Bisnis furnitur di Indonesia menunjukkan prospek yang menjanjikan, didorong oleh meningkatnya jumlah pasangan muda pemilik rumah yang berburu furnitur untuk menciptakan hunian nan estetis dan nyaman. Tren positif bisnis furnitur terjadi sejak pandemi Covid-19 dan terus berlangsung sampai saat ini. Sejak pagebluk melanda, banyak orang memberikan perhatian lebih untuk menciptakan hunian yang nyaman, agar betah berlama-lama di rumah. Data Statista Market Insights menunjukkan pada 2024 pendapatan di pasar furnitur di Indonesia diprediksi mencapai US$3,29 miliar dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 6,55% (CAGR 2024-2028). Pada 2028 pasar furnitur di Tanah Air diproyeksi mencapai US$4,24 miliar.Segmen terbesar di pasar ini adalah segmen furnitur ruang tamu, yang diproyeksi memiliki volume pasar sebesar US$1,06 miliar pada 2024, disusul home decor US$0,98 miliar dan mebel kamar tidur US$0,52 miliar.

Pertumbuhan pasar furnitur ini dibenarkan oleh National Head of Marketing, Merchandising and Support Atria Oktavianus Kusuma. “Kenaikan bisnis [furnitur] di Atria rata-rata 10% per tahunnya selama lima tahun terakhir ini. Tapi fluktuasi bisa kadang-kadang 18% atau 20%, yang jelas di atas 10%,” kata pria yang akrab disapa Oki itu kepada Bisnis. Sementara itu, National Head of Sales, Distribution and System Atria Dick Chandra menambahkan saat ini penjualan furnitur baik secara daring maupun toko fi sik sama-sama masih mengalami pertumbuhan yang positif. Bahkan, lanjutnya, konsumen kini justru lebih gencar untuk datang ke toko secara langsung untuk melihat dan menjajal produk. Hal serupa juga diungkapkan oleh Co-founder & CEO of Dekoruma Dimas Harry Priawan. Dia menyebut pasar konsumen furnitur terus mengalami peningkatan sejalan dengan angka pernikahan yang bertumbuh setiap tahun.“Untuk produk furnitur yang paling banyak dicari oleh konsumen untuk saat ini cukup bervariasi. Namun untuk kategori yang paling banyak dicari adalah furnitur ruang tamu atau keluarga yaitu sofa, dan ruang makan yaitu meja dan kursi makan,” kata Dimas. Oki mengatakan pihaknya terus berupaya menarik minat konsumen dengan pelayanan yang ideal plus memberikan berbagai kemudahan, di samping menawarkan kualitas produk yang baik. Mulai dari jaminan kualitas produk, fasilitas gratis jasa desain interior untuk transaksi minimal Rp10 juta, gratis penitipan barang, dan gratis kirim dan pasang.Dia mengatakan berbagai fasilitas dibuat untuk tetap menjaga kemudahan konsumen dalam memenuhi kebutuhan furnitur di tengah daya beli masyarakat yang kini relatif mulai menurun.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia berencana menangguhkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah pemerintah berkomitmen menyelesaikan utang rafaksi minyak goreng sebesar Rp474,80 miliar. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyampaikan akan menunggu data hasilverifi kasi PT Sucofindo atas nilai yang akan dibayarkan ke pelaku usaha dan menanti pembayaran rafaksi minyak goreng. “Kita masih bisa menahan dulu sambil kita meminta percepatan dan transparansi atau klarifikasi atas data yang dihitung itu sehingga pembayaran dapat segera dilakukan,” katanya kepada Bisnis, Senin (26/3). Saat ini, dia masih mempersiapkan berkas yang diperlukan untuk membawa masalah tersebut ke ranah hukum. Roy menambahkan proses untuk menggugat memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, dia mengharapkan pembayaran utang rafaksi dapat segera dilakukan. Polemik itu bermula dari terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.3/2022. Melalui beleid itu, pemerintah mewajibkan peritel untuk menjual minyak goreng kemasan satu harga sebesar Rp14.000 per liter mulai 19 Januari 2022. Muhammad Lutfi , Menteri Perdagangan (Mendag) kala itu, menyebut bahwa pembayaran selisih harga akan dibayar 17 hari kerja setelah peritel melengkapi dokumen pembayaran kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Terbaru, pemerintah berkomitmen menyelesaikan utang rafaksi atau selisih harga minyak goreng yang telah terverifikasi oleh PT Sucofindo, surveyor resmi yang ditunjuk Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebesar Rp474,80 miliar. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan menginstruksikan penuntasan permasalahan mengenai rafaksi minyak goreng. Luhut meminta konfirmasi Kejaksaan Agung terkait dengan aspek hukum kewajiban pembayaran utang pemerintah tersebut. Jamdatun Kejaksaan Agung menyebut telah membuat legal opinion atau opini hukum untuk mengantisipasi agar kebijakan yang diambil tidak memiliki risiko hukum di kemudian hari. Sementara itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengungkapkan, dari total 54 pelaku usaha yang mengajukan klaim, jumlah yang terverifikasi oleh PT Sucofindo sekitar Rp474 miliar. Jumlah utang rafaksi yang terverifikasi oleh PT Sucofindo sebesar Rp474,80 miliar atau 58,43% dari total nilai yang diajukan oleh 54 pelaku usaha sebesar Rp812,72 miliar. Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal Sutawijaya menyatakan kelengkapan hasil verifikasi Sucofindo belum disampaikan oleh Kemendag kepada BPDPKS. Selama ini, dia telah siap dan komitmen untuk membayar selisih harga jual tersebut. Achmad bahkan menyebut telah mengalokasikan dana dan sudah tersedia di BPDPKS. “Dari alokasi dananya, ada dan sudah tersedia di BPDPKS,” ujarnya. Dalam Permendag No. 6/2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit, disebutkan bahwa BPDPKS melakukan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan kepada pelaku usaha yang terdaftar dan telah melaksanakan penyediaan minyak goreng sampai dengan 31 Januari 2022, serta telah dilakukan verifikasi oleh surveyor sebagaimana diatur dalam Permendag No. 3/2022. Jika minyak goreng kemasan sederhana masih tersisa setelah 31 Januari 2022, pelaku usaha yang terdaftar secara berjenjang melalui rantai distribusi harus menerima pengembalian minyak goreng kemasan sederhana dari pengecer.

