Program tarif diskon 30% untuk perjalanan kereta api kelas Ekonomi komersial terus mendapatkan sambutan positif. Hingga 22 juni 2025 pukul 10.00 WIB, KAI mencatat 1.320.011 tiket telah terjual dari total 3.529.612 kursi yang disediakan. Artinya, 37% dari kapasitas telah dipesan, dan angka ini diperkirakan terus bertambah seiring dimulainya libur sekolah di berbagai wilayah hingga 31 Juli 2025.  Vice President Public Relation KAI Anne Purba mengatakan, pihaknya tetap membuka kesempatan mengenai pembelian tiket kereta diskon 30% pada berbagai channel resmi PT KAI. "Kami mengajak pelanggan untuk segera merencanakan perjalanan liburannya dan memanfaatkan promo ini sebelum kehabisan," ungkap Anne. Menyambut masa liburan sekolah, PT KAI (Persero) mengajak masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan matang, termasuk memperhatikan ketentuan bagasi dan segera memanfaatkan promo tarif yang tersedia sebelum kehabisan. Anne menjelaskan bahwa setiap pelanggan diperbolehkan membawa bagasi tanpa dikenakan ketentuan maksimal dengan berat 20 kg, volume 100 dm3 (dimensi 70x48x30 cm), dan maksimal 4 koli. (Yetede)

Pertamina memastikan ketersediaan dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional mencukupi. Perusahaan energi plat merah itu pun sudah mengantisipasi rencana Pemerintah Iran dalam  menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayanan strategis. Selat Hormuz terletak di antara Iran dan Semenanjung Arab yang menghubungkan Teluk Persia ke Samudera Hindia. Pada Minggu (22/6), Parlemen Republik Islam Iran telah menyetujui usulan penutupan Selat Hormuz menyusul serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran. Keputusan akhir mengenai hal tersebut akan ditetapkan oleh Dewan Keamanan tertinggi nasional. Pengamat Maritim Capt Marcellus Hakeng mengatakan penutupan Selat Hormuz termasuk dalam kondisi kahar (force majeur) dalam sektor logistik. Situasi ini berdampak pada biaya logistik. Situasi ini berdampak pada  biaya logitik. "Yang menanggung biaya logistik tergantung isi kontraknya menyatakan seperti apa. Bisa jatuh ke pemilik barang/kapal dan juga bisa kepada pihak asuransi," kata Captain Hakeng. (Yetede)

Maskapai Saudi Airlines yang mengangkut jemaah haji asal Indonesia sepanjang pekan lalu dia kali mengalami teror bom. Sebagai langkah antisipasi pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi.  Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Lukman F. Laisa mengatakan pihaknya memastikan bahwa proses pemulangan jemaah haji kelompok terbang (kloter)  33 Debarkasi Surabaya dari Arab Saudi berjalan lancar, aman dan selamat menggunakan pesawat Saudi Airlines nomor penerbangan SV-5688.

Meski demikian, kata Lukman, pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan koordinasi insentif dengan operator penerbangan, pengelola bandara, otoritas keamanan serta memastikan semua proses berjalan sesuai prosedur. "Di sisi lain paling utama adalah bagaimana semua prosedur berjalan dan tetap mengedepankan keselamatan," ujarnya di Jakarta. Untuk diketahui, pada Sabtu (21/6) lalu, pesawat SV 5688 yang mengangkut 376 penumpang dan terbang dengan rute Jeddah-Muscat-Surabaya mendapat ancaman bom melalui sambungan telpon yang diterima oleh petugas Air Traffic Control (ATC) di Jakarta Are Kontrol Center (ACC) dari Kuala Lumpur ACC. Berdasarkan prosedur keamanan pilot memutuskan untuk mengalihkan  rute (divert) ke Bandar Udara Internasional Kualanamu, Medan, untuk memastikan keselamatan penumpang dan kru. (Yetede)

