Pemerintah mengkaji untuk mengucurkan lagi insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP) atas pembelian mobil. Kebijakan ini untuk mendongkrak kembali volume penjualan mobil sekaligus memutar roda perekonomian nasional. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, kajian pemberian kembali insentif PPnBM DTP dilakukan setelah pemerintah menerima usulan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). "Skema PPnBM DTP itu sangat efektif untuk menjaga demand market. Mereka menyampaikan, semester pertama, evaluasi mereka turunnya agak signifikan untuk otomotif dari sisi demand," kata dia, Kamis (25/7). Susiwijono bilang, Gaikindo telah memberikan laporan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait penjualan mobil yang mengalami penurunan signifikan pada semester I-2024. Berdasarkan laporan itu, terdapat dua faktor yang menyebabkan penjualan mobil melorot.

Pertama, insentif PPnBM DTP yang berakhir pada 2023. Kedua, terkait pengaturan mengenai leasing untuk kendaraan bermotor yang dinilai terlalu ketat. Merujuk data Gaikindo, penjualan wholesales (pabrik ke diler) mobil nasional menyusut 19,4% year on year (yoy) menjadi 408.012 unit pada Januari-Juni 2024, dari realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 506.427 unit. Setali tiga uang, penjualan ritel (diler ke konsumen) mobil nasional terkoreksi 14% yoy menjadi 431.987 unit pada Januari-Juni 2024, dari tahun sebelumnya 502.533 unit. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, insentif pajak memang efektif mengerek penjualan mobil. Ini terlihat dari penjualan mobil yang meningkat saat insentif pajak dikucurkan. Sebaliknya, ketika pemerintah tidak memberikan insentif pajak, maka penjualan mobil menurun. Di sisi lain, Huda menyebutkan bahwa kelompok masyarakat menengah sudah mulai bergeser kepada pembelian barang komoditas pokok. Hal ini terindikasi dari permintaan mobil untuk kelas menengah yang mengalami penurunan dari sisi permintaan. Head of Macroeconomic and Financial Market Research Bank Permata Faisal Rachman juga mengatakan, kenaikan penjualan mobil dapat menopang pertumbuhan. Alhasil, insentif tersebut bisa menjadi salah satu upayanya.

Iklim investasi yang masih kalah dibandingkan dengan negara lain menjadi penyebab utama investor bahan baku makanan dan minuman masih ogah untuk menanamkan modalnya di dalam negeri.Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengakui, sektor makanan dan minuman atau mamin di dalam negeri masih bergantung kepada bahan baku impor. Misalnya saja terigu yang harus impor 100%, gula 100%, garam 70%, kedelai 70%, dan susu 80%.Dia menjelaskan, hingga kini investasi bahan baku industri di dalam negeri juga masih minim, karena Indonesia masih kalah jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga dalam menarik minat investor, terutama dari sisi finansial, logistik, dan perizinan. Sebelumnya, Gapmmi juga mewaspadai beban harga bahan baku impor yang mulai meningkat akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), khususnya gandum, susu, gula, dan garam.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor keempat komoditas tersebut pada akhir tahun lalu mencapai US$9 miliar. Secara terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal juga menilai bahwa industri makanan dan minuman masih akan menemui tantangan dalam pertumbuhan usahanya hingga beberapa waktu mendatang.Sebab, penurunan daya beli masyarakat masih terjadi, sehingga konsumen makin selektif terhadap pos pengeluaran.

Layaknya quest, industri gim Indonesia tengah menjalankan sebuah misi, yakni menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Bagaimana tidak, sebagian besar pasar gim Indonesia masih dinikmati pengembang asing. Data Asosiasi Game Indonesia (AGI) menunjukkan, 99,5 % gim yang dimainkan penggemar di Indonesia merupakan gim produk asing. Kemenkominfo menyebut, pengembang lokal baru berkontribusi 2 % dari ekosistem gim nasional. Ada sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi para pengembang domestik tatkala hendak mengepakkan sayapnya di negeri sendiri, yakni kesan negatif terhadap gim, skema pendanaan yang masih terbatas, dan persaingan dengan pengembang asing.

