Kebijakan diskon tarif yang diterapkan pemerintah menunjukkan animo yang besar bagi masyarakat pengguna angkutan transportaso. Dua moda yang paling diminati di antaranya PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Direktur Utama PT Pelni Tri Andayani mengatakan kebijakan diskon tarif yang berjalan selama 15 hari pelaksanaan dengan potongan 50%, jumlah penumpang PT Pelni yang terserao sudah mencapai 38%. "Ini sejak kami mulai per 5 Juni hingga pelaksanaan perjalanannya selama 15 hari sudah menyerap 48%. Dari sini memperlihatkan tingginya animo masyarakat memanfaatkan diskon tarif PT Pelni melalui perjalanan laut," kata Anda, sapaan akrabya saat melapas keberangkatan KM Kelud di Terminal Pneumpang Pelabuha Tanjung Priok. Besarnya animo masyarakat memanfaatkan diskon tarif lewat angkutan laut menggunakan kapal Pelni, juga dipersiapkan dengan sejumlah antisipasi. Misalnya dari sisi keamanan, keselamatan maupun kenyamanan tetap menjadi aspek utama yang diperhatikan. "Ramainya jumlah penumpang ini seperti liburan sekolah rasa liburan Lebaran hingga natisipasi jua kami lakukan dari sisi pelayanan," ujarnya. (Yetede)

Kebijakan diskon tarif yang diterapkan pemerintah menunjukkan animo yang besar bagi masyarakat pengguna angkutan transportaso. Dua moda yang paling diminati di antaranya PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Direktur Utama PT Pelni Tri Andayani mengatakan kebijakan diskon tarif yang berjalan selama 15 hari pelaksanaan dengan potongan 50%, jumlah penumpang PT Pelni yang terserao sudah mencapai 38%. "Ini sejak kami mulai per 5 Juni hingga pelaksanaan perjalanannya selama 15 hari sudah menyerap 48%. Dari sini memperlihatkan tingginya animo masyarakat memanfaatkan diskon tarif PT Pelni melalui perjalanan laut," kata Anda, sapaan akrabya saat melapas keberangkatan KM Kelud di Terminal Pneumpang Pelabuha Tanjung Priok. Besarnya animo masyarakat memanfaatkan diskon tarif lewat angkutan laut menggunakan kapal Pelni, juga dipersiapkan dengan sejumlah antisipasi. Misalnya dari sisi keamanan, keselamatan maupun kenyamanan tetap menjadi aspek utama yang diperhatikan. "Ramainya jumlah penumpang ini seperti liburan sekolah rasa liburan Lebaran hingga natisipasi jua kami lakukan dari sisi pelayanan," ujarnya. (Yetede)

Pemerintah perlu segera menuntaskan sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang masih mengganggu terciptanya kepastian berusaha bagi investor melalui upaya yang strategis, sistematis, dan kosisten. Tanpa itu, alih-alih daya saing internasional naik, yang terjadi justru kemerosotan seperti yang didalam Indonesia belakangan ini. Berdasarkan hasil riset World Competitiveness Ranking (WCR) 2025 yang dirilis IMD World Competivenes Center (WWC), peringkay daya saing Indonesia pada tahun ini merosot tajam hingga 13 peringkat ke peringkat 40 dari total 69 negara dunia. Penurunan ini bahkan menjadi yang terburuk dibandingkan negara-negara lain. Padahal, dalam tiga tahun terakhir, Indonesia berhasil terus memperbaiki poisis daya saingnya dari peringkat 44 di 2022, naik ke peringkat 34 di 2023, dan berada di posisi 27 pada 2024. Pada 2022, pascapandemi Covid-19, Indonesia adalah salah satu negara dengan performa daya saing terbaik dalam peringkat WCR, karena naik hingga 11 peringkat. Kenaikan peringkat daya saing Indonesia kala itu lebih banyak didongkrak oleh faktor nilai ekspor minyak dan gas serta komoditas. Sementara kemerosotan daya saing Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara lain pada tahun ini, merupakan imbas dari perang tarif yang ditujukan ke kawasan tersebut. (Yetede)

Film animasi, Jumbo, tak hanya menjadi film Indonesia terlaris tahun ini yang mampu meraup pendapatan ”jumbo”. Seiring keberhasilan film itu, ada momentum untuk mengembangkan ekosistem industri film animasi dalam negeri. Sejak Jumbo tayang perdana pada 31 Maret hingga 9 Juni 2025, film animasi karya sutradara Ryan Adriandhy itu telah ditonton 10,15 juta penonton dan meraup pendapatan domestik 23,7 juta USD (Rp 252,8miliar). Jumbo menggeser film genre horor, KKN di Desa Penari, yang sebelumnya menjadi pemegang rekor jumlah penonton terbanyak, yakni 10,06 juta orang. Penghasilan Jumbo akan semakin jumbo karena akan ditayangkan di 17 negara Asia Tengah dan Eropa, seperti Rusia, Belarus, Ukraina, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Estonia dan Latvia. Menurut Ketua Umum Asosiasi Industri Animasi dan Konten Indonesia (Ainaki) Daryl Wilson, Jumbo berhasil mencetak jumlah penonton dan pendapatan tinggi karena menawarkan narasi dan visualisasi tiga dimensi yang apik.

