Jakarta - Proyek kereta cepat Jakarta - Bandung (KCJB) kini dihantui dua masalah biaya. Dalam rapat kerja secara virtual, PT Kereta Cepat Indonesia-Cina, selaku pengelola proyek, menghadapi kekurangan biaya atau cash deficiency saat pengoperasian perdana. Hal ini merupakan buntut dari investasi yang membengkak. Untuk menyelesaikan masalah ini, ada opsi pembiayaan dari bank. 

Entitasnya sedang menghitung ulang komponen biaya untuk menekan pembengkakan anggaran. Salah satu komponen yang dikaji bersama sejumlah ahli dan akademikus dari Universitas Indonesia adalah kebutuhan karyawan operasional kereta. KCIC terbebani berbagai komponen biaya tak terduga yang luput dimasukkan ke perhitungan investasi. Pembebasan lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial adalah contohnya. Selain harus mengganti lahan, KCIC wajib membangun kembali fasilitas umum, seperti masjid, sekolah dan saluran udara tegangan ekstratinggi milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

(Oleh - IDS)

Bisnis, Jakarta - Proses transformasi digital di Indonesia bakal berlangsung lebih masif seiring dengan pesatnya kebutuhan pasar dewasa ini. Perkembangan yang atraktif ini juga akan mendorong kolaborasi antarkorporasi yang bergerak di dunia teknologi komunikasi dan informasi. Salah satu sinyal positif untuk mewujudkan ambisi tersebut adalah kesiapan Microsoft, raksasa piranti lunak dunia asal Amerika Serikat, untuk membangun pusat data di Tanah Air. 

Agenda besar ini sejalan dengan penegasan Presiden Joko Widodo bahwa transformasi digital menjadi kunci Indonesia untuk bertahan di masa pandemi Covid-19. Presiden mengatakan kehadiran teknologi digital dapat membantu pekerjaan menjadi lebih cepat, efisien, dan masyarakat tetap produktif di tengah keterbatasan interaksi. 

Presiden menekankan percepatan transformasi digital tidak bisa hanya dilakukan pemerintah tetapi dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh komunitas digital Indonesia, baik melalui investasi pembangunan pusat data, mempercepat program literasi digital, dan pengembangan talenta digital secara masif. Transformasi digital di Tanah Air harus berjalan secara kolaboratif agar bergulir maksimal, antara lain dengan melibatkan mitra strategis. Kesiapan Microsoft membangun pusat data pertamanya di Tanah Air memberi keuntungan bagi pengguna dengan adanya opsi untuk menggunakan pangkalan data lokal. 

(Oleh - IDS)

Bisnis, Jakarta - Penyidik Kejaksaan Agung mempercepat pemberkasan terhadap tujuh dari total sembilan tersangka dugaan tindak pidana korupsi dana investasi PT Asabri (Persero). Dua tersangka yakni Benny Tjokrosaputro (Bentjok) dan Heru Hidayat tidak masuk dalam prioritas pemberkasan. Instansinya berharap pemberkasan terhadap para tersangka korupsi Asabri bisa cepat selesai dengan menerapkan skala prioritas. 

Dengan upaya mempercepat pemberkasan tersebut Kejagung juga bakal memacu proses penyitaan sejumlah aset milik tersangka korupsi Asabri dalam rangka pengembalian kerugian negara yang mencapai Rp 23,73 triliun. Kejaksaan bahkan telah memerintahkan tim penyidik Kejagung untuk menyebar ke sejumlah kota di Indonesia guna menyita aset tersangka yang sudah terdeteksi. Tim penyidik telah menyita sejumlah aset milik para tersangka korupsi Asabri mulai dari aset berupa tanah, sertifikat, mobil mewah hingga puluhan kapal tanker. Dalam perkembangan lain, Penyidik Kejagung telah memeriksa tersangka mantan Dirut Asabri Mayor Jenderal (Purn) Adam Rachmat Damiri 

Sementara itu, dalamwaktu dekat Kejagung menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap pemilik Pacific Place terkait kasus korupsi Asabri. Pemanggilan tersebut dikarenakan pada pemeriksaan sebelumnya belum ada titik terang mengenai aliran uang dari tersangka Bentjok dalam kasus tersebut. Sejauh ini tim penyidik Kejagung telah menemukan bukti bahwa tersangka Bentjok bekerja sama di sektor properti perumahan dan apartemen di sejumlah lokasi. 

(Oleh - IDS)

Bisnis Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha mulai mencari alat bukti dugaan praktik monopoli dermaga eksekutif lintas Merak, Banten -  Bakauheni, Lampung yang dikeluhkan para pengusaha feri dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Proses pencarian alat bukti itu dilakukan dengan meminta keterangan sejumlah pihak. Pada tahap awal, KPPU telah meminta keterangan beberapa operator kapal penyeberangan dan Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap). 

Dalam proses penelitian, pihaknya akan mencari satu alat bukti terkait dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bila dalam proses penelitian ditemukan satu alat bukti maka proses penelitian akan dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Bila dua alat bukti sudah diperolwh, proses selanjutnya adalah tahap pemberkasan untuk dinilai layak tidaknya laporan hasil penyelidikan untuk dilakukan pelaporan dan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pendahuluan (persidangan).

Kemenhub menyarankan PT ASDP Indonesia Ferry mengikuti prosedur yang ditetapkan KPPU serta memastikan pembangunan Sky Bridge Dermaga eksekutif yang dikhususkan bagi swasta. Dugaan monopoli itu muncul karena tingginya permintaan feri di dermaga 6. Dermaga tersebut terkesan kuat hanya mampu melayani feri milik ASDP, padahal operator feri swasta lainnya masih banyak.

