BI melaporkan nilai utang luar negeri (ULN) mencapai US$ 431,5 miliar pada April 2025, meningkat 8,2% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu (yoy). Pertumbuhan tahunan pada April tersebut juga lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 6,4%. "Perkembangan posisi ULN April 2025 bersumber dari sektor publik. Kenaikan posisi ULN juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global," jelas Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso. Ramdan menjelaskan, rasio ULN Domestik  terhadap PDB yang turun menjadi 30,3% pada April 2025, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,1% dari total ULN. "Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," imbuh Ramdan. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI, dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN Peran ULN juga karena terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. (Yetede)

BI melaporkan nilai utang luar negeri (ULN) mencapai US$ 431,5 miliar pada April 2025, meningkat 8,2% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu (yoy). Pertumbuhan tahunan pada April tersebut juga lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 6,4%. "Perkembangan posisi ULN April 2025 bersumber dari sektor publik. Kenaikan posisi ULN juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global," jelas Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso. Ramdan menjelaskan, rasio ULN Domestik  terhadap PDB yang turun menjadi 30,3% pada April 2025, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,1% dari total ULN. "Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," imbuh Ramdan. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI, dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN Peran ULN juga karena terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. (Yetede)

Indonesia akan menjadi negara eksportir energi hijau. Hal ini seiring dengan kesepakatan awal antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura terkait perdagangan energi bersih. Rencananya, pasokan energi surya akan dikirim Singapura dalam beberapa tahun ke depan. Kedua pemerintahan ini akan menyiapkan investasi mencapai lebih dari US$ 10 miliar dalam mentransformasi kebijakan pengembangan energi berbasis ramah lingkungan. Dana investasi tersebut akan digunakan untuk membangun rantai pasok panel surya, mematenkan teknologi penangkapan karbon (Carbon Capture Storage/CCS) dan merintis kawasan industri. Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengapresiasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Singapura. Kesepakatan pada Jumat (13/06/2025) itu terkait ekspor listrik bersih hingga penangkapan dan penyimpanan karbon. "Saya memberikan apresiasi kepada Pak Bahlil Lahadahlia (Menteri ESDM) dan jajaran Kementerian ESDM yang secara cepat menangkap peluang untuk pengembangan sektor energi terbarukan, serta low carbon business di Indonesia melalui ekspor listrik dan industri CCS," kata Eddy. (Yetede)

Pemerintah harus melibatkan pihak ketiga, seperti pemda maupun investor asing dalam mewujudkan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa sepanjang 500 km, yang membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Meski proyek ini sudah masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029, namun keuangan pemerintah saat ini sedang itdak memungkinkan. Menurut Executive Director Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, dengan masuknya proyek pembangunan pemerintah pembangunan Giant Sea Wall kedalam PSN, maka megaproyek ini bakal menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah. Namun, hal itu harus dilihat dari kesanggupan APBN dalam mengguyur pendanaan pada proyek jumbo tersebut. "Seperti yang kita ketahui pembiayaan dari APBN itu sangat terbatas pada saat sekarang. Apalagi ada yang dialihkan untuk Danantara dan MBG. Jadi memang dari APBN hampir tidak mungkin, kalau dipaksakan bisa berbahaya juga," (Yetede)

PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau yang dikenal sebagai Harita Nickel, tengah menanti hasil penilaian/audit indepen yang dilakukan lembaga berstandar internasional, The Initiative for Responsible Mining Asurance (IRMA). Audit yang telah berlangsung  sejak 2023 ini hasilnya akan rampung dalam waktu dekat. SCA Global Services, firma audit independen yang disetujui IRMA, akan melakukan penilaian, yang mencakup kajian dokumen (tahap 1) yang telah dilakukan sejak (tahap 1) yang telah dilakukan sejak Oktober 2024, diikuti oleh audit lapangan (tahap 2) pada April 2025. Penilaian dilakukan  menggunakan informasi dari berbagai unsur seperti anggota masyarakat sekitar, pejabat publik, perwakilan tenaga kerja, atau pihak berkepentingan lainnya. "Harita selama ini selalu mengikuti aturan dan standar yang berlaku. Yang berkembang saat ini adalah pihak buyer terutama dari Eropa dan Amerika menginginkan informasi detail tentang rantai pasoknya. IRMA adalah audit yang terketat dengan segala transparansinya," kata Direktur HSE Harita Nickel Tonny H. Secara total tak kurang dari 1.000 persyaratan dokumen maupun praktik lapangan standar IRMA yang akan melalui proses audit. Hasil penilaian yang berupa laporan audit publik yang dirilis secara lokal dan disitus IRMA. (Yetede)

PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau yang dikenal sebagai Harita Nickel, tengah menanti hasil penilaian/audit indepen yang dilakukan lembaga berstandar internasional, The Initiative for Responsible Mining Asurance (IRMA). Audit yang telah berlangsung  sejak 2023 ini hasilnya akan rampung dalam waktu dekat. SCA Global Services, firma audit independen yang disetujui IRMA, akan melakukan penilaian, yang mencakup kajian dokumen (tahap 1) yang telah dilakukan sejak (tahap 1) yang telah dilakukan sejak Oktober 2024, diikuti oleh audit lapangan (tahap 2) pada April 2025. Penilaian dilakukan  menggunakan informasi dari berbagai unsur seperti anggota masyarakat sekitar, pejabat publik, perwakilan tenaga kerja, atau pihak berkepentingan lainnya. "Harita selama ini selalu mengikuti aturan dan standar yang berlaku. Yang berkembang saat ini adalah pihak buyer terutama dari Eropa dan Amerika menginginkan informasi detail tentang rantai pasoknya. IRMA adalah audit yang terketat dengan segala transparansinya," kata Direktur HSE Harita Nickel Tonny H. Secara total tak kurang dari 1.000 persyaratan dokumen maupun praktik lapangan standar IRMA yang akan melalui proses audit. Hasil penilaian yang berupa laporan audit publik yang dirilis secara lokal dan disitus IRMA. (Yetede)

Indonesia Clearing House (ICH) resmi terdaftar sebagai Lembaga Kliring Berjangka Pasar Uang dan Valuta Aisng (PUVA) dari Bank Indonesia. Hal ini tertuang dalam surat BI No 27/301/DPPK/Str/B kepada Indonesia Clearing  House (ICH). "Surat keputusan dari yang kami terima dari BI ini tentunya merupakan kepercayaan besar dari pemerintah khususnya Bank Indonesia sebagai regulator perdagangan deviratif Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA). Sebagai Lembaga Kliring kami siap untuk mendukung  berbagai agenda dari BI untuk pengembangan deviratif pasar uang dan valuta asing," kata Direktur Megain Widjaya. Megain menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan menjadikan devaratif PUVA sebagai pasar yang modern dan efiisen, Sebagai lembaga kliring PUVA, ICH berkomitmen penuh untuk mengedapankan integritas, akuntabilitas, dan inovasi, sehingga mampu menjadi tulang punggung dalam pembangunan pasar keuangan yang dalam, inklusif, dan berdaya saing global. "Dalam posisi sebagai lembaga kliring PUVA, kami tentunya akan mendapatkan peran yang penting dan krusial dalam mendukung infrastruktur pasar keuangan berintegritas. Untuk itu, kami akan memastsikan bahwa pasar tetap berfungsi secara adil, efisien dan teratur bahkan dalam kondisi volatil," tegas dia. (Yetede)