Kesuksesan Jumbo tak lepas dari keterlibatan komunitas, artis, penyanyi dan investor. Secara umum industri film animasi dalam negeri masih memiliki banyak tantangan mulai soal investasi biaya produksi, kreativitas cerita, hingga penciptaan karakter penokohan yang kuat, tapi belum banyak investor yang melirik industri film animasi. Padahal, animator Indonesia memiliki kualitas yang tidak kalah dari negara lain. Ainaki mencatat, Indonesia memiliki 250 studio animasi dari skala besar, menengah dan kecil.  ”Industri animasi Indonesia belum maksimal dan terangkat, karena secara bisnis berisiko sebab produksinya butuh waktu lama yang membuat cost production (biaya produksi) tinggi. Hal ini yang menjadi pertimbangan investor, apakah setelah selesai dan tayang, filmnya akan sukses,” ujarnya.

Dalam cuitan di akun X resminya, Ryan Adriandhy menyampaikan, Jumbo dibuat dengan anggaran di bawah 2 juta USD atau Rp 30 miliar. Bandingkan dengan film Inside Out 2 karya Disney Pixar yang memakan biaya Rp 3 triliun. Industri animasi Tanah Air sebenarnya menyimpan potensi besar. Menurut catatan ”Indonesia Animation Report 2020”, dalam periode 2015-2019, industri animasi dalam negeri tumbuh 153 % dengan kenaikan rata-rata 26 % per tahun. Pada 2015, industri animasi Indonesia mencetak pendapatan kotor Rp 238 miliar dan terus tumbuh dari tahun ke tahun dan mencapai Rp 602,75 miliar pada 2019. Secara global, pasar animasi diperkirakan bakal tumbuh dari 379,83 miliar USD (2024) menjadi 407,03 miliar USD (2025) dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 7,2 %. (Yoga)

Pemerintah mengimbau para pelaku industri gula, termasuk penggilingan, distributor, dan pabrik, untuk menyerap hasil panen petani tebu sesuai harga acuan penjualan (HAP) di tingkat produsen  yang telah ditetapkan melalui Perbadan No 12 Tahun 2024 sebesar Rp14.500 per kilo gram (kg). Produksi gula kristal putih (GKP) dalam negeri mulai meningkat di Juni 2025 ini seiring masuknya musim giling tebu untuk tahun ini. Seiring naiknya produksi GKP domestik yang mulai terjadi Juni ini, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bappanas/NFA) menggelar rapat koordinasi stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) gula tingkat produsen di Jakarta pada 17 Juni 2025. Langkah itu bertujuan menjaga agar peningkatan produksi tidak berimplikasi pada depresiasi harga di tingkat produsen/petani tebu. Di pertemuan itu, Bapanas mengajak penyerapan gula petani dilakukan sesuai HAP demi menjaga harga tetap stabil dan mendukung swasembada. "Kondisi harga gula konsumsi di tingkat konsumen secara prinsip masih relatif bagus, sehingga mestinya tidak ada alasan harga gula di petani menjadi rendah," tegas Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa. (Yetede)

Pemerintah membuka kemungkinan mengimpor gas dengan harga kompetitif untuk kebutuhan industri. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yulito Tanjung mengatakan , kebutuhan gas dilihat dari kondisi kontinuitas pasokan gas yang ada. "Jadi kalau ini secara kebijakan, ini akan dimungknkan untuk impor gas untuk kebutuhan industri," ucap dia. Yulio menjelaskan, kebutuhan industri adalah bagaimana kontinuitas terhadap pasokan. Sementara, kontinuitas berkaitan erat dengan ketersediaan gas, jaringan  dan kemampuan produksi gas, jaringan dan kemampuan produksi gas dalam negeri. "Kami mengharapkan untuk ke depan apa pun kebutuhan industri di dalam negeri itu akan bisa terpanuhi  jelas dia. Saat ditanya kapan impor gas  akan dilakukan, Yuliot menjawab sampai saat ini impor gas khusus untuk kebutuhanindustri dalam negeri. "Jadi dengan melihat kondisi yang sma, sepanjang untukk peningkatan kepasstian berusaha, dan juga dalam rangka operasional, ya kenapa ini tidak kita lakukan (impor gas),"

