;
Tags

Berita

( 364 )

Pascadebat, TKN Prabowo-Gibran Optimistis Pilpres Sekali Putaran

KT1 06 Feb 2024 Investor Daily (H)
Penampilan Capres Nomor Urut  2, Prabowo Subianto dalam debat kelima minggu malam (4/2/2024) sangat baik dan membanggakan. Dengan penampilan yang sangat baik seperti itu, masyarakat yang belum menentukan pilihan diyakini akan semakin mengerucut mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Itulah yang membuat Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran makin yakin bahwa pilpres akan dilaksanakan sekali putaran. "Kami sangat yakin pilpres akan berjalan satu putaran , karena lebih efektif, lebih hemat, kondusif, dan yang paling penting lebih murah," kata Wakil Sekretaris TNK Prabowo-Gibarn, Saleh Pertaonan Daulay. Dalam debat terakhir, lanjut dia, Prabowo tidak hanya menguasai materi dengan baik, tetapi juga mampu bersikap sabar, hormat, dan santun kepada semua orang. (Yetede)

Cawe-cawe Polisi Menandingi Gerakan Kampus

KT1 05 Feb 2024 Tempo
“Mereka sempat bertanya, 'Apakah benar ini rumah Pak Hardi?' Saya jawab, 'Benar.' Kedua polisi itu lalu memperkenalkan diri,” ujar Hardi kepada Tempo pada Ahad, 4 Februari 2024. Menurut Hardi, salah seorang polisi itu memperkenalkan diri sebagai Kepala Polsek Tembalang, Semarang. Kedua polisi itu lalu menjelaskan tujuannya menemui Hardi untuk mewawancarai. Hardi menerima permintaan tersebut sebagai bentuk kerja sama dan kekerabatan antara Universitas Muhammadiyah Semarang dan kepolisian. Hardi mempersilakan tamunya masuk ke rumahnya dan diminta menunggu sejenak karena dia akan bersalin pakaian.

Hardi menuturkan, awalnya dia hanya mengenakan kaus saat hendak diwawancarai. Namun kedua polisi itu meminta Hardi menggantinya dengan pakaian formal. Dia mengatakan polisi tersebut sempat memberikan selembar kertas sebelum wawancara. Kertas tersebut semacam naskah “sontekan” jawaban yang kira-kira mesti disampaikan saat wawancara. Tapi Hardi menolaknya. “Ada naskahnya. Saya bilang tidak usah, Bu. Silakan langsung saja wawancara,” ujar Hardi kepada Kapolsek Tembalang. Wawancara dimulai tentang pemilihan umum (pemilu). Wawancara tersebut direkam berbentuk tayangan gambar video menggunakan telepon dan kamera telepon seluler. Menjawab pertanyaan polisi tentang pemilu, Hardi mengatakan, perguruan tinggi harus bersikap netral dan memberi ruang yang sama bagi para kandidat yang ikut kontestasi pemilihan presiden.

Polisi kemudian meminta Hardi menjawab dan memberi penilaian perihal sejumlah program kerja Presiden Joko Widodo. Hardi lantas mengomentari kinerja pemerintahan Jokowi saat menangani pandemi Covid-19.
Proses wawancara rampung sekitar pukul 18.30 WIB. Hardi kemudian diberi file rekaman video wawancaranya melalui aplikasi perpesanan WhatsApp. File itu berisi dua rekaman video yang disunting kemudian dijadikan satu file. Dalam file tayangan video itu juga disematkan logo Universitas Muhammadiyah Semarang di sisi kanan atas.

