Tahun politik turut mengerem agenda ekspansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah disebut-sebut meminta BUMN dan anak usahanya menahan diri untuk menghimpun dana eksternal, termasuk melalui penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia.Informasi yang diperoleh KONTAN, Kementerian BUMN mewanti-wanti para direksi perusahaan pelat merah dan anak usahanya untuk berhati-hati mengerem ekspansi. "Ada arahan agar BUMN dan anak usahanya menahan diri. Jika pun harus IPO, maksimal dilakukan Juni tahun ini. Setelah itu tidak boleh," tutur seorang direksi di salah satu BUMN, pekan lalu. Jika ditarik selama empat tahun terakhir atau sejak tahun 2019 (periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo), tidak banyak BUMN dan anak usahanya yang go public. Tercatat hanya tiga perusahaan grup BUMN yang IPO. Grup BUMN yang terakhir kali IPO adalah PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), pada 24 Februari 2023. Anak usaha Grup Pertamina ini menjual 25% saham dan meraup dana senilai Rp 9 triliun. Berdasarkan catatan KONTAN, PHE akan menawarkan saham perdana ke publik sebesar 10%-15%. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Otoritas OJK, Inarno Djajadi menyatakan, dana segar yang diincar PHE berkisar Rp 8 triliun-Rp 9 triliun. Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto menilai, pemilu 2024 sudah dekat, sehingga fokus pemerintah dominan ke politik. "IPO BUMN mungkin tak menjadi prioritas (di tahun politik)." kata dia, kemarin.

Pasca kebakaran pipa di Terminal Bahan Bakar Minyak Plumpang, Jakarta Utara beberapa waktu lalu, PT Pertamina berjanji akan melaksanakan audit internal aset-aset vital perseroan, termasuk yang masuk dalam objek vital nasional (Obvitnas) untuk mengevaluasi keberadaan dan keamanan aset tersebut sekaligus sebagai bagian dari mitigasi bencana. Tidak dapat dipungkiri, terdapat fenomena menjamurnya permukiman masyarakat di sekitar area objek vital milik Pertamina seperti di antaranya kilang minyak Balongan, Indramayu, Jawa Barat; TBBM Cikampek di Karawang, Jawa Barat; TBBM Tanjung Gerem, Banten dan TBBM Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat. Koordinator Pusat Studi Perkotaan Nirwono Joga mendukung langkah pemerintah ter masuk Pertamina untuk menggelar audit di berbagai objek vital hilir migasnya. Objek vital hilir migas termasuk Obvitnas yang memiliki tingkat bahaya tinggi sehingga perlu dilindungi oleh aparat penegak hukum sebagai bukti komitmen menjaga keselamatan warganya.“Setiap Obvitnas terutama yang terkait dengan migas, saat perencanaan dan penataan posisinya tentu sudah dipikirkan matang, termasuk soal pertahanan dan keamanannya. Sebab, apabila lumpuh, akan berpengaruh terhadap stabilitas negara. Soal insiden kemarin, ini terkait lemahnya pengelolaan tata di tingkat Pemda,” jelasnya. Rencana tata ruang wilayah di setiap daerah yang berkaitan lahan objek vital nasional harusnya tidak bisa diganggu-gugat. Apabila sudah terlanjur dipadati penduduk, maka pemerintah dan pemilik aset harus berkolaborasi untuk menghadirkan solusi, semisal melalui pembangunan kawasan relokasi yang lebih layak huni, seperti rumah susun untuk di kota-kota besar. Ketua Majelis Kode Etik Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia Bernardus Djonoputro melihat Indonesia punya gap yang sangat besar antara perencanaan dengan pemanfaatan tata ruang. Padahal, saat ini instrumen hukum dan kebijakan untuk pengendalian, pengawasan, perlindungan bahkan sampai antisipasi konflik, semuanya sudah lengkap. Sementara itu, analis Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Putra Adhiguna mengatakan BUMN atau pemilik aset Obvitnas hilir migas harus mengumumkan aset-asetnya yang memiliki risiko tinggi. Hal ini untuk memastikan adanya mitigasi bencana, karena harus diakui banyak fasilitas hilir migas yang usianya cukup tua dan perawatannya kurang maksimal.

Peredaran pakaian bekas tengah menjadi polemik di Indonesia. Kendati terdapat regulasi larangan impor produk bekas, faktanya tak sedikit barang bekas skala ritel seperti baju, sepatu, dan tas yang berasal dari luar negeri masuk ke pasar lokal bersaing dengan produk milik pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Lagi-lagi, urusan pengawasan menjadi sorotan. Oknum petugas di lapangan, terkesan tutup mata dan membiarkan praktik pelanggaran berjalan. Demikian pula dengan penindakan yang dianggap angin-anginan.

