Industri kosmetik tumbuh pesat dalam tiga tahun terakhir, didukung inovasi dan peningkatan konsumsi. Industri masih berpeluang besar tumbuh menjangkau segmen pasar yang lebih luas menggunakan bahan baku lokal yang belum terolah maksimal. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, industri kosmetik saat ini semakin menjanjikan. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah pelaku industri ini meningkat 43 %, dari 726 unit usaha pada 2020 menjadi 1.040 unit usaha pada 2023.

”Kelompok industri bahan baku kimia, yang di dalamnya termasuk kosmetik, punya kontribusi yang cukup baik, yaitu 6,8 % terhadap PDB sektor industri pengolahan. Kontribusi ini menempati posisi nomor dua setelah industri makanan yang mencapai 17,2 %,” katanya pada pembukaan Pameran dan Seminar Indonesia Cosmetic Ingredient (ICI) Ke 9 di Hall D JIExpo Kemayoran, Jakpus, Rabu (29/5).

Pencapaian tersebut, tak lepas dari upaya semua pihak dalam mencari atau mendorong inovasi untuk industri dalam negeri, terutama dengan adanya tren bahan natural hingga bahan organik yang banyak tersedia di dalam negeri, contohnya tanaman minyak asiri. Sebanyak 40 dari 99 jenis tanaman minyak asiri tersedia di Indonesia. Tidak sedikit tanaman minyak asiri dalam negeri telah dibudidayakan secara komersial dan menjadi primadona ekspor di pasar global. Kemenperin mencatat, sampai Desember 2023, Indonesia mampu mengekspor produk minyak asiri, wewangian, termasuk kosmetik, hingga 9.500 ton. (Yoga)

Industri hasil tembakau (IHT) memberikan keuntungan bagi negara melalui  cukai, namun disaat bersamaan merugikan kesehatan. Direktur jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim menerangkan, dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi penerimaan cukai hasil tembakau mencapai Rp 213,48 triliun sampai dengan akhir 2023 lalu. IHT juga menyumbang tenaga kerja sebanyak 5-6 juta orang. "Ada kondisi bertolak belakang, di satu sisi kita memerlukan penerimaan negara yang cukup signifikan namun juga di sisi lain produk akhir dari tembakau yaitu rokok ini juga dapat merugikan kesehatan," ujar dia. Isy mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk mengatur, mengendalikan dan mengawasi peredaran sampai dengan perdagangan tembakau, agar sesuai dengan peruntukannya. (Yetede)

Tren kendaraan listrik yang berbasis baterai membuat komoditas litium makin populer. Sejumlah negara, termasuk Indonesia berlomba-lomba untuk mengamankan salah satu mineral penting yang jumlahnya relatif terbatas itu. Kalau sebelumnya Indonesia gencar mengincar litium Australia melalui berbagai kerja sama bilateral, kini pemerintah mulai meneliti cadangan komoditas tersebut di sejumlah wilayah potensial di dalam negeri. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun terus berburu cadangan litium di seluruh pelosok negeri, meski telah menguasai nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik. Kepemilikan litium dinilai bakal memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Yang terkini, Tim Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) Badan Geologi Kementerian ESDM melaporkan sejumlah wilayah di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, memiliki kandungan litium dan boron sebagai mineral strategis. Tim PSDMBP melakukan pengambilan sampel air dan lumpur di lima lokasi, yakni Bledug Kuwu, Bledug Cangkring, Crewek, Jono, dan Bledug Kesongo. “Setelah dilakukan pemeriksaan, air dari gunung lumpur Bledug Kuwu mempunyai kandungan litium 103—111 ppm, dan boron 464—534 ppm. 

