Perkembangan teknologi telah menyebabkan dua kali disrupsi media. Pertama terkait dengan cara mendapatkan iklan dan kini di intinya, yaitu produksi konten. Media massa menghadapi tantangan tidak mudah di era kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI). Penggunaan kecerdasan buatan melahirkan peluang sekaligus ancaman bagi ekosistem media. Untuk itu, perusahaan media sebagai publisher perlu membangun hubungan yang setara dengan platform digital guna mendukung jurnalisme berkualitas. Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika mengutarakan, kondisi media massa di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Disrupsi teknologi digital tidak terhindarkan. Namun, banyak media tidak siap menghadapinya.

Adaptasi dan inovasi menjadi kunci menghadapi disrupsi. Selain itu, media juga perlu bernegosiasi dengan platform yang mendominasi distribusi konten di ranah digital. Apalagi, teknologi kecerdasan buatan memungkinkan platform memproduksi ulang informasi yang bersumber dari konten-konten di media massa (Kompas.id, 8/8/2024). Disrupsi yang pertama terjadi ketika platform mampu menarik pemasang iklan dibandingkan dengan media konvensional. Mereka menggunakan teknik programatik sehingga audiens target lebih bisa dijangkau dengan tepat. Media sebagai penyedia konten tak bisa bersaing. Kemudian, muncul jalan tengah agar platform membagikan pendapatannya untuk media konvensional dengan alasan konten-konten mereka selama ini digunakan untuk kepentingan bisnis.

Kini media mendapat ancaman baru, yaitu produksi konten menggunakan kecerdasan buatan. Perusahaan AI mampu memproduksi konten atau hasil olahan dengan basis konten yang ada di media konvensional, jurnal, dan lainnya. Produksi konten ini otomatis mengancam media konvensional di jantung bisnisnya. Apa yang terjadi dengan media jika konten-konten bermutu, analisis, prediksi, dan lain-lain bisa dihasilkan oleh mesin? Media harus melakukan transformasi.  Kemampuan mesin dalam hal ini kecerdasan buatan generatif akan makin akurat dan sesuai kebutuhan pengguna. Meski demikian, prinsip kerja di media yang berlandaskan jurnalisme harus diyakini oleh media itu sendiri sebagai cara yang teruji dan paling tepat dalam menyampaikan informasi kepada publik. (Yoga)

Meskipun 70 % alat kesehatan masih impor, industri ini terus bertumbuh. Pada awal 2020 atau awal pandemi Covid-19, jumlah perusahaan alkes di Tanah Air 150 perusahaan. Pada 2024, naik hampir delapan kali lipat menjadi 1.199 perusahaan dalam waktu empat tahun terakhir. Pengembangan industri ini perlu terus didorong karena penggunaan alat kesehatan produksi dalam negeri diyakini bisa menurunkan biaya pengobatan pasien. Ketimbang alkes impor yang lebih mahal dan rentan terdampak pelemahan nilai tukar rupiah, alkes produksi dalam negeri harganya lebih terjangkau dengan kualitas yang tak jauh berbeda.

”Kami harapkan biaya pengobatan pasien bisa lebih terjangkau jika fasilitas kesehatan menggunakan alkes produksi dalam negeri. Ada biaya yang lebih efisien ketimbang penggunaan alat kesehatan impor. Kualitas produk dalam negeri pun tidak kalah dengan impor,” ujar Dirjen Kefarmasian dan Alkes Kemenkes, Lucia Rizka Andalusia dalam acara Health Connect di kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (21/8). Ia menjelaskan, biaya alkes mencakup 30-50 % komponen biaya pengobatan pasien.

Harga alkes dalam negeri lebih terjangkau dibanding produk impor, karena produk lokal tidak terpengaruh fluktuasi nilai tukar rupiah. Alkes memang masih mendominasi pasar dalam negeri. Lucia memperkirakan penggunaan alkes dalam negeri baru 30 % dari total pasar, sisanya masih impor. Mengutip data Kemenkes, sampai Juni 2024, produk alkes impor mencapai 1.549 jenis, sementara produk alkes dalam negeri hanya 422 jenis. Izin edar impor alkes mencapai 54.127 izin, sementara izin edar alkes dalam negeri hanya 14.208 izin. (Yoga)

Kawasan industri Cirebon-Patim ban-Kertajati atau Rebana di Jabar berkembang menjadi koridor pertumbuhan ekonomi baru. Pada 2023, pertumbuhan ekonomi di kawasan ini mencapai 5,8 %, lebih tinggi dari nasional. Kawasan industri Rebana meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, dan Sumedang. Rebana menghubungkan Cirebon, Pelabuhan Patimban di Subang, hingga Bandara Internasional Jabar Kertajati, Majalengka. Menurut rencana, terdapat 13 kota baru berbasis industri di Rebana, mulai dari Cipali Subang Barat, Cipali Subang Timur, Patimban, hingga Kertajati-Jatitujuh. Total luas kota baru itu mencapai 43.913 hektar atau 80 kali luas Alam Sutera, kawasan metropolitan di Jabodetabek.

