Keputusan pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya dinilai sebagai keputusan yang tepat. Sikap tegas ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk tidak hanya menjaga keberlangsungan industri pertambangan berbasis nikel, melainkan juga menjamin keberlanjutan lingkungan yang dalam kasus ini adalah Geopark Raja Ampat. Empat perusahaan yang IUP-nya dicabut tersebut adalah PT Anugrah Surya Pratama yang beroperasi di Pulau Manuran, PT Kawaei Sejahtera Mining di Pulai Kawe, PT Mulia Raymond Perkasa di Pulai Batang Pele di Manyaifun, serta PT Nurham yang berlokasi di wilayah Weigo Timur. Lokasi tambang keempat perusahaan ini semuanya berada di dalam kawasan Global Geopark Raja Ampat. Sedangkan PT Gag Nikel tidak dicabut IUP-nya, karena perusahaan ini dinilai telah menjalankan kegiatan pertambangan sesuai dengan dokumen analisis mengenai dampak dampak lingkungan (amdal). Selain itu, lokasi tambang PT Gag Nikel tidak berada di kawasan Geopark Raja Ampat dan secara geografis lebih dekat ke wilayah Maluku Utara. Karena itu, aktivitas perusahaan tersebut  tidak termasuk dalam zona konservasi yang dilindungi. (Yetede)

Lemahnya pemerintah dalam memproteksi industri dalam negeri membuat gusar para pelaku industri baja. Kebijakan tarif AS dikhawatirkan dapat menyebabkan lonjakan impor baja. Chairman The Indonesian Iron & Steel Industry Assiation (IISIA) Akbar Djohan menjelaskan, kebijakan tarif ini mengejutkan bagi industri baja dan aluminium dunia. Dia mengkhawatirkan adanya dampak atau efek domino dengan adanya pengenaan tarif 50% kepada industri aja dan aluminium. "Dimana negara-negara mengekspor baja yang harusnya masuk ke market AS setelah pengenaan 50% tentu mencari pasar baru. Dan pasar baru itu adalah negara Asean yang didalamnya ada Indonesia, yang paling termasuk lemah dalam hal proteksi tata cara impornya," papar dia. Akbar mengatakan, potensi industri baja dan aluminium untuk di Asia Tenggara kurang lebih 100 juta ton per tahun. Indonesia sendiri memiliki kapasitas produksi baja tidak lebih dari 18 juta ton per tahun. "Kapasitas terpasang pabrik baja itu kurang lebih 17-18 juta ton," kata dia. Akan tetapi, utilitas pabrik baja yang terpasang nasional tidak lebih dari 60%. Untuk memenuhi kekurangannya, pemerintah mengimpor baja yang sangat masif beberapa tahun ini. (Yetede)

PT Vale Indonesia Tbk (INCO) tengah menyusun berbagai strategi untuk memperkuat kinerjanya, dengan menargetkan sektor hilir dan pasar kendaraan listrik (EV) sebagai pendorong utama pertumbuhan jangka panjang. Salah satu langkah strategis yang sudah dimulai adalah penjualan bijih nikel, yang berhasil menyumbang pendapatan US$ 2,54 juta pada kuartal I-2025 dan mendorong lonjakan laba sebesar 252% yoy menjadi US$ 21,79 juta.

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) mulai serius  menggarap portfolio non-otomotif. Salah satu mesin baru pertumbuhan perseroan adalah pembiayaan dana tunai, yang kini menyumbang sekitar 25% dari total portfolio. Direktur Utama Adira Finance Dewa Made Susila mengatakan bahwa saat ini pembiayaan dana tunai belum bisa menggantikan sektor otomotif, namun perseroan akan menyimbangkan antara otomotif dan non-otomotif. "Jadi saat ini batu sekitar 25% itu dana tunai, kami juga punya bisnis yang auto  kayak alat berat dan sebagainya. Jadi kami menggeser proporsi itu sehingga lebih seimbang," tutur Made. Menurut dia, portfolio otomotif dari emiten leasing bersandi saham ADMF ini sebelumnya lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, pihaknya dalam proses transisi dengan mencari sumber pertumbuhan baru, sehingga dua perannya adalah tumbuh dan diversifikasi risiko. Made menjelaskan bahwa dana tunai permintaannya cukup bagus, terlebih pada situasi saat ini untuk kelas menengah bawah membutuhkan dana tunai untuk keperluannya. Selain itu, nasabah ADMF yang mengajukan pembiayaan dana tunai sebagiannya merupakan unbanked, atau belum dilayani oleh bank. (Yetede)

