Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendorong kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi sebagai  kunci dalam mewujudkan infrastruktur perkotaan yang adaptif, berkelanjutan, serta tangguh terhadap tantangan perubahan iklim dan bencana alam. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti  mengatakan, dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan tercipta keberlanjutan infrastruktur perkotaan yang inklusif. Ia menuturkan, bahwa pembangunan infrastruktur   perkotaan tidak cukup  dengan keandalan fisik, namun jua mampu beradaptasi. "Pembangunan infrastruktur perkotaan tidak cukup hanya kuat dan andal, tetapi juga harus mampu beradaptasi terhadap dinamika zaman, perubahan iklim, serta tantangan bencana. Semua itu harus dilakukan secara kolaboratif  dan inklusif dengan seluruh pemangku kepentingan dari berbagai sektor," kata Wamen Diana. Wamen Diana menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi karbon yang ditargetkan sebesar 31,89% dengan usaha sendiri dan 43,2% dengan bantuan internasional  pada tahun 2030. Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, sektor konstruksi    dan bangunan yang menyumbang emisi sekitar CO2 global juga harus bertransformasi menunu pembangunan rendah karbon. (Yedete)                 

Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan kemandirian energi nasional dengan mengembalikan kejayaan sektor minyak dan gas (migas) yang pernah dialihkan oleh Indonesia di era 1990-an. Untuk itu, lifting minyak bumi nasional dalam lima tahun ke depan ditargetkan bisa mencapai sebanyak satu juta barel per hari (bph) atau menjadi hampir dua kali dari realisasi lifting hingga akhir 2024 yang hanya sekitar 580 ribu bph. Sejumlah langkah dan strategi, baik jangka pendek maupun jangka panjang telah dan akan dilakukan pemerintah untuk mewujudkan target tersebut, diantaranya penataan kelonggaran bagi Pertamina dalam menggarap lapangan migas. Regulasi terbaru kembali memberi peluang kepada BUMN migas itu untuk menggandeng mitra melalui kerangka kerja sama operasi (KSO). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia menyebut, perubahan regulasi dari KSO menjadi kontrak bagi hasil gross split telah memacu kemerosotan lifting minyak bumi oleh Pertamina. Oleh karena itu, selanjutnya tidak ada lagi keharusan bagi Pertamina untuk menggunakan kontrak bagi hasil gross split ketika menggandeng mitra untuk menggarap lapangan. (Yetede)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mewaspadai potensi banjir serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dapat terjadi secara bersamaan di sejumlah wilayah Indonesia, dimulai dalam beberapa hari ke depan. Kepala Pusat Daya, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, berdasarkan pemantauan prakiraan cuaca, beberapa daerah diprediksi mengalami cuaca ekstrem dengan hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. "Wilayah yang berisiko tinggi meliputi sebagian besar Sumatera bagian barat dan tengah, Jawa Bali, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua bagian barat," kata Abdul Muhari. Menurut dia, kondisi tersebut meningkatkan potensi bencana hidrometerologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor serta angin kencang. Oleh karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk kesiapan jalur evakuasi, logistik, dan sarana darurat. Di saat bersamaan, sejumlah wilayah  lain justeru mengalami cuaca kering dan suhu tinggi yang dapat meningkatkan risiko karthula khususnya di Riau, kalimantan Barat, dan sebagian Sumatera Selatan, pada dasarian ketiga Mei, dan puncaknya diperkirakan Juli-awal Agustus. (Yetede)

Rencana pemerintah memindahkan pelabuhan impor (entry point) untuk beberapa komoditas tertentu ke Indonesia  Timur disambut positif asosiasi pengusaha layaran. Meski demikian yang menjadi tantangan adalah masih terbatasnya infrastruktur khususnya pelabuhan internasional di luar Pulau Jawa. Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowner Association (INSA) Carmelita Hartarto mengatakan pemindahan gateway (Pelabuhan) ekspor-impor utama ke wilayah Indonesia Timur merupakan wacana strategis yang berpotensi besar mengubah lanskap maritim nasional. Ia menyambut baik diskusi wacana ini, dan memandangnya sebagai peluang emas sekaligus tantangan yang perlu dikaji bersama oleh seluruh pemangku kepentingan. "Wacana pemindahan gateway baru yang sangat menarik. Ada potensi luar biasa untuk memperkuat industri domestik kita, sekaligus mendorong dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang dinamis di kawasan timur," kata Carmelita. Ia memaparkan berbagai dampak positif yang dapat diraih, seperti peningkatan signifikan aktivitas bongkar muat, terbuatnya ribuan lapangan kerja baru, potensi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang inovatif, serta geliat positif bagi jasa logistik lokal dan industri pelayaran nasional, termasuk sektor perbaikan dok dan galangan kapal di wilayah timur. (Yetede)

