Halal local dari PT Astrajingga Inovasi Digital ini adalah aplikasi penyedia informasi terintegrasi gaya hidup halal dari seluruh dunia. Di dalamnya ada informasi restoran halal, hotel syariah, penunjuk arah kiblat, waktu salat dan informasi lain terkait kebutuhan muslim.

Perusahaan rintisan Halal local didirikan oleh Muhammad Senoyodha Brennaf pada 2016 di Inggris. Ia mendirikan Halal local bersama rekanya Nurma Larasati yang ahli membuat aplikasi mobile dan kini dipercaya sebagai CEO Halal local menggantikan Yodha. Sementara Yodha menjadi komisaris dan penasihat. 

Di kancah domestik, Halal local ingin memetakan potensi halal dengan memberi stiker halal di tempat-tempat terverifikasi dengan bantuan teknologi. Halal local sedang mengembangkan pemeriksa bahan baku halal. Fitur ini akan memungkinkan seseorang memeriksa kehalalan produk berdasrkan barcode. Pengguna hanya perlu memindai produk dan aplikasi akan memberi tahu apakah produk ini mengandung unsur haram atau tidak.

Pemerintah berupaya menggenjot konsumsi masyarakat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi tahun ini. Belanja sosial akan digenjot untuk mendongkrak konsumsi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara masyarakat berpenghasilan menengah diharapkan meningkatkan konsumsi pada periode Ramadhan-hari raya Idul Fitri.

Langkah lain yang ditempuh pemerintah adalah memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji 13 bagi ASN, TNI dan Polri serta pensiunan. THR dan gaji ke-13 ini diharapkan dapat meningkatkan belanja masyarakat dan berdampak positif terhadap pertumbuhan konsumsi. 

Upaya mendorong belanja masyarakat antara lain dengan menganggarkan Rp 40 triliun untuk THR dan gaji ke-13 bagi ASN, anggota TNI dan Polri serta Pensiunan. Alokasi anggaran untuk keperluan itu lebih tinggi dari 2018 yang sebesar Rp 35,76 triliun. 

Pertumbuhan penjualan sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor ritel melambat. Hal ini diperkirakan terjadi karena masyarakat mengalihkan prioritas belanja ritel ke hal lain. Meski demikian konsumsi masyarakat diyakini masih berpotensi menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengajar Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih memperkirakan alokasi dana untuk belanja ritel dialihkan untuk mudik termasuk tiket pesawat. Hal ini tercermin dari inflasi pada sektor transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Peralihan konsumsi tidak akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi  hanya saja ke pertumbuhan ritel sebagai salah satu komponen konsumsi masyarakat. 

Pemerintah memiliki tiga kandidat wilayah yang akan dijadikan sebagai ibu kota baru. Meski belum diputuskan, pulau kalimantan tampaknya menjadi wilayah paling potensial menggantikan DKI Jakarta. Kalimantan difavoritkan karena memiliki sejumlah kriteria yang dibutuhkan.

Pengamat komunikasi politik asal Universitas Airlangga Surabaya, Sukowidodo, menilai pemindahan ibu kota bukan hal mendesak. Menurutnya hal mendesak yang perlu dilakukan pemerintah adalah memajukan daerah lain. Salah satu upaya untuk memajukanya yakni dengan memberikan anggaran yang memadai. Selain itu semua anggaran negara jangan dikelola di Jakarta sehingga tidak muncul persoalan disparitas pembangunan. 

Presiden ketiga BJ Habibie meminta Batam dikembalikan sebagai ujung tombak pembangunan. Penerimaan devisa dari kawasan tersebut perlu ditingkatkan dengan membangun lebih banyak industri penghasil barang ekspor.

Habibie juga hendak memindahkan pusat industri pesawat terbang ke Batam. Infrastruktur dan zona perdagangan bebas di sana dinilai bersahabat bagi investor asing yang akan masuk dan memasok 60% komponen pesawat. 

Peneliti pada Indef Ahmad Heri Firdaus mengatakan bahwa Batam belum memberikan sumbangan signifikan bagi penerimaan devisa negara.

Pemerintah sedang menggodok rencana pemindahan ibu kota. Dari beberapa alternatif yang diberikan, Presiden Jokowi memilih memindahkan ibu kota ke luar pulau jawa. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Basuki Hadi Muljono mengatakan ada beberapa kriteria yang menurut Bappenas harus diperhatikan untuk dipilih sebagai lokasi ibu kota baru. Kriteria tersebut antara lain lokasi harus berada di tengah-tengah Indonesia, aman secara geografis dan minim terjadi bencana. Paling aman Kalimantan, ujar Basuki.

