Labirin | News & Update

;

Berita

( 364 )

Kisruh Artikel Bahlil Lahadahlia

KT1 09 Aug 2024 Tempo

CIVITAS academica Universitas Indonesia ramai membicarakan artikel Bahlil Lahadalia yang terbit di dua jurnal dalam sepekan terakhir. Penerbitan artikel tersebut bakal menjadi poin atau kredit bagi Menteri Investasi itu untuk memenuhi syarat kelulusan program doktor atau strata tiga (S-3) di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. "Artikel Bahlil itu memang ramai dibahas di lintas fakultas," kata guru besar Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto, saat dihubungi pada Kamis, 8 Agustus 2024.

Masalahnya, Sulistyowati dan sejumlah dosen UI menemukan beberapa kejanggalan dalam dua artikel yang terbit di dua jurnal berbeda itu. Kejanggalan pertama, kedua tulisan itu membahas penghiliran atau hilirisasi nikel, tapi diterbitkan di dua jurnal yang cakupannya bukan karya-karya ilmiah soal nikel. Kejanggalan kedua, jurnal-jurnal tempat tersebut sudah masuk kategori discontinued atau tidak terbit lagi. Profil editor kedua tulisan Bahlil tersebut juga diduga tidak jelas.

Kedua tulisan ilmiah Bahlil itu berjudul "Nickel Down Streaming in Indonesia: Policy Implementation and Economic, Social, and Environmental Impacts" terbit di Kurdish Studies dan "Into Sustainable and Equitable Nickel Downstreaming in Indonesia: What Policy Reforms are Needed?" yang terbit di jurnal Migration Letters. Jurnal pertama adalah jurnal tentang suku Kurdi dan jurnal kedua tentang kependudukan. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Transparansi Kemenkeu Dipertanyakan

KT1 08 Aug 2024 Investor Daily (H)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempertanyakan transparansi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait penumpukan 26.415 kontainer. Data yang diberikan hanya berisi 12.994 kontainer atau 49,2% dari total peti kemas yang bertahan. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengungkapkan, pihaknya secara resmi telah menerima surat balasan yang berisi penjelasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait isi kontainer pada 2 Agustus. Di surat tersebut, Bea Cukai menyebutkan ada 26.415 kontainer. Mereka mengelompokkannya berdasarkan Board Economic Category (BEC). Rinciannya, ada bahan baku penolong dengan sejumlah kontainer sebanyak 21.166, barang konsumsi 3.356, dan barang modal 1.893. "Kami menyatakan belum transparan. Maka kami minta Menkeu lebih aktiflah. Padahal Bu Menterikan ekonom hebat, sudah tahu data yang dibutuhkan untuk membuat kebijakan yang tepat. Ini harus berdasarkan data yang akurat, cepat," ucap Febri. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Ancaman Laten Radikalisme dan Terorisme Masih Rentan

KT1 07 Aug 2024 Tempo

PENANGKAP seorang pelajar terduga teroris di Malang, Jawa Timur, pada 31 Juli 2024 menunjukkan bahwa sel atau sempalan terorisme tak lagi bergantung pada afiliasi organisasi. Pada akhir Juni 2024, sebanyak 16 pentolan Jamaah Islamiyah menyatakan pembubaran organisasi mereka dan tunduk pada hukum positif Indonesia.

Detasemen Khusus 88 Antiteror menangkap HOK, pelajar berusia 19 tahun, dengan tuduhan hendak meledakkan diri di sejumlah tempat ibadah di Kota Batu. Polisi menangkap HOK ketika ia hendak membuang triacetone triperoxide (TATP), bahan kimia yang ledakannya setara dengan 70 persen trinitrotoluene (TNT). Di kalangan ahli kimia, TATP acap dijuluki “mother of satan” karena daya ledaknya yang tinggi.