Pemerintah terus mendorong pengembangan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di dalam negeri. Salah satunya dengan memberi insentif pembelian unit kendaraan listrik. Ini menjadi angin segar bagi perusahaan kontraktor yang bergelut di sektor tambang nikel seperti PT Hillcon Tbk (HILL). Direktur HILL Jaya Angdika menyebut, insentif kendaraan listrik ini akan berdampak secara jangka panjang terhadap kinerja HILL. Sebab dalam jangka panjang akan ada kenaikan produksi nikel dari smelter, yang tentunya akan berdampak pada kenaikan kinerja HILL. "Secara jangka panjang kemungkinan berpengaruh pada permintaan, sehingga volume produksi juga akan meningkat," kata Jaya, Jumat (24/3). Direktur Utama HILL Hersan Qiu menilai, secara bisnis, pengelolaan bisnis nikel di Indonesia sangat efisien, sehingga prospek bisnis nikel ke depannya cukup cerah. Apalagi, hasil produksi nikel digunakan sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik. Hersan menambahkan, dengan biaya produksi hasil turunan nikel yang murah, maka industri nikel tetap bisa melakukan produksi meski harga nikel sedang dalam tren menurun. Menurut Hersan, ini karena kebijakan pemerintah Indonesia melakukan hilirisasi produk nikel. HILL tetap diminta memproduksi semaksimal mungkin, baik saat tren harga nikel sedang turun maupun tren harga nikel sedang naik. Ini karena pertumbuhan kapasitas smelter nikel di Indonesia yang terus bertumbuh, sehingga permintaan atas nikel ore terus meningkat.

Meningkatnya aktivitas perekonomian domestik masih akan menopang pertumbuhan bisnis perusahaan menara telekomunikasi, termasuk PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR). Kinerja TOWR tahun ini juga akan disokong perubahan model bisnis perusahaan ini. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Muhammad Nafan Aji Gusta mengatakan, bisnis menara base transceiver station (BTS) dan kabel serat optik ( fiber optic ) ditopang oleh peningkatan aktivitas perekonomian domestik. Hal ini akan ikut memacu kebutuhan konektivitas. "Konektivitas di bidang nirkabel saat ini sangat esensial dibutuhkan, sehingga permintaannya juga akan menguat. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kinerja bisnis dan saham TOWR, papar Nafan, Selasa (21/3). Analis BRI Danareksa Sekuritas Niko Margaronis mengatakan, TOWR menciptakan ulang model bisnis menara dan mampu mengakomodasi klien mitra telekomunikasi, dengan relokasi lokasi menara dan menara built to suit (B2S). TOWR juga memenuhi kebutuhan fiberisasi kliennya dan menciptakan kembali bisnis infrastruktur menara pasif dengan FTTT. Analis UOB KayHian Selvi Ocktaviani mengatakan, pertumbuhan pendapatan TOWR di kuartal III-2022 lebih banyak disumbang oleh sektor non-menara. Bisnis ini menyumbang 22% dari total pendapatan TOWR pada kuartal III-2022. Di sisi lain, pendapatan TOWR di sektor menara meningkat 1,7% secara kuartalan. "Rasio jumlah penyewa tetap tinggi pada kuartal III, yaitu 1,85 kali. Sementara, permintaan colocation server baru belum pulih," tulis Selvi dalam risetnya.