Sementara itu, air sisa pada tambang garam mempunyai kadar litium mencapai 1.059—1.110 ppm, dan boron 2.660—2.781 ppm. Pada sampel lumpur, kadar litium 115 ppm,” kata Kepala PSDMBP Agung Pribadi, beberapa waktu lalu. Dari daerah Bledug Kesongo, kadar litium pada sampel air 56 ppm, dan boron 17 ppm. Pada sampel lumpur, kadar litiumnya 94 ppm. Pemburuan litium di dalam negeri pun dilakukan dengan serius, karena pemerintah menggandeng banyak pihak, termasuk Eramet Indonesia, yang mencakup studi bersama mengenai mineral kritis di Indonesia, termasuk di antaranya studi potensi sumber daya litium. Kemitraan strategis itu juga menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri kendaraan listrik global. Ke depannya, kedua belah pihak akan bekerja sama untuk berperan aktif dalam pertumbuhan kendaraan listrik berkelanjutan. 

Tidak hanya Indonesia, Korea Selatan juga telah memulai proyek persediaan litiumnya untuk mengamankan pasokan mineral strategis yang penting bagi industri manufaktur baterai dan otomotif. Negara tersebut telah membeli sejumlah litium karbonat, bahan penyulingan bahan baterai yang digunakan dalam kendaraan listrik pada tahun ini dari Cile melalui Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corp. (KOMIR). Anggaran yang disediakan tersebut, diketahui meningkat 526% dibandingkan dengan tahun lalu, dan diperkirakan akan dikerahkan mulai 2024. KOMIR sendiri menolak berkomentar ketika dihubungi untuk dimintai konfirmasi dan tanggapan. Akan tetapi, Kementerian Perdagangan Korea Selatan telah mengumumkan rencananya untuk menginvestasikan 241,7 miliar won selama 3 tahun ke depan untuk membangun gudang penyimpanan mineral penting, termasuk litium, galium, dan tanah jarang. Secara terpisah, pada awal tahun ini BYD juga diketahui tengah berdiskusi dengan pemain baterai asal Brasil, yakni Sigma Lithium terkait kerja sama antara kedua belah pihak.

Kontribusi industri elektronik terhadap PDB baru 1,45 %. Sekitar 80 % tenaga kerjanya berlatar belakang pendidikan SMK dan SMA. Jika ingin masuk ke rantai pasok global, industri ini harus meningkatkan kapasitas bisnis, memberikan standar minimum kerja layak, dan meningkatkan keterampilan bagi pekerjanya. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan, pada tahun 2022 saja, industri elektronik hanya menyumbang 1,45 % terhadap PDB atau 7,92 % dari industri manufaktur.

Padahal, berdasarkan PP No 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, subsektor industri elektronik dinyatakan sebagai salah satu industri prioritas nasional, baik dari aspek pengembangan produk rumah cerdas, komponen, maupun semikonduktor.”Jumlah pekerja subsector elektronik terhadap total penduduk bekerja hanya 0,26 % atau 345.000 orang. Hampir 80 % di antara mereka berlatar belakang pendidikan SMK dan SMA,” ujar Rudy saat memberikan sambutan pembukaan di acara ”Dialog Nasional: Strategi untuk Mempromosikan dan Mengembangkan Tenaga Kerja Terampil untuk Rantai Pasokan yang Bertanggung Jawab di Sektor Elektronik”, Kamis (16/5) di Jakarta.

Dialog nasional ini juga diisi pemaparan hasil riset terkait kondisi pekerja industri elektronik yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI, Organisasi Buruh Internasional (ILO), dan didukung Pemerintah Jepang. Rudy menyampaikan, temuan riset yang menarik ialah perlunya peningkatan keahlian pekerja subsektor industri elektronik supaya kontribusinya terhadap PDB naik. Menanggapi temuan ini, pemerintah Indonesia sejak dua tahun lalu telah menetapkan Perpres No 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. ”Kami juga mendorong perusahaan-perusahaan elektronik di dalam negeri masuk ke rantai pasok global lewat penerbitan Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Jadi, jika ingin masuk ke rantai pasok global, mereka harus meningkatkan kapasitas bisnis, memberikan standar minimum kerja layak, dan pelatihan keterampilan,” ucapnya. (Yoga)

