik dunia. (Yetede)

Ekosistem industri baterai terintegrasi terbentuk dalam 3  tahun ke depan. Proyek besutan konsorsium PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Indonesia Battery Corporation (IBC), dan Konsorsium CATL, Brump, Lygend (CBL) ini terdiri dari 6 proyek dari hulu hingga hilir. Presiden Prabowo Subianto meresmikan dimulainya proyek tersebut di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH) Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Minggu (29/06/2025). Lokasi peresmian  itu merupakan sisi hilir lantaran akan dibangun pabrik yang memiliki kapasitas awal sebesar 6,9 gigawatt hour (gWh) pada fase pertama yang akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2026. Peresmian proyek ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Mineral (ESDM) Yulio secara hybrid di Desa Buli Asal, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Posisi tersebut merepresentasikan sisi hulu lantaran terdapat proyek pertambangan nikel, proyek produk refined nickel alloy sebesar 88 ribu ton per tahun. Proyek ini direncanakan mulai produksi pada tahun 2027. Selain itu juga proyek smelter hidrometalurgi menghasilkan produk Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) sebanyak 55 ribu ton per tahun.(Yetede)

Indonesia harus mengoptimalkan kekuatan ekonomi domestik untuk mengadapi ketidakpastian global akibat perang tarif dan inisiasi AS dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Dengan begitu stabilitas makro dan laju pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah guncangan dari kondisi global. Salah satu kekuatan ekonomi Indonesia adala sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Dalam konteks ini, pengolahan SDA harus dioptimalkan demi menciptakan nilai tambah besar bagi ekonomi melalui hilirisasi. Dalam kasus hilirisasi nikel, program ini bisa menaikkan nilai tambah hingga 400%. Selain itu, investasi smelter nikel sebesar US$ 1 miliar akan menarik 150 tenaga kerja, yang dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga, otot terbesar PDB Indonesia. Artinya, hilirisasi perlu di genjot saat kondisi dunia dilanda krisis. Sebab, Indonesia tidak perlu mengimpor SDA semi program ini karena sudah ada di dalam negeri dan bisa menjaga, bahkan memacu pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029, seperti yang ditargetkan pemerintah. Hilirisasi tak hanya menjamah produk pertambangan, melainkan juga kelapa sawit. Hilrisasi minyak sawit mentah yang dibarengi dengan peningkatan produktivitas, sehingga total produksi bisa menembus 100 juta ton. Ini akan berdampak besar terhadap ekonomi. (Yetede)

Tren investasi hulu migas Indonesia memang positif dalam lima tahun terakhir dan masih memikat investor global, dengan kembalinya TotalEnergies ke sektor migas nasional menjadi sinyal kepercayaan yang sangat penting. Masuknya TotalEnergies diharapkan memicu minat investor kelas dunia lain untuk berinvestasi di Indonesia.

Kembalinya TotalEnergies SE, perusahaan multienergi asal Prancis, ke Indonesia dengan mengakuisisi 24,5% hak partisipasi di Blok Migas Bobara di Papua Barat menjadi katalis penting bagi tren positif investasi hulu migas nasional. Meski operator wilayah kerja ini tetap Petronas lewat anak usahanya Petronas Energy Bobara, kolaborasi dengan TotalEnergies diharapkan mempercepat eksplorasi dan membuka peluang kerja sama di blok-blok potensial lainnya di Indonesia timur.

Pertumbuhan perbankan syariah dan keuangan syariah menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perbankan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, ekonomi syariah diharapkan bisa menjadi  arus utama pertumbuhan bukan lagi sebagai pelengkap. Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roelani mengatakan, sebagai salah satu  negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia harus punya peran aktif di regional dan dunia. Menurut dia, potensi ini sangat luar biasa, dari beberapa scoring, Indonesia masih berada pada nomor tiga di global halal industri. Padahal di Indonesia memiliki potensi lebih dari 80% konsumen Indonesia yang telah menyadari pentingnya produk halal. Pasar domestik sebenarnya sudah sangat siap untuk mendukung pertumbuhan industri halal. Namun, tantangan tetap ada, mulai dari literasi halal yang masih rendah di kalangan pelaku usaha hingga belum optimalnya harmonisasi sertifikat halal antarnegara. Oleh karena itu, penguatan ekosistem halal tidak bisa melakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antara regulator, pelaku usaha, konsumen, dan lembaga keuangan seperti BSI terus menjalin kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi syariah global. (Yetede)

Titik balik lifiting minyak mentah terjadi pada tahun ini, lebih cepat dari proyeksi sebelumnya pada 2026. Tingkat produksi minyak mentah 2025 pun bakal melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2025 yakni sebesar 605 ribu barel per hari (bps). Meningkatnya volume lifting minyak bumi dalam negeri seiring dengan beroperasinya proyek Forel dan Terbukti yang telah onstream bulan lalu. Lapangan migas lepas pantai Natuna itu memberikan potensi tambahan produksi hingga 20.000 bps. Pertumbuhan produksi minyak teranyar datang dari lapangan Banyu Urip dengan tambahan produksi mencapai 30.000 bph. Lonjakan lifting blok migas yang terletak di Bojonegoro, Jawa Timur itu diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto secara daring (online) dari Bali pada Kamis (26/06/2025). Menteri ESDM Bahlil Lahadahlia mengatakan, lifting Blok Cepu semula sebesar 150 ribu bph. Dengan tambahan produksi teranyar ini maka total kontribusi Blok Cepu menjadi 150ribu bph atau setara dengan 25% litfing nasional. "Ini kerja delapan bulan dan maju lebih cepat 10 bulan dari perencanaan. Ini kita lakukan sejak enam hari presiden dilantik," kata Bahlil. (Yetede)