Ketiga masalah ini pada gilirannya membuat para pengembang gim lokal terasing di tanahnya sendiri. Hal tersebut disampaikan Co-founder dan Chief Executive Officer Agate, Shieny Aprilia dan Ketua AGI, Cipto Adiguno ketika berkunjung ke Menara Kompas, Jakarta, Jumat (19/7). Pada Februari 2024, ada Perpres No 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Gim Nasional. Itu ide awal didirikannya Agate pada 2009 dengan mimipi membuat gim sendiri. Artinya, berkarir, berkarya, serta mencari uang di industri gim yang disukai sejak awal. Tapi, pada 2009, industri gim di Indonesia hampir tidak ada. Tidak ada perusahaan yang bisa menerima banyak orang sehingga akhirnya dibentuk Agate.

Apalagi, populasi Indonesia mayoritas anak muda dan gim sudah menjadi bagian dari gaya hidup, pasti banyak orang yang berminat berkarya di industri gim. Pasar industri gim bisa tiga kali lipat dari industri film. Indonesia masih berada di posisi 16-17 di dunia. Dari berbagai data, dalam kurun 10 tahun atau paling cepat pada 2030, Indonesia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, peningkatan jumlah populasi dan pengguna internet, serta kenaikan pendapatan kelas menengah, diprediksi bisa masuk peringkat 5 besar. Pertumbuhan dari tahun ke tahun, Indonesia kedua paling besar setelah India. Sangat sulit bagi para pelaku industri lokal berkompetisi dan menang di pasar sendiri.

Malahan sebagian besar industri lokal menemukan kesuksesannya dari jualan ke luar negeri, seperti AS dan Eropa. Di sana, pasarnya tidak seperti di Indonesia. Alasan mereka main gim lebih karena mencoba hal baru dan lebih eksploratif. Jadi, bukan social driven seperti kita, yang jadi kendala menguasai pasar domestik. Sisi menguntungkannya, sekalinya sukses, akan sukses besar. Bantuan pemerintah, dari sisi bisnisnya, misalnya, Kemendag memilih 8 gim lokal untuk dipromosikan di marketplace, seperti Google Play, atau Apple Store, dan toko-toko online, seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan, sebagainya. Semoga hasilnya gim lokal dapat merebut hati masyarakat gamers Indonesia dan Berjaya di negeri sendiri. (Yoga)

Investasi di pulau-pulau kecil cenderung dikuasai industri-industri ekstraktif yang merusak pesisir dan memicu bencana ekologis pulau. Dari data Forest Watch Indonesia, sebanyak 242 pulau kecil di Indonesia telah dikapling untuk konsesi tambang seluas 245.000 hektar (ha). Pada 2017-2021, deforestasi atau degradasi penurunan fungsi hutan di kawasan konsesi tambang di pulau-pulau kecil tercatat seluas 13.100 ha. Pulau kecil memiliki luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km persegi. Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional Walhi, Parid Ridwanuddin mengemukakan, pemanfaatan pulau-pulau kecil selama ini mengabaikan amanat UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pemerintah cenderung menggunakan landasan UU Minerba untuk membuka investasi pertambangan di pulau-pulau kecil. Pasal 35 UU No 27/2007 mengatur larangan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pesisir untuk penambangan minyak dan gas serta penambangan mineral yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, ataupun merugikan masyarakat sekitarnya. ”Kesesatan berpikir penyelenggara negara dalam paradigma pembangunan yang menyamakan pulau kecil dan pulau besar telah menjadikan pulau kecil menjadi ladang usaha pertambangan dan konsesi kehutanan. Akibatnya, pulau kecil mengalami bencana kerusakan ekologi dan masyarakat lokal tersingkir,” kata Parid, Selasa (16/7).