Tak berselang lama, pada Jumat malam itu juga, dia mendapat kiriman tautan portal media yang memuat materi wawancaranya dengan polisi itu. Keesokan harinya, berita itu menjadi perbincangan para dosen di perguruan tinggi tempatnya mengajar. "Saya dikira mengarahkan ke salah satu pasangan calon (presiden)," ujarnya. Hardi tak menyangka wawancaranya dengan polisi itu muncul di portal media nasional. “Karena polisi yang datang, saya pikir wawancara itu hanya untuk kepentingan internal mereka," ujarnya. Hardi lantas menghubungi Kepala Polsek Tembalang Komisaris Wahdah Maulidiawati untuk meminta konfirmasi sekaligus mempertanyakan alasan wawancaranya tersebut diterbitkan di media massa. (Yetede)

Turun Gunung Mengkritik Jokowi

KT1 05 Feb 2024 Tempo
MELUASNYA gerakan civitas academica dalam sepekan terakhir menunjukkan ada persoalan etis yang akut dalam pemerintahan Joko Widodo. Gerakan petisi kampus ini merupakan bentuk keresahan moral atas pembajakan konstitusi dan hilangnya etika bernegara yang merusak prinsip-prinsip demokrasi. Bermula dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia, seruan guru besar ini terus menggelinding ke sejumlah kampus lain, seperti Universitas Indonesia, Universitas Andalas, dan Universitas Padjadjaran. Rusaknya koridor demokrasi—dimulai oleh pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, maju dalam kontestasi politik—menjadi salah satu pusat keresahan para guru besar tersebut.
 
Bagi mereka, apa yang dilakukan Jokowi tidak bisa ditoleransi karena telah menggunakan MK untuk melanggengkan politik dinasti dan kekuasaan. Belum lagi soal dugaan keterlibatan aparat yang memihak kandidat tertentu dan politisasi pembagian bantuan sosial demi mengerek suara elektoral. Memanfaatkan sumber daya negara demi kepentingan politik praktis merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Pernyataan Jokowi bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilihan umum asalkan tak memakai fasilitas negara juga pernyataan manipulatif berkedok konstitusi. Jokowi telah mengutip aturan secara tak utuh demi kepentingan keluarga. Keberpihakan presiden kepada salah satu calon—apalagi kandidat itu anaknya sendiri—jelas merusak pemilu yang jujur dan adil.

Bukannya berkaca, Istana malah menuding ada kepentingan elektoral di balik sikap kritis kampus. Pernyataan itu jelas mengada-ngada. Tak semestinya Istana menuduh keresahan guru besar dan civitas academica sebagai bagian dari kontestasi elektoral. Mereka bukan pendengung (buzzer) dan pemengaruh (influencer). Petisi kampus merupakan bagian dari kontrol sosial ketika pemerintah sudah melenceng jauh dari rel konstitusi. Munculnya intimidasi terhadap guru besar UGM dan UI, juga gerakan tandingan dari sejumlah alumnus perguruan tinggi yang menarasikan pemerintahan Jokowi baik-baik saja, merupakan bentuk lain dari pembungkaman berekspresi yang melecehkan akal sehat dan demokrasi. Politik adu domba ini merupakan lagu lama. Penguasa alpa intimidasi dan upaya meredam kritik justru akan membuat gelombang perlawanan dari kampus bertambah masif. (Yetede)

SDM Kunci Penyelesaian Masalah Bangsa

KT1 05 Feb 2024 Investor Daily (H)
Kualitas peningkatan sumber daya manusia  (SDM) menjadi kunci utama untuk menyelesaikan  sejuta masalah yang dihadapi  bangsa Indonesia. Upaya peningkatan tersebut dapat dicapai utamanya melalui  bidang pendidikan dan kesehatan, dengan dukungan teknologi. Hal tersebut mengemuka dalam acara debat Kelima Calon Presiden Pemilu 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (04/02/2024). Ketiga calon presiden yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo sepakat bahwa masalah kesehatan  dan pendidikan harus mendapat prioritas dalam program pembangunan negara untuk mencapai kualitas SDM Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. "Ini harus kita atasi dan bisa kita atasi. Yang paling penting dalam langkah preventif adalah memberikan banyak makanan bergizi untuk anak-anak dan ibu yang melahirkan. Ini meningkatkan daya tahan, imunitas, mencegah penyakit. Ini startegis sekali," tegas Prabowo. (Yetede)

Menhan Prabowo Kembali Resmikan 15 Titik Sumber Air di Bangkalan

KT1 24 Jan 2024 Investor Daily (H)
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto kembali meresmikan 15 titik sumber air bersih di Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur, Selasa (23/1/2024) yang manfaatnya saat ini diterima oleh 3.554 kepala keluarga. Prabowo memuji para ahli dari Satuan Tugas (Satgas) Air Universitas Pertahanan (Unhan), kampus binaan Kementerian Pertahanan RI, yang terus bekerja  keras menemukan titik-titik sumber air bersih buat warga yang kesulitan air, termasuk di bangkalan. 

