Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyatakan, ada indikasi pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Izin lingkungan perusahaan nikel akan dicabut jika terbukti aktivitas pertambangan itu melanggar ketentuan hkum yang berlaku. Hal itu disampaikan Menteri LH /Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/6). Hanif menyampaikan, KLH/BPLH telah menerima laporan terkait dampak kegiatan pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat sejak Mei 2025, yang ditindaklanjuti dengan peninjauan langsung di empat lokasi utama pertambangan nikel di Raja Ampat milik PT GN, PT ASP, PT KSM, dan PT MRP. Berdasarkan peninjauan KLH/BPLH, empat perusahaan tersebut mempunyai izin usaha pertambangan (IUP). Namun, hanya PT GN, PT ASP, dan PT KSM yang memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH).

Hasil pengawasan menunjukkan pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil. PT GN beroperasi di Pulau Gag dengan luas 6.030 hektar. Pulau Gag termasuk pulau kecil sehingga aktivitas pertambangan di dalamnya melanggar UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lalu, PT ASP, perusahaan PMA asal China, menambang nikel di Pulau Manuran seluas 746 hektar tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa pengelolaan air limbah larian. Atas kelalaian perusahaan ini, KLH/BPLH telah memasang papan peringatan penghentian aktivitas. ”Selain pulaunya kecil, penambangan yang dilakukan kurang hati-hati sehingga ada potensi pencemaran lingkungan yang cukup serius di Pulau Manuran. Tahapan pengawasan sedang berjalan, mulai dari pengambilan sampel di laboratorium hingga melibatkan ahli untuk memproyeksikan kerugian dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan,” tutur Hanif.

Sementara, PT KSM membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 hektar di Pulau Kawe. Adapun PT MRP tak memiliki dokumen lingkungan dan PPKH dalam menambang nikel di Pulau Batang Pele. KLH/BPLH tengah mengevaluasi persetujuan lingkungan PT ASP dan PT GN. Jika bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, izin lingkungannya akan dicabut. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya mengawasi secara ketat seluruh aktivitas tambang yang ada di kawasan Raja Ampat, mencakup aspek legalitas, perlindungan lingkungan, serta kepatuhan terhadap kawasan konservasi dan hutan lindung. ”Saya datang ke sini (Pulau Gag) untuk melihat langsung situasi di lapangan dan mendengarkan masyarakat. Hasilnya akan diverifikasi dan dianalisis oleh tim inspektur tambang,” ujar Bahlil. Pemerintah menegaskan, meski perusahaan memiliki izin resmi, evaluasi dilakukan secara berkelanjutan demi menjaga keseimbangan lingkungan dan ekonomi. (Yoga)

Industri nikel Tanah Air, beberapa tahun terakhir berusaha unjuk diri sebagai pemain global dalam proyek hilirisasi produk tambang dan upaya transisi energi. Namun, kegiatan untuk industri komoditas strategis ini terus menghadapi isu keberlanjutan dan masalah lingkungan. Penguasaan produksi tambang membuat Indonesia bisa mengontrol perdagangan dunia, termasuk harga nikel. Sayangnya, produksi nikel yang melimpah sejak beberapa tahun terakhir tak diimbangi peningkatan permintaan. Tren penurunan harga nikel dunia terus terjadi. Bank Dunia melaporkan, rata-rata harga nikel yang pada 2022 senilai 25.834 USD per ton, perlahan turun menjadi rata-rata 21.521 USD pada 2023, lalu merosot menjadi 16.814 USD pada 2024. Mengutip Trading Economics, pada 8 Juni 2025, harga nikel diperdagangkan di level 15.490 USD per ton. Penurunan harga terjadi karena kekhawatiran kelebihan pasokan yang terus berlanjut dari Indonesia.