Pemerintah dinilai perlu mengkaji ulang privatisasi pulau. Penguasaan 70 % lahan pulau kecil untuk investasi dinilai telah memberikan ruang besar bagi investor untuk menguasai pulau. Pengelolaan pulau-pulau kecil dinilai harus mengedepankan keberpihakan terhadap masyarakat lokal. Sebagian pulau kecil juga jadi tempat bersandar nelayan kecil saat cuaca buruk perairan. Berdasarkan catatan Walhi, jumlah nelayan korban krisis iklim pada tahun 2020 sebanyak 251 orang, jauh meningkat dibandingkan nelayan yang menjadi korban kecelakaan di laut yang berjumlah 87 orang. Manajer Kampanye, Advokasi, dan Media Forest Watch Indonesia (FWI) Anggi Prayoga mengemukakan, deforestasi pulau-pulau kecil masih terus berlangsung. 4,42 juta hektar atau 62 % wilayah pulau-pulau kecil berstatus kawasan hutan negara.

Itu menjadi pintu masuk dari beberapa investasi yang ekstraktif atau merusak, seperti pertambangan, hak pengusahaan hutan (HPH), hutan tanaman industri (HTI), dan perkebunan kelapa sawit. FWI mencatat, pulau-pulau kecil dikuasai oleh konsesi yang merupakan industri ekstraktif atau merusak sumber daya alam. Luas izin konsesi usaha di pulau-pulau kecil 843.635,76 ha, sedangkan izin konsesi di pesisir 302.123,37 ha. Investasi di pulau-pulau kecil meliputi 149 izin tambang seluas 244.906,45 ha dan 12 izin HPH seluas 309.966,68 ha. Selain itu, 5 izin HTI seluas 94.216,56 ha, 50 izin kebun kelapa sawit seluas 194.546,06 ha, serta lahan tumpang tindih antara izin konsensi HPH, HTI, kebun dan pertambangan seluas 35.217,43 ha. (Yoga)

Penyaluran pembiayaan industri multifinance diproyeksikan tumbuh 9-11 % pada tahun 2024, ditopang menggeliatnya penjualan mobil seiring prospek pertumbuhan ekonomi, terjaganya tingkat inflasi, dan kian maraknya pasar mobil bekas. Berdasarkan data OJK, piutang perusahaan pembiayaan (multifinance) pada Mei 2024 tercatat Rp 490,69 triliun atau tumbuh 11,21 % secara tahunan, yang sebagian besar berasal dari piutang kendaraan bermotor yang mencapai Rp 400,57 triliun atau tumbuh 12,62 % secara tahunan. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman mengatakan, multifinance dan perusahaan pembiayaan berperan penting dalam mendukung industri otomotif. Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS), sebagai salah satu acara tahunan, diharapkan dapat menstimulasi industri otomotif.

”Piutang pembiayaan diproyeksikan tumbuh 9-11 %.  Jadi, optimisme itu mudah-mudahan membuahkan hasil,” ujarnya saat peresmian booth Astra Financial dalam pameran GIIAS 2024 di ICE BSD Tangerang, Banten, Rabu (17/7). Agusman menyebut, per tumbuhan pembiayaan tersebut salah satunya berasal dari grup Astra Financial dengan porsi 22 % atau senilai Rp 111 triliun. Nilai penjualan dalam GIIAS 2024 dapat terus meningkat seiring bertambahnya partisipasi jenama kendaraan, dari sebelumnya 49 jenama menjadi 55 jenama. Direktur Astra sekaligus Director-in-Charge Astra Financial 1 Suparno Djasmin menyampaikan, partisipasi dan dukungan Astra Finansial pada GIIAS selama enam tahun terakhir diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. (Yoga)

Keteguhan hati pemerintah melaksanakan penghiliran sumber daya mineral sesuai dengan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara mendapat cobaan. Bermacam-macam tantangan yang dihadapi dalam pembangunan smelter membuat sejumlah pihak, termasuk DPR, meminta pemerintah mengkaji kembali pelarangan ekspor bauksit. Pemerintah tengah mengalami dilema, setelah Komisi VII DPR secara langsung menyampaikan agar pemerintah mempertimbangkan untuk membuka kembali keran ekspor bijih bauksit. Alasannya, ekspor bijih bauksit bisa menggeliatkan kembali perekonomian daerah yang selama ini menjadi produsen komoditas tersebut. Pemerintah pun hanya bisa berjanji bakal melakukan kajian dan koordinasi antarkementerian terkait dengan usulan tersebut. Pasalnya, kebijakan melarang ekspor bijih bauksit merupakan amanat Undang-Undang Mineral dan Batu Bara yang menjadi satu kesatuan dengan kebijakan penghiliran. Dalam memutuskan kebijakan terkait dengan ekspor bijih bauksit, pemerintah diminta untuk cermat dan hati-hati. Terlebih, keputusan itu baru berjalan sekitar 1 tahun, dan progres pembangunan smelter yang mengolah bauksit menjadi alumina di dalam negeri masih belum sesuai harapan. “Harus dikaji terlebih dahulu apa manfaat dan dampak dari kebijakan relaksasi tersebut untuk Indonesia,” kata Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli, dikutip Minggu (14/7).