”Di sini akan diisi hunian baru dengan berbasis industri dan legal,” kata Kepala Pelaksana Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Rebana Bernardus Djonoputro dalam diskusi terarah di Hotel Horison Ultima Kertajati, Majalengka, Rabu (21/8). Diskusi yang digelar BP Kawasan Metropolitan Rebana itu menghadirkan sejumlah pemangku kebijakan, yakni pengembang kawasan industri, akademisi, perwakilan media, dan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Menurut Bernardus, hasil pembangunan di kawasan industri Rebana pun mulai tampak. Pada 2023, pertumbuhan ekonomi di kawasan ini mencapai 5,8 %, lebih tinggi dari nasional. Pada periode sama, realisasi investasinya menyentuh 8,5 % dibanding tahun sebelumnya. Pada semester pertama tahun ini ada 40.000 pekerja yang terserap di Rebana.

”Rebana sebagai kutub pertumbuhan ekonomi sudah mulai berjalan,”  ucapnya. Bahkan, dari 13 kota baru, dua di antaranya telah berkembang, yaitu Cipali, Subang dan Kertajati Aetropolis. Di Kota Kertajati terdapat tiga pengembang, yakni Metland, BIJB Aerocity Development, dan Kertajati International Industrial Estate Majalengka (KIEM). Pihaknya pun siap melahirkan SDM unggul untuk mendukung Rebana dengan menyesuaikan kurikulum perkuliahan sesuai kebutuhan industri. Pemerintah juga membangun Kampus 2 Politeknik Manufaktur Bandung di Majalengka yang beroperasi tahun depan. Direktur Polman Bandung Mohammad Nurdin mengusulkan agar pelaku industri di Rebana menyerahkan cetak biru terkait kebutuhan SDM hingga 10 tahun ke depan. Dengan demikian, lembaga pendidikan bisa menyiapkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri. (Yoga)

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyambut positif penurunan volume domestic market obligation (DMO) minyak goreng dari 300.000 ton per bulan menjadi 250.000 ton per bulan. Eddy Martono, Ketua Umum Gapki, menilai bahwa volume DMO yang baru sudah ideal dan menganggap bahwa penurunan ini adalah langkah yang tepat.

Perubahan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 18/2024 yang mengubah kebijakan sebelumnya, termasuk memberikan insentif tambahan seperti faktor pengali hak ekspor untuk wilayah distribusi tertentu. Eddy juga mengapresiasi insentif tambahan yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan, terutama untuk daerah-daerah pelosok yang memerlukan biaya transportasi lebih tinggi. Dengan tambahan insentif ini, diharapkan produsen akan lebih termotivasi dalam menjalankan DMO dan menyalurkan MinyaKita ke wilayah yang lebih luas.

Konsolidasi di industri keuangan terus bergulir seiring langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan besaran modal minimum industri finansial. Potensi merger dan akuisisi di industri keuangan pun bakal tetap semarak demi memenuhi ketentuan batas minimal modal. Di industri asuransi misalnya. Tahun lalu, OJK merilis Peraturan OJK yang salah satu poinnya menetapkan modal minimum bagi perusahaan asuransi di Tanah Air. Tahun 2026, modal minimum perusahaan asuransi wajib mencapai Rp 250 miliar dan Rp 500 miliar bagi perusahaan reasuransi. Ekuitas minimum perusahaan asuransi syariah ditetapkan Rp 100 miliar dan perusahaan reasuransi syariah Rp 200 miliar. Lembaga riset Algo Research menulis dalam risetnya, 33% perusahaan asuransi di luar unit syariah yang memiliki modal di bawah Rp 250 miliar. Perusahaan ini akan berkonsolidasi lewat aksi merger dan akuisisi (M&A), guna memenuhi modal Rp 250 miliar. 