"Ini sangat membanggakan saya. untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada rektor Unhan, kepada Dekan, wakil rektor, semua tehnisi dan semua petugas dari Unhan yang bekerja keras tanpa henti selama 2 tahun," kata Prabowo. Sebanyak 15 titik sumber air di Bankalan yang berhasil ditemukan Satgas Air Unhan yang telah dimanfaatkan warga ada di kawasan Universitas Trunojoyo, diantaranya Desa talang, Kecamatan Kamal; Dusun Sambi, Desa Kenbayan, Kecamatan tanah Merah; Dusun kelbun, Desa Kelbung, Kecamatan Galis; Dusun Nunggong, Desa Bates, Kecamatan Blega; Ponpes Al Anwar, Dusun Kedungdung, Patereman, Mudong;dan Dusun Lepelle, Desa Lepelle, Kecamatan Robatal. (Yetede)

Transisi Energi Gradual Cegah Greenflation

KT1 23 Jan 2024 Investor Daily (H)
Skema transisi energi yang dicanangkan pemerintah Indonesia dinilai sudah tepat dalam mencapai titik keseimbangan antara target emisi  karbon netral dan menjaga daya beli masyarakat. Transisi yang dilakukan gardual merupakan solusi untuk mencegah terjadinya inflasi hijau (Greenflation). Demikian benang merah jawaban atas pertanyaan yang diajukan Investor Daily  kepada sejumlah narasumber terkait upaya yang perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya greenflation dalam transisi energi. Mereka dihubungi secara terpisah pada Senin (22/1/2024). Adapun para narasumber tersebut yakni Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno, Anggota Dewan Energi Nasional  (DEN) Satya W Yudha, Sekretaris  DEN Djoko Siswanto, ketua Indonesia Center for Renewables Energy Studies (ICRES) Suyra Darma, Direktur Riset Institute for Development  of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya, serta managing Director Enerfy Shift Institute Putra Adhiguna. Anggota DEN Satya W Yudha  mengatakan, DEN sudah melakukan mitigasi risiko  terhadap dampak yang ditimbulkan dalam transisi energi hijau. (Yetede)

Merah-Biru Rapor Sri Mulyani

KT1 19 Jan 2024 Tempo
Sri Mulyani Indrawati semula dikenal sebagai pribadi yang memegang prinsip disiplin fiskal sejak menjabat Menteri Keuangan pada 2016. Kinerja pengelolaan keuangan negara pada awal kepemimpinan Sri Mulyani, kata ekonom dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Latif Adam, memastikan beban fiskal seimbang. Dia menilai Sri Mulyani memiliki kompetensi, jejaring, dan prinsip dalam menakhodai Kementerian Keuangan. Salah satunya menjaga utang pemerintah tidak melebihi batas yang ditoleransi undang-undang, yakni defisit anggaran 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan rasio utang maksimal 60 persen terhadap PDB. 

Agar beban fiskal sehat, kata Latif, Sri Mulyani mencari sumber baru penerimaan perpajakan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Pengelolaan anggaran pembangunan juga diarahkan ke badan usaha milik negara (BUMN) agar utang pemerintah tidak bertambah. Kedua cara tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan negara. “Tapi, di akhir-akhir masa jabatannya, pertahanan Menkeu runtuh,” kata Latif kepada Tempo, kemarin. Belakangan, dia mengatakan, sejumlah program berikut anggaran dengan jumlah jumbo digarap kementerian teknis.