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Menteri Amran Sulaiman, menargetkan produksi gula konsumsi sebesar 2,59 juta ton pada 2025, dengan tujuan jangka panjang swasembada gula konsumsi pada 2028 dan gula industri pada 2030. Meskipun target ini menunjukkan ambisi besar untuk memperkuat ketahanan pangan, realitas menunjukkan masih adanya defisit 850.000 ton yang harus dipenuhi lewat impor.

Amran menegaskan enam strategi utama dalam mencapai swasembada, mulai dari penguatan penyuluhan petani, kemudahan akses pupuk, hingga perluasan lahan oleh PTPN Group seluas 176.000 hektare dalam tiga tahun ke depan. Namun, berbagai tantangan klasik seperti rendahnya produktivitas, masalah benih, distribusi pupuk, tata niaga, dan konflik lahan masih menjadi hambatan besar.

Keberhasilan program ini juga sangat bergantung pada kerja sama lintas sektor, termasuk peran BUMN pupuk dan benih serta penggunaan teknologi digital dan kultur meristem. Validasi data, pemetaan lahan yang “clean and clear,” dan skema pembiayaan seperti KUR menjadi kunci percepatan implementasi.

Amran optimistis bahwa dengan komitmen, inovasi, dan koordinasi yang baik, Indonesia dapat keluar dari ketergantungan impor dan mencapai kedaulatan gula nasional lebih cepat dari target yang ditetapkan.

Industri Hasil Tembakau (IHT) tengah menghadapi tekanan berat akibat kenaikan ongkos produksi, kebijakan cukai, dan regulasi kesehatan, yang berpotensi menimbulkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Ketua Umum FSP RTMM SPSI Sudarto A.S. mengungkapkan bahwa hampir seluruh pabrik rokok, terutama yang memproduksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM), telah melakukan efisiensi pada awal 2025.

Penurunan produksi rokok sebesar 4,2% hingga Maret 2025, sebagaimana disampaikan Dirjen Bea dan Cukai Askolani, juga turut memperkuat kekhawatiran pekerja. Di sektor hulu, petani tembakau juga terdampak karena penurunan serapan dari pabrikan, terutama di wilayah sentra seperti Temanggung, sebagaimana dikhawatirkan Bupati Agus Setyawan.

Pihak industri, seperti Gudang Garam melalui Maksin Arisandi, mengakui tantangan dari penurunan omzet akibat kenaikan tarif pita cukai sejak 2021. Sementara itu, Ketua Umum Gaprindo Benny Wachjudi meminta pemerintah menerapkan moratorium kenaikan CHT (Cukai Hasil Tembakau) selama 3 tahun ke depan guna memberi ruang pemulihan bagi IHT, yang selama ini berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara—mencapai Rp216,9 triliun dari total cukai Rp226,4 triliun di tahun 2024.

Meskipun tidak ada kenaikan cukai di 2025, sektor ini tetap tertekan oleh kebijakan turunan dari UU Kesehatan No. 28/2024, termasuk rencana penyeragaman kemasan rokok, yang dinilai dapat mengancam keadilan berusaha dan meningkatkan peredaran rokok ilegal.

Dengan total tenaga kerja industri tembakau mencapai 650.889 orang, dan serapan tenaga kerja dari pabrik besar seperti Djarum, Sampoerna, dan Gudang Garam mencapai ratusan ribu orang, keberlangsungan IHT tidak hanya menjadi isu ekonomi tetapi juga isu ketenagakerjaan dan sosial nasional. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan kesehatan yang diambil pemerintah harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan publik dan keberlanjutan ekonomi, demi mencegah gejolak sosial akibat potensi PHK massal di industri strategis ini.

Upaya konsolidasi di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terus berlangsung sebagai bagian dari strategi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat struktur dan daya saing industri perbankan skala kecil. Terbaru, empat BPR di Jawa Tengah dan Jawa Timur—yakni BPR Rejeki Insani, Dutabhakti, Bina Kharisma Insani, dan Bina Sejahtera Insani—akan melakukan merger, dengan BPR Bina Sejahtera Insani sebagai bank penerima penggabungan.

Prospek kinerja PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) diprediksi tetap positif sepanjang 2025 meskipun dihadapkan pada tantangan eksternal seperti pelemahan daya beli masyarakat dan tingginya harga bahan baku impor.