Bahan baku plastik asal China siap mengekspansi pasar dalam negeri setelah penambahan pabrik petrokimia di negara tersebut menyebabkan kelebihan produksi komoditas itu. Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Suhat Miyarso mengatakan pembangunan 23 proyek petrokimia di China dengan produksi 50 juta ton ethylene sebagai bahan baku plastik akan membuat Tiongkok kelebihan produk petrokimia. “Akibatnya, negara kita [Indonesia] menjadi kebanjiran impor produk bahan baku plastik,” katanya, dikutip Selasa (26/3). Akibat lainnya, daya saing industri petrokimia Indonesia menjadi lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Padahal, industri petrokimia nasional masih dalam fase pemulihan kapasitas produksi. Meski begitu, Inaplas mengakui keberadaan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/2023 cukup menolong industri nasional, karena mampu membendung produk impor di industri plastik hulu, intermediate, dan hilir. Wakil Ketua Umum Inaplas Budi Susanto Sadiman menjelaskan, Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/2023 sangat penting dalam upaya menghadirkan kepastian hukum dalam berusaha dan investasi melalui pengaturan impor produk plastik. Salah satu perusahaan industri hulu anggota Inaplas bahkan mengeluhkan sepinya permintaan, sehingga utilisasi pabrik menurun hingga 55% dari kapasitas normal. Penurunan pesanan juga membuat margin makin menipis, bahkan negatif.

Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung Nandi Herdiaman mengatakan pesanan pakaian jadi mulai kembali bergairah setelah pemerintah memberlakukan kebijakan pengaturan importasi guna menjaga pasar domestik dari maraknya produk impor ilegal. “Pascaberlakunya Permendag ini, order yang masuk ke sentra-sentra IKM (industri kecil dan menengah) wilayah Jawa terjadi lonjakan yang sangat besar,” katanya, Senin (25/3). Bahkan, ada pengusaha konveksi yang mendapatkan kontrak besar dari jenama di lokapasar untuk memasok permintaan pakaian yang membeludak. Untuk itu, Nandi meminta agar pemerintah konsisten menjalankan peraturan tersebut agar bisa melindungi IKM dan UKM tekstil dari gempuran barang-barang impor. Sebelumnya, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) melaporkan sebanyak 1 juta karyawan dirumahkan hingga terkena gelombang pemutusan hubungan kerja sejak akhir 2022—2023. Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, angka PHK industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dihitung berdasarkan penurunan utilisasi kapasitas produksi yang terus susut di sejumlah pabrik. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa mengatakan, perumahan karyawan dan PHK massal terjadi lantaran utilisasi produksi yang masih rendah, sehingga kebutuhan tenaga kerja minim. Di sisi lain, keberadaan Permendag No. 26/2023 dinilai sebagai salah satu pemicu pemulihan industri tekstil nasional. Beleid itu juga diyakini bakal mendongkrak utilisasi produksi industri hulu tekstil hingga 3—4 bulan ke depan.