Latif mencontohkan program lumbung pangan alias food estate dari Kementerian Pertahanan yang menelan dana triliunan rupiah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan pada Juni 2022 bahwa ditemukan banyak masalah dalam program itu dan berpotensi memboroskan anggaran ratusan miliar rupiah. Tingginya anggaran yang diperlukan, dia menuturkan, membuat ruang fiskal untuk program lain menyempit. Latif mengandaikan, jika program food estate dikelola BUMN, perencanaannya akan lebih ketat. “Akan lebih rigid hitungan untung-ruginya karena BUMN dituntut membuat utang produktif,” katanya.

Kasus food estate, menurut Latif, adalah contoh pemborosan anggaran dari dalam pemerintah yang menjadi tantangan Sri Mulyani. Pemborosan anggaran disebutkan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022. Dalam laporan tersebut, BPK menemukan pemborosan anggaran senilai Rp 25,85 triliun dari ketidakhematan, ketidakefisienan, hingga kelemahan sistem pengendalian intern. Presiden Joko Widodo juga pernah menyinggung pemborosan uang negara untuk perjalanan dinas dan rapat, salah satunya dari anggaran stunting. (Yetede)

Pemerintah Diminta Buka Data Pantauan Emisi Karbon

KT1 17 Jan 2024 Investor Daily (H)

Direktur Eksecutif for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan, meski scrubber sudah terpasang di Indonesia, tingkat polusi udara belum mengalami penurunan yang signifikan. Ia pun mendesak pemerintah untuk membuka data pantauan emisi karbon. Pada hari-hari tertentu saat kondisi lalu lintas sedang sepi, tingkat polusi udara masih tinggi. Fabby menyoroti kemungkinan  bahwa scrubber mungkin tidak selalu beroperasi selama 24 jam penuh, atau bahkan mungkin mengalami kerusakan dan tidak berfungsi dengan normal. "Ada tiga hal yang memungkinkan polusi udara tetap tinggi. Pertama tidak semua PLTU menggunakan scrubber. Keudara, apakah scrubber selalu dinyalakan 24 jam? Ketiga, apakah scrubber berfungsi normal atau rusak? Semua ini harus diperiksa." ujar fabby. Fabby menekankan, Kementerian Lingkungan Hidup  dan Kehutanan (KLHK) seharusnya dilengkapi dengan continuous emissions monitoring sistem (CEMS) untuk memantau emisi karbon  secara berkala dari PLTU dan industri. (Yetede)

Timur tengah Telah Berubah Selamanya

KT1 15 Jan 2024 Investor Daily (H)
Perang antara Israel dan Hamas  di jalur gaza memasuki hari ke 100 pada Mingu (14/1/2024) dan belum menujukkan tanda-tanda akan berakhir. Perang antara Palestina dan Isarel ini telah menjadi  yang terpanjang dan paling banyak memakan korban sejak berdirinya Israel pada 1948.  Isarel menyatakan perang sebagai respons atas serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil dan menyandera 250 lainnya. Ini adalah serangan paling mematikan dalan sejarah Israel dan paling mematikan sejak Holocaust.  Israel merespon dengan serangan udara intensif selama berminggu-minggu ke Gaza sebelum memperluas operasi tersebut menjadi serangan darat  dan telah memakan korban lebih dari 23.000 warga Palestina, sekitar 1% dari penduduk Gaza. (Yetede)

Gabung TKN, Khofifah Tambah "Daya Gedor" Prabowo-Gibran di Jatim

KT1 12 Jan 2024 Investor Daily (H)
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan bergabungnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran akan menambah daya gedor sekaligus meningkatkan elektabilitas pasangan calon nomor urut 2 itu. Status Khofifah sebagai Gubernur dan tokoh masyarakat di Jawa Timur  dinilai akan memberikan keuntungan bagi Prabowo-Gibran serta diyakini akan mendongkrak elektabilitas pasangan tersebut. "Tentu dengan dukungan ke Prabowo-Gibran bisa mendongkrak elektabilitas mereka, karena posisi  gubernurnya itu menentukan dan sangat disukai oleh masyarakat Jawa Timur," tambah Ujang. Selain itu, latar belakang Khofifah sebagai ketua umum Muslihat Nahdatul Ulama (NU) juga diyakini mampu meraup ceruk suara warga nahdiyin di seluruh Indonesia.  (Yetede)