Labirin | News & Update

;

Berita

( 364 )

KPK Berpotensi Mengalami Kekosongan Kepemimpinan

KT1 04 Nov 2024 Tempo

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berpotensi mengalami kekosongan kepemimpinan karena masa jabatan pimpinan KPK saat ini akan berakhir pada 20 Desember 2024. Meski tinggal dua bulan lagi, sampai saat ini Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat belum juga menggodok 10 nama calon pemimpin dan 10 calon anggota Dewan Pengawas KPK hasil panitia seleksi yang diajukan Presiden Joko Widodo. Sedangkan DPR akan memasuki masa reses pada 8 Desember 2024 dan baru kembali memasuki masa persidangan pada Januari 2025.

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, mengatakan lembaga antirasuah itu akan mengalami kebuntuan apabila sampai 20 Desember 2024 belum ada pimpinan yang baru. "KPK akan deadlock karena KPK itu bergantung kepada pimpinannya untuk mengambil keputusan ataupun kebijakan yang strategis. Misalnya kalau penindakan, surat penangkapan, penetapan tersangka, pencekalan," ujarnya, Ahad, 3 November 2024. Anggota IM57+ Institute itu mengatakan sampai hari ini juga belum ada dasar hukum yang mengatur perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK atau mekanisme penunjukan pelaksana tugas. "Kecuali mau dibuat."

Surat presiden yang berisi 10 nama calon pemimpin KPK dan 10 nama anggota Dewas KPK tersebut telah dikirim ke DPR pada 15 Oktober 2024, lima hari sebelum Presiden Jokowi purnatugas. DPR bertugas melakukan uji kelayakan untuk memilih lima nama pemimpin KPK serta 5 nama anggota Dewan Pengawas. Mereka yang terpilih akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menduduki jabatan Ketua dan Wakil Ketua KPK sampai 2029. Sebagaimana keputusan presiden atas tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun, sebelumnya empat tahun. Rangkaian seleksi calon pimpinan (capim) KPK telah dimulai sejak Juni 2024 oleh Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pemimpin KPK. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Akankah KPK Menelusuri Keterlibatan Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu?

KT1 30 Oct 2024 Tempo

KOMISI Pemberantasan Korupsi terus mendapat desakan agar menyelidiki keterlibatan Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu, menantu dan putri Presiden Indonesia ketujuh Joko Widodo, dalam kasus suap dan gratifikasi terhadap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba. Berbagai pihak menilai kesaksian yang menyebut nama Bobby dan Kahiyang dalam persidangan Abdul Gani bisa menjadi dasar bagi KPK untuk memulai penyelidikan. Dosen hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai KPK bisa melanjutkan fakta persidangan serta membuka penyelidikan keterlibatan Bobby dan Kahiyang. Dia menjelaskan, fakta persidangan merupakan fakta hukum. "Karena itu bisa ditempatkan sebagai alat bukti," katanya saat dihubungi Tempo, Selasa, 29 Oktober 2024.

Keterlibatan Bobby dan Kahiyang terungkap dari kesaksian eks Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Maluku Utara, Suryanto Andili, dalam persidangan Abdul Gani pada 31 Juli 2024. Dalam kesaksiannya, Suryanto pernah menyebut kode "Blok Medan" yang mengarah pada wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang berhubungan dengan Bobby. Suryanto pun mengaku pernah diajak Abdul Gani ke Medan, Sumatera Utara, untuk bertemu dengan Bobby pada 2022. Pertemuan itu turut dihadiri pengusaha Kenneth Jehezkiel, anak Komisaris Utama PT Mineral Trobos. Belakangan, anak perusahaan PT Mineral Trobos memenangi lelang dua dari empat blok tambang di Maluku Utara.

Sehari kemudian, Abdul Gani mengakui adanya kode Blok Medan. Ia menyatakan kode itu bukan untuk Bobby, melainkan Kahiyang. Ia mengaku pernah mendapat panggilan telepon dari Kahiyang yang menanyakan konsesi tambang di Maluku Utara. "Itu untuk istrinya (Kahiyang Ayu) Wali Kota Medan. Istrinya Bobby," kata Abdul Gani dalam sidang di Pengadilan Negeri Ternate, 1 Agustus 2024. Laporan majalah Tempo berjudul "Bagaimana Bobby Nasution Menjadi Makelar Blok Medan" menyebutkan sebelumnya terjadi perebutan blok tambang antara PT Petroleum Fariska Perkasa milik Silfana Bachdim dan salah satu anak usaha PT Mineral Trobos, PT Lipu Jaya Mineral, di Blok Medan. Suryanto, dalam pemeriksaan oleh penyidik KPK, menyatakan konsesi PT Lipu Jaya Mineral disorongkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Gerindra Muhaimin Syarif, yang juga menantu Abdul Gani. Suryanto mengaku pernah menyarankan kepada Abdul Gani agar WIUP PT Lipu Jaya Mineral tidak dibatalkan. Tujuannya supaya pihak Medan tidak tersinggung. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Pembentukan Badan Haji