Dia pun mengakui bahwa biaya yang dibutuhkan untuk membangun smelter bauksit memang lebih mahal dibandingkan dengan smelter untuk komoditas lain. Akan tetapi, dia juga mempertanyakan apakah relaksasi ekspor bijih bauksit bisa berimpak positif terhadap pembangunan smelter di dalam negeri. Yang pasti terjadi dari dibukanya kembali ekspor bijih bauksit, kata dia, adalah penyerapan tenaga kerja untuk operasi pertambangan, penyaluran dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah tambang, serta multiplier effect lain dari kegiatan pertambangan. Dari kalangan pengusaha bauksit, problem pendanaan memang menjadi tantangan terbesar yang hingga kini belum ada solusinya. Dampaknya, banyak rencana pembangunan smelter yang jalan di tempat. Plh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) Ronald Sulistyanto mengatakan, untuk membangun smelter bauksit yang bisa menghasilkan alumina dengan kapasitas 2 juta ton membutuhkan investasi sebanyak US$1,2 miliar. Sementara itu, Ketua Komite Tetap Minerba Kadin Indonesia Arya Rizqi Darsono mengatakan, usulan DPR untuk membuka kembali keran ekspor bauksit secara terbatas sudah tepat. “Karena dampak dari larangan ekspor pada 2023 sudah terasa di pelaku usaha,” katanya, beberapa waktu lalu. Rizqi menjelaskan, berdasarkan data pada 2022, dari 27,2 juta ton bauksit yang diproduksi, hanya 14 juta ton yang dapat diserap oleh pasar domestik. Di sisi lain, apabila pemerintah membatasi rencana produksi dalam rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) perusahaan, pelaku usaha mau tidak mau menurunkan produksinya atau memberhentikan sementara operasi mereka.

Industri petrokimia nasional juga membutuhkan perlindungan dari serbuan bahan baku plastik impor seperti halnya industri tekstil dan produk tekstil (TPT) pasca berlakunya Permendag 8/2024. Ini penting demi menjaga keberlangsungan industri dalam negeri dan memberikan kepastian bagi perusahaan yang berencana ekspansi besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, mengatakan industri ini tengah memikul beban berat karena banjir barang-barang impor di pasar petrokimia akibat revisi Permendag No.8/2024. "Dibutuhkan kepastian berusaha terkait peraturan yang tidak dengan mudah berubah atau direvisi. Hal ini karena karakter industri petrokimia cukup spesifik, butuh bahan baku, teknologi dan SDM dengan skill yang sesuai. Karenanya, industri petrokimia  perlu dijaga dan difasilitasi agar ekosistem ini benar-benar bisa terwujud," ungkap Heri. (Yetede)

BUMN Karya sedang diliputi momentum positif. Sejumlah korporasi pelat merah di sektor konstruksi itu, dipastikan mendapat kucuran dana dari penyertaan modal negara (PMN) 2025. Kabar itu pun turut membawa angin segar bagi kinerja saham mereka di pasar modal yang belakangan moncer. Adapun, sentimen positif lainnya adalah rencana pembentukan holding badan usaha milik negara (BUMN). Dus, beragam kabar baik itu pun diharapkan menjadi katalis pendorong kinerja BUMN Karya di tengah seretnya nilai kontrak baru pada paruh pertama 2024. Dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (10/7) malam, Komisi VI DPR memberikan lampu hijau PMN 2025 kepada 16 perusahaan pelat merah. Total dana yang disepakati tidak berubah dari usulan, yakni Rp44,24 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp19,51 triliun akan mengalir ke empat BUMN Karya yakni PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP). Faktanya, sampai dengan semester I/2024, nilai akumulasi kontrak baru dari WIKA, ADHI, dan PTPP mencapai Rp30,02 triliun, atau turun 16,84% secara tahunan/year-on-year (YoY). Secara terperinci, WIKA mencatatkan nilai kontrak baru sebesar Rp10,17 triliun hingga paruh pertama tahun ini. Di sisi lain, ADHI memperoleh kontrak baru sebesar Rp10,2 triliun, sedangkan PTPP mengakumulasikan Rp9,56 triliun. 