Pemerintah sah mengguyur insentif pembelian kendaraan listrik. Insentif sepeda motor listrik Rp 7 juta per unit berlaku mulai 20 Maret 2023. Adapun subsidi pembelian mobil dan bus listrik baru bergulir 1 April 2023. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, kebijakan ini untuk meningkatkan akses kendaraan listrik bagi masyarakat. Pemerintah juga ingin mendorong investasi kendaraan listrik di dalam negeri. "Kebijakan ini bisa menarik produsen kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) untuk memperkuat industri dan pabrik," tegas Menteri Luhut, Senin (20/3). Nilai bantuan Rp 7 juta per unit juga menyasar konversi motor listrik. Secara total, program ini menyasar 1 juta unit motor listrik baru dan konversi motor listrik dengan anggaran Rp 7 triliun. "Tahun ini diperkirakan 200.000 unit motor listrik baru dan 50.000 motor konversi. Anggarannya Rp 1,75 triliun," imbuh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebagai catatan, program ini hanya berlaku selama dua tahun, yakni 2023 hingga 2024. Agar subsidi kendaraan listrik efektif, pemerintah berjanji menerapkan kebijakan lain, termasuk mengurangi kendaraan konvensional. "Kami bertahap (akan mengurangi industri kendaraan non-listrik). Kami akan evaluasi dan melakukan perbaikan di sana-sini," ujar Luhut.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara mematok sejumlah langkah atraktif perusahaan pelat merah pada tahun ini. Beberapa proyek yang tengah digarap targetnya rampung pada pengujung tahun ini. Selain itu, Kementerian BUMN menyiapkan rencana penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) kelompok usaha pelat merah, termasuk menyuntikan modal tambahan guna mempercepat proyek-proyek yang digarap. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa sejak awal tahun ini, perusahaan BUMN sukses melaksanakan aksi korporasi. Salah satunya yakni anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) yang melantai di bursa. Dari aksi korporasi tersebut, PGEO berhasil meraup dana lebih dari Rp9 triliun dan menjadi IPO terbesar kelima di Bursa Efek Indonesia. “Aset-aset geothermal pemerintah akan kami konsolidasikan, yang sedang kami bicarakan tentu aset yang ada di Kemenkeu, yang sudah dalam tahap pembicaraan dan sepertinya Ibu Menkeu juga terbuka untuk dikonsolidasikan dan ke depan nanti aset yang PLN,” ujarnya disela-sela Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Kementerian BUMN, Senin (20/3). Jika konsolidasi tersebut terealisasi dan berhasil, harapannya Indonesia akan memiliki produk energi terbarukan yang bisa langsung disambungkan dengan kilang-kilang Pertamina sehingga ada turunan green product. Dalam paparannya di Komisi VI DPR, Erick juga menyatakan pemerintah akan melakukan penambahan modal kepada sejumlah perusahaan operator jalan tol. Tambahan modal itu guna mengkonsolidasikan kekuatan sejumlah perusahaan operator jalan tol di Tanah Air. Kementerian BUMN diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya dalam kaitan jarak aman antara objek vital nasional perusahaan BUMN dengan permukiman masyarakat sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku, termasuk dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), penyediaan green barrier dan pagar pembatas.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan, selain menggunakan material ramah lingkungan, konstruksi IKN Nusantara juga akan mengandalkan kecerdasan teknologi, terutama dari sisi konstruksi infrastruktur. “Hal ini seiring dengan konsep IKN sebagai smart forest city atau kota pintar yang mengutamakan aspek lingkungan berkelanjutan. Kami juga mengimbau semua badan usaha untuk berkontribusi mengurangi emisi karbon di Indonesia,” tuturnya di acara Sustainable Infrastructure Forum di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (15/3). Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat mengatakan, penggunaan teknologi cerdas juga akan diterapkan pada sistem pengelolaan tata air perkotaan dengan menerapkan smart water system yang memiliki komponen lengkap, mulai dari water resilience, smart control, portable water, dan consumption efficiency.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mulai melakukan pemanggilan terhadap 69 pegawai Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) dan pegawai Ditjen Bea dan Cukai yang tidak melaporkan harta secara lengkap dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara Kemkeu Yustinus Prastowo mengatakan, proses pemanggilan terhadap puluhan pegawai berisiko tinggi itu sudah dimulai pada Senin (12/3). Menurut Yustinus, dari 69 pegawai yang masuk kategori risiko tinggi tersebut, pihaknya melihat ada 55 pegawai yang perlu melakukan klarifikasi. Adapun yang akan diprioritaskan untuk diperiksa dalam waktu dekat sekitar 27 pegawai. Hingga saat ini, Kemkeu belum mengetahui secara detail terkait penyimpangan yang dilakukan 27 pegawai tersebut.

Sejumlah perusahaan rintisan atau startup kembali memangkas jumlah karyawan secara besar-besaran pada tahun ini. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan keuangan perusahaan dari tantangan dan risiko bisnis di tengah ketidakpastian situasi ekonomi. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk., misalnya, lagi-lagi mengejutkan linimasa setelah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 600 karyawannya. Emiten berkode saham GOTO itu mengumumkan kebijakan tersebut pada akhir pekan lalu, Jumat (10/3), dengan dalih untuk memperkuat strategi efisiensi operasional perusahaan. Gelombang PHK massal karyawan GOTO beberapa hari lalu merupakan kelanjutan dari langkah perusahaan yang telah dilakukan sejak tahun lalu. Seperti diketahui, pada 18 November 2022, GOTO juga telah merumahkan 1.300 karyawan atau sekitar 12% dari total tenaga kerja di perusahaan itu. Selain GOTO, PT Shopee Internasional Indonesia juga menerapkan langkah serupa. Beberapa hari lalu, Shopee mengumumkan pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 200 orang yang sebagian besar bekerja di divisi layanan pelanggan. Langkah penyesuaian jumlah karyawan terus dilakukan perusahaan sejak Juni 2022. Sepanjang tahun lalu saja, Shopee telah memangkas setidaknya 7.000 pekerja untuk mengurangi beban operasional agar kerugian perusahaan tidak makin membengkak. Kebijakan Shopee ini tentuk tidak terlepas dari dorongan perusahaan induk, yakni Sea Ltd., yang mulai fokus mengejar profitabilitas di segmen bisnis e-commerce.