KT1 26 Oct 2024 Tempo

KEPALA Badan Penyelenggara Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menggelar rapat dengan jajaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama di Ruang Sidang I, gedung Kementerian Agama, Jakarta, dua hari lalu. Mereka membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. “Pembahasan masih umum, belum terlalu teknis,” kata Irfan, Kamis, 24 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Irfan hendak menyamakan persepsi soal penyelenggaraan ibadah haji. Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah lantas memberi tahu bahwa tahapan penyelenggaraan ibadah haji 2025 sudah dimulai. “Persiapan penyelenggaraan haji sudah dilakukan PHU sejak jauh-jauh hari,” ujar Irfan.

Irfan sengaja membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji satu hari setelah lembaga itu terbentuk. Badan Haji dan Umrah merupakan lembaga baru, yang diumumkan pembentukannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 22 Oktober 2024. Pada hari yang sama, Prabowo melantik Irfan sebagai kepala badan dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil kepala badan. Keduanya merupakan politikus Partai Gerindra, partai politik yang dipimpin Prabowo. Menurut Irfan, tujuan pembentukan Badan Haji adalah agar pemerintah dapat berkonsentrasi meningkatkan keamanan dan kenyamanan ibadah haji. Sejumlah kalangan menilai pembentukan Badan Haji itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Pengajar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan pembentukan Badan Haji tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Sebab, undang-undang ini mengatur bahwa urusan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab Kementerian Agama. Ia juga mempertanyakan proses pembentukan Badan Haji. Herdiansyah berpendapat, eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya merevisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah lebih dulu, barulah membentuk Badan Haji. Hasil revisi itu akan mengatur keberadaan Badan Haji dan menyerahkan pengelolaan ibadah haji dari Kementerian Agama ke badan tersebut. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Polemik Dana Bantuan

KT1 25 Oct 2024 Tempo

POLEMIK antara Pratiwi Noviyanthi dan Agus Salim menyita perhatian publik dalam sepekan terakhir. Secara garis besar, polemik ini berpusat pada tuduhan salah urus uang hasil penggalangan dana yang diserahkan kepada Agus Salim. Tak terima terhadap tuduhan itu, Agus melaporkan Pratiwi ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama dan penyebaran fitnah. Agus Salim adalah korban penyiraman air keras. Matanya buta akibat insiden itu. Ia kemudian bertemu dan meminta dukungan Pratiwi, seorang YouTuber yang juga aktivis sosial. Pratiwi bersedia memberi dukungan dengan menggalang dana pengobatan untuk Agus.

Kian Waspada terhadap Penyalur Bantuan Persoalan muncul setelah Pratiwi menemukan bukti transfer penggunaan uang donasi yang tidak ada hubungannya dengan pengobatan Agus. Mantan pramugari ini kemudian mengunggah bukti-bukti itu di akun Instagram-nya. Di sinilah perselisihan dimulai. Agus tersinggung, lalu melaporkan Pratiwi ke polisi. Dalam sebuah siniar, Pratiwi mengklaim perselisihan dia dan Agus telah selesai. Agus mengakui kesalahannya. Uang hasil donasi masyarakat yang diterima Agus telah diserahkan ke Yayasan Peduli Kemanusiaan milik Pratiwi agar bisa dikelola sesuai dengan tujuan awal. Namun klaim itu belum menghentikan proses hukum. Sebab, Agus belum mencabut laporannya di Polda Metro Jaya. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Legitimasi Gelar Bahlil Menuai Pujian

KT1 22 Oct 2024 Tempo

DI tengah banyaknya sorotan masyarakat terhadap kelulusan Bahlil Lahadalia dari salah satu program doktor di Universitas Indonesia (UI), salah satu kolega penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI memberikan pujian kepada Bahlil. Dosen tersebut menganggap Bahlil sebagai sosok yang istimewa karena mampu menyelesaikan pendidikan strata 3 (S-3) di Sekolah Kajian Global dan Strategis (SKGS) UI dalam waktu empat semester atau sekitar 20 bulan. Mengutip salah satu buku teks Makroekonomi karya David Romer (2006), kolega ini berpendapat bahwa Bahlil merupakan bagian dari “talented individuals” yang dapat berperan strategis bagi pertumbuhan ekonomi negara kita.