Pemerintah menghapus kuota impor sapi hidup demi memacu produksi susu dan daging. Indonesia saat ini masih defisit susu hingga 79% dan daging sapi 52% dari total kebutuhan masing-masing komoditas tersebut. Produksi daging dan susu yang melimpah diharapkan bisa memperkuat ketahanan pangan nasional. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah tidak lagi memberlakukan batasan atau kuota impor sapi hidup guna menjamin ketersediaan pasokan susu hingga daging serta memperkuat pertahanan pangan nasional. Pengimpor atau importir dapat melaukan pemasukan sapi hidup tanpa batasan untuk berbagai tujuan, mulai dari pengemukakan, pemotongan, hingga produksi susu untuk mendukung susu untuk mendukung industri peternakan dan kebutuhan konsumsi masyarakat. "Tidak ada lagi batasan kuota impor sapi hidup. Ya, sekarang kita buka lebar. Impor sapi hidup, baik untuk potong, penggemukan, maupun susu, kita bebaskan," jelas Menko Pangan. Menko pangan menjelaskan, kebijakan impor tanpa kuota  itu juga memberikan peluang bagi industri pengolahan susu (IPS) nasional untuk meningkatkan volume produksi dan kualitas pasokan sekaligus memperkuat rantai pasok dari hulu ke hilir. (Yetede)

Google Cloud Indonesia, salah satu lini bisnis Google LLC, berkomitmen untuk turut mengakselerasi transformasi digital di Indonesia. Inisiatif tersebut telah dilaksanakan sejak 2019 lalu, dan terus dijalankan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun kelima inisiatif tersebut adalah, pertama, perluasan kapasitas data di Indonesia. Kedua, bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Google Cloud mengumumkan program "Google for Startup Accelerator Southeast Asia: Indonesia, Al-Focused". Program ini bertujuan untuk mendukung startup dengan potensi pertumbuhan tinggi yang berkantor  di Indonesia yang membangun produk baru dengan AI generatif atau AI agentic sebagai teknologi intinya.

Ketiga, Google Cloud meluncurkan program "Indonesia BerdAIa" sebuah program ekosistem untuk membantu dan menerapkan solusi AI kustom yang memberikan nilai data yang terukur untuk sektor-sektor ekonomi utama Indonesia. Keempat, Google Cloud juga mengumumkan bahwa developer Indonesia telah menyelesaikan lebih dari 672.000 lab pelatihan interaktif (atau 'lab') melalui program JuaraGCP. Kelima, Google Cloud bekerja sama dengan seniman lokal Indonesia. "nah, di seniman lokal Indonesia ini, sebagaimana kita memadukan, mereka punya gaya dengan AI, dan membuat manusia jadi core dari augmented. Jadi manusia selalu core. Jadi apa maksudnya ini? Maksudnya AI itu bukan untuk menggantikan manusia," tutur Country Director Google Cloud Indonesia Fanly Tanto. (Yetede)

Pemerintah membuka selebar-lebarnya keran investasi di sektor transportasi mengingat besarnya kebutuhan sektor tersebut dalam jangka panjang. Meski demikian pelibatan pihak swasta harus bisa menjamin keberlangsungan proyek hingga selesai beroperasi. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Republik Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Ernita Titis Dewi mengatakan melalui ajang Internatioal Conference on Infrastructure (ICI) bisa menjadi wadah bersama sekaligus acuan kolaborasi membangun sektor infrastruktur transportasi berkelanjutan. "Kemenhub menyambut baik ajang ICI ini, selain berdiskusi  dan dialog dengan stakeholder, forum ini juga menjadi ajang bagi Kemenhub untuk bertemu dengan para calon investor yang tertarik untuk berinvestasi pada sektor transportasi Indonesia," ungkap Titis.

Pada forum International Conference on Infrastructure 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, 11-12 Juni 2025, Kemenhub menyampaikan sejumlah gagasan pembangunan infrastruktur transportasi masa depan. Adapun, Kemenhub mengusung tema 'Satu Bangsa Terubung: Mengintegrasikan infrastruktur di Darat, Laut, dan Udara'. Tema ini merefleksikan infrastruktur transportasi yang lebih dari sekedar sektor, tetapi merupakan tulang punggung persatuan, pemerataan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. (Yetede)