Rencana pemerintah memangkas jumlah bandara berstatus internasional di Indonesia didukung maskapai nasional karena sejalan dengan program percepatan pemulihan industri aviasi. Pimpinan teras perusahaan penerbangan nasional tampaknya serius menanggapi rencana pengurangan jumlah bandara berstatus internasional di Tanah Air. Alasannya, pergantian status bandara internasional berpengaruh pada operasional maskapai penerbangan nasional. Bila bandara tak lagi berstatus internasional, maskapai baik nasional maupun asing tidak boleh lagi melayani rute internasional dari bandara tersebut. Pada sisi lain, pergantian status bandara internasional menjadi bandara nasional memungkinkan rute di dalam negeri makin semarak. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja. Menurutnya, kebijakan pemangkasan bandara internasional bisa memberikan kesempatan bagi maskapai nasional memperbesar pangsa pasarnya. Apalagi, Indonesia menerapkan asas cabotage yang mengharuskan penerbangan antarbandara di dalam negeri dilayani oleh maskapai nasional. Umumnya, bandara yang berstatus internasional hanya melayani rute regional Asia Tenggara seperti ke Singapura, Malaysia, Thailand, dan negara Asean lainnya. Dengan kondisi itu, peluang usaha baru yang tersedia bagi para maskapai nasional akan turut meningkatkan kinerja perusahaan. Hal tersebut juga dapat mempercepat tingkat pemulihan (recovery rate) sektor penerbangan Indonesia setelah terdampak pandemi Covid-19 selama kurang lebih 3 tahun. 

Denon berharap kebijakan pemangkasan bandara internasional dikaji dan direncanakan secara matang oleh regulator dalam hal ini Kemenhub dan instansi terkait lainnya. Kemenhub perlu berkoordinasi dengan seksama dengan kementerian/lembaga lain agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan optimal. Dalam kesempatan terpisah, Kemenhub bersama kementerian dan lembaga (K/L) lainnya memang tengah membahas rencana pengurangan jumlah bandara internasional di Indonesia. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan rencana pengurangan bandara internasional itu bisa diputuskan diumumkan pada tahun ini. Menurutnya, pengurangan jumlah bandara internasional merupakan upaya pemerintah mengoptimalkan layanan bandara. Selain itu, Kemenhub masih terus membahas titik mana saja yang akan menjadi bandara internasional. Langkah pemangkasan bandara internasional sudah didengungkan sejak sekitar 1 tahun yang lalu. Rencana tersebut dikemukakan dalam sebuah rapat yang membahas industri pariwisata bersama dengan Presiden Joko Widodo. Kala itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pemerintah telah sepakat untuk mengurangi jumlah bandara internasional menjadi sekitar 14 unit bandara hingga 15 unit bandara sebagai pintu masuk penerbangan internasional. Sementara itu, Ketua Forum Transportasi Penerbangan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aris Wibowo menilai rencana pemerintah mengurangi bandara internasional sudah tepat. Menurutnya, salah satu dampak positif pengurangan bandara internasional adalah meningkatnya pangsa pasar domestik. Dia meminta pemerintah untuk mengkaji penetapan bandara internasional yang akan dikurangi secara matang. Dia mengatakan pemerintah perlu menentukan kriteria sebuah bandara dapat menjadi bandara internasional dengan mempertimbangkan berbagai hal.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkap rencana Apple membangun pabrik di Indonesia seiring dengan besarnya pengguna ponsel pintar asal Amerika Serikat itu di Tanah Air. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie mengatakan pihaknya masih melakukan negosiasi lebih lanjut terkait dengan investasi pabrik, sehingga belum bisa memastikan lebih lanjut. “Kemungkinan-kemungkinan semua ada, kita lihat pendekatannya gimana, karena pengguna Apple di Indonesia kan banyak sekali,” ujarnya saat dijumpai di Jakarta, Senin (25/3). Dia menjelaskan negosiasi akan dilakukan saat CEO Apple Tim Cook datang ke Indonesia. Budi mengatakan akan berusaha sebaik mungkin menarik Apple di Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Budi mengatakan investasi yang sudah pasti adalah investasi dalam hal pengetahuan dengan membangun Apple Academy di Denpasar Bali. Sebelumnya, Apple sempat membuat Apple Academy Banten dan Batam. Diketahui, CEO Apple Tim Cook sempat dikabarkan akan datang ke Indonesia pada April 2024. Nantinya, Menkominfo dan Tim Cook akan bersama-sama meninjau Apple Academy yang baru tersebut. Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai keberadaan pabrik ponsel Apple bakal membuat Indonesia lebih dilirik asing. Selain mempermudah investasi, imbuhnya, kehadiran pabrik Apple juga bisa mendorong roda perekonomian dalam negeri untuk bergerak lebih cepat.

Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang ekspansif dalam 30 bulan terakhir menandakan industrialisasi terus berjalan. Hasil tersebut juga menandakan bahwa sektor industri nasional telah benar-benar pulih dari covid-19. Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan, pelaku industri sangat memandang positif capaian gemilang PMI manufaktur Indonesia selama 30 bulan berturut-turut yang juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Industri tidak bekerja sendiri, pasti dipengaruhi oleh kebijakan lainnya seperti perdagangan dan keuangan dan yang paling penting adakah indicator ketenagakerjaan,” ujar Bob seperti dikutip Antara, Senin (23/3). Dia menjelaskan, kebijakan di sektor lain seperti pajak, kemudahan perdagangan, arus barang dan lainnya merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sektor riil di Indonesia, karena itu pemerintah harus serius mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap sektor industri nasional. (Yetede)

Sektor perdagangan karbon mengalami kemajuan yang pesat pada beberapa tahun terakhir. Diawali dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, dan selanjutnya diikuti dengan beberapa aturan di tingkat peraturan menteri dan puncaknya terbitnya POJK No. 14/2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon. Dengan terbitnya serangkaian peraturan tersebut maka memastikan optimisme investor bahwa upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sekaligus merupakan potensi ekonomi yang besar bagi Indonesia, mengingat Indonesia memiliki salah satu sumber terbesar di sektor hulu pada industri ini. Demikian juga telah adanya aturan yang solid mengenai mekanisme perdagangan sertifikat penurunan gas rumah kaca (SPE-GRK) yang sering disebut sebagai perdagangan karbon. Dalam perspektif pasar modal, terbitnya mekanisme registrasi melalui sistem registrasi nasional (SRN) dan mekanisme otorisasi perdagangan unit karbon dalam mekanisme perdagangan sertifikat penurunan gas rumah kaca (SPE-GRK) telah menguatkan aspek fundamental dari perdagangan karbon sebagai sebuah industri, baik pada aspek hulu maupun aspek hilir. Penguatan pada aspek fundamental ini juga turut dipengaruhi oleh hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Dukungan pemerintah pada industri ini, misalnya, pada saat reshuffle terakhir di 2024 Presiden Joko Widodo juga menyebut untuk memberi prioritas pada sektor perdagangan karbon. Demikian juga dengan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang tampaknya berpihak pada industri perdagangan karbon dan penghilirannya. Dengan potensi tingginya perdagangan unit karbon pada sertifikat penurunan gas rumah kaca menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu leading sector pada Industri ini. Demikian pula dengan besarnya pasar yang akan menjadi pembeli dari unit SPE GRK yang dimiliki oleh perusahaan yang mengelola sektor perdagangan karbon di Indonesia. Banyaknya negara yang terlibat dan meratifikasi COP menunjukkan potensi ‘demand’ sehingga pada analisis permintaan dan penawaran maka industri ini akan mengalami tren positif terutama menjelang 2029. 