Dengan mengacu ke temuan dalam studi-studi sebelumnya, Romer menjelaskan bahwa para individu bertalenta ini bekerja berdasarkan kehadiran insentif ekonomi dan situasi sosial yang ada. Mengutip Baumol (1990), Romer menyatakan ada risiko bahwa para individu paling bertalenta justru menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Karena ada kesempatan, alih-alih menghasilkan sumber daya baru yang bermanfaat bagi perekonomian, mereka melakukan perburuan rente, yaitu meraup sumber daya yang ada demi kepentingan pribadi.

Mengacu ke studi Murphy, Shleifer, dan Vishny, Romer juga mengungkapkan bahwa apa yang akan dilakukan oleh para individu bertalenta itu ditentukan oleh kondisi sosial yang ada. Jika perburuan rente tidak dapat dicegah secara efektif melalui regulasi yang ada, mereka dapat terdorong untuk melakukannya. Rasanya masih terlalu dini untuk mengatakan apakah Bahlil memang seorang individu bertalenta yang banyak dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau sekadar seseorang yang cerdik dalam memanfaatkan peluang. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Pertumbuhan Populasi Dunia, Penting bagi Lingkungan Sosial

KT1 17 Oct 2024 Tempo

PERTUMBUHAN populasi manusia sedang melambat—fase yang sebelumnya dianggap mustahil. Laju pertumbuhan populasi penduduk dunia ada kemungkinan memuncak lebih awal dari yang sebelumnya diperkirakan—sebanyak 10 miliar jiwa pada 2060-an—lalu mulai menurun. Di negara-negara kaya, tren ini sedang berlangsung. Populasi penduduk Jepang, misalnya, menurun tajam, dengan angka kehilangan penduduk bersih atau net loss—setelah dikurangi angka kelahiran—sebesar 100 jiwa setiap jam. Di Eropa, Amerika, dan Asia Timur, angka kelahiran menurun drastis. Tren serupa berpeluang terjadi di banyak negara berpendapatan menengah, bahkan rendah.

Perubahan ini sungguh luar biasa. Sepuluh tahun lalu, para ahli demografi memperkirakan jumlah penduduk global dapat menyentuh 12,3 miliar jiwa, naik pesat dari 8 miliar pada tahun ini. Selama 50 tahun, beberapa pegiat lingkungan mencoba langkah-langkah pelestarian dengan memangkas pertumbuhan populasi global. Pada 1968, buku The Population Bomb menaksir kelaparan massal akan terjadi, sekaligus menuntut upaya pengendalian kelahiran berskala besar. Kini, kita menghadapi realitas yang berbeda. Pertumbuhan populasi justru melambat, tanpa upaya-upaya pengendalian, dan populasi negara maju menurun. Tren ini memicu upaya memancing warga untuk memiliki lebih banyak anak—yang tergesa-gesa, tapi tak efektif. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Pamor Kecantikan Yang Berdampak Buruk

KT3 14 Oct 2024 Kompas

Industri kecantikan tengah tumbuh subur. Banyak jenama baru, bahkan lokal, bermunculan. Mereka berlomba-lomba menawarkan produk dengan iklan yang memukau. Mereka tidak lagi hanya menyasar perempuan, tetapi juga laki-laki. Frekuensi acara-acara kecantikan yang kerap dihelat di kota-kota besar bertambah. Promosi produk dilakukan dalam skala besar. Toko-toko kosmetik juga melakukan promosi meski dengan skala lebih kecil. ”Event kecantikan itu lagi marak banget. Kalau dulu pada 2022-2023, dalam per setengah tahun di Yogyakarta biasanya ada satu event kecantikan. Masuk 2024, sepanjang Januari-Oktober ini saja sudah ada sekitar empat beauty event di Yogyakarta,” ujar Shella

Herviana (28), penyedia jasa titip (jastip) asal Yogyakarta, saat dihubungi, Jumat (11/10/2024). Animo masyarakat pun cukup tinggi setiap kali pameran produk kecantikan digelar di Yogyakarta. Konsumen yang menggunakan jastip yang ia tawarkan membeludak. Mereka berasal dari beragam daerah, bahkan hingga Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam sekali rangkaian festival kecantikan yang rerata diselenggarakan 2-4 hari, Shella bisa membeli 400-500 produk kecantikan demi para pelanggan jastipnya. Shella pun perlu membawa koper untuk menampung produk-produk kecantikan yang dibelinya. Untuk membeli barang-barang itu, ia bisa menggelontorkan dana hingga Rp 42 juta. Skincare dan lipstik menjadi produk yang paling banyak diminati.