Polemik izin operasi PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) mereda setelah diterbitkannya izin usaha pertambangan khusus atau IUPK perusahaan hingga 28 Desember 2035. Sederet proyek jumbo yang digarap perusahaan pun mendapat kepastian untuk dilanjutkan. IUPK yang diterima INCO menjadi angina segar di tengah sederet rencana kerja perusahaan, termasuk rencana investasi senilai US$11,2 miliar untuk pengembangan pertambangan dan smelter di Sulawesi. Febriany Eddy, CEO dan Presiden Direktur INCO, menyampaikan IUPK yang diterima Vale Indonesia pada 13 Mei 2024 memberikan kepastian hukum bagi perseroan untuk beroperasi di wilayah konsesinya, dan menjalankan strategi pertumbuhan bisnisnya. Berdasarkan IUPK, INCO wajib menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian baru, termasuk fasilitas hilir lebih lanjut dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pengembangan tersebut akan dilakukan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, studi kelayakan, serta kebijakan dan praktik perseroan. Sebagai pemegang IUPK, INCO kini diwajibkan untuk membayarkan bagi hasil IUPK sebesar 10% dari laba bersih kepada Pemerintah Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal itu membuat kontribusi perseroan kepada negara dan daerah meningkat.

Mengutip prospektus rights issue perusahaan, INCO akan melepas 603.445.814 saham dan nilai nominal Rp25 per saham. Aksi tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban divestasi saham INCO kepada MIND ID sebesar 14%. MIND ID akan membeli dan menerima pengalihan dari Vale Canada Limited (VCL), Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (SMM), dan Vale Japan Limited (VJL) atas seluruh HMETD yang akan menjadi porsi mereka dalam private placement. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam kesempatan terpisah memberikan tenggat agar INCO merealisasikan komitmen investasinya yang senilai US$11,2 miliar untuk pengembangan tambang dan smelter di Sulawesi pada 2029.

Setidaknya terdapat empat proyek milik INCO yang sedang berjalan, yaitu proyek Sorowako HPAL, SOA HPAL, Bahodopi RKEF, dan stainless steel, serta Pomalaa HPAL. Lebih terperinci, Sorowako HPAL adalah kerja sama INCO dengan Huayou untuk pembangunan pabrik HPAL dengan kapasitas 60.000 Ni per tahun dalam MHP. Proyek dengan nilai investasi Rp30 triliun disebut akan menggandeng pabrikan otomotif atau non-investor China, seperti POSCO, LG Chem, Ford, dan VW. Kemudian, Proyek Pomalaa HPAL dengan kapasitas hingga 120.000 ton Ni per tahun. INCO menggandeng Huayou dan Ford untuk investasi dengan nilai Rp66 triliun termasuk pabrik dan tambang. Saat ini, konstruksi sedang berjalan dengan penghiliranlebih lanjut hingga prekursor atau bahan dasar baterai. Terakhir adalah Proyek SOA HPAL dengan nilai investasi hingga Rp30 triliun. Proyek ini telah menyelesaikan eksplorasi tahap akhir dengan potensi pabrik HPAL minimal 60.000 ton Ni per tahun dalam MHP.

Performa industri alas kaki di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kian kokoh setelah melanjutkan pertumbuhan ekspor sepanjang kuartal I/2024. Pemerintah Kabupaten Cirebon mencatat bahwa ekspor alas kaki wilayah ini menembus US$11,37 juta pada 3 bulan pertama tahun ini. Negara tujuannya adalah Korea Selatan, Australia, Jepang, Inggris, Singapura, Chile, dan Jibouti. Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengungkapkan, memang dalam beberapa tahun terakhir industri alas kaki di wilayahnya terus bertumbuh. Selain mampu meningkatkan ekspor daerah, industri ini juga menyerap tenaga kerja banyak, sehingga minat untuk bekerja ke luar daerah atau menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) mampu ditekan. Sementara itu, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mengatakan potensi besar pasar Eropa sebagai tujuan ekspor perlu dioptimalkan guna merebut pangsa pasar China di kawasan tersebut. Direktur Eksekutif Aprisindo Firman Bakrie mengatakan, produk-produk China dikenakan tarif bea masuk yang sangat tinggi di Uni Eropa.

PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) fokus mengejar pembangunan sejumlah proyek tahun ini. Salah satunya adalah pabrik pengolahan atau smelter aluminium yang berada di bawah naungan PT Kalimantan Aluminium Industry. Direktur Adaro Minerals, Wito Krisnahadi mengatakan, proyek smelter aluminium Grup Adaro tahap pertama memiliki kapasitas produksi sebesar 500.000 ton ingot (batangan aluminium). Smelter ini akan beroperasi bertahap secara komersial mulai kuartal III-2025. ADMR sudah menjajaki beberapa pihak untuk bekerja sama terkait proyek pengadaan aluminium. Penjajakan ini dilakukan setelah nota kesepahaman atau MoU ADMR dengan Hyundai Motor Company terkait pembelian aluminium berakhir. Wito mengatakan, saat ini telah ada tiga traders besar yang tertarik dengan aluminium ADMR.

Dua di antaranya sudah melakukan penandatanganan MoU. Sementara, satu traders masih dalam proses penjajakan. Sebelumnya, ADMR dan Hyundai sepakat membeli ketersediaan aluminium yang diproduksi oleh PT Kalimantan Aluminium Industry. Namun, akhirnya keduanya tidak memperpanjang MoU. Alasannya, Hyundai masih menunggu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Presiden Direktur ADMR, Christian Ariano Rachmat mengatakan, produksi aluminium masih sesuai rencana, yaitu dengan menggunakan Pembangkit istrik Tenaga Uap (PLTU). Nantinya, setelah PLTA berhasil dibangun, ADMR akan memulai produksi green aluminum. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Miftahul Khaer merekomendasikan trading buy ADMR dengan target harga Rp 1.410 per saham.

Industri petrokimia nasional yang belum terintegrasi optimal dan masih bergantung pada bahan baku impor menjadi bagian dari sederet tantangan di sektor itu. Perlu perencanaan matang dan jangka panjang melibatkan pemerintah serta para pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan besarnya potensi Indonesia. Sejumlah tantangan dan tawaran solusi pada industri petrokimia diulas dalam National Petrochemical Conference yang diselenggarakan PT Tuban Petrochemical Industries di Jakarta, Senin (13/5). Menurut Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, kapasitas produksi produk petrokimia nasional saat ini ialah olefin dan turunannya sebanyak 9,73 ton, aromatik dan turunannya 4,61 juta ton, serta produk C1 (metanol) dan turunannya 980.000 ton.

Padahal, kebutuhan industri petrokimia nasional lebih dari itu. Oleh karena itu, industri petrokimia didorong berkembang. Tak hanya lewat hilirisasi, tetapi juga huluisasi. ”Hadirnya industri petrokimia hulu baru guna memperkuat pasokan dan meningkatkan daya saing menjadi fokus dan titik berat pemerintah. (Yakni) Memaksimalkan nilai tambah dari minyak dan gas bumi, batubara, serta biochemical,” ujarnya. Upaya mendorong hal tersebut ialah melalui investasi industri petrokimia. Sejumlah proyek yang saat ini tengah berjalan di antaranya Lotte Chemical Indonesia, Polypropylene (PP) Balongan, Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Tuban, Grass Root Refinery (GRR) Tuban, dan Chandra Asri Perkasa 2 (CAP2).