(Oleh - IDS)

Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengatakan rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) berpeluang dibiayai dengan dana dari Lembaga Pengelola investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF). Rencana pembangunan IKN menarik minat investor baik dari dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di proyek yang berada di Kalimantan Timur. Namun, minat investasi akan menggeliat setelah pandemi Covid-19 bisa dikendalikan.

Pembangunan IKN dapat menjadi pendorong investasi. Pemerintah akan melibatkan swasta dalam pembangunan IKN khususnya untuk pembangunan sarana perumahan dan perkantoran. Pemerintah akan menggunakan skema membangun, sewa, dan cicil. Pihak swasta bertugas membangun rumah dan perkantoran, setelah itu pemerintah akan menyewa dan mencicil aset tersebut. Sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar.

(Oleh - IDS)

Pemerintah menerbitkan dua peraturan pemerintah (PP) mengenai Lembaga Pengelola Investasi (LPI), yakni PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal LPI dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang LPI. Kedua PP tersebut diterbitkan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, PP tentang LPI yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 14 Desember 2020 bertujuan menjawab tantangan struktural dari sisi investasi karena kapasitas pembiayaan dalam negeri belum cukup untuk mendanai pembangunan ekonomi ke depan.

LPI berfungsi mengelola investasi dan bertujuan untuk meningkatkan serta mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang guna mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Kedua PP tersebut akan membantu optimalisasi nilai investasi pemerintah dengan meningkatkan alternatif pembiayaan melalui investasi langsung, sekaligus mendorong perbaikan iklim investasi. 

Pemenuhan modal LPI secara bertahap akan dilakukan hingga mencapai Rp 75 triliun atau setara dengan US$ 5 miliar pada 2021. dukungan modal ini diharapkan dapat membantu LPI dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai enam kewenangan yang diberikan. Kewenangan pertama yaitu melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan. Kedua, menjalankan kegiatan pengelolaan aset. Ketiga, menjalin kerjasama dengan pihak lain, termasuk entitas dana perwalian (trust fund). Keempat, menentukan calon mitra investasi. Kelima, memberikan dan menerima pinjaman. Keenam, menata-usahakan aset.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali informasi seputar aliran duit dugaan suap bantuan sosial (bansos) yang menjerat Menteri Sosial Julianri P. Batubara. Salah satu informasi yang sedang digali oleh penyidik lembaga antikorupsi yakni soal kemungkinan aliran duit suap tersebut ke PDI Perjuangan. Namun, KPK memastikan penyidikan terhadap Mensos tidak memiliki motivasi politik.

Bukti permulaan dalam kasus ini adalah adanya dugaan uang yang diterima oleh pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka penerima. Adapun terkait dengan dugaan aliran dana ke salah satu partai politik, tentu ini menjadi materi penyidikan yang akan terus digali dan dikonfirmasi dari saksi-saksi yang akan dipanggil dan diperiksa tim penyidik.

KPK menetapkan Mensos dan empat tersangka lainnya sebagai tersangka suap terkait dengan program bansos penanganan virus corona (Covid-19). Keempat tersangka lainnya dalam kasus ini adalah pejabat pembuat komitmen di Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.

Demam sepeda selama masa pandemi Covid-19 mendongkrak penjualan dan harga jual berbagai jenis sepeda. Sebagai contoh di pusat perbelanjaan di kawasan Gelora Jakarta Pusat terdapat bagian sepeda yang dijual Rp 10 juta per paket.

Perkembangan teknologi digital memengaruhi tatanan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja. Pemerintah mesti menaruh perhatian terhadap kondisi ini dengan melahirkan kebijakan baru yang mengedepankan bisnis berkelanjutan dan kesejahteraan pekerja.

Pendiri dan CEO Sribulancer.com Ryan Gondokusumo berpendapat, pelaku usaha besar dan usaha kecil menengah (UKM) semakin sadar mengenai peran pemasaran digital untuk menciptakan peluang bisnis baru. Untuk menjalankan upaya ini, mereka kerap membutuhkan pekerja dengan keahlian khusus seperti : desain grafis, pengembangan web dan aplikasi, penulisan kreatif, fotografi dan memasukan data. Keahlian tersebut tidak menjadi kebutuhan rutin perusahaan sehingga sejumlah perusahaan merekrut pekerja lepas yang diyakini menekan pengeluaran.

Sribulancer.com platform penawaran tenaga kerja lepas berdiri pada tahun 2014. Hingga kini Sribulancer.com menjadi ruang bagi 50.000 pekerja lepas yang mayoritas berusia 20-30 tahun dan tidak berstatus karyawan tetap di suatu perusahaan. 

Perusahaan mesti menganalisis dampak penerapan standar akuntasi keuangan baru terhadap perusahaan. Standar akuntansi keuangan yang baru itu diterapkan mulai 1 Januari 2020.

Ada tiga perubahan atas penerapan PSAK baru yakni :

• PSAK 71 mengenai instrumen keuangan yang akan menggantikan PSAK 50,55 dan 60
• PSAK 72 mengenai pendapatan kontrak dengan pelanggan yang akan menggantikan PSAK 23 dan 34
• PSAK 73 mengenai sewa untuk menggantikan PSAK 30

Penerapan PSAK 71 terkait pencadangan perusahaan akan mengubah proses bisnis secara signifikan. Jika perusahaan tidak menganalisis dampak terkait pencadangan, bisa-bisa perusahaan terlambat mengantisipasi kerugian akibat tidak adanya pencadangan.