Kosmetik dalam negeri juga makin diminati. Hal ini tidak terlepas dari berkembangnya produk cosmeuticals. Cosmeuticals adalah produk yang memiliki efek kosmetik serta terapeutik yang berdampak positif bagi kesehatan dan kecantikan kulit. Selain itu, inovasi produk dan desain kemasan juga semakin menarik sehingga meningkatkan penjualan. Sertifikat halal melengkapinya. Tren positif itu terjadi secara global. Dalam laporan McKinsey & Company berjudul ”The State of Fashion Beauty” pada Mei 2023, industri kecantikan diprediksi menghasilkan sekitar 460 miliar dollar AS atau sekitar Rp 7.180,14 triliun tahun ini. Adapun pada 2027, penjualan ritel produk kecantikan diproyeksikan tembus angka 580 miliar dollar AS atau Rp 9.053,22 triliun. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Fenomena Pekerja Gig Terus Bertambah

KT1 12 Oct 2024 Tempo

PRESIDEN Joko Widodo memperingatkan soal fenomena gig economy yang berpotensi menjadi tren perekonomian pada masa depan. Dia mengatakan gig economy sebagai ekonomi serabutan. Tenaga kerja pada ekonomi serabutan kerap disebut sebagai pekerja gig. Perusahaan memilih pekerja dengan sistem paruh waktu dibanding karyawan tetap untuk mengurangi risiko ketidakpastian global. "Gig economy. Hati-hati dengan ini, ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Perusahaan memilih pekerja independen, perusahaan memilih pekerja yang freelancer," ujar Jokowi dalam pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024, Kamis, 19 September 2024.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) mendefinisikan gig economy sebagai praktik ekonomi berbasis platform yang menggunakan Internet dan berpusat pada individu. Konsep ini memungkinkan individu mendapat penghasilan sambil memiliki otonomi dalam menentukan jadwal dan lokasi kerja mereka. Gig awalnya lekat dengan musikus yang menerima pekerjaan dari panggung ke panggung. Gig economy juga mengambil referensi pada ekonomi yang digerakkan oleh mereka yang bekerja dari “panggung ke panggung”.

Menurut Jokowi, tren ekonomi serabutan terlihat dari banyaknya perusahaan yang memilih pekerja independen atau freelancer alih-alih mempekerjakan karyawan tetap. Walhasil, kesempatan kerja yang berkelanjutan makin langka. Sementara itu, jumlah orang yang mencari kerja makin banyak. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memprediksi tren ekonomi serabutan akan makin didorong oleh fleksibilitas waktu kerja yang membuat perusahaan bebas membuka kesempatan kerja lintas negara. Imbasnya, kesempatan kerja menjadi makin sempit dan berkurang. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas 2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebagian besar pekerja di Indonesia masih berada dalam sektor informal atau hampir 60 persen. Sebelum masa pandemi Covid-19 pada 2019, pekerja informal sebanyak 75,65 juta orang. Kini, pada 2024, tercatat jumlahnya mencapai 84,13 juta orang. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

"Sisa Hari" Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono

KT3 11 Oct 2024 Kompas

Tinggal 10 hari lagi pergantian pemerintahan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berduet dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyanyikan lagu ”Menghitung Hari”. ”Konser” ini berlangsung pada acara serah terima barang milik negara Kementerian PUPR di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (10/10/2024) pagi. Hadirin yang terdiri dari tamu undangan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, aparatur sipil negara Kementerian PUPR, serta wartawan menyangka Sri Mulyani dan Basuki akan tampil pagi itu. Sri Mulyani menyanyi, sedangkan Basuki, seperti biasanya, duduk di belakang set drum.