Direktur Utama PTPP Novel Arsyad mengatakan latar belakang dan urgensi usulan PMN dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya terkait keterbatasan kapabilitas keuangan. Sementara itu, PTPP memberikan sinyal adanya perolehan proyek jumbo yang ditaksir mencapai Rp2 triliun pada Juli 2024. Senada, Direktur Utama ADHI Entus Asnawi Mukhson menyampaikan PMN dibutuhkan perseroan untuk menggarap proyek strategis nasional (PSN) jalan Tol Jogja–Bawen dan Solo–Jogja. “PMN 2025 merupakan opsi terbaik, dengan adanya PMN akan memberikan perbaikan terhadap rasio keuangan ADHI, terutama pada rasio debt to equity. ” Adapun, perihal rencana pembentukan holding BUMN Karya, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan upaya ini akan terus berlanjut. Tujuh BUMN Karya yang akan dilebur yakni Hutama Karya, ADHI, PTPP, WIKA, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero). Sementara itu, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai, momentum positif BUMN Karya, utamanya lantaran kucuran PMN, juga perlu dibarengi dengan perbaikan secara internal. Hal itu bertujuan memupuk kembali kepercayaan publik terhadap perusahaan pelat merah konstruksi.

Emiten grup Medco dan Salim, PT Amman Mineral International Tbk. (AMMN) melalui anak usahanya PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) memberikan kabar terbaru mengenai kelanjutan penyelesaian smelter. Presiden Direktur Amman Mineral Nusa Tenggara Rachmat Makkasau menjelaskan smelter ini diperkirakan akan beroperasi di akhir Agustus atau di awal September tahun ini. Untuk fase awal hingga Desember, smelter ini masih belum akan mencapai kapasitas produksi penuhnya yang sebesar 900.000 ton per tahun(ton per annum/tpn). Dia menjelaskan smelter ini akan memiliki input produksi sebesar 900.000 tpa, dengan output berupa katoda sebesar 220.000 tpa dan 830.000 asam sulfat. Rachmat menjelaskan pembangunan kompleks smelter ini menghabiskan investasi senilai US$1,4 miliar. AMMN menerangkan demi memenuhi target produksi, perusahaan bakal mengimpor konsentrat dari negara yang memiliki produksi konsentrat melimpah. Sebab, produksi lokal diperkirakan belum dapat mencapai kapasitas maksimal smelter. Selain itu, Rachmat menuturkan adanya potensi impor ini bisa terjadi seandainya terdapat shutdown pada produksi konsentrat tembaga. Setelah beroperasi, konsentrat bakal bersumber dari tambang Batu Hijau dan proyek Elang. Produk dari pengolahan ini berupa katoda tembaga yang mencapai 222 ktpa dan asam sulfat mencapai 830 ktpa. Sementara itu, fasilitas PMR akan menghasilkan 18 tpa emas batangan, 55 tpa perak batangan dan 70 tpa selenium. Pada akhir Mei lalu, Rachmat menyampaikan proyek smelter tembaga tersebut telah memasuki tahap commisioning. Per kuartal I/2024, AMMN melaporkan telah menghabiskan belanja modal sebesar US$123 juta untuk smelter. Selain itu, belanja modal AMMN demi sustaining capex sebesar US$67 juta, PLT Gas dan Uap, fasilitas LNG, serta fasilitas transmisi dan distribusi sebesar US$59 juta, ekspansi pabrik konsentrator sebesar US$138 juta, dan infrastruktur pendukung sebesar US$32 juta.