Apabila proyek-proyek tersebut terealisasi, Indonesia akan menjadi negara petrokimia nomor satu di Asia Tenggara, dengan penambahan total kapasitas olefin menjadi 7.523 kiloton per tahun (KTA) dan tambahan total kapasitas poliolefin menjadi 7.281 KTA. Agus mengakui, ada sederet tantangan dalam mengembangkan industri petrokimia Indonesia, salah satunya kebutuhan investasi yang besar. Hal itu karena dibutuhkan insentif yang lebih menarik dari pemerintah agar Indonesia bisa semakin cepat bersaing dengan negara-negara lain. Dirut Pertamina Nicke Widyawati.  mengatakan, industri petrokimia berpotensi besar untuk terus berkembang, termasuk di Indonesia. Pasar ekspor juga menarik untuk dikembangkan. Dari sisi suplai, chemical bisa berasal dari petroleum (minyak), gas, biochemical, dan batubara. (Yoga)

Terobosan baru digulirkan oleh pemerintah untuk memoles daya tarik kawasan industri yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan manufaktur di Tanah Air. Teranyar, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20/2024 tentang Wilayah Industri yang mendesain ulang klasterisasi industri dan skema insentif untuk kawasan industri. Dalam beleid yang diundangkan 7 Mei 2024 itu, pemerintah mengatur insentif fiskal dan nonfiskal yang difokuskan untuk wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan industri. Dari sisi fiskal, fasilitas yang disediakan pemangku kebijakan relatif sama dengan kebijakan sebelumnya yakni menyangkut pemangkasan pajak serta kemudahan di sektor pabean.  Adapun, insentif nonfiskal berbentuk penyediaan lahan atau lokasi, pelatihan, sertifikasi kompetensi, pelimpahan hak produksi atas suatu teknologi yang lisensi patennya dimiliki pemerintah, serta fasilitas lain yang bisa diberikan oleh menteri teknis. Aneka kemudahan itu ditujukan khusus untuk perusahaan kawasan industri yang berlokasi di dalam Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI). 

Dunia usaha pun merespons positif beleid baru ini dan optimistis mampu menopang kinerja industri yang siap melanjutkan ekspansi setelah berakhirnya musim wait and see akibat hiruk pikuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar, mengatakan ketentuan baru ini berbeda dibandingkan dengan regulasi sebelumnya yakni PP No. 142/2015 tentang Kawasan Industri karena dalam PP No. 20/2024 mengatur pemberian insentif bagi kawasan industri dan perusahaan industri dengan berdasar pada pengelompokan Wilayah Pengembangan Industri (WPI) dan/atau status pengembangan WPPI. Menurutnya, insentif pemda berupa pengurangan atau pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) hingga pengurangan atau pembebasan pajak penerangan untuk jalan lingkungan cukup menarik. Namun di sisi lain, obral stimulus itu dirasa belum cukup memuaskan pelaku usaha. 

Pelaku industri masih membutuhkan jenis insentif lainnya untuk mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan bisnis. Sementara itu dari lantai bursa, emiten yang bergerak di sektor kawasan industri juga menyambut baik PP No. 20/2024 dan diyakini membantu upaya perusahaan untuk merealisasikan target pada tahun ini. Presiden Direktur PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) Haryanto Adikoesoemo, mengatakan target penjualan lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) mencapai 130 hektare. Keyakinan serupa disampaikan PT Surya Semesta Internusa Tbk. (SSIA) yang menaikkan target penjualan pemasaran lahan industri Suryacipta City of Industry Karawang dan Subang Smartpolitan pada 2024 dari 65 hektare menjadi 184 hektare. 

Erlin Budiman, VP Head of Investor Relations Surya Semesta Internusa, memaparkan revisi ke atas target marketing sales itu sejalan dengan besarnya minat terhadap lahan industri perseroan. Manajemen SSIA memaparkan target penjualan pemasaran lahan industri seluas 184 hektare tersebut setara dengan Rp2,2 triliun. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah memang tengah gencar untuk memperluas pembangunan dalam rangka pemerataan pusat industri di Tanah Air. Sementara itu, kalangan ekonom memandang strategi pemerintah dengan menerapkan zonasi spesialisasi industri cukup positif lantaran disesuaikan dengan karakteristik dan kapasitas masing-masing wilayah. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan klasterisasi kawasan industri harus diimbangi dengan klasterisasi dari sisi insentif baik dari sisi fiskal maupun nonfiskal.