Dari penyelidikan polisi, disimpulkan HOK tak terpapar paham radikalisme melalui anggota organisasi teror yang berada dalam pengawasan polisi. Ia terpengaruh paham terorisme melalui media sosial pada November 2023. Rasa penasaran membawanya memasuki dua grup Telegram yang berisi propaganda kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), yang menyerukan peperangan kepada pemerintah karena dinilai tidak menerapkan syariat Islam. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Ancaman Laten Radikalisme dan Terorisme

KT1 07 Aug 2024 Tempo

Penangkapan seorang pelajar terduga teroris di Malang, Jawa Timur, pada 31 Juli 2024 menunjukkan bahwa sel atau sempalan terorisme tak lagi bergantung pada afiliasi organisasi. Pada akhir Juni 2024, sebanyak 16 pentolan Jamaah Islamiyah menyatakan pembubaran organisasi mereka dan tunduk pada hukum positif Indonesia. Detasemen Khusus 88 Antiteror menangkap HOK, pelajar berusia 19 tahun, dengan tuduhan hendak meledakkan diri di sejumlah tempat ibadah di Kota Batu. Polisi menangkap HOK ketika ia hendak membuang triacetone triperoxide (TATP), bahan kimia yang ledakannya setara dengan 70 persen trinitrotoluene (TNT). Di kalangan ahli kimia, TATP acap dijuluki “mother of satan” karena daya ledaknya yang tinggi.

Dari dua grup itu, HOK juga belajar cara merakit bom. Ia berhasil melakukan percobaan bom kecil yang diledakkan di dalam kamarnya. Kepada polisi, orang tua HOK mengatakan mendapat penjelasan dari anaknya bahwa ledakan itu berasal dari petasan. Sukses merakit bom kecil, HOK menyiapkan bom besar yang menyasar tempat-tempat ibadah sesuai dengan perintah propaganda di grup yang diikutinya. Penangkapan pelajar Kota Batu itu meneguhkan kembali bahwa terorisme merupakan tindakan individu. Penggunaan media sosial yang masif di era Internet menjadi medium efektif untuk menyebarkan paham kekerasan ini kepada orang-seorang. Karena itu, mitigasi untuk mencegah penyebarannya menjadi program penting setelah organisasi induk terorisme bubar. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Dampak Buruk PHK Massal

KT1 05 Aug 2024 Tempo

KEKACAUAN regulasi kembali menjadi petaka bagi sektor industri manufaktur. Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sudah menimpa puluhan ribu pekerja diperkirakan terus berlanjut jika pemerintah tidak bergerak cepat merombak total pelbagai kebijakan yang menjadi benalu bagi pelaku industri dalam negeri. Salah satunya mengkaji ulang kebijakan pelonggaran impor sejumlah barang. Tanda bahaya datang dari industri garmen dan alas kaki di Jawa Barat serta Jawa Tengah, yang memangkas ratusan pegawainya pada Juni-Juli 2024. Menurut catatan Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara, sejak awal 2024, sudah ada 13.800 pekerja di industri tekstil yang terkena PHK.

Data yang lebih miris disajikan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jawa Tengah. Ada 15 ribu buruh yang terkena PHK karena 10 pabrik tutup. Jumlahnya bisa lebih banyak karena tidak semua industri tekstil yang gulung tikar melapor ke asosiasi. Di Jawa Barat, data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan jumlah pegawai yang menjadi korban PHK mencapai 10.120 orang sejak Januari hingga Juni 2024. Bukan hanya soal deretan angka jumlah pengangguran, pelbagai peristiwa PHK juga melahirkan persoalan yang tak kalah mengkhawatirkan, yakni besarnya jumlah orang yang putus asa memperoleh pekerjaan (hopeless of job). Badan Pusat Statistik mencatat jumlah orang berusia 15-29 tahun yang mengalami hopeless of job pada 2024 sebanyak 362.522. Kondisi buruk ini bisa menyebabkan anak muda mengalami frustrasi, putus asa, hingga depresi. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Kontroversi Seragam Perempuan di Olimpiade 2024

KT1 02 Aug 2024 Tempo

BUKAN Anda, melainkan banyak orang di luar sana yang lebih berfokus pada lekuk tubuh ketimbang sepak terjang atlet perempuan saat menyaksikan siaran olahraga. Bagi mereka, Olimpiade Paris 2024 berarti setengah bulan tontonan menyenangkan tanpa henti. Orang-orang seperti itu gigit jari saat para atlet voli pantai perempuan mengganti celana bikini mereka dengan leggings atau celana yoga pada dua hari awal babak penyisihan, Sabtu dan Ahad, 27-28 Juli 2024. Seperti ditulis situs berita Australia, News.com.au, satu cuitan dengan 12 juta penayangan di X menyatakan dia menjadi pencinta voli setiap empat tahun sekali, saat Olimpiade. Dia tidak mempersoalkan penggunaan celana yoga di tempat umum, tapi bukan dalam pertandingan voli pantai perempuan. "Bagi kami, para penggemar lama, ini penistaan."

