Gojek, unit bisnis on-demand dari Grup GoTo, hadirkan aplikasi GoFood Merchant dengan wajah baru untuk mitra usaha GoFood yang sebelumnya bernama GoBiz. Peluncuran aplikasi GoFood Merchant ini disertai dengan beragam inovasi untuk mendukung pelaku usaha kuliner online agar semakin naik kelas melalui teknologi yang lebih andal, efisien, dan sesuai kebutuhan bisnis saat ini. "Pemanfaatan teknologi menjadi kunci yang mendorong pertumbuhan para mitra usaha GoFood. Sejak 2018, aplikasi yang sebelumnya dikenal dengan nama GoBiiz ini telah membantu jutaan Mitra Usaha untuk beradaptasi dengan teknologi digital dan memudahkan pengelolaan operasional bisnis," kata Head of Food, Ads, and Merchants Gojek, Sovan Kumar Gangulay dalam keterangan persnya. Dengan tampilan baru, aplikasi GoFood Merchant dibekali dengan berbagai pengembangan terkini yang telah ada di versi sebelumnya. Tiga pilar utama pengembangan meliputi, pertama. Operasional,Fitur "Kelola Menu Sekaligus" memberikan kemudahan dan kepraktisan mitra usaha GoFood yang memiliki lebih dari satu outlet (multi-outlet) mengedit dan mengunggah menu secara massal. (Yetede)

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan PT Indosat Ooredoo Hutchinson (IOH) meluncurkan Sahabat-Ai dengan model berkapasitas 70 miliar parameter yang dilengkapi dengan layanan chat multibahasa. Kolaborasi kedua perusahaan ini merupakan terobosan terbaru dalam ekosistem Large Language Model (LLM) open-source di Indonesia. Terobosan ini juga disebut menjadi tonggak penting dalan memperkuat kedaulatan digital Indonesia, sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia. Layanan tersebut juga dilengkapi kemampuan penalaran canggih memudahkan pengguna untuk bertanya dan mendapatkan jawaban informatif dengan bahasa yang alami. Layanan tersebut juga dilengkapi kemampuan penalaran canggih sehingga memudahkan pengguna untuk bertanya dan mendapatkan jawaban informatif dengan bahasa yang alami. Direktur Utama GoTo Group Patrick Walujo mengatakan, dengan model 70 miliar parameter dan layanan chat baru, Sahabat-AI semakin memperkuat ekosistem AI yang sesuai dengan karateristik Indonesia. "Kemampuan multibahasa dan akurasi yang lebih tinggi membuat layanan ini dapat memenuhi  kebutuhun masyarakat dan bisnis di seluruh Indonesia, Ini mencerminkan komitman kami pada kedaulatan digital dan mendukung visi Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan teknologi lokal," kata Patrick. (Yetede)

Indonesia memasuki era kecerdasan buatan (artificial intelegence/AI) dan transformasi digital dengan ambisi besar. Pemerintah menargetkan nilai ekonomi digital nasional mencapai US$ 130 miliar pada tahun 2025 ini dan US$ 315 miliar pada tahun 2030. Namun, ditengah melambatnya investasi teknologi dan kesenjangan digital yang mencolok di Tanah Air, muncul pertanyaan mendasar, apakah Indonesia benar-benar siap menjadi kekuatan digital baru di dunia? Beberapa tahun terakhir ini Indonesia menjadi sorotan sebagai pasar digital paling potensial di Asia Tenggara. Dengan populasi lebih dari 270  jiwa dan pengguna internet aktif lebih dari 210 juta, potensial pasar memang luar biasa. Namun, potensi tanpa kesiapan hanya akan menghasilkan kesenjangan-dan itulah yang dirasanya kini kita hadapi. Transformasi digital Indonesia masih berlangsung secara merata. Sebagian besar adopsi digital masih terkonsentrasi di sektor e-commerce dan fintech, terutama di   kawasan perkotaan. Sementata itu, pelaku UMKM di daerah terutama di luar Jawa dan menufaktur masih tertinggal jauh. (Yetede)