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka peluang selebar-lebarnya bagi investasi pusat data (data center) di Tanah Air. Investasi ini akan menjadi bagian penting dari upaya percepatan  transformasi digital nasional. Upaya ini juga seiring dengan  proyeksi kebutuhan pusat data Indonesia yang diperkirakan mencapai 1,5 hingga 2 gigawatt (GW) dalam dua tahun ke depan. Jika target ini tercapai, Indonesia berpotensi besar menjadi pusat data digital (digital data hub) utama di kawasan Asia Tenggara (Asean). Adapun saat ini, ketersediaan kapasitas pusat data disebut baru sekitar 290 megawatt (MW). Hingga akhir 2025, Pemerintah menargetkan untuk meningkatkan kapasitas pusat data hingga 900 MW. Sebagai perbandingan kapasitas pusat data Malaysia saat ini sekitar 400 MW.

"Kami berharap tingkat kepercayaan investor, baik dari dalam maupun luar negeri, terus meningkat untuk mendukung ekosistem infrastruktur digital nasional yang tangguh dan inklusif," kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Terkait minat investor global dalam investasi pusat data di Indonesia. Indonesia berhasil mengamankan komitmen jumlah investasi pusat data senilai US$ 2,3 miliar (sekitar Rp37 triliun) oleh perusahaan EDGNEX yang berasal dari Dubai, Qatar, belum lama ini. Investasi EDGNEX ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur pusat data modern di atas lahan seluas 12 hektare di kawasan industri Cikarang. Fase awal proyek ditargetkan rampung pada 2026 dan akan terus berkembang hingga 2028. (Yetede)

Rencana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang bakal melakukan konsolidasi perusahaan asuransi milik BUMN dinilai dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Namun, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan pemerintah. Menurut Ketua Komite Tetap Perasuransian, Penjaminan, Dana Pensiun Kadin Indonesia Bidang Fiskal, Moneter, Industri Keuangan (FMIK) Diding S Anwar, wacana kondolidasi perusahaan asuransi milik negara oleh Danantara memiliki tujuan yang mulia. Tujuan untuk memperkuat daya saing dan efisiensi industri yang masih tersebar dalam entitas kecil, tumpang tindih mode bisnis, dan belum cukup kompetitif. "Namun, perlu diingat, efisiensi bukan segalanya. Dalam sektor asuransi, negara punya peran yang jauh lebih besar, memastikan perlindungan menyeluruh dan adil bagi seluruh rakyat. Disinilah pentingnya menyusun struktur asuransi BUMN secara profesional, realistis, dan tetap berpihak pada keadilan sosial," jelas Diding. (Yetede)

PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk (EXCL) menargetkan penghematan US$ 100 juta dari integrasi bisnis XL dan Smartfren. XL Smart adalah perusakan hasil merjer XL dan Smartfren. Akan tetapi Sucor Sekuritas menilai, rencana itu akan menghadapi batu sandungan berupa biaya yang harus dipikul dan integrasi ini, antara lain hukum serta umum dan administrasi. Artinya, penghematan yang diraih bakal tergerus oleh biaya-biaya itu. "Selain itu ada warisan dari kerugian Smartfren sebelum proses merger," tulis broker itu, dikutip Minggu (22/06/2025). Sementara itu, run rate pada kuartal 1-2025 stabil, terlihat pada jumlah pelanggan dan minimnya penghentian penggunaan layanan (churn). Ini didorong oleh tiga strategi merek yang dijalankan XL Smart. DItengah tantangan yang dihadapi, Sucor Sekuritas percaya, sinergi akan mengangkat aluasi valuasi saham EXCL. Apalagi jika kondisi makro ekonomi Indonesia mendukung dan daya beli masyarakat pulih. Sucor Sekuritas menetapkan target harga saham EXCL Rp 2.800. Pada akhir pekan lalu, saham EXCL naik 0,45% ke level Rp2.450. (Yetede)

