Pemerintah berencana mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dengan skema multitarif. Dengan skema ini, pemerintah akan mengenakan tarif pajak lebih tinggi untuk barang-barang mewah dan mengenakan tarif pajak yang lebih rendah untuk barang dan jasa tertentu yang dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah.

Kenaikan tarif pajak, menurut Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, akan diberlakukan untuk barang-barang yang dikonsumsi masyarakat kelompok atas yang bersifat terbatas alias barang mewah. Sebaliknya, tarif pajak barang untuk barang publik yang banyak diperuntukkan dan digunakan oleh masyarakat akan diturunkan. ”Untuk barang publik akan diturunkan dari saat ini sebesar 10 persen menjadi kemungkinan bisa dikenai 7 persen. Sementara besaran tarif PPN yang lebih tinggi masih dalam rancangan agar bisa kompetitif dan menciptakan keadilan,” ujar Yustinus dalam webinar bertajuk ”Ekonomi Pulih Menuju Kebangkitan Nasional”, Kamis (3/6/2021). Yustinus menambahkan, payung hukum penyesuaian tarif PPN saat ini masih dalam rancangan. Ia memperkirakan kebijakan tersebut baru akan diterapkan pada 2022 atau 2023. Pasalnya, penerimaan pajak tak dapat dikejar secara agresif di tengah pandemi Covid-19.

Ekonom Center of Reformon Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan, keputusan pemerintah menaikkan PPN dengan menggunakan skema multitarif punya konsekuensi terhadap penurunan dan peningkatan penggunaan sejumlah produk barang dan jasa. Skema initelah dianut sejumlah negara, seperti Austria, Perancis, Yunani, dan Turki. ”Upaya konsolidasi fiskal harus beriringan pada upaya pemulihan. Di sisi lain, pemerintah masih bisa mendorong kenaikan penerimaan pajak melalui cara lain, baik intensifikasi maupun ekstensifikasi,” kata Yusuf.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020 konsumsi rumah tangga menyumbang 57,66 persen terhadap produk domestik bruto. Artinya, jika konsumsi rumah tangga tertekan akibat tarif baru PPN, jalan pemulihan ekonomi makin terjal. Managing Partner Danny Darussalam Tax Center Darussalam menilai skema multitarif pada PPN sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mewujudkan sistem yang lebih adil. PPN sebagai pajak berbasis konsumsi adalah jenis pungutan yang relatiftahan guncangan di kala krisis.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah mengumpulkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dari perusahaan digital yang berada dalam lingkup perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Kebijakan yang berlaku sejak tahun lalu telah mengunpulkan setoran sebesar Rp 2,01 triliun. Angka ini merupakan penerimaan PPN yang terkumpul sejak pertama kali pungutan PPN PMSE diterapkan, yakni Juli 2020 hingga akhir Mei lalu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemkeu Neilmaldrin Noor mengatakan, realisasi PPN itu berasal dari 50 perusahaan digital. Adapun sampai dengan tanggal 31 Mei 2021, pihaknya telah menunjuk 73 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE. Teranyar, Kamis (3/6) kemarin, Direktorat Jenderal Pajak kembali menambah delapan perusahaan digital sebagai pemungut, penyetor, dan pelapor PPN. Delapan perusahaan yang dimaksud, antara lain: TunnelBear LLC, Xsolla (USA), Inc. , Paddle.com Market Limited, Pluralsight, LLC, Automattic Inc, Woocommerce Inc, Bright Market LLC, dan PT Dua Puluh Empat Jam Online. "Dengan penunjukan perusahaan ini, maka sejak 1 Juni 2021 para pelaku usaha tersebut berkewajiban memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia, " kata Neilmaldrin dalam keterangan resminya, kemarin.

JAKARTA — Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia kembali menyuarakan pentingnya perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai sektor properti hingga Desember 2021 untuk mendongkrak pertumbuhan penjualan. Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) berpengaruh positif terhadap sektor properti. “Kami berharap masa serah terima hunian sebagai syarat insentif PPN bisa diperpanjang dari Agustus menjadi Desember 2021. Ini karena penjualan kuartal I 2021 tumbuh cukup menggembirakan ada relaksasi PPN,” ucapnya, Senin (31/5).