Google Cloud Indonesia, salah satu divisi bisnis raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Google LLC, menargetkan untuk berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia sebesar Rp1.400 triliun pada 2030. Target tersebut akan direalisasikan melalui perluasan kapasitas tiga cloud region di Jakarta, mengakselerasi teknologi artificial intelegence (AI), pengembangan kapabilitas startup lokal, hingga pelatihan sumber daya manusia (SDM) digital di Indonesia.  Sementara itu, sejak 2020 hingga 2025, Google telah membangun tiga cloud region di Jakarta, dan telah berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar Rp900 triliun. Pengamat Ekonomi Digital Center of Economic Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, kehadiran Google Cloud memang mempunyai beberapa dampak terhadao perekonomian, baik langsung maupun tidak langsung. Namun, target pencapaian hingga 2030 tersebut harus dihitung secara prudent (kehati-hatian) untuk memastikan, hal tersebut realistis atau tidak. "Jika dihitung secara tidak langsung mungkin iya dampaknya cukup besar kepada ekonomi karena sistem cloud sendiri digunakan diberbagai bidang digital dan beberapa perusahana. Tapi memang harus ada perhitungan dampak yang prudent untuk melihat hal tersebut  realistis atau tidak," kata Nailul. (Yetede)

Pengawasan ketat di Pusat Logistik Berikat (PLB) dan industri di Kawasan Berikat (KB) dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan laju impor produk jadi berharga murah, yang selama ini menggerus daya saing industri nasional. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menyatakan pihaknya mendukung langkah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan tersebut. PLB selama ini banyak ditengarai sebagai jalur masuk barang impor legal dan ilegal murah ke Indonesia. "Kita menyaksikan sendiri bagaimana produk jadi impor legal dan ilegal murah ke Indonesia. "Kita menyaksikan sendiri bagaimana produk jadi impor murah yang berasal  dari negara over production, dibeli melalui platform e-commerce dan bisa mencapai pembeli di dalam negeri dalam waktu singkat. Sebagian barang-barang tersebut diduga sudah berada digudang-gudang PLB," kata dia. PLB merupakan gudang atau fasilitas logistik yang menyediakan layanan penyimpanan, pengemasan dan pengiriman barang termasuk produk manufaktur, dengan keuntungan berupa  kemudahan dan keringanan pajak. Barang impor yang masuk ke PLB mendapatkan fasilitas berupa penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) selama barang tidak dikeluarkan ke pasar domestik. (Yetede)

Kebijakan pembatasan layanan gratis ongkos kirim (ongkir) di platform e-commerce sebagaimana tertuang dalam Permendag Nomor 8/2025 disambut positif oleh pemerintah dan pelaku industri logistik karena dianggap dapat menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih sehat dan berkeadilan.

Untuk mendorong UMKM dalam negeri para pelaku UMKM perlu memperhatikan beberapa hal. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Susanto menekankan, pelaku  UMKM harus bisa berdaya saing  dan harus mampu berkompetensi. "Kalau kita punya daya saing, di Hippindo kan tidak mungkin kalau produk kita menjadi laku Contohnya di Hippindo kan tidak mungkin kalau produknya tidak bagus akan dijual di retail ya, termasuk dari Aprindo ya," kata dia. Budi mengatakan, produk UKM yang memiliki daya saing dapat menghambat masuknya produk-produk impor. "Karenakan goalnya sebenarnya ya jualan. Kalau jualan kan dapat duit, duitnya di simpan sih memang tapikan dibagi untuk usaha. Sebenarnya kan tujuan utamanya itu," terang dia. Selain itu untuk meningkatkan UKM dalam negeri para pelaku usaha UKN tidak hanya memasarkan produknya di dalam negeri. "Dalam negeri memang pasarnya besar sekali. Kalau pasar di dalam negeri ini sudah tercukupi oleh industri/UMKM kita sudah luar biasa sebenarnya," kata Mendag. Selain dalam negeri pasar ekspor dinilai berpotensi untuk mengembangkan produk UKM lokal. "Jadi nanti selain dipasarkan di dalam negeri juga eskpor. Kita (Kemendag) ada namanya program UMKM Bisa Ekspor. Jadi setiap bulan kita ada namanya business matching," terang dia. (Yetede)