Indonesia masih menjadi pusat perhatian produsen electric vehicle (VE) global yang tertarik mengembangkan manufaktur dan pasar di Tanah Air. Terbaru, empat perusahaan asal China siap berinvestasi di Indonesia. Informasi tersebut dihembuskan Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Pandu Sjahrir dalam acara Global Business Summit on Belt and Road Infrastucture Investment di Jakarta. Empat perusahaan tersebut memiliki berbagai segmen ketertarikan investasi, seperti pengembangan baterai EV, pusat data, dan layanan konsumen. "Wah banyak, tapi yang paling depan itu mungkin ada tiga atau empat, saya enggak bisa sebut nama-namanya. Jadi nanti kita lihat satu persatu," ucap dia. Pandu menekankan, investasi perusahaan China di Indonesia harus tak hanya memberikan dampak ekonomi saja, melainkan turut berdampak pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pengetahuan teknologi informasi. "Jadi, per hari ini China yang advance, kita belajar langsung aja dari China," ujar dia. (Yetede)

Reformasi kebijakan diyakni bisa membuat industri minyak dan gas (migas) nasional kembali memanas, seperti yang terjadi pada era 1980 dan 1990-an. Kala itu, produkdi minyak berkisar 1,5-1,6 juta barel per hari (bph), jauh dari posisi saat ini sekitar 580 bph. Reformasi kebijakan diyakini bisa menarik raksasa migas asing, seperti Total, Shell, dan Chevron, kembali ke Indonesia. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan untuk mengejar target swasembada energi dan produksi minyak 1 juta bph pada 2029-2030. Sebab, PT Pertamina tidak bisa bekerja sendiri untuk menaikkan lifting minyak. Dalam industri migas yang membutuhkan modal besar, teknologi tinggi, hingga sumber daya manusia berkeahlian tinggi, kerja sama dengan pemain lokal sangat dibutuhkan. Mereka diharapkan bisa menggarap blok-blok migas baru yang bisa meningkatkan produksi nasional. Alasannya jelas, peningkatan produk minyak tidak bisa hanya dilakukan dengan menghidupkan lagi sumur-sumur tua dan idle. Dibutuhkan sumur minyak baru dengan produksi tinggi demi mencapai target ambisius pemerintah tersebut.  Adapun reformasi kebijakan yang dimaksud menitikberatkan pada percepatan perizinan, baik ditingkat pusat dan daerah. Selama ini, investor migas harus menghadapi proses perizinana yang berbelit-belit. (Yetede)

Kunjungan resmi Perdana Menteri China Li Qiang ke Jakarta pada 25 Mei 2025 menghasilkan 12 kesepakatan kerja sama strategis antara Indonesia dan China di berbagai bidang, menandai peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, keduanya menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan, tidak hanya dalam konteks bilateral tetapi juga demi stabilitas dan kemakmuran kawasan Asia.

Indonesia semakin memantapkan langkahnya untuk menjadi pusat koneksi global dalam industri kendaraan listrik (EV), dengan dukungan penuh dari pemerintah dan sektor investasi strategis seperti BPI Danantara. Pandu Sjahrir, selaku Chief Investment Officer BPI Danantara, menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengekspor kendaraan listrik yang diproduksi di dalam negeri dan menjadi central hub dunia untuk ekosistem EV, tidak hanya untuk pasar domestik tetapi juga internasional.

Pembangunan Kereta cepat Jakarta-Surabaya harus mempertimbangkan banyak aspek berdasarkan kajian atas potensi sehingga mampu berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal. Ketua Forum Transportasi Jalan dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana mengatakan, pembangunan proyek ini harus dilihat berdasarkan kondisi makroekonomi dan kebutuhan masyarakat sebagai pembentukan permintaan yang utama. "Rencana ini sebenarnya sudah lama dan masuk dalam rencana induk perkeretapian nasional. tapi pembangunannya harus mempertimbangkan supply and demans, dan kondisi perekonomian kita. karena siapapun investornya mau itu pemerintah atau swasta atau dari China harus melihat pengembalian modalnya berapa lama," ujarnya kepada Investor Daily.  Ia mencontohkan, untuk realisasi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bisa mencapai seratus triliun lebih dengan pengembalian modal dalam jangka 40 tahun. hal itu memberikan gambaran setiap tahun jumlah pengembalian keuntungan yang bisa dicapai pengelola KCJB setiap tahunnya harus hati-hati," ucapnya. (Yetede)

Lesunya pertumbuhan kredit per April 2025 salah satunya dikontribusi dari kredit modal kerja yang tumbuh melambat. Ini dikarenakan permintaan dari sektor  riil yang juga melemah, sehinga di sisi permintaan kredit modal kerja menurun dan diperkirakan berlanjut hingga akhir tahun. Berdasarkan data uang beredar yang dirils BI, kredit ya disalurkan perbankan per April 2025 sebesar Rp7.886. 5 triliun, tumbuh 8,5% secara yoy. Dari jenis penggunaannya, kredit modal kerja (KMK) pada empat bulan pertama tahun ini hanya naik 4,4% (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 6,2% (yoy). Perkembangan KMK terutama bersumber dari pertumbuhan sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan yang meningkat 10,1% (yoy) menjadi Rp544,2 triliun per April 2025. Pertumbuhan kredit ini  (yoy). Selain itu melambat dari posisi Maret 2025 yang sebesar 12,8% (yoy). Selain itu, kredit sektor industri pengolahan juga tumbuh melambat dari 8,3% (yoy). Selain itu, kredit dektor industri pengolahan juga tumbuh melambat dari 8,3% (yoy) per Maret 2025 menjadi naik 5,2,(yoy) per April 2025 dengan nilai kredit Rp842,3 triliun (Yetede)