Algo Research juga melihat, PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (AHAP) juga berpotensi terlibat M&A. Per akhir kuartal II-2024, perusahaan milik Anthoni Salim ini memiliki modal Rp 216 miliar. Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan, peningkatan ekuitas perlu dilakukan untuk memperluas kapasitas pengelolaan  risiko. "Ini memungkinkan perusahaaan asuransi menutup lebih banyak risiko sehingga dapat mendukung penetrasi yang lebih besar dan efisien," kata Iwan, kemarin. Pelaku industri multifinance menilai saat ini permodalan industri kuat. "Sampai sekarang aman-aman saja. Kecuali jika ada perubahan pemegang saham harus setor Rp 250 miliar," kata Suwandi Wiratno, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Di industri fintech peer to peer (P2P) lending, terdapat 28 penyelenggara dari 100 P2P lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp 7,5 miliar tahun ini. Tahun depan, perusahaan fintech harus menaikkan ekuitas lagi jadi Rp 12,5 miliar. Ketua Umum AFPI Entjik Djafar menyebut, perusahaan fintech yang belum memenuhi ketentuan ekuitas akan melakukan aksi korporasi. Baik berupa penambahan modal pemegang saham, menghadirkan investor baru hingga merger atau akuisisi. Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Teddy Alamsyah bilang saat ini ada kemungkinan terjadi aksi akuisisi untuk menyelamatkan BPR/S yang belum memenuhi modal inti.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen mempercepat proses legalisasi Hak Guna Bangunan (HGB) bagi investor yang berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Suyus Windayana, mengungkapkan bahwa waktu penerbitan HGB yang biasanya memakan waktu 15 hingga 30 hari, akan dipangkas menjadi hanya 11 hari untuk memberikan kepastian dan mendorong realisasi investasi di IKN.

Suyus menjelaskan percepatan ini dilakukan seiring dengan diterbitkannya Keputusan Presiden No. 25/2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi. ATR/BPN juga telah menyiapkan petunjuk teknis terkait percepatan penerbitan HGB. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menjanjikan proses cepat ini kepada para investor di IKN, sehingga setelah penandatanganan perjanjian kerja sama, HGB dapat diterbitkan dalam waktu maksimal 11 hari. Hingga saat ini, terdapat 55 investor yang telah berinvestasi di IKN, dengan total investasi mencapai Rp56,2 triliun di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, perbankan, dan teknologi.

Penyaluran Pembiayaan perusahaan mulitifinance diproyeksikan tumbuh sekitar 10-12% sampai akhir 2024. Hal ini seiring  dengan tren penyaluran pembiayaan yang terus  meningkat, sekalipun ditengah kondisi daya beli masyarakat yang relatif menurun, suku bunga yang masih tinggi, serta depresiasi nilai tukar rupiah. OJK menyebut, penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor hingga Juni 2024 mencapai Rp402,43 triliun, meningkat 11,91% yoy. "Penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor per Juni 2024 meningkat 11,91% yoy menjadi Rp402,43 triliun," kata Kepala Esekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK Agusman. Sementara piutang pembiayaan perusahaan multifinance, kata dia kembali tumbuh sebesar 10,72% yoy pada Juni 2024 menjadi Rp492,17 triliun. (Yetede)

Kinerja emiten semen masih lesu. Sepanjang semester pertama tahun ini, pendapatan dan laba bersih emiten sektor ini masih turun, bahkan ada yang rugi. PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) mencatat pendapatan Rp 16,41 triliun pada semester I-2024, turun 3,64% secara tahunan alias year on year (yoy). Laba bersih SMGR anjlok 42,11% yoy menjadi Rp 501,48 miliar. Penjualan semen domestik SMGR pada semester I-2024 menurun 1,5% yoy menjadi 14,01 juta ton. Pangsa pasar domestik menyusut 1,9 poin jadi 50%. Pesaingnya, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) membukukan pendapatan sebesar Rp 8,12 triliun pada semester I-2024. Hanya naik tipis 1,9% yoy. Sedangkan laba bersihnya, turun 37,76% yoy menjadi Rp 434,71 miliar. Secara keseluruhan, volume penjualan semen domestik INTP tercatat 8,87 juta ton, tumbuh 808.000 ton atau 10% pada semester I-2024 berkat adanya tambahan volume dari PT Semen Grobogan. Hal ini membuat pangsa pasar INTP di dalam negeri berada di level 29,4%.