”Industri nikel menghadapi tekanan akibat kelebihan pasokan dan geopolitik global, akibat langkah perang dagang yang dimotori AS sehingga memengaruhi harga komoditas kecuali emas,” kata Ketua Badan Kejuruan Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia Rizal Kasli, Minggu (8/6). Ada dampak negatif yang dialami pelaku industri nikel dalam negeri, misalnya, keputusan raksasa baja nirkarat dunia, Tsingshan Holding Group, yang dilaporkan menghentikan sementara produksi smelter nikelnya di Indonesia pada Mei 2025. Langkah Tsingshan bisa diartikan sebagai tanggapan internal menanggapi tekanan harga global dan faktor geopolitik serta kondisi internal perusahaan. Hal lain juga bisa disebabkan oleh faktor pasokan bijih nikel dalam negeri yang sengaja dibatasi pemerintah guna mengontrol harga agar tidak terlalu merosot. Kementerian ESDM pada awal tahun ini telah memangkas kuota produksi bijih nikel menjadi 220 juta ton sepanjang 2025, turun dari 2024, di 240 juta ton. (Yoga)

Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan atau Organda merasa dianaktirikan karena insentif transportasi tidak menyentuh angkutan umum berbasis jalan raya. Padahal, ditengah beban pajak dan animo masyarakat yang berkurang, bantuan semakin dibutuhkan. Jika terus dibiarkan, pengusaha bus berisiko gulung tikar satu per satu. Data Organda menunjukkan, okupansi penumpang bus menyusut 22 % pada semester I tahun 2025 dibanding periode yang sama tahun 2024. Kondisi ini dinilai anomali di tengah libur panjang akhir pekan (long weekend) yang sering diadakan. Momentum libur itu tidak diikuti kenaikan bagi penumpang bus antar kota/antar provinsi (AKAP), antarkota dalam provinsi (AKDP) dan pariwisata (carter). Organda menyayangkan paket stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah untuk menyambut libur sekolah pada medio 2025 hanya diberikan pada moda transportasi kereta api, pesawat dan kapal laut.

Walau ada diskon tarif tol, stimulus itu menunjukkan minimnya keberpihakan pemerintah terhadap pengguna transportasi umum berbasis jalan raya. Masyarakat juga tak didorong menggunakan transportasi umum, padahal lebih dari 2 juta orang terlibat langsung sebagai pekerja. ”Kalau liburan Juni-Juli ini tak ada perubahan signifikan, (perusahaan otobus/PO) akan bertumbangan satu per satu,” kata Ketua Bidang Angkutan Orang Organda Kurnia Lesani Adnan, Minggu (8/6). Organda juga telah mengajukan permohonan tarif tol khusus angkutan umum sejak 2017 agar diberi keringanan. Namun, tak direspons sama sekali oleh pemangku kebijakan terkait. Pada saat yang sama, Organda juga berhadapan dengan kendaraan ilegal alias angkutan ”gelap” yang tak kunjung ditindak pemerintah. (Yoga)

PT Telkom Indonesia Tbk (Telkom) menjalin kolaborasi strategis dengan PT IBM Indonesia (IBM) untuk menghadirkan solusi kedaulatan artificial intelegence (Sovereign AI) yang akan memberdayakan bisnis di Indonesia. Adapun solusi tersebut dibangun dengan IBM watsonx dan di-embed dengan watsonx.ai, yang merupakan studi pengembangan AI tingkat enterprise dari IBM. Solusi ini memungkinkan organisasi untuk menciptakan layanan nilai tambah AI untuk beragam praktisi industri. "Kolaborasi ini memadukan kekuatan infrastruktur digital Telkom dan keunggulan AI dan kesiapan IBM untuk melayani pelanggan di Indonesia. Dengan kekuatan grup Telkom, kami akan dapat menawarkan solusi AI yang inovatif untuk berbagai industri yang selaras dengan peraturan residen data lokal," kata Direktur Group Business Development Telkom Honesti Basyir. Menurut Honesti, dengan memanfaatkan IBM watosnx, Telkom akan mendukung pendekatan AI yang bertanggung jawab, guna membantu meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing dengan memprioritaskan transparansi, mitigasi bias, dan privasi data. (Yetede)