Dia menyatakan properti residensial pada kuartal I/2021 ditopang adanya insentif PPN yang ditanggung pemerintah. Berdasarkan Laporan Bank Indonesia (BI), penjualan properti residensial primer kuartal I/2021 secara tahunan tercatat meningkat tajam sebesar 13,95% (yoy). BI juga melaporkan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) kuartal I/2021 sebesar 1,35% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya sebesar 1,43% (yoy) dan lebih rendah dari kuartal I/2020 yang sebesar 1,68%. Paulus menyatakan hasil survei tersebut sesuai dengan realitas pasar properti sepanjang 3 bulan pertama 2021.

(Oleh - HR1)

JAKARTA — Pemulihan konsumsi sebagai mesin penggerak utama roda perekonomian makin muskil menyusul rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 12%. Musababnya, kebijakan ini dinilai merongrong daya beli masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2020 konsumsi rumah tangga menopang 57,66% distribusi Produk Domestik Bruto (PDB). Artinya, jika konsumsi tertekan maka jalan pemulihan ekonomi makin terjal. Peneliti Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, kenaikan tarif PPN di tengah buruknya penanganan pandemi Covid-19 menjadi bencana bagi konsumsi. “Kenaikan tarif PPN ini akan memberatkan proses pemulihan ekonomi nantinya karena ini akan berdampak pada kemampuan daya beli masyarakat,” kata Yusuf

Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono mengatakan perluasan basis pajak menjadi opsi terbaik yang bisa dipilih oleh pemerintah ketimbang menaikkan tarif PPN yang memiliki risiko besar. “Lebih tepat jika basis pajak diperluas sehingga nonobjek pajak akan makin kecil. Menaikkan tarif akan membuat distorsi pajak lebih besar,” kata dia. Sekadar informasi, kenaikan PPN telah dilakukan oleh banyak negara untuk mendulang penerimaan dan menggerakkan ekonomi. Akan tetapi tidak semuanya berhasil.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pun mencatat, menaikkan PPN bukan menjadi strategi jitu untuk mendukung konsolidasi fiskal karena bersentuhan langsung dengan daya beli dan konsumsi. Sebaliknya, BKF justru menilai konsolidasi fiskal akan jauh lebih efektif jika menggunakan strategi pemangkasan belanja atau spending cuts untuk beberapa sektor yang dianggap bukan prioritas. “Praktik konsolidasi fiskal di beberapa negara dilakukan dengan lebih menekankan spending cuts dibandingkan dengan upaya peningkatan penerimaan. Sebab spending cut cenderung mengakibatkan upaya penurunan defisit lebih efektif,” tulis laporan BKF yang dikutip Bisnis. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR beberapa waktu lalu mengatakan bahwa pemerintah sangat fokus pada upaya memulihkan ekonomi nasional. Namun di sisi lain pemerintah juga harus mematuhi UU No. 2/2020 di mana defisit anggaran harus kembali di bawah 3% terhadap PDB pada 2023.

(Oleh - HR1)

JAKARTA. Pemerintah berencana akan melebur pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dengan pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun 2022. Hal ini sejalan dengan wacana kebijakan multitarif PPN. Tujuannya untuk mempermudah wajib pajak dan otoritas fiskal. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengatakan pihaknya mengajukan skema multitarif PPN untuk diimplementasikan tahun depan. Kebijakan tersebut telah dianut oleh berbagai negara seperti Turki, Austria, dan Itali.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan tujuan pemerintah mengajukan rencana pengintegrasian PPN tarif tinggi dan PPnBM supaya lebih efektif dan efisien. Kendati demikian, dirinya belum menyebut barang yang direncanakan akan dilebur PPN dan PPnBM-nya. “Opsi-opsi itu masih dikaji oleh pemerintah dan nantinya akan dibahas dengan DPR RI. Harapannya bisa memberikan kesederhanaan administrasi pajak,” kata Yustimus kepada Kontan.co.id, Sabtu (22/5).