Mereka diiringi grup ”Dew” band yang disewa untuk menyemarakkan acara itu. Awalnya, seperti kegiatan seremoni kementerian pada umumnya, acara diawali dengan sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zainal Fatah. Setelah itu, giliran Sri Mulyani naik ke atas panggung memberikan sam-

butan. Menjelang akhir sambutan, belum sempat Mulyani turun dari panggung, Basuki menyusul naik ke atas panggung. ”Bu Menteri, Bapak dan Ibu sekalian, ini, kan, kami berdua tinggal menghitung hari,” ujar Basuki langsung disambut tawa hadirin. ”Nah, untuk itu, (pada) kesempatan ini saya tahu Ibu sibuk dan ada rasa galau. Untuk itu, saya mau menghibur Ibu. Menghibur sama-sama Bu,” lanjut Basuki. ”Menghibur diri sendiri,” Sri Mulyani menimpali. ”Monggo, Bu. Ibu mau nyanyi apa, saya main drum,” ujar Basuki disambut tepuk tangan hadirin.

”Ini bagian yang selalu Pak Bas todong saya,” celetuk Sri Mulyani. Sebelum keduanya berjalan ke peralatan musik, Basuki memberikan sedikit kata sambutan. Ia menjelaskan, selama 10 tahun ini, kementeriannya diberikan kepercayaan untuk membelanjakan uang lebih dari Rp 10.000 triliun untuk berbagai pembangunan di Tanah Air. Tugas Kementerian PUPR, Basuki melanjutkan, hanya membelanjakan anggaran. Sementara Kementerian Keuangan bertugas mencari uang negara. ”Maka, kalau ada penyelewengan, saya malu dengan Menkeu,” ujar Basuki. Mendengar itu, Sri Mulyani meresponsnya, ”Memang belanja yang baik seperti Pak Bas itu susah.” Basuki menjawab dengan mengatakan, dirinya tidak pernah minta tambahan anggaran. Yang meminta tambahan adalah Presiden. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Kementerian PUPR Menghibahkan Rp 374,65 Triliun Barang Milik Negara

KT3 11 Oct 2024 Kompas

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menghibahkan total Rp 374,65 triliun barang milik negara kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan yayasan. Ini merupakan total nilai bangunan dan barang yang telah dibangun PUPR yang kemudian dihibahkan selama 10 tahun ter-

akhir. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan, aset-aset negara yang diserahkan ini merupakan berbagai infrastruktur yang telah dikerjakan pada tahun ini. Ia mengatakan, acara penyerahan aset ini dilakukan setiap tahun oleh Kementerian PUPR bersama Kementerian Keuangan. ”Kami lakukan percepatan penyerahannya bukan hanya karena periode kabinet ini akan berakhir. Kami melakukannya secara konsisten setiap tahun apa-apa yang telah kami bangun, kami serahkan,” katanya saat membuka acara

Serah Terima Barang Milik Negara Kementerian PUPR, di Jakarta, Kamis (10/10/2024). Zainal menjelaskan, dalam 10 tahun terakhir total barang milik negara yang telah diserahkan kepada para penerima mencapai Rp 374,65 triliun. Adapun untuk tahun ini senilai Rp 19,26 triliun, terdiri dari aset senilai Rp 5,8 triliun kepada kementerian atau lembaga dan sisanya, Rp 13,36 triliun, kepada pemerintah daerah, yayasan, perguruan

tinggi, dan desa. Barang milik negara tahun ini diserahkan pemda kepada pihak penerima, di antaranya barang milik negara untuk bidang sumber daya air berupa bangunan radar cuaca dan sistem perangkatnya serta bangunan gedung kantornya senilaiRp 113,99 miliar. Barang milik negara lainnya yang diserahkan adalah infra-

struktur bidang bina marga berupa jalan nasional kolektor, arteri, hasil Inpres Jalan.

Presiden Joko Widodo tentang Jalan Daerah, dan jembatan gantung senilai Rp 2,79 triliun Di sektor cipta karya, barang milik negara yang dihibahkan berupa fasilitas air minum, pembangunan TPA, rehabilitasi bangunan sekolah dan pasar, kawasan strategis pariwisata nasional, pos lintas batas nasional, serta peningkatan kualitas permukiman kumuh sebesar Rp 9,53 triliun. Bukan hanya itu, di bidang perumahan berupa rumah susun, rumah khusus, prasarana dan sarana umum, dan lain-lain senilai Rp 6,82 triliun. Dipelihara Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, secara sederhana, Kementerian PUPR selama 10 tahun terakhir sudah membagikan barang milik negara hingga Rp 374,65 triliun. Barang milik negara ini berupa bangunan fisik ataupun infrastruktur sarana prasarana. Adapun barang milik negara ini dibangun menggunakan Anggaran Pendapat-

an dan Belanja Negara. (Yoga)