Pemerintah terus menggodok payung hukum implementasi Zero Over Dimension Over Load (ODOL) sehingga pada 2026 tidak ada lagi kendaraan terlebih dimensi dan kelebihan muatan. Untuk itu pada Juli 2025 diberlakukan tahap peringatan dan dilanjutkan dengan  penegakan hukum Agustus 2025. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Ernita Titis Dewi menyatakan rencana aksi penanganan Zero ODODL saat ini sedang disusun yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga termasuk kepolisian guna memastikan penegakan aturan dimensi dan muatan kendaraan berjalan efektif. "Pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran kendaraan ODODL telah dilakukan bersama para pemangku lintas kepentingan," kata Ernita. Namun, dia mengingatkan, upaya tersebut masih belum berjakan optimal, sehingga dibutuhkan langkah-langkah lanjutan yang lebih terstruktur dan tegas untuk menekan pelanggaran dimensi dan muatan kendaraan di jalan. (Yetede)

Pemerintah diminta untuk benar-benar menjalankan substitusi impor untuk mendukung kinerja industri tekstil dalam negeri. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menyampaikan bahwa komitmen subtitusi impor yang terimplementasikan dalanm keadaan pemerintah akan secara otomatis meningkatkan kinerja industri. "Tapi sebaliknyal, kalau ini hanya omon-omon maka kondisi kinerja industri juga akan turun. Jadi tidak perlu menjadikan kondisi eksternal global sebagai alasan karena faktor dominan justru ada di kebijakan kita sendiri," ucap dia. Redma meyakini penunjukan Letjen Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal (DirJend) Bea Cukai dapat menjadi tonggak komitmen Presiden Prabowo untuk menyelesaikan persoalan maraknya importasi ilegal. "Memang harus dari militer, mengingat mafia impor itu sudah terlalu kuat terus merajalelas, kami mendukung penuh beliau dan siap membantu," ucap dia. Redma meminta Presiden juga untuk segera menyelesaikan permasalan kuota impor tekstil yang dipandang ada mafianya di kementerian tekait. Memang, terang dia,  di satu sisi industri memerlukan mekanisme Tata Niaga melalui Persetujuan Impor (PI) dan Pertimbangan Teknis (Pertik) sebagai perlindungan, tapi di sisi lain hal ini juga menjadi maslaah karena menjadi penyebab kerusakan moral di kementerian-kementerian terkait. '

”Ketergantungan impor alkes yang tinggi, melemahkan ketahanan kesehatan nasional. Kita jadi negara atau bangsa yang rentan dalam situasi krisis, seperti waktu pandemi Covid-19. Saat rantai pasok global terganggu, Indonesia akan mengalami kelangkaan APD (alat pelindung diri), ventilator, reagen PCT, bahkan oksigen karena tergantung pada negara produsen,” ujar epidemiolog dan ahli keamanan kesehatan global (CEPH Griffith Australia / Strategic Pandemic Preparedness Advisor), Dicky Budiman, Jumat (20/6). Tingginya impor alkes juga berdampak pada defisit neraca perdagangan sektor kesehatan. Apalagi, impor alkes berkontribusi besar pada defisit transaksi berjalan di sektor kesehatan. Pada 2022, impor alkes lebih dari Rp 30 triliun, sementara ekspornya sangat kecil. Imporyang tinggi juga menghambat pertumbuhan industri nasional dan menurunkan insentif investasi serta memperlemah kemandirian teknologi kesehatan, juga munculnya ketimpangan akses dan ketergantungan distributor.

Ketergantungan terhadap teknologi medis dari luar negeri dipastikan akan menjadikan Indonesia terbelakang dalam pengembangan teknologi kesehatan strategis seperti bioengineering, AI dalam imaging dan precision medicine. Pemerintah diharapkan bisa memperkuat insentif pajak, pengadaan khusus, dan transfer teknologi bagi industri alkes lokal. Termasukpenguatan tingkat komponendalam negeri (TKDN) dan prioritas e-katalog yang mewajibkan pembelian produk lokal. Selain itu, kemitraan inovasi perlu didongkrak secara triplehelix antara universitas, BUMNalkes, perusahaan (startup) untuk riset, dan pengembangan alkes berteknologi menengah atau tinggi. Pemerintah juga di-dorong membuat kebijakan tarif dan nontarif, dengan mengenakan biaya masuk tambahan untuk alkes yang sudah bisa diproduksi dalam negeri sebagai bentuk proteksi industri dalam negeri. Penataan distribusi dan edukasi pengguna juga harus dilakukan. (Yoga)