"INTP memiliki pangsa pasar di Jawa 37,7% dan luar Jawa 20,5%," ujar Sekretaris Perusahaan INTP Dani Handajani, Senin (5/8). Sedangkan PT Cemindo Gemilang Tbk (CMNT) mencatatkan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar Rp 2,06 triliun di semester I-2024, turun 1,50% yoy. CMNT mencatat rugi bersih sebesar Rp 222,75 miliar. Penurunan ini disebabkan melemahnya kinerja di sektor semen Indonesia dan Vietnam. Perseroan akan mencari lebih banyak peluang mengembangkan bisnis di industri bangunan dan material, ujar manajemen CMNT, Selasa (6/8). Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama mengatakan, kinerja emiten semen masih stagnan di tengah kondisi oversupply. Penjualan ekspor juga bisa mengimbangi kelebihan suplai emiten semen. Nafan merekomendasikan accumulative buy untuk INTP dan SMGR dengan target harga masing-masing Rp 8.000 dan Rp 4.950 per saham. Sedangkan Equity Analyst Kanaka Hita Solvera William Wibowo menilai, pergerakan saham INTP ada di level support Rp 6.275 per saham dan resistance Rp 7.950 per saham. Rekomendasi speculative buy disematkan untuk saham INTP dengan target harga Rp 7.950 per saham.

Pemerintah mengkaji untuk mengucurkan lagi insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP) atas pembelian mobil. Kebijakan ini untuk mendongkrak kembali volume penjualan mobil sekaligus memutar roda perekonomian nasional. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, kajian pemberian kembali insentif PPnBM DTP dilakukan setelah pemerintah menerima usulan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). "Skema PPnBM DTP itu sangat efektif untuk menjaga demand market. Mereka menyampaikan, semester pertama, evaluasi mereka turunnya agak signifikan untuk otomotif dari sisi demand," kata dia, Kamis (25/7). Susiwijono bilang, Gaikindo telah memberikan laporan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait penjualan mobil yang mengalami penurunan signifikan pada semester I-2024. Berdasarkan laporan itu, terdapat dua faktor yang menyebabkan penjualan mobil melorot.

Pertama, insentif PPnBM DTP yang berakhir pada 2023. Kedua, terkait pengaturan mengenai leasing untuk kendaraan bermotor yang dinilai terlalu ketat. Merujuk data Gaikindo, penjualan wholesales (pabrik ke diler) mobil nasional menyusut 19,4% year on year (yoy) menjadi 408.012 unit pada Januari-Juni 2024, dari realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 506.427 unit. Setali tiga uang, penjualan ritel (diler ke konsumen) mobil nasional terkoreksi 14% yoy menjadi 431.987 unit pada Januari-Juni 2024, dari tahun sebelumnya 502.533 unit. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, insentif pajak memang efektif mengerek penjualan mobil. Ini terlihat dari penjualan mobil yang meningkat saat insentif pajak dikucurkan. Sebaliknya, ketika pemerintah tidak memberikan insentif pajak, maka penjualan mobil menurun. Di sisi lain, Huda menyebutkan bahwa kelompok masyarakat menengah sudah mulai bergeser kepada pembelian barang komoditas pokok. Hal ini terindikasi dari permintaan mobil untuk kelas menengah yang mengalami penurunan dari sisi permintaan. Head of Macroeconomic and Financial Market Research Bank Permata Faisal Rachman juga mengatakan, kenaikan penjualan mobil dapat menopang pertumbuhan. Alhasil, insentif tersebut bisa menjadi salah satu upayanya.

Iklim investasi yang masih kalah dibandingkan dengan negara lain menjadi penyebab utama investor bahan baku makanan dan minuman masih ogah untuk menanamkan modalnya di dalam negeri.Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengakui, sektor makanan dan minuman atau mamin di dalam negeri masih bergantung kepada bahan baku impor. Misalnya saja terigu yang harus impor 100%, gula 100%, garam 70%, kedelai 70%, dan susu 80%.Dia menjelaskan, hingga kini investasi bahan baku industri di dalam negeri juga masih minim, karena Indonesia masih kalah jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga dalam menarik minat investor, terutama dari sisi finansial, logistik, dan perizinan. Sebelumnya, Gapmmi juga mewaspadai beban harga bahan baku impor yang mulai meningkat akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), khususnya gandum, susu, gula, dan garam.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor keempat komoditas tersebut pada akhir tahun lalu mencapai US$9 miliar. Secara terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal juga menilai bahwa industri makanan dan minuman masih akan menemui tantangan dalam pertumbuhan usahanya hingga beberapa waktu mendatang.Sebab, penurunan daya beli masyarakat masih terjadi, sehingga konsumen makin selektif terhadap pos pengeluaran.