Dalam kondisi ketidakpastian ekonomi global, perjanjian dagang Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partners Agreement (IEU-CEPA) dapat mengamankan keberlanjutan ekspor manufaktur. Ketua Umum Himpunan Industri dan Kerajinan (Himki) Abdul Sobur menerangkan, Uni Eropa (UE) merupakan pasar strategis bagi industri mebel dengan pangsa pasar sebesar 32-35%. Tanpa pelonggaran, bea masuk bisa naik hingga 15%, yang secara signifikan (menurut simulasi tesktil, potensi volume turun belasan persen). Terlebih, lanjut dia, efek regulasi Non-Tarif seperti implementasi European Union Deforetation Regulation (EUDR) atau "peraturan Deforestasi Uni Eropa" memberlakukan persayaratan ketat terkait deforestasi sejak 31 desember 2020. "Ini mengancam ekspor mebel berbasis jejak deforestasi bebas," ujar Sobur. Dia mengungkapkan, pemerintah dan Himki menetapkan ambisi tinggi bahwa nilai ekspor mebel dan kerajinan mencapai US$ 5-6 miliar nilai pada akhir tahun. "Untuk mencapainya, perlu percepatan IE-CEPA rampung (target semester 1 tahun ini" dan mitigasi tarif AS melalui pengajuan pengecualian, diversifikasi pasar, dukungan teknologi, dan insentif fiskal," papar Sobur. (Yetede)

Peta persaingan perbankan syariah akan semakin menarik di tahun depan, dengan hadirnya dua pemain bank umum syariah usai spin off dari induknya. Dominasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sebagai pemain utama tidak pernah memiliki pesaing yang benar-benar sepadan sejak merger pada 2021. Dengan total aset BSI yang menembus Rp400,88 triliun pada kuartal 1-2025, bank bersandi saham BRIS ini seperti berada di menara gading yang jauh dari jangkauan bank syariah lainnya. Meskipun, kondisi ini akan berubah tidak lama lagi. Dua nama besar, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN dan PT Bank CIMB Niaga Tbk siap melepaskan unit usaha syariah (UUS) sebagai entitas bank umum syariah (BUS). Persaingan akan menarik, apalagi, bank-bank syariah ini akan menyasar segmen yang sama, yaitu konsumer dan kan saling berebut tahta kedua. Berdasarkan laporan keuangannya, BSI pada kuartal 1-2025 telah menyalurkan pembiayaan Rp287,22 triliun, tumbuh 16,21% secara (yoy). Dari nilai tersebut, pembiayaan konsumer BSI terbesar, senilai Rp 156,71 triliun atau  setara 54,56% dari total pembiayaan. Artinyan segmen konsumer menjadi fokus utama perseroan, selain pembiayaan ke segmen wholesale sebesar 28,07% dari UMKM 17,37% dari total pembiayaan. (Yetede)

Dua kementerian akan melakukan pembahasan mengenai kelanjutan operasional PT Gag Nikel. Wilayah konsesi perusahaan yang berada di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya itu dihentikan  operasinya oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  (ESDM) sejak Kamis (5/6/2025). Penghentian sementara ini seiring dengan beredarnya unggahan di media sosial mengenai kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan pada destinasi wisata kelas dunia tersebut. Dari empat perusahaan tambang  di wilayah Raja Ampat, hanya Gag Nikel yang saat ini melakukan produksi. Menteri ESDM Bahlil Lahadahlia mengatakan permasalahan lingkungan  merupakan  ranah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Pihaknya berwenang dalam pengawasan kegiatan pertambangan. "Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya," kata Bahlil. Pemerintah bertindak cepat dalam merespon keresahan masyarakat akan situasi di Raja Ampat. Bahlil bersama Gubernur Papua Barat Saya Elisa Kambu meninjau langsung kondisi  Piaynemo dan Pulau Gag pada Sabtu (7/6/2025). Piaynemo merupakan ikon Raja Ampat dengan gugusan pulau karst yang menjulang dari perairan biru. (Yetede)