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) berharap negosiasi dagang dengan AS mengenai kebijakan tarif dapat membuahkan hal yang bagus. Direktur Eksekutif Apsirindo Yoseph Billie Dosiwoda menerangkan, para pelaku industri padat karya alas kaki saai ini wait and see menunggu hasil negosiasi Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah AS. "Harapannya hasilnya berhasil tidak kena tarif  yang tinggi. Dan sementara waktu ini berlaku tarif 10% yang masih diterapkan sebelumnya 8-20% (sebelumnya ada 10%), jadi variatif sekarang diangka 18-30%," ucap dia kepada Investor Daily. Berdasarkan data BPS, ekspor khusus alas kaki  ke AS sebesar US$ 2,39 miliar pada 2024. Angka tersebut naik bila dibandingkan pada 2023 yang sebesar US$ 1,9 miliar. Ekspor ke AS memiliki persentase 33,8% dari total ekspor alas kaki Indonesia ke seluruh dunia. Billie mengakui adanya penurunan ekspor ke AS diawal kuartal 1-2025. Berdasarkan informasi dari anggota Apsirindo, ada beberapa buyer yang menanggung tarif sebesar 10%, namun ada juga sharing cost masing-masing 5% atau produsen yang menanggung 10% tersebut. "Tetapi hal ini biasa selama saling bersepakat transaksi," ucap dia. (Yetede)

Pelarangan study tour yang dilakukan pemerintah memukul usaha UMKM. Dengan kebijakan ini, pelaku usaha harus melihat potensi atau tren di sektor lain. Kepala Pusat Ekonom Digital dan UMKM Indef Izzudin Al Faras Adha mengingatkan kepada para pengusaha di skala UMKM harus melihat trend dengan adanya pelarangan study tour/karya wisata. "Tren kedepan UMKM tidak bisa bergantung lagi kepada karya wisata di masa libur sekolah Juni-Juli ini. Sehingga harus berpikir  alternatifnya sampai seperti apa. Misalnya perubahan  segmen pasar kepada keluarga, atau segmen komunitas masyarakat,"  kata dia. Para pelaku UMKM juga harus memperhatikan pemasaran atau dari promosinya yang harus menyasar ke segmen tertentu. "Jadi misalnya keluarga, artinya fitur-fitur atau layanan dari destinasi kepala wisata itu yang memang ramah keluarga, ramah anak, atau jadi ramah kepada ibu-ibu, misalnya kalau kita menargetkan berbasis komunitas," kata Faras. Untuk mendorong usaha para pelaku UMKM perlu mengingatkan dari sisi pemesanan. "Misalnya pemesananya yang lebih mudah secara daring. Karena semakin banyak masyarakat yang masuk katagori milenial dan gen Z, sehingga apa-apa sekarang online, kata dia. (Yetede)

Bauran energi harus mencapai 34% pada 2034 guna mengejar karbon netral pada 2060. Target bauran energi ini sudah ditetapkan dalam Rancangan Usaha Penyedia  Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Porsi bauran energi ini lebih tinggi dari target dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang sebesar 29% pada 2034. Dalam RUPTL teranyar target penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW) hingga 2034. Dari total ini, sekitar 76% kapasitas akan berasal dari energi  baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi seperti baterai dan pumped  storage.

Pada lima tahun pertama, akan dibangun  pembangkit sebesar 27,9 GW yang terdiri dari 9,2 GW berbasis gas, 12,2 GW dari EBT, 3 GW untuk sistem penyimpanan, dan 3,5 GW pembangkit batu bara yang sudah dalam  tahap penyelesaian konstruksi. Memasuki lima tahun kedua, fokus bergeser ke pengembangan EBT dan penyimpanan energi 37,7 GW atau 90% dari total kapasitas yang direncanakan. Sisanya sebesar 3,9 GW masih berasal dari pembangkit berbasis fosil seperti batu bara dan gas. Jenis pembangkit energi terbarukan yang akan dikembangkan yaitu tenaga  surya (17,1 GW). Angin (7,2 GW), panas bumi (5,2 GW), hidro (11,7 GW, dan bioenergi (0,9 GW). Selain itu, energi baru seperti nuklir mulai diperkenalkan dengan pembangunan dua unit reaktor di Sumatera dan  Kalimantan, masing-masing berkapasitas 250 MW. (Yetede)

Maskapai operasional penerbangan di Tanah Air saat ini masih kekurangan armada pesawat, karena sejumlah pesawat yang selama ini dioperasikan berada pada masa perawatan. Meski begitu, kondisi ini masih terselamatkan karena demans atau permintaan penumpang juga belum membaik. Analis penerbangan indepen Gatot Raharjo mengatakan, kekurangan armada idealnya tidak dibebankan kepada maskapai, sebab hal itu memerlukan biaya tinggi di tengah ketidakpastian global. Sebaliknya, kebutuhan pesawat diperuntukkan untuk pemerintah dan masyarakat. Idealnya, untuk menjangkau wilayah di setiap pulau besar Indonesia, dibutuhkan setidaknya 600-700 armada. "Sebelum Covid jumlah armada kita mencapai lebih dari 500 pesawat, bahkan kebutuhan ada di 600-700 pesawat. Tapi, yang butuh pesawat itu, harusnya masyarakat dan pemerintah, bukan maskapai. Karena maskapai hanya menyesuaikan demand saja. Pemerintah punya tanggung jawab membuka rute penerbangan seluas-luasnya, sementara masyarakat di pedalaman tentu butuh angkutan pulau," ucap dia. (Yetede)