Sebagai info, merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 tarif PPnBM paling rendah sebesar 10% dan paling tinggi 200%. Sementara, tarif PPN yang berlaku saat ini yakni 10%. Merujuk Turki yang telah menggunakan skema multitarif PPN, tarif rendah sebesar 8% dan tarif tinggi sebesar 18%.

(Oleh - HR1)

Jakarta, Penjualan properti naik berkisar 10-20% sepanjang tiga bulan pertama pemberlakuan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Maret-Mei 2021. Stimulus tersebut dinilai perlu didukung oleh percepatan proses kredit pemilikan rumah/apartemen (KPA/KPR). "Pada bulan pertama pemberlakuan insentif PPN, yaitu Maret, kenaikan penjualan berkisar 30-40%. Masuk bulan kedua, rata-rata kenaikan penjualan 10%," ujar Arvin F Iskandar, ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta, baru-baru ini. Pemerintah membebaskan PPN untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) yang dibanderol berkisar Rp 300 juta hingga Rp 2 miliar. Lalu, mendiskon 50% untuk segmen harga Rp 2-5 miliar per unit.Langkah pemerintah menanggung PPN itu berlaku untuk rumah yang sudah jadi (ready stock) dan penyerahannya di rentang Maret-Agustus 2021. “Hanya diberikan untuk pembelian satu unit dan tidak boleh dijual dalam satu tahun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat mengumkan insentif tersebut beberapa waktu lalu.

Bagi Chief Executive Officer (CEO) Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda, selain diperpanjang durasinya, insentif PPN juga perlu diperluas cakupannya. Hal itu salah satunya merujuk dari dampak implementasi insentif PPN sepanjang kuartal I-2021. “Kebijakan penghapusan atau pengurangan PPN untuk rumah ready stock yang dimulai sejak 1 Maret 2021 berdampak positif bagi penjualan rumah ready stock. Hal ini tergambar dari peningkatan sebesar 661,0% selama Q1-2021, meskipun kebijakan ini baru berjalan satu bulan,” kata dia.

(Oleh - HR1)

Pemerintah memperkirakan proses pemulihan ekonomi akibat pendemi virus Covid-19 masih berlangsung hingga tahun 2022. Terlebih pandemi belum bisa ditebak kapan berakhirnya. Pemerintah harus berupaya meningkatkan penerimaan pajak pada tahun depan. Sebab mulai tahun depan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi korporasi turun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020, pada 2022 mendatang tarif pajak korporasi akan turun menjadi 20% dari yang berlaku saat ini yakni sebesar 22%. Bahkan untuk perusahaan yang memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) ada tambahan diskon tambahan 3% menjadi 17%. Kebijakan untuk merelaksasi tarif PPh badan tersebut telah berlangsung sejak 2020 dan 2021. Sebelumnya, tarif PPh badan dipatok 25%. Sebagai gambaran, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan pada 2022 tumbuh 8,37% hingga 8,42% year on year (yoy). Untuk mencapai target tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan meningkatkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).

Adapun dalam rencana postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.499,3 triliun hingga Rp 1.528,7 triliun, atau lebih tinggi dari proyeksi tahun ini senilai Rp 1.444,5 triliun. Untuk mencapai target kenaikan setoran pajak tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berencana mengerek tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Ada dua opsi yang masih dikaji soal PPN.

Pertama meningkatkan tarif PPN sampai batas maksimal yakni 15%. Kedua, skema multitarif PPN yakni menerapkan tarif rendah bagi beberapa jenis barang dan jasa terutama yang banyak dipergunakan oleh masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah, dan meningkatkan tarif PPN pada kelompok barang dan jasa lainnya.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai untuk penurunan tarif PPh badan mulai tahun depan efeknya diharapkan bisa meningkatkan profitabilitas perusahaan. Selisih setoran pajak karena adanya penurunan tarif, memberikan ruang korporasi untuk melakukan ekspansi bisnis. Artinya kebijakan penurunan PPh bagi badan usaha juga bisa mendorong investasi.