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus menggencarkan upaya edukasi kepada masyarakat dalam menghadapi maraknya judi online (judol) yang kian mengancam kehidupan sosial dan ekonomi keluarga Indonesia. Salah satu langkah terbarunya adalah peluncuran kendaraan edukasi yang akan menyambangi 30 kota di seluruh Indonesia dalam rangka kampanye nasional #JudiPastiRugi yang lahir dari kerja sama dengan GoPay, unit bisnis financial technology (fintech) dari PT Go To Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Kampanye ini menjadi bentuk intervensi langsung negara melalui literasi digital dan penyuluhan tatap muka kepada masyarakat. Kedua stakeholder tersebut mengajak seluruh masyarakat bersama melawan dampak negatif judol yang tidak hanya merugikan pelaku, tetapi juga keluarga dan masa depan mereka. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar mengatakan, kampanye ini menyasar kelompok masyarakat yang belum terjangkau informasi digital secara memadai. "Upaya ini penting sebagai bentuk hadirnya negara dalam memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakatm terutama wilayah yang minim akses informasi digital," kata Alexander. (Yetede)

Sektor e-commerce Indonesia memiliki potensi besar pada tahun ini, dengan berbagai tren dan peluang yang menarik. Namun, tantangan seperti persaingan yang ketat dan regulasi persaingan usaha perlu diantisipasi. Pelaku usaha perlu beradaptasi dengan perubahan pasar dan memanfaatkan teknologi untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan e-commerce. Dalam laporan e-Conomy SEA 2024 yang dirilis oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, Gross Merchandise  Value (GMV) ekonomi digital Indonesia diproyeksi  tumbuh sebesar 13% dibandingkan tahun 2023. Angka ini diperkirakan mancapai US$ 90 miliar atau setara dengan Rp1,430 triliun pada  tahun 2024, yang mengukuhkan Indonesia sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara (ASEAN). Laporan tersebut mengungkapkan sektor e-commerce tetap menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi digital  dengan diperkiraan peningkatan GMV sebesar 11% hingga mencapai US$ 65 miliar. Sementara, Sirclo penyedia solusi omnichannel commerce enabler di Indonesia, dalam laporan terbarunya menyebut, terjadi peningkatan rata-rata jumlah transaksi online sebesar 4,95% dan jumlah konsumen sebesar 6,8% sepanjang tahun 2024. (Yetede)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong prinsip lebih baik mencegah  barang bajakan impor melalui regulasi, daripada menindaknya di pasar dalam negeri. Juru bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menerangkan, upaya pengawasan dan penindakan peredaran barang bajakan di pasar domestik tidak akan berjalan efektif. Hal ini mengingat besarnya volume impor barang bajakan dan luasnya pasar domestik Indonesia.  Selain itu, delik aduan sebagai awal dan dasar penindakan juga sulit dipenuhi karena sebagian besar prinsipal atau pemegang merek berada di luar negeri. Dia mengatakan, lebih baik mencegah barang bajakan masuk melalui regulasi impor atau kebijakan non tariff barrier/non tariff measure, dari pada mengawasinya di pasar domestik. Apalagi barang bajakan yang ada di e-commerce yang masuk melalui PLB. "Siapa yang mengawasi? Kami belum pernah mendengar  ada pengawasan dan penindakan barang bajakan di e-commerce atau di PLB," ujar Febri. Oleh karena itu, salah satu cara memberantas adalah dengan membuat regulasi yang mensyaratkan adanya sertifikat merk yang wajib dipegang oleh importir maupun pihak yang menjual barang impor yang tayang di halaman e-commerce. Kemenperin, terang dia, sudah berinisiatif memasukkan syarat sertifikat merk yang harus dimiliki oleh importir ketika meminta rekomondasi impor. (Yetede)