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyatakan, ada indikasi pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Izin lingkungan perusahaan nikel akan dicabut jika terbukti aktivitas pertambangan itu melanggar ketentuan hkum yang berlaku. Hal itu disampaikan Menteri LH /Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/6). Hanif menyampaikan, KLH/BPLH telah menerima laporan terkait dampak kegiatan pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat sejak Mei 2025, yang ditindaklanjuti dengan peninjauan langsung di empat lokasi utama pertambangan nikel di Raja Ampat milik PT GN, PT ASP, PT KSM, dan PT MRP. Berdasarkan peninjauan KLH/BPLH, empat perusahaan tersebut mempunyai izin usaha pertambangan (IUP). Namun, hanya PT GN, PT ASP, dan PT KSM yang memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH).

Hasil pengawasan menunjukkan pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil. PT GN beroperasi di Pulau Gag dengan luas 6.030 hektar. Pulau Gag termasuk pulau kecil sehingga aktivitas pertambangan di dalamnya melanggar UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lalu, PT ASP, perusahaan PMA asal China, menambang nikel di Pulau Manuran seluas 746 hektar tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa pengelolaan air limbah larian. Atas kelalaian perusahaan ini, KLH/BPLH telah memasang papan peringatan penghentian aktivitas. ”Selain pulaunya kecil, penambangan yang dilakukan kurang hati-hati sehingga ada potensi pencemaran lingkungan yang cukup serius di Pulau Manuran. Tahapan pengawasan sedang berjalan, mulai dari pengambilan sampel di laboratorium hingga melibatkan ahli untuk memproyeksikan kerugian dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan,” tutur Hanif.

Sementara, PT KSM membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 hektar di Pulau Kawe. Adapun PT MRP tak memiliki dokumen lingkungan dan PPKH dalam menambang nikel di Pulau Batang Pele. KLH/BPLH tengah mengevaluasi persetujuan lingkungan PT ASP dan PT GN. Jika bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, izin lingkungannya akan dicabut. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya mengawasi secara ketat seluruh aktivitas tambang yang ada di kawasan Raja Ampat, mencakup aspek legalitas, perlindungan lingkungan, serta kepatuhan terhadap kawasan konservasi dan hutan lindung. ”Saya datang ke sini (Pulau Gag) untuk melihat langsung situasi di lapangan dan mendengarkan masyarakat. Hasilnya akan diverifikasi dan dianalisis oleh tim inspektur tambang,” ujar Bahlil. Pemerintah menegaskan, meski perusahaan memiliki izin resmi, evaluasi dilakukan secara berkelanjutan demi menjaga keseimbangan lingkungan dan ekonomi. (Yoga)

Industri nikel Tanah Air, beberapa tahun terakhir berusaha unjuk diri sebagai pemain global dalam proyek hilirisasi produk tambang dan upaya transisi energi. Namun, kegiatan untuk industri komoditas strategis ini terus menghadapi isu keberlanjutan dan masalah lingkungan. Penguasaan produksi tambang membuat Indonesia bisa mengontrol perdagangan dunia, termasuk harga nikel. Sayangnya, produksi nikel yang melimpah sejak beberapa tahun terakhir tak diimbangi peningkatan permintaan. Tren penurunan harga nikel dunia terus terjadi. Bank Dunia melaporkan, rata-rata harga nikel yang pada 2022 senilai 25.834 USD per ton, perlahan turun menjadi rata-rata 21.521 USD pada 2023, lalu merosot menjadi 16.814 USD pada 2024. Mengutip Trading Economics, pada 8 Juni 2025, harga nikel diperdagangkan di level 15.490 USD per ton. Penurunan harga terjadi karena kekhawatiran kelebihan pasokan yang terus berlanjut dari Indonesia.

”Industri nikel menghadapi tekanan akibat kelebihan pasokan dan geopolitik global, akibat langkah perang dagang yang dimotori AS sehingga memengaruhi harga komoditas kecuali emas,” kata Ketua Badan Kejuruan Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia Rizal Kasli, Minggu (8/6). Ada dampak negatif yang dialami pelaku industri nikel dalam negeri, misalnya, keputusan raksasa baja nirkarat dunia, Tsingshan Holding Group, yang dilaporkan menghentikan sementara produksi smelter nikelnya di Indonesia pada Mei 2025. Langkah Tsingshan bisa diartikan sebagai tanggapan internal menanggapi tekanan harga global dan faktor geopolitik serta kondisi internal perusahaan. Hal lain juga bisa disebabkan oleh faktor pasokan bijih nikel dalam negeri yang sengaja dibatasi pemerintah guna mengontrol harga agar tidak terlalu merosot. Kementerian ESDM pada awal tahun ini telah memangkas kuota produksi bijih nikel menjadi 220 juta ton sepanjang 2025, turun dari 2024, di 240 juta ton. (Yoga)