Gelombang PHK di Tanah Air belum menunjukkan tanda-tanda mereda, bahkan kian meluas ke lebih banyak sektor usaha. PHK yang pada 2024 mayoritas menimpa sektor industri manufaktur, awal tahun ini mulai menjamah sektor media massa, perhotelan, dan pariwisata. Tak hanya dialami hotel-hotel di daerah, hal yang sama juga mulai menerpa hotel-hotel di Ibu Kota. Survei Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta pada April 2025 terhadap anggotanya menunjukanm sebanyak 96,7% hotel melaporkan terjadinya penurunan okupansi. Sebanyak 66,7% hotel melaporkan terjadinya penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan, seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah oleh pemerintah sejak awal 2025. PHRI Jakarta mencatat, keterisian kamar (okupansi) hotel di Jakarta saat ini tidak lebih dari 50%, yakni 47% untuk hotel berbintang dan lebih rendah lagi untuk hotel nonbintang. Sementara itu, menurut data statistik, okupansi hotel Jakarta sebelum efisiensi dilakukan oleh pemerintah adalah sekitar 55%. Padahal, tamu pemerintahan selama ini berkontribusi 20-40 dari total tamu hotel di Jakarta. (Yetede)

PT Garuda Maintance Facility Aero Asia Tbk (GMFI), anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), optimistis mampu meraup pendapatan positif sebesar US$ 416 juta atau ekuivalen Rp6,7 triliun (asumsi kurs Rp16.280 per US$) pada 2025. Direktur Utama GMFU Andi Fahrurozzi menyampaikan,  optimisme tersebut bercermin dari capaian  GMFI yang berhasil membukukan pendapatan sebesar US$ 125,86 juta per April, atau merefleksikan sebesar 95% dari target. Sementara dari sisi EBITDA, tercatat sebesar US$ 19,82 juta, dan laba bersih sebesar US$ 4,61 juta. Berangkat dari capaian tersebut, GMFI pun membidik pendapatan US$ 416,9 juta dan laba bersih US$ 27,1 juta pada tahun penuh 2025. Menurut Andi, target tersebut akan ditopang oleh optimalisasi kapasitas, penguatan kapabilitas layanan, dan konsistensi eksekusi strategi lintas untuk bisnis. Berbekal, fondasi kokoh, GMFI siap melanjutkan peran sebagai  mitra strategis industri aviasi dan sektor lainnya. "Kami berkomitmen, menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi pemenang saham dan seluruh pemangku kepentingan," jelas Andi. Merujuk pada hasil RUPST, para pemegang saham menyetujui seluruh mata agenda rapat seperti pengesahan laporan keuangan tahun buku 2024, penggunaan laba bersih, penetapan tantiem dan remunerasi  direksi  serta komisaris, serta penunjukan auditor untuk tahun buku 2025. (Yetede)

Kompetisi pasar otomotif di Tanah Air kian sengit dengan menjamurnya mobil listrik. Bukan hanya BYD ataupun Denza, yang kini menjadi penantang kuat. Tapi, kendaraan listrik asal pabrikan China, Xiaopeng Motors-Xpeng yang menggandeng  unit bisnis Erajaya Group juga akan memanas persaingan. Pelan tapi pasti, landskap pasar otomotif telah mengalami pergeseran sejak kendaraan listrik (electric vehicle/EV) resmi menggelinding di jalanan industri otomotif Indonesia. Data teranyar menunjukan, mobil listrik seperti BYD dan Denza menjadi dua jenama yang berhasil mendobrak pasar otomotif yang selama ini didominasi nama besar seperti PT Astra International Tbk (ASII). Tak mengherankan, sepanjang empat bulan pertama tahun ini, penjualan mobil Astra mengalami penyusutan sebanyak 6% dengan pangsa pasar sebesar 54%. Sebaliknya, penjualan mobol non-Astra justru tumbuh 10%, yang salah satunya disitribusikan oleh penjualan BYD-Denza sebanyak 4.307 unit. Posisi mobil listrik Xpeng sendiri dalam peta persaingan otomotif tersebut akan menyasar ceruk pasar yang berbeda dengan menjanjikan value proposition mobil listrik premium dan keunggulan fitur  teknologi yang canggih. (Yetede)