Akhir 2024 hingga awal 2026 merupakan momentum yang tepat bagi calon emiten yang bergerak di bidang perdagangan karbon masuk bursa. Pertimbangannya adalah stabilitas politik dan regulasi baru setelah Oktober 2024 untuk melihat apakah ada faktor yang dapat menjadi sentimen negatif pada valuasi harga saham emiten. Pada 2025 hingga 2026 dipandang menjadi tahun yang krusial karena diperkirakan pada COP Tahun 2024 dan COP Tahun 2025 akan terdapat isu global mengenai perdagangan karbon disamping kondisi transisi energi setiap sektor pada masing-masing negara peserta COP akan terlihat hasil dan kebutuhannya terhadap offset penurunan gas rumah kaca sehingga arus transaksi perdagangan saham dan perdagangan karbon akan meningkat karena telah terbentuk pasar yang sempurna. Kinerja bursa saham pada indeks harga saham hijau cenderung membaik, hal ini terlihat dari ‘green’ emiten terakhir yang melakukan penawaran umum perdana (IPO) yaitu PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia pada Oktober 2023. BREN adalah emiten yang berfokus pada kinerja clean energi dan penurunan emisi gas rumah kaca yang mengalami oversubscription pada IPO. Kontrak jangka panjang perdagangan unit karbon merupakan faktor yang signifikan karena akan menunjukkan sisa volume unit karbon yang dimiliki oleh emiten itu dalam jangka panjang sehingga dapat diperkirakan aset dan arus kas emiten itu. Pada industri sektor perdagangan karbon yang disebut sebagai aset utama adalah volume unit karbon yang dapat diperdagangkan oleh emiten yang akan melakukan penawaran umum perdana beserta pembeli unit karbon yang telah terikat kontrak jangka panjang maupun jangka pendek pembeli jangka pendek dengan transaksi spot.

Kementerian Perindustrian memastikan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang berjalan sejak 2020 memiliki dampak berganda tiga kali lipat terhadap industri, mulai dari investasi, ekspor, hingga penyerapan tenaga kerja. Itu sebabnya, Kemenperin berkukuh agar kebijakan yang selama ini hanya diperuntukkan bagi tujuh kelompok industri tertentu, dapat diperluas untuk seluruh 24 subsektor industri manufaktur. “Kalau dibilang jebol, itu jebol apanya? Kalau dari sisi suplai, kita hanya butuh 30%, ini proyeksi tahun 2030 ya. Hanya 30% [kebutuhan gas untuk HGBT] dari total produksi gas nasional,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Jumat (22/3). Adapun, program HGBT yang dipatok US$6 per million British thermal units (MMBtu) baru mencakup tujuh kelompok industri, yakni sektor pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Kendati penyerapan alokasi gas dengan harga khusus itu disebut-sebut masih belum optimal, nyatanya selama ini dapat menjadi tenaga ekstra bagi sektor manufaktur nasional untuk meningkatkan utilitas produksi. Tak bisa dimungkiri, masih terdapat silang pendapat ihwal rendahnya realisasi serapan gas harga khusus yang dipatok US$6 per MMBtu tersebut. Di satu sisi, alokasi gas harga khusus itu tidak terserap disebut-sebut karena belum optimalnya serapan dari industri penerima manfaat kebijakan tersebut, tetapi di sisi lain suplai dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN juga dinilai masih belum merata.

PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) berhasil mengamankan pasokan garam selama tiga tahun untuk bahan baku pabrik chlor-alkali perseroan di Cilegon, Banten. Garam yang digunakan untuk memproduksi soda kaustik atau soda api ini akan dipasok dari Proyek Mardie Salt & Potash di pantai Pilbara, Australia Barat, milik BCI Minerals Limited.

Dalam perjanjian kontrak yang disepakati pada Rabu (20/3) BCI Minerals bakal memasok 300.000 ton garam per tahun kepada Chandra Asri di tahun pertama,naik pada tahun kedua menjadi 600.000 ton garam per tahun dan pada tahun ketiga akan disesuaikan dengan perkembangan pabrik chlor-alkali

“Kemitraan ini mengukuhkan posisi kompetitif kami sebagai pemimpin pasar melalui rencana kami yang sedang berjalan untuk mengembangkan pabrik caustic soda dan ethylene dichloride berskala global,” kata CEO Chandra Asri Group, Erwin Ciputra dalam keterangan resminya, Kamis (21/3). (Yetede)