Pemerintah akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan mengubah skema tarifnya tahun depan. DPR setuju tarif PPN naik, asalkan ekonomi tahun ini tumbuh melejit. Rencana kenaikan tarif PPN tersebut tertuang di Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2021. Perubahan yang dimaksud, berupa implementasi multi tarif PPN. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyebutkan, skema multitarif PPN, terdiri dari pengenaan tarif PPN lebih rendah untuk barang dan jasa tertentu yang masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan barang mewah atau sangat mewah bakal terkena tarif PPN lebih tinggi lagi.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (19/5) menyebutkan, selain tarif PPN, pemerintah juga telah memasukan klausul Goods and Service Tax(GST). Kendati demikian, ia belum memastikan skema GTS sebagai pengganti PPN yang berlaku saat ini. Yang jelas kebijakan perpajakan yang diusulkan oleh pemerintah ke parleren akan memerhatikan kondisi ekonomi nasional. Adapun skema GST diajukan dalam rangka melindungi industri manufaktur yang selama ini terpukul akibat pandemi virus korona. "Ada juga pembahasan pajak penjualan ataupun GST ada hal-hal yang diatur sehingga pemerintah lebih fleksibel mengatur sektor manufaktur perdagangan dan jasa, kisarannya akan diberlakukan pada waktu yang tepat skenarionya akan dibuat lebih luas sehingga tidak kaku seperti yang selama ini diberlakukan, " ujar Airlangga.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyatakan, DPR setuju apabila tarif pajak PPN naik pada tahun depan. Namun, ada syarat sebelum pemerintah menaikkan tarif PPN. Kata Said, pemerintah harus memastikan ekonomi tahun ini bisa tumbuh sebesar 4,5% hingga 5,33. Sementara dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2021 pun harus bisa dipastikan tumbuh hingga 7%. Said mengatakan, sejauh ini pembahasan antara DPR dan Kemkeu, PPN akan merujuk pada skema multitarif. "Tidak bisa semuanya 15%," katanya.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, banyak negara maju terutama negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), menggunakan sistem multitarif. Tren tersebut mungkin bisa digunakan sebagai pertimbangan kebijakan tarif PPN di Indonesia. Di sisi lain, Fajry menilai, sejak Undang-Undang Nomor 11/1994 tentang PPN dan PPnBM berlaku, secara legal struktural Indonesia telah beralih dari PPN ke GST. "Apakah GST lebih baik, pastinya broad-based lebih baik. Sesuai arah reformasi pajak di banyak negara, " ujar Fajry, Kamis (20/5).

Pemerintah terus mencari berbagai cara untuk mendongkrak penerimaan pajak. Setelah membuka wacana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kini rencana menggelar program pengampunan pajak atau tax amnesty tahap II kembali digulirkan. Rencana program tax amnesty II ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Rabu (19/3). la menyebut program tax amnesty ini, seiring dengan revisi paket undang-undang (UU) di bidang perpajakan yakni meliputi UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP). Selain itu ada juga revisi UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penjualan barang Mewah (PPnBM) juga UU Pabean. Pemerintah ingin perubahan aturan ini mengakomodasi rencana perubahan tarif PPN, lalu PPh baik bagi badan usaha maupun perorangan. Di samping itu pemerintah juga ingin mengenakan pajak emisi karbon. "Presiden telah berkirim surat kepada DPR untuk membahas ini dan diharapkan segera dilakukan pembahasan, " katanya, Rabu (19/5).

Hanya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo enggan memberikan tanggapan soal rencana ini, meski sudah dihubungi KONTAN. Rencana tax amnesty Il ini juga pernah disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, pajak dalam acara Kompas 100 CEO Forum yang diselenggarakan virtual beberapa waktu lalu. Suharso optimistis, kebijakan ini bisa menjadi jalan keluar shortfall penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai gambaran, tahun, 2020 lalu, realisasi penerimaan pajak di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 1.070 triliun, atau 89,3% dari target, Rp 1.198,8 triliun. Tahun ini, target pajak Rp 1.229,6 triliun. Realisasi kuartal l-2021 baru Rp 228,1 triliun atau 18,55% dari target.