Kriteria Ibu Kota Baru menurut Bappenas

• lokasi berada di tengah nusantara demi mewujudkan Indonesiasentris
• Ada lahan luas milik pemerintah dan BUMN sehingga bisa menghemat anggaran
• memiliki risko kebencanaan yang kecil
• memiliki sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan
• dibangun di daerah yang infrastrukturnya sudah cukup bagus. ada bandara hingga pelabuhan
• tidak jauh dari pantai
• memiliki layanan air minum, sanitasi, listrik dan jaringan komunikasi memadai
• penduduk asli harus memiliki budaya terbuka terhadap pendatang
• tidak terlalu dekat dengan perbatasan

Buruh meminta Peraturan Presiden (PP) nomor 78 Tahun 2015 segara dicabut karena tidak berpihak pada mereka. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) said Iqbal mengatakan ada beberapa hal yang dibahas terkait isu kesejahteraan buruh antara lain :

• Mencabut PP No.78 Tahun 2015 tentang pengupahan dan dinaikanya kebutuhan hidup layak (KHL) menjadi 84 item
• Peningkatan layanan jaminan kesehatan dan pensiun
• menghapus outsoucing
• kesejahteraan ojek daring dan guru honorer
• kebebasan berserikat para buruh

Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan dibutuhkan anggaran hingga Rp 466 triliun untuk membangun ibu kota baru seluas 40 ribu ha dengan jumlah penduduk 1,5 juta orang. Opsi lain, dibutuhkan Rp 323 triliun untuk membangun ibu kota seluas 30 ribu ha dengan 900 ribu penduduk.

Ada empat sumber pembiayaan pemindahan ibu kota yakni :

• APBN yang akan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur pokok termasuk gedung pemerintahan dan gedung parlemen
• BUMN yang akan membiayai pembangunan infrastruktur utama dan fasilitas sosial
• Kerjasama pemerintah dan Badan usaha (KPBU) yang akan melibatkan pemerintah dan swasta sekaligus, nantinya akan membiayai infrastruktur utama dan fasilitas sosial
• Pembiayaan swasta termasuk pembangunan properti, perumahan dan fasilitas sosial

Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menambahkan, anggaran yang disebutkan di atas bukan masalah besar karena masih ada sumber pembiayaan non-APBN. Proyeksi pemindahan antara kurun waktu 4 hingga 5 tahun. Sesuai perencanaan dibagi dengan 2 skema, yaitu :

• skema pertama memindahkan seluruh ASN dari Jakarta ke kota yang baru. skenario ini membutuhkan 40 ribu ha lahan dan memindahkan 1,5 juta jiwa
• skema kedua, tidak seluruh ASN pindah ke kota yang baru dengan jumlah penduduk 900 ribu jiwa di 30 ribu ha lahan

Klingking Fun, program diskon bagi masyarakat yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2019 meningkatkan penjualan ritel. Berdasarkan data yang dihimpun kompas sampai dengan Selasa (23/4/2019), pelaku ritel membukukan kenaikan omzet paling tinggi adalah sektor makanan dan minuman. Sektor berikutnya adalah busana, gaya hidup dan hiburan. 

Perkiraan mengguakan perhitungan kasar, transaksi ritel pada pemilu 2019 menyentuh angka Rp 3 triliun. Perhitungan itu berdasarkan asumsi jumlah orang yang berbelanja sekitar 60 juta orang dengan pembelian minimal Rp 50.000 per orang. 

Pemerintah Indonesia bersama negara-negara tujuan penempatan pekerja migran meningkatkan komitmen bilateral. Komitmen ini untuk mencegah tenaga kerja ilegal masuk ke negara-negara tujuan. Selain memperketat pengawasan di pintu pemberangkatan, diselenggarakan juga program pemulanggan pekerja.

Pada 2019, pemerintah Jordania mengeluarkan program amnesti atas pelanggaran hukum. Salah satu realisasinya adalah pemulangan pekerja migran ilegal. Pada April 2019, sebanyak 51 pekerja migran Indonesia tidak berdokumen sah dan bekerja di sektor informal sebagai pekerja rumah tangga dipulangkan ke Indonesia. 

Selain Jordania, pemerintah Arab saudi juga pernah menyelenggarakan program yang sama. Pemrintah Malaysia juga kerap menyelenggarakan program pemulangan bagi pekerja migran ilegal. Pelaksanaanya menggandeng pihak swasta sehingga ongkos pulang menjadi mahal. Di dalam negeri, Kementerian Ketenagakerjaan bersama lintas kementerian dan lembaga berupaya meningkatkan perlindungan saat proses sebelum pemberangkatan pekerja migran.