Para "penggemar lama" itu tidak peduli bahwa para atlet tersebut mengenakan celana panjang demi melindungi diri dari cuaca dingin. Pertandingan voli pantai Olimpiade Paris berlangsung di stadion temporer di depan menara Eiffel. Pada dua hari awal babak penyisihan itu, Paris diselimuti awan mendung dan angin dingin, sisa hujan deras yang mengguyur upacara pembukaan Olimpiade 2024 sehari sebelumnya. Mariafe Artacho Del Solar dari Australia, misalnya, mengenakan kaus pendek di balik seragamnya untuk menambah kehangatan. Pada hari ketiga, saat matahari bersinar panas terik dan suhu Paris menyentuh 30 derajat Celsius, para atlet perempuan kembali ke seragam awal mereka: bikini. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Investasi Terkendala Tenaga Kerja

KT1 31 Jul 2024 Tempo

Selama lima tahun terakhir, realisasi investasi terus meningkat. Namun gelontoran penanaman modal ini belum berkontribusi signifikan untuk mengurangi angka pengangguran di dalam negeri. Sebagai perbandingan, total serapan tenaga kerja sepanjang 2023 mencapai 1,82 juta orang dari total investasi senilai Rp 1.418,9 triliun. Dengan kata lain, setiap Rp 1 triliun investasi cuma bisa menyerap 1.081 pekerja.

Adapun pada Februari 2024, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran sebanyak 7,2 juta orang. Angkanya berkurang 0,79 juta dari 7,9 juta pengangguran pada Februari 2023. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani, kondisi ini terjadi karena serapan tenaga kerja tiap Rp 1 triliun investasi yang masuk menurun. Pada 2013-2014, dana sebesar itu bisa membuka lapangan kerja untuk sekitar 4.000 orang. "Saat ini serapan tenaga kerja per Rp 1 triliun investasi hanya seperempatnya," katanya kepada Tempo, Selasa, 30 Juli 2024.

Pemicunya adalah peralihan minat investasi para pemilik modal. Tren investasi Indonesia sudah beralih dari padat karya ke padat modal. Shinta menyebutkan faktor biaya tenaga kerja yang makin mahal membuat daya tarik industri padat karya berkurang di mata pengusaha. Dia mencontohkan, pada periode 2013-2019, terjadi fenomena kenaikan upah minimum yang drastis dan tak bisa diprediksi, bisa mencapai 40 persen dalam setahun. Ditambah lagi kenaikan upah minimum ini tak sebanding dengan produktivitasnya, sehingga ongkos tenaga kerja di dalam negeri terhitung tinggi. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Efektivitas Pemeriksa Fakta Melawan Disinformasi

KT1 22 Jul 2024 Tempo

MASYARAKAT dunia tengah dihantam badai misinformasi dan disinformasi yang menyebabkan polarisasi serta perselisihan sosial. Permasalahan ini menjadi sangat penting untuk dibahas, karena pada tahun ini, setidaknya ada 64 negara, atau hampir separuh populasi dunia, yang menggelar pemilihan umum. Negara-negara yang menyelenggarakan pemilu pada 2024 sebagian memiliki populasi terbesar di dunia, yaitu India (1,4 miliar), Uni Eropa (total 448 juta untuk 27 negara anggota Uni Eropa), Amerika Serikat (341 juta), Indonesia (279 juta), Pakistan (243 juta), dan Bangladesh (174 juta). Hal ini sekaligus menandai 2024 sebagai tahun pemilu terbesar dalam sejarah.

Menurut Laporan World Economic Forum Global Risk 2024, misinformasi dan disinformasi adalah risiko jangka pendek terbesar yang dihadapi oleh negara-negara di dunia. Berdasarkan analisis tingkat keparahannya, misinformasi dan disinformasi menempati peringkat teratas untuk kategori teknologi dalam periode dampak dua tahun terakhir. Sedangkan untuk periode dampak 10 tahun, misinformasi dan disinformasi menduduki peringkat kelima.