Ungkap harta sukarela Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengusulkan, dalam revisi UU KUP tax amnesty ini berbentuk perpanjangan program pengungkapan harta yang belum dilaporkan dari program yang berakhir pada 2017 lalu. la menyebut kebijakan seperti ini sudah menjadi tren otoritas pajak di tingkat internasional yang kerap disebut sebagai program (VDP). Dalam program ini wajib pajak punya kesempatan mengungkapkan harta dan penghasilan secara sukarela. "Tapi tetap di koridor ketentuan umum, kepatuhan dan penegakan hukum di bidang pajak, " katanya Rabu (19/5).

Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Eddy Susetyo juga meminta konsep baru yang berbeda dengan tax amnesty lima tahun lalu. Berbekal data yang dihimpun dari Automatic Exchange of information (AEol), pajak harus bisa memetakan kepatuhan pajak peserta tax amnesty yang lalu. Dari data itu, pajak bisa mengetahui kekayaan WP peserta tax amnesty yang belum dilaporkan ke Pajak.

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Herman Juwono mengkritik program tax amnesty II ini lantaran bakal meruntuhkan kepercayaan wajib pajak. "Kalau tahun depan terlalu cepat, nanti bakal diketawain negara lain. Pendapatan negara lain juga hancur-hancuran tapi tidak ada tax amnesty, " kata Herman Rabu (19/5). Herman menilai, hasil program tax amnesty juga tak akan signifikan menambah penerimaan. la mengasumsikan jika ada tambahan penerimaan pajak Rp 100 triliun dari tax amnesty masih jauh dari cukup untuk menutupi defisit anggaran yang terus naik.

Rencana pemerintah mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku saat ini 10% untuk mendorong penerimaan negara terus bergulir. Kebijakan PPN multitarif menjadi pilihan yang dianggap lebih menguntungkan bagi konsumen. Tarif PPN yang lebih murah untuk produk kebutuhan pokok yang banyak dikonsumsi masyarakat. Sebaliknya, kenaikan tarif atau PPN yang tinggi bagi produk tersier yang banyak dikonsumsi kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Suryo Utomo sebelumnya juga menyatakan, di beberapa negara yang menerapkan multitarif PPN, ada tarif standar (standard rate) yang bisa disesuaikan atas barang dan jasa lain. Skema multitarif PPN, antara lain terdiri, dari pengenaan tarif PPN lebih rendah untuk barang-barang dan jasa tertentu yang dibutuhkan oleh mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara, pengenaan tarif lebih tinggi untuk barang mewah atau sangat mewah.

Dalam kalkulasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, ada 14 negara yang menerapkan multitarif dengan rata-rata tarif PPN untuk barang dan jasa tertentu yang banyak dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah yakni sebesar 8,1%. Sedangkan rerata tarif PPN barang mewah sebesar 21,7%. Namun, apakah hal ini akan menjadi dasar pengaturan tarif baru PPN, atas barang dan jasa dalam usulan sistem multitarif, Ditjen Pajak belum bisa memastikan. "Kami belum dapat memberikan perkiraan, " tandas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor kepada KONTAN, Senin (17/5).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi Lukman menilai, usulan dua skema (tarif tunggal dan multitarif) yang diajukan pemerintah sama-sama akan menambah beban dunia usaha. Adhi berharap, tarif PPN untuk produk makanan dan minuman bisa turun rendah menjadi 5%. "Kami sudah meeting dengan Menko Perekonomian. Kami minta tarif 5% karena memang itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar harga jualan lebih terjangkau, " katanya.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar juga menyebut sekitar 65% pengeluaran masyarakat bawah untuk beli makanan, 29% di antaranya untuk beli beras. la mengusulkan skema multitarif merujuk konsep dasar perbedaan barang kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dengan range terendah 5% dan tertinggi 15%.