Demi memitigasi penyebaran disinformasi, lembaga-lembaga pemeriksa fakta terus menjamur. Graves dan Cherubini (2016) menerbitkan lanskap lembaga pemeriksaan fakta di Eropa. Inisiatif perdana diprakarsai oleh Channel 4 News di Inggris pada 2005 untuk memeriksa fakta pemilihan parlemen. Pada 2008, upaya serupa dilakukan di Prancis dan Belanda, serta pada akhir 2010, pemeriksa fakta telah aktif di sepuluh negara.

Delapan tahun kemudian, atau pada 2018, setidaknya terdapat 137 proyek pemeriksaan fakta yang aktif di seluruh dunia. Sementara itu, di Eropa, 34 sumber permanen pemeriksaan fakta politik telah diidentifikasi aktif di 20 negara, dari Irlandia hingga Turki (Graves dan Cherubini, 2016). Menurut Duke Reporter’s Lab, pada 2023, terdapat 417 lembaga pemeriksa fakta yang aktif memverifikasi informasi di lebih dari 100 negara dan beroperasi dalam 69 bahasa. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Buah Pahit Buruknya Proses Seleksi Calon Komisioner KPU

KT1 05 Jul 2024 Tempo

KARIER Hasyim Asy’ari di Komisi Pemilihan Umum terhenti setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemecatan atas dirinya pada Rabu, 3 Juli 2024. Hasyim, yang berkarier di KPU sejak 2016, dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus asusila terhadap seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Den Haag, Belanda. Peneliti dari Network for Democracy and Electoral Integrity Hadar Nafis Gumay mengaku tak terkejut oleh putusan DKPP tersebut. Ia sudah menduga Hasyim bakal diganjar sanksi berat. Sebab, bukan sekali ini Hasyim melanggar kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).

Hasyim, kata Hadar, telah berulang kali menerima sanksi dari DKPP, baik berupa pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas maupun pelanggaran etik keras. Hadar berpendapat perilaku Hasyim yang acapkali melakukan pelanggaran berkelindan dengan proses seleksi calon anggota yang bermasalah dan cenderung tak transparan. "Misalnya pada tes kedua yang memangkas banyak calon. Hasil dan bobot penilaiannya cenderung ditutupi,” ujarnya saat dihubungi, kemarin, 4 Juli 2024. Padahal, Hadar menambahkan, transparansi hasil tes dan bobot penilaian peserta krusial untuk diketahui publik.

Sebab, tutur Hadar, dalam proses ini amat rawan terjadi praktik lancung. Peserta yang sebetulnya memiliki rekam jejak baik dan kapasitas dalam memahami isu-isu kepemiluan dapat disingkirkan dengan adanya rujukan dari pihak lain. “Kita tidak bisa naif bahwa kemungkinan seperti ini bisa terjadi,” ujarnya. Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership Neni Nur Hayati berpendapat serupa. Ia mengatakan terdapat persoalan dalam proses seleksi calon anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilu periode 2022-2027. Maka, tak pelik rasanya apabila Hasyim Asy’ari, salah satu nama peserta yang lolos dalam seleksi tersebut, kerap melanggar KEPP. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Tentang Korupsi dan Kita

KT1 20 Jun 2024 Investor Daily (H)

Seorang filsuf politik dari Prancis, Baron de Mostesquieu menulis the Spirit of the Laws yang terbit pada tahun 1748. Salah satu dari bagian bukunya yang cukup relevan untuk dikutip dan menjadi bahan renungan saat ini: "is not the young people that degenerate; they are not spoiled till those of maturer age are already sunk into corruption."

Montesquieu seolah ingin mengingatkan tentang bahaya korupsi yang diturunkan dari generasi yang lebih tua ke generasi yang lebih muda hingga membentuk vicious circle atau lingkaran setan yang turun menurun dan sulit diputus. Dan kutipan itu menjadi sangat relevan bagi Indonesia saat ini menjelang pergantian pemerintahan pada bulan Oktober yang akan datang. Lembaga pemeringkat korupsi Transparency International menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 180 ngara yang disurvei untuk periode 2023.

Sebagai negara yang disebut-sebut sebagai satu dari sedikit best performing economies diantara anggota G20 dan diproyeksikan akan menjadi ekonomi terbesar keempat dunia pada tahun 2045 dengan tagline "Indonesia Emas" itu menjadi realita dan bukan fatamorgana: semakin dekat semakin lenyap pula harapan. (Yetede)